DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,Balikpapan — Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, memastikan stok beras dan kebutuhan pokok di Kota Balikpapan dalam kondisi aman menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Menurutnya, berdasarkan pantauan di lapangan dan informasi dari instansi terkait, ketersediaan beras di Balikpapan maupun secara nasional masih mencukupi.

“Secara nasional maupun daerah, stok beras masih aman. Memang ada sedikit kenaikan harga, tapi hal itu masih dalam batas wajar,” ujarnya, Rabu (12/11/2025)

Adi menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara langsung untuk memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terkendali.

“Kami akan turun ke lapangan memastikan bahwa penjualan beras dan sembako lainnya tidak melebihi harga eceran tertinggi. Kalaupun ada kenaikan, itu biasanya terjadi karena momentum hari besar, namun tetap harus bisa dikendalikan,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan, Perum Bulog telah menyerap hasil panen petani secara optimal dan impor beras mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi kabar baik karena menandakan ketersediaan pangan nasional dalam kondisi stabil. “Insya Allah, menjelang Nataru stok beras aman,” tegasnya.

Selain beras, Komisi II DPRD Balikpapan juga memantau harga kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, sayur-mayur, telur, dan cabai. Dari hasil pantauan, belum ditemukan gejolak harga yang signifikan. “Yang kami pantau salah satunya telur, cabai, dan beras. Telur bahkan sudah kembali turun,” ungkapnya.

Ia menegaskan, jika nanti ditemukan adanya perbedaan harga di lapangan yang tidak wajar, pihaknya tidak akan segan melakukan inspeksi mendadak (sidak). “Kalau ada ketidaksesuaian harga dengan data yang kami terima, kami akan segera turun melakukan sidak,” tandasnya.

Dengan kondisi tersebut, DPRD Balikpapan berharap stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dapat terus terjaga, sehingga masyarakat dapat menyambut akhir tahun dengan tenang. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kota Balikpapan yang menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menerapkan program stimulus pajak senilai Rp129 miliar. Kebijakan ini dinilai efektif untuk meredam gejolak masyarakat setelah munculnya keluhan terkait kenaikan PBB beberapa waktu lalu.

Menurut Japar, keputusan Wali Kota Balikpapan untuk menunda kenaikan pajak merupakan langkah bijak di tengah dinamika dan ketidakpuasan warga yang sempat memuncak hingga menimbulkan aksi demonstrasi.

“Saya rasa ini langkah yang baik. Wali Kota sudah mengambil keputusan tepat untuk tidak menaikkan pajak sementara waktu dan memberikan stimulus Rp129 miliar. Ini meredam gejolak dan menjawab kekecewaan masyarakat yang merasa selalu dibebani pajak,” ujarnya, Selasa (11/11/2025)

Ia menjelaskan, dari target pajak sebesar Rp283 miliar, setelah adanya kebijakan stimulus, realisasi penerimaan telah mencapai Rp149 miliar dari target revisi Rp154 miliar. Dengan sisa waktu dua bulan hingga akhir tahun, Japar optimistis target tersebut bisa tercapai.

 “Masih ada dua bulan, dan kita optimis bisa tercapai. Semua tergantung data wajib pajak, tapi saya yakin pemerintah mampu menuntaskan target itu,” tambahnya.

Selain menyoroti soal pajak, Japar juga menyinggung perkembangan revitalisasi kios yang terbakar di kawasan Pasar Kelandasan. Ia menyebut, proyek perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan telah dianggarkan dan dijadwalkan rampung pada Desember tahun ini.

 “Revitalisasi kios itu memang sudah masuk program. Kita dukung karena potensi ekonomi di pasar harus dioptimalkan. Pemerintah sudah mengambil langkah tepat untuk memperbaiki dan menata ulang kawasan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai pengembangan wisata Villa Lembayung di kawasan Teritip, Japar mengaku belum mendapat informasi terbaru terkait lokasi dan progres pengembangannya.

 “Saya belum mendapat laporan detail soal itu. Nanti akan kami cek lagi ke dinas terkait agar bisa dipastikan arah pengembangannya,” ujarnya singkat.

Melalui berbagai kebijakan yang tengah dijalankan, Japar berharap pemerintah daerah terus memperhatikan aspirasi masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan daya tahan ekonomi warga. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mendorong pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata untuk kembali memaksimalkan potensi objek wisata Burung Madu di Kilometer 24, Balikpapan Utara. Menurutnya, destinasi wisata yang menjadi salah satu ikon Balikpapan itu kini mengalami penurunan minat pengunjung.

“Burung Madu itu kan maskot Balikpapan. Tapi kondisinya sekarang memang agak menurun, sepi, kecuali saat akhir pekan. Karena itu kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata agar objek wisata tersebut bisa dihidupkan kembali,” ujarnya, Rabu (12/11/2025)

Ia menegaskan, upaya memaksimalkan potensi wisata tidak cukup hanya dengan ide atau gagasan, tetapi juga harus disertai dukungan anggaran yang memadai. Adi mengakui, tahun depan menjadi tantangan tersendiri karena terjadi pemangkasan anggaran hingga 70 persen di sejumlah pos.

“Kalau semangatnya ada tapi anggarannya kosong, ya tentu sulit berjalan. Tahun depan kita memang harus mengencangkan ikat pinggang karena anggaran banyak dipangkas,” ujarnya.

Adi menambahkan, program revitalisasi kawasan wisata seperti Burung Madu memerlukan perhatian serius karena beberapa fasilitas di lokasi tersebut sudah tidak terawat dan daya tariknya menurun.

“Perlu revitalisasi. Saya lihat gazebo dan fasilitas lainnya sudah lama tidak dibenahi. Kalau mau menarik wisatawan, tentu perlu perbaikan di semua sisi,” katanya.

Meski demikian, Adi menyebut prioritas Pemerintah Kota Balikpapan saat ini masih difokuskan pada sektor kesehatan, terutama pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang juga tengah dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Saat ini wali kota lebih memprioritaskan sektor kesehatan. Minggu depan kami akan bahas lagi soal kelanjutan pembangunan RS Balikpapan Timur karena juga terdampak pemangkasan anggaran,” jelasnya.

Terkait promosi wisata, Adi menilai sosialisasi sebenarnya sudah berjalan cukup baik, namun daya tarik di lapangan masih perlu diperkuat.

“Promosi sudah ada, bahkan di bandara juga terpampang pamflet Burung Madu. Tapi kalau di lokasi sepi dan fasilitasnya terbengkalai, pengunjung juga enggan datang. Jadi perlu pembenahan menyeluruh,” tegasnya.

Adi juga mengingatkan agar perhatian terhadap sektor pariwisata tidak hanya difokuskan pada Burung Madu, tetapi juga destinasi lain seperti Kebun Raya, Wisata Meranti, dan Kebun Bambu di Balikpapan Utara.

“Semua destinasi harus mendapat perhatian yang sama supaya bisa berkembang dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan tengah melakukan evaluasi terhadap program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) untuk tahun 2026. Kepala Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan bahwa proses penyusunan Propemperda kali ini difokuskan pada penentuan prioritas dan urgensi setiap usulan rancangan perda dari perangkat daerah (OPD).

Menurut Andi, evaluasi ini penting untuk menyamakan persepsi antara DPRD dan OPD mengenai kriteria urgensi dan alat ukur prioritas suatu rancangan perda.

“Kita ingin memastikan mana yang benar-benar prioritas. Karena setiap OPD merasa programnya penting, tapi kita perlu ukuran yang jelas. Minimal harus ada naskah akademik dan alasan urgensi yang kuat,” jelas A3, Selasa (11/11/2025).

Ia menambahkan, dalam pembahasan bersama OPD dan ketua-ketua komisi DPRD, ditemukan beberapa usulan perda yang belum dilengkapi naskah akademik atau masih terkendala anggaran penyusunan.

 “Ada OPD yang tidak melanjutkan usulan karena alasan tidak punya anggaran untuk konsultasi publik. Padahal ini penting. Jadi kami di DPRD berinisiatif membantu, misalnya lewat forum group discussion (FGD) yang akan kami laksanakan tahun ini,” katanya.

Salah satu contoh yang disorot adalah Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPDA), yang secara aturan berlaku setiap 20 tahun dan harus segera diperbarui. Meski naskah akademiknya belum siap, DPRD tetap mendorong agar perda ini masuk daftar prioritas karena bersifat mandatori.

 “Kalau mengacu pada aturan, RIPDA harus segera disahkan karena masa berlakunya hampir habis. Jadi mau tidak mau harus dilanjutkan,” ujarnya.

Selain RIPDA, sejumlah rancangan perda lain juga dibahas dalam finalisasi Propemperda 2026, di antaranya Perda tentang Reklame, Perda P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), serta Perubahan Perda Perusahaan Daerah Manuntung Sukses yang saat ini tengah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Ia menyebutkan, pihaknya menargetkan sedikitnya 10 rancangan perda dapat dibahas pada tahun 2025, dengan harapan lima di antaranya bisa diselesaikan dan disahkan.

 “Kita optimistis beberapa perda bisa tuntas tahun ini. Selebihnya tetap kita luncurkan untuk mengantisipasi proses harmonisasi dan fasilitasi di tingkat provinsi maupun kementerian,” ujarnya.

Melalui proses evaluasi ini, DPRD Balikpapan berharap penyusunan peraturan daerah ke depan dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat kota. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah (pro-pemperda) tahun 2025, sekaligus menyiapkan daftar prioritas pro-pemperda untuk tahun 2026.

Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, mengatakan evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan pembentukan perda yang sudah disusun sebelumnya, sekaligus menyaring usulan baru agar lebih realistis dan terukur.

“Evaluasi ini untuk menilai perda-perda yang sudah dan sedang berjalan, serta menyiapkan finalisasi pro-pemperda 2026. Kami undang seluruh OPD untuk mendiskusikan berapa yang bisa dilanjutkan pembahasannya dan berapa yang bisa diluncurkan,” jelasnya.

Ia menegaskan, ke depan usulan perda harus lebih selektif dan terukur, agar capaian kinerja DPRD di bidang legislasi bisa lebih maksimal. Menurutnya, salah satu indikator kinerja DPRD yang paling konkret dapat diukur adalah jumlah produk hukum daerah yang berhasil diselesaikan.

“Harapan saya tahun 2026 nanti usulannya lebih selektif, karena ini menyangkut capaian kerja DPRD. Ukuran kinerja kami itu salah satunya dari kegiatan legislasi — berapa banyak produk hukum yang bisa diselesaikan,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Ia mengakui bahwa proses penyusunan perda tidak selalu mudah karena melibatkan banyak pihak dan harus menyesuaikan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi.

“Kadang perda sudah siap dibahas, tapi ternyata OPD terkait masih menunggu peraturan menteri. Itu otomatis menghambat prosesnya,” ungkapnya.

Selain faktor regulasi, A3 juga menyoroti perlunya kajian sosiologis dan harmonisasi hukum sebelum suatu perda ditetapkan. Ia menyebut bahwa pembentukan perda membutuhkan political will yang kuat serta sinkronisasi dengan pemerintah provinsi agar tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan.

“Dalam penyusunan perda ada tinjauan sosiologis, ada harmonisasi legal drafting, dan sinkronisasi dengan pemerintah provinsi. Jadi prosesnya memang panjang dan tidak mudah,” jelasnya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Bapemperda berencana tidak terlalu banyak mengusulkan rancangan perda baru pada 2026, agar pelaksanaan program legislasi bisa lebih fokus dan capaian akhirnya lebih optimal.

“Teman-teman di DPRD juga berharap jumlah raperda yang diusulkan tidak terlalu banyak, supaya hasil akhirnya bisa lebih maksimal dan prosentase capaian meningkat,” pungkasnya. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN- Senin (10/11/2025), Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Hari Pahlawan sebagai pengingat pentingnya semangat perjuangan dalam membangun bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, perjuangan para pahlawan yang telah gugur harus menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Dengan adanya peringatan Hari Pahlawan setiap tahun, tentu ini menjadi semangat kita sebagai generasi penerus untuk mengenang jasa para pahlawan. Karena tanpa mereka, kita tidak akan bisa menikmati kemerdekaan seperti hari ini,” ujar Gasali.

Ia menekankan bahwa semangat perjuangan tersebut perlu diwujudkan dalam langkah nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di Kota Balikpapan.

“Harapan kami, sektor pendidikan terus kita dorong agar lebih baik lagi. Sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan minimal 20 persen, dan ini akan terus kami kawal agar sarana dan prasarana pendidikan dapat ditingkatkan,” jelasnya.

Gasali juga menyebut bahwa pembangunan fasilitas pendidikan, termasuk penambahan sekolah, tetap menjadi perhatian DPRD sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Ia menegaskan pentingnya evaluasi keuangan agar pembangunan tetap berjalan secara realistis namun berkelanjutan.

Selain itu, ia turut menyoroti persoalan pemerataan tenaga kesehatan, terutama terkait masih adanya kekurangan dokter di sejumlah fasilitas pelayanan publik.

“Kita akan komunikasikan dengan OPD terkait untuk mencari solusi terbaik. Pemerataan tenaga kesehatan harus berjalan agar pelayanan masyarakat bisa optimal,” ungkapnya.

Gasali berharap, dengan semangat Hari Pahlawan, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah dapat terus bersinergi mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih merata serta berkualitas bagi warga Balikpapan. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyoroti masih adanya praktik penggiliran air bersih oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) di sejumlah wilayah, meski saat ini sudah memasuki musim hujan.

“Sekarang sudah musim hujan, seharusnya tidak ada alasan lagi air masih digilir. Kalau bisa berikan pelayanan terbaik, berikan. Karena kebutuhan air bersih adalah kebutuhan pokok warga,” tegas Budiono.

Ia menilai, kewajiban Pemerintah Kota Balikpapan hanya sebatas menyediakan bahan baku air, sementara pengelolaan dan pendistribusian merupakan tanggung jawab penuh PTMB. Karena itu, ia mendorong perusahaan daerah tersebut untuk lebih inovatif dan maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

“Pemerintah kota hanya menyiapkan bahan baku air. PTMB-lah yang harus berinovasi, harus memaksimalkan pengelolaan dan pendistribusiannya,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Budiono juga mengakui masih banyak keluhan dari warga terkait kualitas air dan sistem distribusi yang belum merata. Beberapa wilayah di Balikpapan Barat dan daerah lainnya disebut masih sering mengalami gangguan pasokan air bersih.

“Masih banyak keluhan warga. Air masih digilir, kualitasnya belum bagus. Padahal sekarang hujan, mestinya suplai air cukup,” katanya.

Ia berharap jajaran manajemen baru PTMB, termasuk dewan pengawas, dapat bekerja lebih optimal untuk memperbaiki jaringan infrastruktur air bersih yang sudah ada.

“Manajemen dan dewan pengawas yang baru harus bekerja maksimal. Tolong berikan pelayanan terbaik untuk warga, karena air bersih ini kebutuhan wajib semua masyarakat kota,” tutupnya. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Baharudin Daeng Lala, menyoroti tertundanya pembangunan Pasar Inpres yang sebelumnya telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Perdagangan. Ia menyebut, proyek tersebut kemungkinan belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah.

“Informasinya, pembangunan Pasar Inpres belum bisa dilaksanakan karena keterkaitannya dengan anggaran yang habis. Mungkin baru bisa dianggarkan kembali pada 2026 atau 2027,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, keterlambatan pembangunan sejumlah proyek fisik disebabkan adanya pemotongan anggaran daerah. Berdasarkan hasil koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemangkasan tersebut mencapai sekitar satu triliun rupiah dari total anggaran yang ada.

“Memang secara umum, pembangunan fisik di 2026 kemungkinan tidak begitu banyak karena adanya pemotongan anggaran. Namun pemerintah tetap memprioritaskan sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas program MBG (Manuntung Bersih Giat) yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Balikpapan. Ia berharap program tersebut terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin maksimal.

Selain menyoroti proyek Pasar Inpres, Daeng Lala juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur di Balikpapan Barat, terutama pelebaran Jalan Letjen Suprapto yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara menyeluruh.

“Pelebaran Jalan Suprapto sangat penting karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Balikpapan Barat. Kawasan ini adalah kota tua dan pusat aktivitas ekonomi, termasuk pelabuhan rakyat dan Pelindo. Jika jalan diperlebar, arus distribusi barang dan bahan bangunan seperti koral dan batu akan lebih lancar,” paparnya.

Ia menambahkan, masyarakat Balikpapan Barat sangat mendukung rencana pelebaran jalan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga telah menyiapkan perencanaan dari kawasan Baru Tengah hingga Baru Ujung.

“Mudah-mudahan di 2027 sudah bisa dilaksanakan secara maksimal. Warga juga paham soal ganti rugi lahan, dan selama ada kejelasan, mereka sangat mendukung karena ini untuk kepentingan umum,” tegasnya.

Ia berharap, dengan dukungan semua pihak, pembangunan di Balikpapan Barat dapat berjalan lebih merata sehingga mampu meningkatkan konektivitas dan perekonomian warga setempat. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat akan tetap berlanjut pada tahun depan, meski ada penyesuaian anggaran di sejumlah sektor.

“Walaupun tahun depan ada pengurangan anggaran, tapi saya lihat sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, BPJS gratis akan tetap berlanjut,” ujar Adi, Rabu (12/11/2025)

Menurut Adi, pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Balikpapan telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan, terutama di wilayah Balikpapan Utara yang merupakan daerah pemilihannya.

“Pelayanan adalah yang utama. Jangan sampai ada warga di Balikpapan Utara yang tidak memperoleh haknya. Puskesmas harus memberikan layanan maksimal tanpa membeda-bedakan antara kaya dan miskin,” tegasnya.

Terkait evaluasi pelayanan kesehatan, Adi mengungkapkan masih ada warga yang mengalami kendala dalam penggunaan BPJS gratis karena status kepesertaan mereka sebelumnya sebagai peserta mandiri. Banyak di antara mereka yang memiliki tunggakan lama, sehingga kartu BPJS-nya tidak dapat digunakan.

“Hal ini yang harus menjadi perhatian. Pemerintah harus memberi pemahaman bahwa BPJS memang gratis, tapi dengan ketentuan tertentu. Misalnya, peserta mandiri yang menunggak perlu diselesaikan dulu agar bisa aktif kembali,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah kota saat ini tengah berupaya menghapus tunggakan BPJS mandiri yang menjadi beban masyarakat. Namun, bagi peserta BPJS yang masih menjadi tanggungan perusahaan, penyelesaian tetap menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.

“Kalau BPJS mandiri, pemerintah bisa menghapus tunggakannya. Tapi kalau tanggungan perusahaan, itu harus diselesaikan oleh pihak perusahaan,” ujarnya.

Adi juga menilai bahwa anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan selama ini sudah cukup proporsional, namun tetap perlu diawasi penggunaannya agar tepat sasaran.

“Berapapun besar anggarannya, kalau penggunaannya tidak diawasi, tetap tidak akan cukup. Jadi kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaannya,” katanya.

Ia pun menutup dengan harapan agar peningkatan layanan kesehatan di Balikpapan juga berdampak pada penurunan angka stunting, yang kini menjadi fokus utama nasional.

“Masalah stunting ini menjadi perhatian serius. Jadi peningkatan pelayanan kesehatan harus diiringi dengan upaya menurunkan angka stunting di kota kita,” pungkasnya. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Baharuddin Daeng lala, mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat dan pengorbanan para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membangun Kota Balikpapan.

Menurut Baharuddin Daeng Lala, perjuangan dan pengorbanan para pahlawan merupakan teladan yang harus terus diwarisi oleh seluruh warga, terutama generasi muda. Semangat juang para pahlawan, kata dia, menjadi inspirasi agar masyarakat tetap bersemangat dalam berkontribusi untuk kemajuan daerah dan bangsa.

“Selamat Hari Pahlawan. Mudah-mudahan pengorbanan para pahlawan yang telah mendahului kita menjadi hikmah luar biasa bagi seluruh warga Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan. Semangat mereka harus menjadi dorongan bagi kita semua untuk terus membangun kota ini,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Ia menegaskan, generasi muda perlu meneladani prinsip perjuangan para pahlawan yang rela berkorban demi bangsa dan negara. “Prinsip para pahlawan adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati. Semangat itu harus terus kita jaga dan wariskan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri perjuangan para pahlawan tetap hidup dalam pembangunan Balikpapan, terlebih sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Mari kita bangun Balikpapan bersama dengan semangat kebersamaan seperti yang diwariskan para pahlawan kita. Insya Allah, jika semangat itu terus dijaga, generasi muda akan semakin kuat dan pembangunan bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyoroti pentingnya langkah konkret Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengantisipasi banjir musiman. Ia mendorong agar Pemkot berkoordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mempercepat penanganan infrastruktur pengendali air, termasuk pembangunan dan perawatan bendali.

Menurut Yusri, konsep pembangunan tanggul dan kolam penampung air seperti yang diterapkan di Jakarta bisa menjadi inspirasi bagi Balikpapan. Namun, ia menilai penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi geografis kota yang terdiri dari dataran tinggi dan cekungan-cekungan air.

 “Kalau di Jakarta mereka banyak buat kolam dan tanggul, tapi di Balikpapan ini beda karakter. Kita punya daerah aliran air (DAS) yang khusus dan harus diperhatikan secara strategis,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Yusri menambahkan, meski banjir di Balikpapan umumnya tidak berlangsung lama, penanganan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Salah satu solusi yang dinilai efektif adalah optimalisasi fungsi bendungan pengendali banjir atau bendali.

 “Bendali itu sudah dibangun di beberapa titik, seperti di Sepinggan, Korpri, dan Sungai Ampal. Setiap pembangunan perumahan juga wajib menyiapkan bendali sebagai penampung air sementara,” jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas bendali bergantung pada perawatan rutin, termasuk pengerukan sedimen yang sering menumpuk.

 “Kalau bendali sudah ada tapi tidak pernah dikeruk, ya fungsinya jadi tidak maksimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yusri menyebutkan bahwa progres pembangunan Bendali Batakan–Sungai Ampal saat ini telah mencapai 70 hingga 80 persen. Ia berharap proyek tersebut bisa segera rampung dan memberikan manfaat ganda bagi warga.

 “Selain menampung air hujan untuk mengurangi banjir, bendali ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi PDAM Kota Balikpapan,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Yusri berharap upaya pengendalian banjir di Balikpapan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan cara berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Menurut Taqwa, perjuangan di masa kini tidak lagi dilakukan di medan perang seperti para pahlawan terdahulu, melainkan melalui tindakan dan karya yang mendukung kemajuan bangsa.

“Kita sebagai penerus hari ini bisa mengambil hikmah dari makna perjuangan pahlawan kita sebagai pahlawan bangsa. Hari ini perjuangan itu bukan lagi di medan perang, tapi bagaimana kita ikut mensukseskan cita-cita luhur mereka,” ujarnya,Senin (10/11/2025).

Ia menekankan, generasi muda memiliki peran penting dalam mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kualitas pendidikan serta menjaga perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai patriotisme.

“Bagi generasi muda, kualitas pendidikan dan perilaku di sosial harus menunjukkan jiwa patriotisme yang bisa menjadi contoh bagi adik-adik kita sebagai generasi penerus bangsa,” tambahnya.

Taqwa berharap, peringatan Hari Pahlawan tidak hanya dijadikan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan menumbuhkan semangat membangun daerah serta bangsa. (t/adv)