KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemerintah Kota Balikpapan yang menunda kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menerapkan program stimulus pajak senilai Rp129 miliar. Kebijakan ini dinilai efektif untuk meredam gejolak masyarakat setelah munculnya keluhan terkait kenaikan PBB beberapa waktu lalu.

Menurut Japar, keputusan Wali Kota Balikpapan untuk menunda kenaikan pajak merupakan langkah bijak di tengah dinamika dan ketidakpuasan warga yang sempat memuncak hingga menimbulkan aksi demonstrasi.

“Saya rasa ini langkah yang baik. Wali Kota sudah mengambil keputusan tepat untuk tidak menaikkan pajak sementara waktu dan memberikan stimulus Rp129 miliar. Ini meredam gejolak dan menjawab kekecewaan masyarakat yang merasa selalu dibebani pajak,” ujarnya, Selasa (11/11/2025)

Ia menjelaskan, dari target pajak sebesar Rp283 miliar, setelah adanya kebijakan stimulus, realisasi penerimaan telah mencapai Rp149 miliar dari target revisi Rp154 miliar. Dengan sisa waktu dua bulan hingga akhir tahun, Japar optimistis target tersebut bisa tercapai.

 “Masih ada dua bulan, dan kita optimis bisa tercapai. Semua tergantung data wajib pajak, tapi saya yakin pemerintah mampu menuntaskan target itu,” tambahnya.

Selain menyoroti soal pajak, Japar juga menyinggung perkembangan revitalisasi kios yang terbakar di kawasan Pasar Kelandasan. Ia menyebut, proyek perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan telah dianggarkan dan dijadwalkan rampung pada Desember tahun ini.

 “Revitalisasi kios itu memang sudah masuk program. Kita dukung karena potensi ekonomi di pasar harus dioptimalkan. Pemerintah sudah mengambil langkah tepat untuk memperbaiki dan menata ulang kawasan tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai pengembangan wisata Villa Lembayung di kawasan Teritip, Japar mengaku belum mendapat informasi terbaru terkait lokasi dan progres pengembangannya.

 “Saya belum mendapat laporan detail soal itu. Nanti akan kami cek lagi ke dinas terkait agar bisa dipastikan arah pengembangannya,” ujarnya singkat.

Melalui berbagai kebijakan yang tengah dijalankan, Japar berharap pemerintah daerah terus memperhatikan aspirasi masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendapatan daerah dan daya tahan ekonomi warga. (t/adv)