KPU Balikpapan

Foto : Ketua KPU Kota Balikpapan,Prakoso Yudho Lelono

KabarIkn.com,Balikpapan -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan saat ini sedang menunggu surat dinas yang diterbitkan oleh KPU RI terkait register perkara konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada perkara tersebut terdapat nama kota-kota yang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terdaftar di register Mahkamah Konstitusi terkait sengketa. 

Ketua KPU Kota Balikpapan,Prakoso Yudho Lelono menyampaikan bahwa sesuai informasi yang diterima KPU RI akan menerbitkan surat pada hari ini. Jika pada surat KPU RI disebutkan hasil Pilkada KPU Kota Balikpapan tidak teregister di MK berarti tidak ada sengketa.

“ Apabila tidak ditemukan sengketa, maka setidaknya tiga hari setelah surat tersebut dikeluarkan KPU RI, KPU Balikpapan akan melaksanakan rapat pleno secara terbuka terkait penetapan pasangan calon terpilih pada pilkada tahun 2024 di Kota Balikpapan,” ujarnya.

Yudho menjelaskan bahwa KPU Balikpapan saat ini masih menunggu update terbaru dari Kementerian Dalam Negeri. Jika mengikuti Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2024 jadwal pelantikan gubernur pada tanggal 7 Februari 2025 dan wali kota tanggal 10 Februari 2025.

Dalam Pilkada sendiri pasangan calon yang tidak puas akan melakukan register ke mahkamah konstitusi yang nantinya semua akan dimasukkan dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BPRK) dan nantinya buku ini akn diberikan kepada KPU RI, kemudian dari KPU RI akan membuat surat dinas yang dikirim ke daerah provinsi dan kabupaten kota.

“ Daerah yang masuk dalam register mahkamah konstitusi kalau tidak ada maka tiga hari setelah itu dapat melaksanakan rapat pleno terbuka pasangan calon selanjutnya dilakukan pelantikan," imbuhnya.

Diketahui saat ini Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terjadi sengketa, maka akan berpengaruh pada pelantikan Walikota atau Bupati di Kalimantan Timur. 

“Yang melantik wali kota dan bupati berdasarkan aturan harus gubernur. Kecuali ada update terbaru dari Kementerian Dalam Negeri," pungkasnya.(t/adv)

Foto : Komisioner KPU Kota Balikpapan, Muhammad Rizal

KabarIkn.com,Balikpapan - Selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Balikpapan KPU tidak menemukan adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat terkait hak suara.

Komisioner KPU Balikpapan, Muhammad Rizal menyampaikan bahwa seluruh tahapan pilkada di Kota Balikpapan saat ini sudah mendekati tahap akhir. Hasil dari rekapitulasi pemilihan walikota juga telah ditetapkan oleh KPU.

“Adapun tahapan selanjutnya adalah kita menunggu pengumuman dari Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai daerah yang tidak memiliki sengketa atau perkara terkait hasil pilkada,” ujarnya saat ditemui awak media di kantornya, Senin (23/12/2024).

Diketahui pengumuman tersebut nantinya dijadwalkan akan keluar pada awal hingga akhir bulan Januari mendatang. Kemudian, setelah pengumuman dari MK diterima, barulah penetapan resmi wali kota terpilih akan dilakukan. 

“Nanti yang akan diusulkan ke DPRD adalah wali kota yang sudah ditetapkan sebagai pemenang,” katanya.

Rizal menjelaskan bahwa Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK akan diterbitkan pada tanggal 3 Januari. Pada rentang waktu itu, daerah-daerah tanpa sengketa akan mendapatkan kejelasan. 

Dalam kasus pilkada Balikpapan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024, masa untuk mengajukan gugatan adalah tiga hari setelah rekapitulasi ditetapkan dan hingga saat ini, tidak ada pihak yang menggugat hasil rekapitulasi untuk tingkat wali kota. 

“Jadi, kita tinggal menunggu pengumuman dari MK untuk memastikan Balikpapan masuk dalam daftar daerah yang tidak ada sengketa,” tambahnya.

Proses penetapan sendiri dilakukan secara bertahap, dimulai dari daerah hingga tingkat gubernur. Penetapan di tingkat daerah, khususnya wali kota, akan dilakukan segera setelah pengumuman dari MK. 

Ia menyebutkan bahwa rentang waktu untuk penetapan wali kota terpilih kemungkinan besar akan berlangsung pada 4 hingga 9 Januari, tergantung kapan pengumuman resmi diterima. 

Untuk gubernur, prosesnya baru dimulai setelah tahapan di tingkat daerah selesai. “Setelah kita menerima pengumuman tersebut, terhitung tiga hari harus sudah ada penetapan wali kota terpilih,”ungkapnya.

Rizal juga menekankan pentingnya menunggu kejelasan dari MK sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Ia optimistis bahwa semua tahapan akan berjalan lancar, terutama mengingat tidak adanya sengketa yang diajukan untuk tingkat wali kota di Balikpapan. Penetapan wali kota terpilih dan pelaporan kepada DPRD dapat segera dilakukan sesuai jadwal. 

“Proses ini dilakukan bertahap dan akan selesai setelah semuanya dipastikan sesuai aturan,” pungkasnya.(t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggelar kegiatan debat publik sesi kedua Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka Pilkada serentak Tahun 2024 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (07/11/2024).

Debat ini menjadi ajang bagi para Warga Kota Balikpapan untuk mengetahui Visi dan Misi para paslon walikota dan wakil walikota Balikpapan.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, menyampaikan bahwa malam ini merupakan kesempatan emas bagi seluruh masyarakat Kota Balikpapan terutama 520.986 untuk menentukan pilihan pada tanggal 27 November 2024 atau pada pelaksanaan pemungutan suara.

Debat Publik ini disiarkan langsung di TVRI Pukul 20.00 WITA  dan adapun  tema pada debat kedua malam hari ini adalah “Infrastruktur dan Kebutuhan Dasar Publik Kota Balikpapan”. 

“Pada debat ini kita dapat mengetahui apa saja visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing paslon kepada seluruh warga Kota Balikpapan. Sehingga dapat menjadi pertimbangan logis dan rasional untuk kemajuan Kota Balikpapan kedepan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),”Kata Yudho.

Ia harap Kota Balikpapan kedepannya bisa menjadi kota yang terkenal dan menjadi icon se nasional hingga mancanegara atas kemajuan dan perkembangan kota.

Semua pihak pastinya sepakat dengan kemajuan kota Balikpapan. Yudho sendiri pun yakin bahwa warga Balikpapan adalah warga kota yang respect, santun dan taat kepada aturan yang ada.

“Siapapun yang nantinya terpilih sebagai pemimpin Balikpapan, persatuan adalah di atas segalanya, tanpa persatuan, pastinya kesejahteraan dan kemakmuran akan sulit tercapai,” imbuhnya.

Yudho turut juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan debat publik ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat membawa manfaat bagi warga Kota Balikpapan.

" Dengan terselenggarakannya debat publik kedua ini masyarakat Kota Balikpapan diharap dapat lebih memahami ide, visi misi maupun gagasan yang diberikan oleh para pasangan calon walikota dan wakil walikota. Tentunya ini menjadi momen yang sangat penting bagi warga Balikpapan untuk menentukan pilihannya," pungkasnya. (t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggelar kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024. Kegiatan ini diselenggarakan di kantor KPU Kota Balikpapan, Rabu (06/11/2024).

Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono mengatakan mulai pukul 07.00 hingga selesai nanti KPU Balikpapn melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara pilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Pilkada serentak Kota Balikpapan tahun 2024.

Adapaun tujuan umumnya adalah kegiatan ini merupakan gladi dari simulasi Pemungutan Suara. KPU berharap ini menjadi simulasi output kepada rekan-rekan PPK dan PPS, yang kemudian nanti dapat menjadi bahan pengamatan mereka.

“ Untuk beberapa hal yang menjadi poin penting pada pelaksanaan pemungutan penghitungan suara ini nanti dapat disampaikan dalam Bimtek KPPS yang akan dilakukan pada tanggal 10,11, 12 dan 13 November. Untuk rekan-rekan PPS hal-hal penting yang terjadi dan peristiwa yang mereka amati dalam simulasi ini dapat mereka antisipasi kalau itu menjadi celah kekurangan,” ujarnya.

Maka dari itu perlu adanya antisipasi pada saat pelaksanaan tanggal 27 November nanti. Dari keseluruhan kegiatan ini nanti akan dilakukan evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dan pastinya nanti akan diperbaiki dan berharap hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada saat pelaksanaan.

“ Pada intinya tanggal 27 November nanti outputnya adalah evaluasi dari simulasi ini kita mencari apa yang menjadi kekurangan agar tidak terjadi evaluasi pada tanggal 27 November,” katanya.

Yudho mengatakan pada saat penghitungan ada beberapa poin penting. Terdapat dua garis besar pemungutan dan penghitungan kalau di pemungutan itu antara daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus.

 Adapun hal kesalahan yang sering terjadi itu potensinya sangat fatal, karena potensi PSU, Lalu di penghitungan terjadi salah tulis dan ini sangat dihindari.

“ Maka dari itu kita benar-benar mengatensi memberikan perhatian khusus terhadap dua hal penting yang menyebabkan sesuatu yang fatal,” imbuhnya.

Sistem pemilihan sama dengan yang Pileg dan Pilpres kemarin seperti itu nanti besok tanggal 7 pagi terletak 34 Kelurahan TPS dan KPU akan melanti KPPS

Ia menambahkan terkait logistisk sudah siap mulai dari barang dan lain-lain dan sampai di distribusikan ke Kelurahan dan 26 TPS.(t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Ngopi dan Diskusi Bersama Insan Pers Kota Balikpapan dengan tema “Menangkal Berita Hoax, Ujaran Kebencian Serta Isu Sara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024” di Kinetics Coffee & Eatery, Jumat (13/09/2024).

Pada kegiatan ini turut hadir Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono, Komisioner KPU Kota Balikpapan Suhardy, Ketua Asosiasi Media Siber (AMSI) Kalimantan Timur, Pimpinan Redaksi Tribun Kaltim dan Akademisi dari Universitas Balikpapan.

Dalam hal ini, Suhardy menyampaikan bahwa setiap Pilkada pasti akan ada kampanye yang mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon terbaik. Kampanye ini sendiri akan digelar pada tanggal 25 September sampai 23 Oktober 2024.

“Belajar dari pemilu atau pilkada sebelumnya peluang adanya isu hoax maupun ujaran kebencian dan isu sara itu pasti terjadi, sehingga kita harus melakukan antisipasi walaupun di Balikpapan cukup rendah,” ujarnya.

Maka dari itu penting untuk mengajak para insan pers khususnya karena mereka yang paling banyak untuk menyampaikan berita maupun informasi ke masyarakat.

Dengan adanya diskusi ini diharap para insan pers menjadi satu bagian yang ikut terlibat dalam penyebaran menangkal isu hoax tersebut dan dapat dihalau bersama.

“Apalagi generasi milenial atau generasi Z ini merupakan generasi yang paling banyak sumbangannya untuk memilih. Sementara kecenderungan memilihnya masih menggunakan emosional dan sayang jika terpengaruh pada isu hoax,” katanya.

Suhardy mengapresiasi dengan adanya diskusi ini narasumber yang bagus dan insan pers yang turut aktif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan, dapat menjadi garda terdepan untuk mengantisipasi adanya ujaran kebencian dalam pilkada.

Terpenting KPU melakukan edukasi karena sangat penting. Dengan adanya berbagai macam isu yang berbahaya pastinya akan mengganggu stabilitas politik dan menimbulkan kecemburuan sosial.

“Maka dari itu kita lakukan edukasi dan sosialisasi yang menyatakan bahwa kesetaraan politik itu penting tanpa harus memakai isu isu yang mengganggu kestabilan, apalagi itu akan berpotensi menjdi unsur pidana,”pungkasnya.(bs/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Membangun Sinergi antara KPU Kota Balikpapan dan Nadhlatul Ulama Balikpapan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Serentak Tahun 2024” di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (11/09/2024).

Ketua KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono menyampaikan bahwa pada kegiatan ini diikuti oleh para organisasi keagamaan Nadhlatul Ulama (NU) dan nantinya akan diikuti juga oleh Muhammadiyah. Adapun target dari KPU sendiri mempunya skema yang dibedah dan dibagi dalam beberapa kelompok yaitu Pemilih Pemula, kelompok keislaman, kelompok perempuan, kelompok disabilitas maupun kelompok profesi.

“Semua kelompok yang menjadi target dari partisipan pemilihan pilkada nanti akan kita buatkan sosialisasi,”ujarnya.

Yudho berharap setelah dilakukannya tahapan sosialisasi ini mereka mampu menginformasikan apa saja hal yang telah disampaikan okeh KPU Balikpapan kepada lingkungan mereka. Tadi juga Yudho hadir sebagai narasumber dalam kegiatan yang digelar oleh Polda Kaltim, memberikan materi kepada para pemilih pemula seperti mahasiswa maupun pelajar terkait pilkada.

Pentingnya sosialisasi ini digelar bersama kelompok keislaman adalah karena mereka banyak kalangan guru agama sehingga dapat melakukan sosialisasi secara baik mulai dari tahapan sampai kampanye, agar mampu turut serta berperan aktif dalam mengawal Pilkada terutama soal isu positif.

“Pastinya tujuan adanya sosialisasi ini agar kita menghindari hoax, kampanye hitam atau kampanye negatif dan harapannya mampu di counter oleh semua elemen masyarakat,” katanya.

KPU sendiri tidak mampu mengawal sendiri dan tentunya harus bahu - membahu bersama masyarakat mengawal pilkada agar dapat berjalan lancar, aman dan tertib. Jika tiga hal tersebut terwujud maka kondusifitas Kota Balikpapan dalam pilkada akan menjadi baik.

Tentunya KPU juga akan melakukan sosialisasi bersama organisasi keagamaan yang lain bahkan dengan forum kerukukan umat beragama dan di akhir akan dilakukan deklarasi damai bersama.

Yudho menjelaskan saat ini sedang masuk dalam masa verifikasi administrasi pencalonan. Pada tanggal 22 September akan dilakukan penetapan dan tanggal 25 September sudah masuk masa kampanye. Sebelumnya, KPU sudah preventif agar masa kampanye dapat tetap berjalan dengan kondusif.

Masa kampanye akan dilakukan 58 hari mulai tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan saat ini sudah bersurat ke Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait dengan surat permohonan rekomendasi rumah sakit yang akan digunakan untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan nanti.

Komisioner KPU Kota Balikpapan, Farida Asmaunna menyampaikan bahwa nantinya akan ada 3 rumah sakit yang direkomendasikan yaitu Rumah Sakit Kanudjoso, RSUD Beriman dan Rumah Sakit Tentara.

 Nantinya dari tiga rumah sakit tersebut akan di tetapkan oleh KPU rumah sakit mana yang memang sesuai dengan peraturan KPU No.8 Tahun 2024 yang berisikan bahwa bakal pasangan calon harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani,rohani dan terbebas dari penyalahgunaan Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

Lalu, Keputusan KPU Nomor 1090 yang memenuhi syarat baik secara sarana, prasarana maupun tenaga SDM yang akan melakukan pemeriksaan terhadap bakal pasangan calon tersebut.

KPU Balikpapan juga telah melakukan sosialisasi terkait persiapan menjelang pendaftaran pasangan calon nanti," ujarnya kepada awak media, Jumat (09/08/2024).

Untuk pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon tersebut akan dilakukan pada pendaftaran awal di tanggal 27 Agustus sampai tanggal 02 September 2024. 

Farida menambahkan selain melakukan tahapan pemeriksaan, bakal calon pasangan juga wajib untuk menyerahkan laporan harta penyelenggaraan negara. Serta Terdapat juga syarat pencalonan dan syarat calon.

" Kalau syarat pencalonan itu terkait dengan perolehan kursi, jumlah surat suara sah dan keputusan dari internal partai atau dari ketua DPP yang menyatakan kedua pasangan calon tersebut memang diusung," katanya

" Lalu, untuk syarat calon pastinya ada laporan hak terkait penyelenggara,sehat jasmani rohani beserta penyalahgunaan narkoba dan yang lain-lain," ucapnya.

Diketahui bahwa laporan harta kekayaan itu sendiri wajib disampaikan oleh bakal pasangan calon pada saat pendaftaran tanggal 27 Agustus sampai 02 September tersebut.

" Jadi memang pada rentan waktu tersebut pada saat pendaftaran akan ada beberapa hal yang memang harus disampaikan baik itu secara fisik maupun yang diunggah melalui akun aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU," pungkasnya.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan berkolaborasi dengan Polda Kalimantan Timur menggelar kegiatan Jum’at Curhat dengan tema “Merajut Damai dan Merawat Demokrasi Melalui Pilkada Serentak Tahun 2024” yang bertempat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jumat (09/08/2024).

Dalam kegiatan ini KPU Balikpapan berkepentingan untuk mendapat kritikan, masukkan dan informasi dari masyarakat agar dapat melakukan perbaikan sehingga tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada sampai tanggal 27 November nanti dapat berjalan dengan lancar serta maksimal sekaligus aman dan tertib.

“Maka dari itu pada kegiatan ini kami menggandeng Polda Kaltim yang berbicara terkait Kantibmas, Tahapan terkait Pilkada di Kota Balikpapan.” Kata Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono kepada awak media.

Yudho menyampaikan dalam kegiatan ini tidak ada pembahasan yang krusial dan lebih kepada hal-hal umum. Bahkan komitmen dari perwakilan warga Kota Balikpapan yang diwakili oleh Kepala DPD LPM Kota Balikpapan Daman Huri menanyakan apa curhatan dari KPU Balikpapan sehingga warga Kota Balikpapan ingin membantu kesuksesan jalannya Pilkada di Kota Balikpapan.

“ Saya menjawab kalau sampai hari ini tidak ada yang di keluhkan dan tidak ada yang dikesahkan oleh KPU Balikpapan. Adapun yang menjadi tantangan bersama harusnya adalah kesadaran politik masyarakat Kota Balikpapan dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Foto : Ketua KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono

Hal yang menjadi fokus utama KPU sendiri adalah mengenai kesadaran politik masyarakat Kota Balikpapan yang diharap dapat terus meningkat, karena ini termasuk muara dari setiap pemilihan seperti Money Politik, Politik Transaksional, Isu Sara maupun Isu Hoax.

“ Ya..dalam meningkatkan kesadaran politik itu memang tidak bisa instan.Ini termasuk pekerjaan yang cukup berat dan lama, tetapi kami sepakat berkomitmen tidak boleh putus harapan,” imbuhnya.

Yudho menambahkan jika ini bukan hanya tanggung jawab dari KPU saja akan tetapi tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Balikpapan melalui Kesbangpol, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, maupun Pemuda semuanya berjibaku di wilayahnya masing - masing.

Terdapat 3 hal yang diemban oleh KPU yaitu Enlightmen, Empowering dan Social Control. 

“ Nah di enlightmen inilah bagaimana kita dapat mencerahkan masyarakat dalam hal kesadaran politik. Bahwasanya politik itu bukan hanya tukar suara dengan uang, bukan soal berkompetisi tetapi bagaimana menciptakan dua hal yaitu damai dan sejahtera,” pungkasnya.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono menghadiri kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang diadakan oleh Polresta Balikpapan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (07/08/2024).

Pada giat ini KPU Balikpapan hadir dalam rangka mensosialisasikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada tanggal 27 November 2024. 

Berperan sebagai narasumber, Ketua KPU Kota Balikpapan Prakoso Yudho Lelono berharap seluruh elemen masyarakat yang hadir baik dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama maupun Pemuda dapat mensosialisasikan Pilkada serentak beserta tahapannya kepada kelompok mereka sehingga sosialisasi pilkada ini dapat diketahui oleh masyarakat Kota Balikpapan.

Pada FGD tersebut Yudho menjelaskan bagaimana pentingnya sosialisasi Pilkada ini karena ada 4 Indikator keberhasilan Pilkada yaitu tahapan yang berjalan dengan lancar dan aman, partisipasi pemilih yang baik jumlahnya atau meningkat, lalu regulasi atau hukum yang minim pelanggaran, terakhir keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada.

" Semua ini menjadi tanggung jawab kita semua. tetapi harapannya dampak pada sosialisasi ini adalah dapat meningkatnya jumlah partisipasi pemilih," ujarnya kepada awak media.

Jumlah partisipasi pemilih itu memiliki 8 sendiri komponen, tetapi diantara komponen yang memberikan kontribusi partisipasi pemilih tersebut adalah kesadaran politik masyarakat.

" Nah ini sangat penting karena menjadi tanggung jawab kita semua.Kesadaran politik tersebut harus kita gaungkan karena akan menentukan arah dan masa depan Kota Balikpapan dan Provinsi Kaltim 5 tahun kedepan," katanya.

" Kalau mau lebih panjang bagaimana mewujudkan Indonesia Emas nanti tahun 2045, harapannya begitu," imbuhnya.

Yudho berharap kedepannya seluruh elemen dan masyarakat Kota Balikpapan pada Pilkada tanggal 27 November nanti dapat menentukan sikap melalui suara mereka untuk arah dan kemajuan Kota Balikpapan dan Kalomantan Timur.

KPU sendiri menargetkan rasional pemilih di Kota Balikpapan lebih dari 60 persen itu sudah bagus. Diketahui, dari tahun ke tahun Pilkada sendiri tidakpernah lebih dari 60 persen dan pada tahun ini diharap bisa lebih dari itu.

Terdapat 5 kelompok pemilih yaitu aktif, pasif, rasional, tradisional dan pramatis. Yudho berharap untuk pemilih pemula diharapkan mereka yang jernih berfikir dan rasional. 

" Mereka diharap dapat rasional sehingga bagaimana meningkatkan kesadaran politik melalui sosialisasi yang kita canangkan," pungkasnya.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggelar rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Kegiatan tersebut pada hari ini yang berlokasi di Aula Kecamatan Balikpapan Barat, Rabu (07/08/2024).

ketua KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono menyampaikan bahwa Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) ini merupakan hasil dari pemutakhiran data atau coklit yang dilakukan oleh para anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang di mulai pada tanggal 24 Juni - 24 Juli kemarin. Kemudian ditetapkan pada hari ini yang menjadi DPHP dari 6 kelurahan yang ada di Balikpapan Barat.

“ Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa ada sanggahan yang berarti. Sehingga nanti Inshaallah hasilnya akan kita bawa pada rapat Rekapitulasi Pleno Terbuka tingkat kota yang akan digelar pada tanggal 11 Agustus,” ujar Yudho kepada awak media.

Jika ada masyarakat yang masih belum tercoklit maka nanti akan diumumkan oleh KPU dan masyarakat diminta untuk dapat segera melapor. Yudho menjelaskan jika soal data ini dinamis karena data tersebut didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“ Memang soal data ini terus dinamis, apalagi nanti setelah ditetapkan lokasi khusus yaitu di Lapas dan Rutan yang jumlah data pasti akan tergeser dari sebelumnya,” katanya.

Namun demikian akan dipastikan bahwa upaya maksimal dari KPU Kota Balikpapan bersama badan Adhoc di tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk memberikan data pemilih yang akurat dan valid agar merek dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu 27 November 2024 nanti.

Jika ada perubahan data tentunya nanti akan ditampung oleh KPU, karena ini belum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“ Tanggal 07 ini terakhir dilakukan rapat pleno terbuka tingkat kecamatan dan hari ini ditargetkan semuanya rampung,” imbuhnya.

Yudho menambahkan untuk data pemilih yang terkumpul sendiri sebenarnya sudah mencapai 100 persen. Akan tetapi, KPU menunggu jika ada perubahan data Disdukcapil.(tri/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan menggelar kegiatan Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Pembentukan TPS Lokasi Khusus Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Swiss Bell Hotel Balikpapan, Sabtu (13/07/2024).

TPS Lokasi khusus ini merupakan suatu tindakan penting dalam proses pemilihan Kepala Daerah. TPS Lokasi khusus ini sendiri meliputi lapas,rutan,reloksi bencana, daerah konflik atau lokasi lainnya.

Komisioner KPU Kota Balikpapan, Muhammad Rizal menyampaikan bahwa ini merupakan awal dari koordinasi dari stekholder maupun lembaga lain untuk tps lokasi khusus. Nantinya KPU akan merumuskan kembali apakah akan ada lokasi khusus di rumah sakit dan di Pertamina RU V atau RDMP.

“Melihat dari bagaimana konsentrasi dari pemilih disana nanti, apakah memang memenuhi syarat atau tidak,” ujarnya.

Untuk lokasi Lapas maupun rutan nanti akan dilihat dari data warga binaan di akhir waktu pencoblosan. Karena biasanya warga binaan di lapas tersebut keluar masuk dan bisa jadi jika di data sekarang maka tidak update sampai akhir masa penetapan DPT, DPTB dan DPK.

Rizal menambahkan kalau koordinasi memang harus dilakukan sejak awal dengan pihak terkait yang memang memiliki kepentingan dalam proses Pilkada 2024.

“ Kita disini guna meningkatkan partisipasi pemilih. Di 2020 partisipasi pemilih ada 59 persen dan 2015 60 persen, ini wajar turun karena pada saat itu kita dilanda pandemi covid - 19,” katanya.

Diharap di tahun 2024 ini di Kota Balikpapan bisa mendapatkan partisipasi pemilih di angka 75 persen.

Dari bulan lalu KPU bergerak untuk mengajak berdiskusi melalui sosialisasi, rakor dan lain sebagainya untuk meningkatkan partisipsi pemilih di Kota Balikpapan.

“ Kemarin kita juga sudah mengajak para rekan organisasi mahasiswa, pemuda dan masyarakat untuk memberikan sumbangsih suara maupun masukan - masukan dalam sosialisasi kita,” pungkasnya.(tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - KPU Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024. Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Minggu (26/05/2024).

Setelah melalui seleksi administrasi, tes tertulis dan wawancara KPU Kota Balikpapan membentuk badan Adhoc tingkat keluarahan yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) sejumlah 102 orang di enam kecamatan.

Ketua KPU Kota Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono berharap dengan dilakukannya pelantikan ini para anggota PPS dapat melaksanakan tahapan pilkada di tingkat kelurahan dengan baik.

“ Tentu saja para anggota PPS ini bukan penentu kebijakan tetapi pelaksana tekhnis yang ada dilapangan nanti berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU,” katanya.

Setelah dilakukan pelantikan, selambat-lambatnya dalam seminggu ini KPU akan membentu ke sekretariatan PPS dan kemungkinan tanggal 1 Juni akan dibentuk ke sekretariatan PPS.

Adapun tugas yang dilaksanakan PPS yaitu melaksanakan teknis tahapan pilkada yang ditetapkan oleh KPU di tingkat kelurahan. 

“Untuk detailnya nanti mereka nanti akan membentuk KPPS dan Pantarlih. Pada saat pemutakhitan data dilakukan mereka membantu kami,” pungkasnya. (tri)