KPU Balikpapan

KabarIkn.Com,Balikpapan – Sabtu ( 04/07/2020 ) , KPU Balikpapan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pilkada Tahun 2020 bagi Ketua PPK,Ketua PPS dan Sekretariat PPK, Sekretariat PPS Se Kota Balikpapan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

Ketua KPU Kota Balikpapan , Noor Thoha SH,menjelaskan pada hari ini KPU Balikpapan mengumpulkan seluruh jajaran sekretariat PPK, sekretariat PPS , ketua PPK , ketua PPS dan juga menghadirkan narasumber untuk memberikan pembekalan terkait dengan bagaimana tata cara mengelola keuangan di tingkat PPK dan PPS.

“ Hal tersebut bisa dibilang bukan main main karena dana sebanyak 53,9 M tersebut harus dipertanggung jawabkan secara clear and clean kepada seluruh jajaran,” Kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha.di Ruang Garuda Hotel Harison Sabtu (04/07/2020)

Kegiatan Bimtek yang dilakukan KPU Balikpapan pada hari ini diikuti oleh 160 peserta yang dibagi menjadi 3 ruangan. Narasumber yang hadir yaitu dari PKP , Kepolisian , Kejaksaan , Pajak dan Sekretaris Provinsi.

Materi yang diberikan kepada peserta itu mengenai Perpajakan , mengenai Laporan Pertanggung Jawaban ( LPJ ) , mengenai Potensi Pelanggaran Hukum dan Hierarki mengenai penyampaian laporan.

Noor Thoha berharap agar seluruh peserta dapat bertanya secara benar kepada narasumber dan narasumber juga dapat menyampaikan pemahaman yang konsisten .

“ Harapannya tentu saja setelah kegiatan ini dilaksanakan , seluruh penyelenggaraan clear dalam pelaksanaannya dan clear dalam hal administrasinya,” ujarnya (beny/tri).

KabarIkn.Com,Balikpapan – Rabu ( 01/07/2020 ) ,Komisioner KPU Balikpapan melakukan kegiatan Monitoring untuk persiapan pembentukan PPDP dan Pemetaan TPS serta penyerahan APD untuk para petugas TPS dan Sekretariat.

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Balikpapan, Mega Fariany Ferry,S.Kom menyampaikan bahwa saat ini sesuai dengan pemetaan TPS yang ada di Gunung Samarinda ada 48 TPS dan ada 48 PPDP yang akan segera dibentuk oleh KPU Balikpapan .

Saat ini mereka juga sedang melakukan monitoring terhadap progress sejauh mana pembentukan PPDP yang dilakukan di Gunung Samarinda. Kemudian penyerahan APD untuk para petugas TPS , karena sesuai dengan Surat Edaran KPU RI No. 20 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kegiatan pembentukan PPDP adalah kegiatan tatap muka yang dimana dibutuhkan APD minimal berupa Masker , Sarung Tangan , Faceshield dan Hand sanitizer.

“ Karena berhubungan langsung dengan calon PPDP para petugas TPS agar bisa menggunakan APD tersebut untuk kesehatan mereka dan keselamatan mereka sendiri. Prinsip dari penyelenggaraan pilkada ini juga salah satunya yang utama adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat,” Kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Balikpapan , Mega Fariany Ferry.S.Kom di ruang pertemuan kelurahan Gunung samarinda Rabu ( 01/07/2020)

Dalam hal pembentukan PPDP sendiri KPU berharap agar dari tahapan pembentukan yang dilaksanakan sebelum tanggal 14 juli mereka menetapkan PPDP maka tanggal 15 Juli mereka sudah mulai bekerja .

Terkait sisi usia PPDP sudah ada syaratnya yaitu dari usia 20 – 50 tahun. Maka dengan kinerja seperti ini diharapkan para anggota yang berusia dibawah 50 tahun dapat bekerja lebih maksimal dalam kondisi seperti sekarang ini.

Mega menambahkan sebagai penyelenggara semua prosedur sudah diatur , aturan prosedur sudah ada petunjuk tekhisnya . Karena target mereka disamping melaksanakan pilkada yang sehat , maka diharapkan protokol covid-19 tetap dijalankan selagi KPU melaksanakan tahapan tahapan pilkada tersebut.(beny/tri)

KabarIkn.Com,Balikpapan – Sabtu ( 27/06/2020 ) , KPU Balikpapan melaksanakan kegiatan Orientasi Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara ( PPS ) se- Kota Balikpapan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sagita Horison Balikpapan.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha SH, menjelaskan dalam kegiatan Orientasi Tugas ini menjadi kewajiban KPU untuk memberikan pembekalan kepada PPK dan PPS yang baru saja dilantik. Para anggota PPK dan PPS tersebut ketika direkrut di asumsikan sebagai orang baru yang tidak mengetahui apapun teori penyelenggaraan.

Alangkah naifnya ketika mereka dilantik lalu saat disuruh bekerja maka nantinya mereka akan kebingungan dan saat datang ke sekretariat tidak tau apa yang dikerjakan. Maka dari itu pada hari ini KPU memberikan pembekalan kepada mereka dengan ilmu ilmu tentang teknis penyelenggaraan.

Materi yang disampaikan oleh KPU pada kegiatan ini yang pertama di bagi tugas , ada mengenai pemutakhiran data , mengenai etika , mengenai pengawasan , teori teori pemilihan secara umum , kemudian mengenai siklus pemilu.

“ Jadi disamping materi penyelenggaraan secara detail maka mereka juga tau wawasan tentang kepemiluan di Negara selain Indonesia,” Kata Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha.

Dimasa pandemic seperti ini seluruh kegiatan KPU harus mengikuti protokol pencegahan covid-19 , maka dari 132 peserta yang mengikuti Orientasi Tugas ini dibagi menjadi 6 ruangan berdasarkan kecamatan.

Lalu peserta yang mengikuti Orientasi harus memakai masker , memakai hand sanitizer dan itu harus diterapkan agar dapat menjadi pola sehingga para peserta saat penyelenggaraan di Lapangan juga dapat meyakini masyarakat bahwa KPU sudah menerapkan protokol pencegahan covid-19.     

Kegiatan Orientasi Tugas ini dilaksanakan selama 2 hari dan yang menjadi narasumbernya adalah seluruh Komisioner KPU Balikpapan , seluruh Bawaslu ,Lalu Mantan Komisioner KPU yaitu Sunawiyanto dan Ketua KPU Provinsi Rudiansyah. ( tr )

KabarIkn,Com,Balikpapan – Sosialisasi yang ditargetkan oleh KPU Balikpapan untuk sosialisasi itu 77,5% dan hal ini menjadi tantang bagi KPU Balikpapan untuk mencapai target tersebut. Komisioner KPU Balikpapan , Syahrul Karim menjelaskan jika dilihat story data yang ada dari 3 kali pilkada yang telah di selenggarakan di Kota Balikpapan itu angka partisipasi pemilihnya tidak pernah mencapai 60% dan yang tertinggi ada pada tahun 2015 yaitu 59,6%.

Hal ini merupakan tantangan KPU untuk mengajak masyarakat apalagi aktivitas KPU saat ini masih dibatasi, harus menjaga jarak dan harus tetap menggunakan masker. Oleh karena itu , untuk menghindari hal hal yang seperti itu maka KPU fokus kepada sosialisasi secara online.

Dari survey yang dilakukan KPU secara internal ditemukan bahwa di Balikpapan 99,9% masyarakat Balikpapan sudah menggunakan media sosial dan kanal informasi itulah yang akan digunakan oleh KPU untuk menyalurkan informasi terkait dengan tahapan penyelenggaraan pilkada.

“ Kami akan berusaha membuat konten konten kreatif pada setiap tahapan untuk disebarkan kepada masyarakat termasuk juga para rekan media yang berperan aktif untuk menyampaikan hal tersebut,” Kata Komisioner KPU Balikpapan , Syahrul Karim.

Mengenai Orientasi Tugas yang dilaksnakan oleh KPU ini merupakan penekanan kepada seluruh badan Ad Hoc untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku , terutama mereka harus merujuk kepada Undang Undang KPU No. 07 tahun 2017 dan mereka juga harus fokus kepada PKPU No.05 Tahun 2015 tentang tahapan pilkada lanjutan.

Syahrul menambahkan PKPU No.05 Tahun 2015 tentu menyangkut terkait tentang protokol covid-19, Minimal setiap melakukan interaksi dengan publik atau dalam melayani masyarakat wajib menggunakan prosedur protokol covid-19.

“ Ini adalah salah satu yang ingin kami tunjukkan kepada masyarakat bahwa pilkada ini adalah pilkada sehat, jadi masyarakat tidak perlu ragu karena protokol covid-19 diberlakukan secara ketat,” ujarnya. ( tr )

Kabarbpp58.net,Balikpapan – Jumat ( 19/06/2020 ) , KPU Balikpapan melakukan kegiatan sosialisasi PKPU Nomor 05 Tahun 2020 dan Relaunching Pilkada Balikpapan 2020. Diketahui sesuai dengan Perpu yang mengamanahkan kepada KPU untuk melaksanakan Pilkada ditengah Pandemi Covid-19 , maka hal ini merupakan suatu hal yang cukup sulit bagi penyelenggara yang seharusnya Pilkada 2020 dilaksanakan dengan normal.

Ketua KPU Balikpapan , Noor Thoha menjelaskan bahwa saat PKPU menerbitkan surat keputusan 258 yang memberikan isyarat kepada seluruh penyelenggara untuk melanjutkan tahapan yang tertunda . Lanjutan tahapan yang tertunda tersebut diawali dengan terbitnya PKPU No.05 tahun 2020 mengenai Tahapan Program dan Jadwal.

“ Kemarin saat saya melakukan acara di RI lewat daring ternyata mereka melakukan relaunching, maka kita mengikuti juga relaunching tersebut sekaligus acara sosialisasi PKPU No.05 yang dilakukan langsung oleh KPU Provinsi,” Kata Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha.

Maksud dari kegiatan Relaunching tersebut adalah hasil survei KPU terhadap pemilih , karena dari 250 koresponden di Balikpapan ini tidak sampai 10% yang tau mengenai tanggal pemungutan suara akan dilakukan. Maka KPU melakukan relaunching dan masyarakat tau kalau tanggal pemungutan suara dimulai tanggal 09 Desember 2020 dan akan dibantu anggota politik juga stekholder untuk mensosialisasikan.

“ Mudah mudahan relaunching ini dapat memberkan efek terhadap informasi kepada seluruh masyarakat,” ujarnya.

Anggaran Pilkada sendiri untuk KPU ada 53,9 Miliar dalam kondisi normal. Di undang-undang No.10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa seluruh pembiayaan penyelenggaraan pilkada dilakukan dengan menggunakan APBD dan dapat dibantu dengan APBN. APBN juga akan membiayai seluruh tahapan yang menggunakan protokol covid-19 , jadi pengadaan APD terkait dengan protokol Covid-19 tersebut 100% KPU Balikpapan mohonkan kepada APBN.

Noor Thoha menambahkan karena adanya wabah covid-19 ini pastinya nanti juga akan berdampak pada kegiatan Pilkada tersebut, KPU mengkhawatirkan jika nantinya partisipasi masyarakat menurun, yang menjadi kendala dari KPU sendiri adalah bagaimana caranya agar masyarakat bisa datang dengan cara pengetatan protokol kesehatan covid-19 di penyelenggara. ( tr )

KabarIkn.Com,Balikpapan – Senin ( 15/06/2020 ) , KPU Balikpapan melaksanakan kegiatan pelantikan kepada PPS yang sempat tertunda , Kemudian KPU juga akan membuka PPK. Pelantikan ini dilaksanakan sebagai symbol bahwa mereka sudah memulai tahapan dimana mereka yang tadinya belum penyelenggara sekarang sudah menjadi penyelenggara.

Ketua KPU Balikpapan , Noor Thoha menjelaskan asumsi dari KPU para peserta PPS masih alami terhadap kepemiluan maka akan dilanjutkan dengan orientasi tugas. Para peserta PPS akan diberi pembekalan mengenai Tugas , Fungsi, Wewenang dan kewajiban mereka.

Setelah itu , mereka juga akan diberikan pembekalan tahapan karena PKPU yang mengatur tentang Pandemi ini belum turun , maka dari itu akan dijadwalkan setelah kegiatan ini. Jadi, pada hari ini ada 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU yaitu pelantikan sekaligus orientasi tugas.

Untuk tekhnisnya nanti para anggota masing masing komisioner sudah memiliki materi masing masing dan jika sudah diatur sedemikian rupa sehingga para peserta PPS sudah memiliki gambaran awal tentang kerja kerja mereka dan tentang posisi mereka,” kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH di Gedung KPU Senin ( 15/06/2020)

Kegiatan pelantikan ini dilaksanakan per dua kecamatan dan dilaksanakan sebanyak 3 tahap. jika ada para anggota PPS yang melakukan pelanggaran berupa karena tidak taunya masalah undang undang maka nanti akan diberikan sanksi berupa administrasi , tetapi kalau pelanggaran menyangkut etika maka akan diberikan sanksi cukup berat yaitu dikeluarkan (triani).

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH

KabarIkn.Com,Balikpapan – Senin ( 15/06/2020 ) , KPU Balikpapan melaksanakan kegiatan pelantikan kepada PPS yang sempat tertunda , Kemudian KPU juga akan membuka PPK. Pelantikan ini dilaksanakan sebagai symbol bahwa mereka sudah memulai tahapan dimana mereka yang tadinya belum penyelenggara sekarang sudah menjadi penyelenggara.

Ketua KPU Balikpapan , Noor Thoha menjelaskan asumsi dari KPU para peserta PPS masih alami terhadap kepemiluan maka akan dilanjutkan dengan orientasi tugas. Para peserta PPS akan diberi pembekalan mengenai Tugas , Fungsi, Wewenang dan kewajiban mereka.

Setelah itu , mereka juga akan diberikan pembekalan tahapan karena PKPU yang mengatur tentang Pandemi ini belum turun , maka dari itu akan dijadwalkan setelah kegiatan ini. Jadi, pada hari ini ada 2 kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU yaitu pelantikan sekaligus orientasi tugas.

Untuk tekhnisnya nanti para anggota masing masing komisioner sudah memiliki materi masing masing dan jika sudah diatur sedemikian rupa sehingga para peserta PPS sudah memiliki gambaran awal tentang kerja kerja mereka dan tentang posisi mereka,” kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH di Gedung KPU Senin ( 15/06/2020)

Kegiatan pelantikan ini dilaksanakan per dua kecamatan dan dilaksanakan sebanyak 3 tahap. jika ada para anggota PPS yang melakukan pelanggaran berupa karena tidak taunya masalah undang undang maka nanti akan diberikan sanksi berupa administrasi , tetapi kalau pelanggaran menyangkut etika maka akan diberikan sanksi cukup berat yaitu dikeluarkan (triani).

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH

KabarIkn.Com.Balikpapan – Diketahui bahwa Perpu No.02 tahun 2020 itu mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan penyelenggaraan Pilkada terkait dengan penundaan. Jadi, ketika tahapan tersebut ditunda pada bulan Maret lalu KPU tidak memiliki cantolan hukum sehingga KPU mendorong kepada Pemerintah untuk menurunkan Perpu.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha.SH menjelaskan bahwa didalam perpu tersebut diberikan ruang bahwa yang pertama KPU diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan diberikan kewenangan untuk menunda dalam hal terkait jika dalam pelaksanaan tersebut ada wabah bencana.

Sebagai tindak lanjut dari perpu tersebut maka dilakukan pertemuan pertemuan Rapat Dengar Pendapat antara KPU dan seluruh penyelenggara dengan komisi II. Diputuskan bahwa pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 atas keputusan bersama antara KPU dan seluruh penyelenggara , Bawaslu , Pemerintah dan Komisi II.

Setelah pilkada diputuskan pada 09 Desember 2020 maka KPU tidak serta merta meng-iyakan atas keputusan 09 Desember tersebut , tetapi KPU menerima putusan penyelenggara pilkada di tanggal tersebut dengan catatan seluruh pembiayaan yang timbul akibat pandemi covid-19 ini ditanggung oleh Pemerintah. Maka ketika musyawarah berjalan pemerintah dapat menyanggupi seluruh penyelenggaraan pilkada dalam masa pandemi ini ditanggung pemerintah.

Oleh karena itu ada 3 skenario pembiayaan , yang pertama adalah optimalisasi anggaran jadi anggaran yang dimiliki KPU berjumlah 53.9 M akan dioptimalisasi karena adanya pelaksanaan penyelenggaraan dimasa pandemi ini ada kegiatan kegiatan yang dipangkas. ," Kata Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha SH dalam acara Konferensi pers di halam kantor KPU Sabtu (13/06/2020)  .

Optimalisasi yang dilakukan oleh KPU Balikpapan tentu saja yang pertama Balikpapan dihadapkan dengan dua tanggungan, yang pertama kekurangan atas besaran honor kuat kemudian opsi optimalisasi anggaran dan pengajuan kepada APBN.

Kemudian, mulai hari senin nanti KPU Balikpapan akan mulai melantik PPS di 34 kelurahan yang bisa dilaksanakan dimana saja seperti melalui daring,melalui tatap muka dan dipecah per kecamatan. KPU Balikpapan mengambil opsi dilakukan pelantikan secara bergelombang di Kantor KPU Kota Balikpapan, pelantikan akan dilaksanakan Pagi untuk 2 kecamatan, lalu siang 2 kecamatan dan malam 2 kecamatan setelah dilantik langsung akan dibekali kepada PPS yang baru dilantik.(beny)

KabarIkn.Com, Balikpapan – Pilkada merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dalam konteks pilkada itu memilih kepala daerah. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Balikpapan, Ridwansyah Herman.MM menjelaskan bahwa mensukseskan pilkada itu bukan hanya tanggung jawab KPU , bukan hanya tanggung jawab Pemerintah tetapi tanggung jawab kita semua.

Karena hal tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab kita semua maka se-yogya nya kita senantiasa memberitakan hal hal positif mengenai pilkada. Apalagi peran pilkada ini ditengah wabah pandemi covid-19 dimohon mengenai psikologi yang dapat menakuti masyarakat tidak dibesar besarkan.

“ Pilkada Sehat , Kita Selamat “ merupakan motto dari KPU yang nantinya akan dipakai dan pilkada sehat akan dikawal oleh KPU semuanya , mereka juga tidak menginginkan proses demokrasi yang dilakukan ini dapat menelan korban jiwa .

“ Kita sama sama membangun pilkada dengan melaksanakan standar standar prosedur kesehatan covid-19, inshaallah akan kita kawal dan kita laksanakan lalu akan lahir pemimpin Balikpapan yang kita harapkan,” Ujar Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Balikpapan, Ridwansyah Herman.MM.(beny)

KabarIkn.Com,Balikpapan – Tahapan yang terdekat di KPU adalah yang pertama pelantikan PPS, kemudian pelantikan PPK. Lalu di pemutakhiran data itu pada tanggal 15 Juni 2020 sudah dimulai Penyusunan Daftar Pemilih , dari tanggal 15 Juni sampai dengan 14 Juli 2020 yang mana nantinya akan melibatkan PPS dan PPK yang tentunya betul betul menguasai kewilayahan nya.

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi ,Yan Fauzi Wardhana.S.Psi menjelaskan bahwa di Penyusunan Daftar Pemilih itu nanti para anggota PPS juga akan memberikan masukkan untuk pemetaan PPS. Lalu, di surat edaran No.421 KPU RI itu sudah diputuskan bahwa pemilih untuk satu TPS maksimal 500 pemilih dan itu berimplikasi dengan jumlah TPS nantinya di Balikpapan yang sebelumnya ada 1.363 sekarang bisa menjadi lebih dari 1.400

Kemudian, setelah tanggal 14 Juli setelah selesai penyusunan daftar pemilih itu akan diturunkan daftar pemilih dan akan dilakukan kegiatan coklit yang dilakukan oleh PPDP pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Nanti untuk tekhnisnya coklit tersebut PPDP akan berkoordinasi dengan Ketua RT, jadi untuk menghindari pertemuan dengan banyak orang (triani).

KabarIkn.Com,Balikpapan – Divisi Teknis Penyelenggara KPU Balikpapan, Mega Fariany Ferry.S.Kom menjelaskan sehubungan dengan penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan KPU Balikpapan yang sudah ditentukan yaitu tanggal 09 Desember 2020.

Ada beberapa catatan adalah dengan turunnya Perpu tahun 2020 kemudian adanya PKPU tahapan No.5 tahun 2020 .

Ada beberapa tekhnis atau mekanisme yang perlu diperhatikan , yang pastinya di setiap tekhnis penyelenggaraan maupun tekhnis pelaksanaan dari KPU Balikpapan selalu diikuti dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal tersebut termasuk jaminan bahwa pelaksanaan pilkada nanti akan dilaksanakan dengan sehat dan aman , beliau juga memohon kepada rekan media juga agar tetap melaksanakan protokol covid-19 agar dapat dijadikan sebagai habit.

Selanjutnya , mengenai beberapa tekhnis pelaksanaan yang sangat ketat dengan covid-19 yaitu yang pertama adalah nantinya untuk kegiatan KPU untuk urusan tatap muka, dan petugas PPDB KPU juga akan menggunakan APD . Lalu, adalah kegiatan yang meliputi kerumunan atau mengumpulkan orang banyak wajib menerapkan jaga jarak dan juga akan dilakukan secara bergelombang.

Kemudian , kegiatan rapat pleno terbuka yang dilakukan baik tingkat PPS sampai ke tingkat kabupaten kota juga akan dilaksanakan dan mungkin mengkombinasi dengan bentuk tatap muka dan metode daring.(triani)

KabarIkn.Com,Balikpapan – Dengan adanya kondisi penyebaran wabah covid-19 maka KPU Balikpapan terutama untuk sosialisasi akan difokuskan pada media online, Jadi akan mengurangi sedikit untuk sosialisasi konfensional terutama  untuk bertatap muka.

Divisi Sosialisasi,Pendidikan Pemilih , Partisipasi Masyarakat dan SDM, Syahrul Karim.ST.M.Si mengatakan meskipun demikian dengan target yang 77,5% maka mereka mengharapkan dengan data yang dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia, pengguna penetrasi internet di Balikpapan sudah mencapai 80%.

Oleh karena itu dengan penetrasi internet yang cukup memadai dan didukung infrastruktur yang baik maka setidaknya pihak dari KPU Balikpapan akan lebih focus kesana termasuk bantuan dari para awak media untuk menyampaikan informasi terutama dengan adanya perhubungan jadwal pemungutan suara yang sebelumnya pada tanggal 23 September diubah menjadi tanggal 09 Desember 2020.

Seluruh tahapan Pilkada juga mengikuti protokol covid-19 , dalam sosialisasi yang akan disampaikan oleh KPU tentu bagaimana mereka tetap melaksanakan kegiatan pilkada tetapi disisi lain juga menjaga kesehatan masyarakat (beny)