
KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat akan tetap berlanjut pada tahun depan, meski ada penyesuaian anggaran di sejumlah sektor.
“Walaupun tahun depan ada pengurangan anggaran, tapi saya lihat sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, BPJS gratis akan tetap berlanjut,” ujar Adi, Rabu (12/11/2025)
Menurut Adi, pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Balikpapan telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan, terutama di wilayah Balikpapan Utara yang merupakan daerah pemilihannya.
“Pelayanan adalah yang utama. Jangan sampai ada warga di Balikpapan Utara yang tidak memperoleh haknya. Puskesmas harus memberikan layanan maksimal tanpa membeda-bedakan antara kaya dan miskin,” tegasnya.
Terkait evaluasi pelayanan kesehatan, Adi mengungkapkan masih ada warga yang mengalami kendala dalam penggunaan BPJS gratis karena status kepesertaan mereka sebelumnya sebagai peserta mandiri. Banyak di antara mereka yang memiliki tunggakan lama, sehingga kartu BPJS-nya tidak dapat digunakan.
“Hal ini yang harus menjadi perhatian. Pemerintah harus memberi pemahaman bahwa BPJS memang gratis, tapi dengan ketentuan tertentu. Misalnya, peserta mandiri yang menunggak perlu diselesaikan dulu agar bisa aktif kembali,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota saat ini tengah berupaya menghapus tunggakan BPJS mandiri yang menjadi beban masyarakat. Namun, bagi peserta BPJS yang masih menjadi tanggungan perusahaan, penyelesaian tetap menjadi tanggung jawab pihak perusahaan.
“Kalau BPJS mandiri, pemerintah bisa menghapus tunggakannya. Tapi kalau tanggungan perusahaan, itu harus diselesaikan oleh pihak perusahaan,” ujarnya.
Adi juga menilai bahwa anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan selama ini sudah cukup proporsional, namun tetap perlu diawasi penggunaannya agar tepat sasaran.
“Berapapun besar anggarannya, kalau penggunaannya tidak diawasi, tetap tidak akan cukup. Jadi kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaannya,” katanya.
Ia pun menutup dengan harapan agar peningkatan layanan kesehatan di Balikpapan juga berdampak pada penurunan angka stunting, yang kini menjadi fokus utama nasional.
“Masalah stunting ini menjadi perhatian serius. Jadi peningkatan pelayanan kesehatan harus diiringi dengan upaya menurunkan angka stunting di kota kita,” pungkasnya. (t/adv)