KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Baharudin Daeng Lala, menyoroti tertundanya pembangunan Pasar Inpres yang sebelumnya telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dinas Perdagangan. Ia menyebut, proyek tersebut kemungkinan belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah.

“Informasinya, pembangunan Pasar Inpres belum bisa dilaksanakan karena keterkaitannya dengan anggaran yang habis. Mungkin baru bisa dianggarkan kembali pada 2026 atau 2027,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan, keterlambatan pembangunan sejumlah proyek fisik disebabkan adanya pemotongan anggaran daerah. Berdasarkan hasil koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemangkasan tersebut mencapai sekitar satu triliun rupiah dari total anggaran yang ada.

“Memang secara umum, pembangunan fisik di 2026 kemungkinan tidak begitu banyak karena adanya pemotongan anggaran. Namun pemerintah tetap memprioritaskan sektor penting seperti kesehatan dan pendidikan,” jelasnya.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas program MBG (Manuntung Bersih Giat) yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Balikpapan. Ia berharap program tersebut terus dievaluasi agar pelaksanaannya semakin maksimal.

Selain menyoroti proyek Pasar Inpres, Daeng Lala juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur di Balikpapan Barat, terutama pelebaran Jalan Letjen Suprapto yang selama ini belum tersentuh pembangunan secara menyeluruh.

“Pelebaran Jalan Suprapto sangat penting karena bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Balikpapan Barat. Kawasan ini adalah kota tua dan pusat aktivitas ekonomi, termasuk pelabuhan rakyat dan Pelindo. Jika jalan diperlebar, arus distribusi barang dan bahan bangunan seperti koral dan batu akan lebih lancar,” paparnya.

Ia menambahkan, masyarakat Balikpapan Barat sangat mendukung rencana pelebaran jalan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum (PU) juga telah menyiapkan perencanaan dari kawasan Baru Tengah hingga Baru Ujung.

“Mudah-mudahan di 2027 sudah bisa dilaksanakan secara maksimal. Warga juga paham soal ganti rugi lahan, dan selama ada kejelasan, mereka sangat mendukung karena ini untuk kepentingan umum,” tegasnya.

Ia berharap, dengan dukungan semua pihak, pembangunan di Balikpapan Barat dapat berjalan lebih merata sehingga mampu meningkatkan konektivitas dan perekonomian warga setempat. (t/adv)