DPRD Balikpapan

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota DPRD Balikpapan, Nelly Turuallo, kembali menyoroti persoalan pelayanan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menanggapi aspirasi warga dalam kegiatan reses di wilayah Karangjati dan Panorama, Jumat (24/10).

Menurut Nelly, dibandingkan periode sebelumnya, keluhan masyarakat kini sudah mulai berkurang dalam hal infrastruktur seperti jalan, drainase, sekolah, dan tempat ibadah. Ia menilai peningkatan tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah dan DPRD, serta perhatian khusus dari Ketua DPRD Balikpapan yang dulu, Abdullah, terhadap wilayah Karanganyar.

 “Dulu Karanganyar itu gelap, tapi sekarang sudah terang. Itu berkat perhatian dan kerja keras bersama. Kalau masyarakat senang dan sejahtera, kami pun ikut bahagia, karena pada dasarnya kami adalah pelayan masyarakat,” ujarnya.

Namun, kata Nelly, pelayanan BPJS Kesehatan masih menjadi persoalan utama yang banyak dikeluhkan warga. Ia menuturkan, Komisi IV DPRD Balikpapan sudah berulang kali memberikan masukan kepada BPJS untuk melakukan perbaikan sistem dan pelayanan. Bahkan, pada awal September lalu, pihaknya turun langsung ke sejumlah rumah sakit swasta di Balikpapan bersama BPJS untuk mendengarkan keluhan dari kedua pihak.

 “Kami tidak hanya mendengar dari masyarakat, tapi juga dari pihak rumah sakit. Ternyata banyak masalah yang muncul karena miskomunikasi antara BPJS dan rumah sakit,” jelasnya.

Nelly menjelaskan, kerap kali aturan baru BPJS diberlakukan tanpa sosialisasi yang matang, sehingga menyebabkan kebingungan di lapangan. Ia menilai, penyampaian informasi dari manajemen pusat ke petugas rumah sakit sering tidak tersampaikan secara utuh.

 “Kadang BPJS sudah keluarkan aturan, tapi belum disosialisasikan dengan baik. Begitu dijalankan, masyarakat dan rumah sakit sama-sama bingung. Ini soal komunikasi yang belum nyambung,” tegasnya.

Ia menambahkan, banyak tenaga pelayanan di garda depan rumah sakit merupakan generasi muda yang masih membutuhkan pembinaan dan pendampingan berulang dalam memahami aturan baru.

“Sekarang banyak petugas muda di rumah sakit. Jadi perlu diulang-ulang sosialisasinya supaya benar-benar paham. Komunikasi tidak boleh hanya sekali,” tambahnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Nelly berencana mengusulkan rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD, BPJS, dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan, dengan melibatkan enam camat di wilayah kota.

“Saya akan sampaikan ke Ketua Komisi IV agar segera dilakukan hearing bersama BPJS dan DKK. Enam camat juga akan diikutkan supaya bisa memberi arahan langsung kepada masyarakat di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Nelly berharap langkah ini dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan setiap kebijakan BPJS benar-benar bisa dijalankan dengan baik di tingkat daerah.

“Yang penting pelayanan BPJS bisa semakin baik dan dirasakan masyarakat tanpa harus kebingungan dengan aturan yang berubah-ubah,” pungkasnya. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyoroti masih terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di sejumlah daerah, termasuk Balikpapan. Menurutnya, fenomena SILPA menjadi perhatian serius pemerintah pusat karena dinilai menggambarkan rendahnya serapan anggaran daerah.

“Kenapa sampai di daerah masih ada SILPA? Itu karena program berjalan lambat. Akhirnya menjadi sorotan pusat, dan dana bagi hasil yang ditransfer ke daerah pun berkurang,” ujar Danang dalam keterangannya.

Ia menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih aktif dalam merancang serta melaksanakan program agar anggaran yang tersedia bisa terserap maksimal. “Kita minta semua OPD aktif membuat program supaya tidak ada SILPA. Kebutuhan keuangan daerah harus sesuai dengan kegiatan yang benar-benar berjalan di lapangan,” tambahnya,Senin (20/10/2025).

Danang menjelaskan, salah satu penyebab munculnya SILPA adalah keterlambatan proses lelang kegiatan, terutama setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mencontohkan, beberapa pekerjaan fisik seperti proyek drainase membutuhkan waktu pengerjaan yang cukup lama, sementara waktu pelaksanaan yang tersisa menjelang akhir tahun sudah terbatas.

“Misalnya Dinas PU, kalau pekerjaan baru dimulai dua bulan menjelang akhir tahun, apa bisa selesai? Belum lagi ada perubahan sistem e-katalog versi 6 yang membuat lelang tertunda,” jelasnya.

Untuk menghindari hal tersebut, Danang meminta agar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilakukan sejak dini dan kegiatan bisa segera dilelang setelah pengesahan APBD. “Harusnya setelah pengesahan APBD murni, awal tahun program sudah bisa berjalan. Tapi kenyataannya, kadang baru mulai di bulan empat atau lima. Ini yang menyebabkan SILPA terus  berulang,” tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan dan seluruh OPD lebih tanggap dan sigap dalam perencanaan serta pelaksanaan program agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik. “Kami ingin setelah program disahkan, langsung dijalankan. Jangan menunggu-nunggu lagi,” pungkas Danang.(t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota DPRD Kota Balikpapan, Nelly Turuallo, melaksanakan reses di RT 20 Kelurahan Panorama, Jumat (24/10). Dalam kegiatan ini, ia bersama masyarakat banyak membahas soal pelayanan BPJS Kesehatan, khususnya terkait akses layanan di Rumah Sakit IHC Panorama Pertamina.

Nelly menjelaskan, BPJS merupakan lembaga yang berdiri secara independen dan berada di bawah koordinasi langsung Kementerian Kesehatan. Karena itu, pemerintah daerah hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan pusat.

“Namun demikian, teman-teman BPJS di daerah tetap punya ruang untuk menyampaikan ke pusat jika ada kebijakan yang kurang cocok diterapkan di wilayah tertentu,” ujar Nelly.

Menurutnya, tidak semua aturan bisa diterapkan secara sama di seluruh Indonesia. Ia menilai, kebijakan yang sesuai untuk Pulau Jawa belum tentu tepat untuk wilayah Kalimantan yang memiliki kondisi geografis dan sosial berbeda.

Dalam kesempatan tersebut, Nelly menyoroti keluhan warga terkait layanan BPJS di Rumah Sakit IHC Panorama Pertamina. Banyak masyarakat, khususnya di kawasan Karangjati, merasa belum merasakan dampak kehadiran rumah sakit tersebut karena belum bisa melayani pasien BPJS secara penuh.

“Setelah kami kunjungan ke sana dan berdiskusi dengan pihak rumah sakit, ternyata kendalanya ada di sisi administrasi. Proses penyesuaian dengan standar Kementerian Kesehatan masih berjalan,” jelasnya.

Nelly berharap kehadiran rumah sakit yang diinisiasi oleh BUMN itu dapat segera memberikan manfaat bagi warga sekitar, terutama peserta BPJS. Ia juga meminta perwakilan BPJS yang hadir dalam reses tersebut mencatat seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat untuk disampaikan ke pusat.

 “Saya mohon teman-teman dari BPJS mencatat masukan warga agar bisa ditindaklanjuti. Rumah sakit, DPRD, dan pemerintah sama-sama pelayan masyarakat, jadi sudah seharusnya pelayanan publik bisa dirasakan semua warga,” ujarnya.

Selain membahas BPJS, Nelly turut mengapresiasi perubahan positif di kawasan Karanganyar yang kini lebih terang dan aman berkat penambahan lampu penerangan jalan.

“Dulu Karanganyar gelap dan rawan. Sekarang sudah terang, Alhamdulillah. Ini berkat perhatian dari Ketua DPRD yang dulu Bapak Abdullah,” tambahnya.

Melalui reses ini, Nelly menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan perbaikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Balikpapan.

 “Kami akan terus mendorong agar pelayanan BPJS semakin baik dan kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” pungkasnya. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menilai sektor pariwisata Balikpapan masih didominasi oleh destinasi wisata pantai yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). Namun, ia mendorong pemerintah agar mulai mengembangkan potensi wisata non-pantai sebagai alternatif daya tarik baru bagi wisatawan.

“Pariwisata Balikpapan selama ini masih bertumpu pada wisata pantai. Karena memang pantai menjadi tujuan utama masyarakat dan berkontribusi besar terhadap PAD melalui retribusi,” ujar Japar Sidik.

Menurutnya, potensi wisata lain seperti Kebun Raya Balikpapan (KRB) dan kawasan Bukit Kebun juga memiliki daya tarik tersendiri, meski belum tergarap secara maksimal. Pemerintah, kata dia, mulai berupaya mengembangkan kawasan-kawasan tersebut agar bisa menjadi pilihan wisata baru di luar pantai.

“Pemerintah sudah mencoba merangsang tujuan wisata non-pantai seperti di Kebun Raya atau Bukit Kebun. Ada yang dikelola langsung oleh pemerintah, ada juga yang dikembangkan oleh pihak swasta,” jelasnya, Senin (20/10/2025).

Japar menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan sektor pariwisata. Menurutnya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan pelaku usaha.

“Swasta juga harus dilibatkan agar pengelolaan dan promosi wisata bisa lebih baik. Pemerintah perlu memberi dukungan dalam hal regulasi yang mudah, perizinan yang cepat, serta peningkatan infrastruktur seperti akses jalan menuju lokasi wisata,” tegasnya.

Ia menambahkan, akses menuju lokasi wisata menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat pengunjung. “Kalau aksesnya tidak bagus, orang biasanya malas berkunjung. Jadi infrastruktur itu sangat menentukan,” ujarnya.

Terkait pendapatan dari sektor retribusi wisata, Japar menyebut hal itu bergantung pada pengelolaan masing-masing lokasi dan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta.

“Untuk Kebun Raya Balikpapan sendiri, setahu saya ada retribusi kunjungan, hanya besarannya saya kurang tahu persis. Karena itu milik pemerintah, tentu ada pemasukan yang dikelola. Yang penting sekarang bagaimana retribusi dan potensi wisata itu bisa dioptimalkan agar memberi manfaat bagi PAD,” pungkasnya.(t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Anggota DPRD Balikpapan, Gasali, menggelar kegiatan reses di RT 17 Kelurahan Lamaru, Kamis (23/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Gazali menerima berbagai aspirasi dan masukan dari warga setempat terkait sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat.

“Banyak masukan dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari infrastruktur, air bersih PDAM, hingga penerangan jalan umum (PJU). Semoga ke depan satu per satu bisa kita realisasikan,” ujar Gasali.

Selain membahas kebutuhan dasar warga, Gasali juga menyoroti isu pengurukan lahan di wilayah pesisir Lamaru dan Teritip yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, informasi terkait hal itu masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.

“Saya belum bisa memastikan isu pengurukan itu, karena sejauh ini belum ada informasi resmi. Namun, jika memang benar ada proyek tersebut, pemerintah pasti tidak ingin merugikan masyarakat,” jelasnya.

Gasali menegaskan, bila proyek tersebut benar-benar direalisasikan, ia akan mendorong agar ada solusi terbaik bagi warga, terutama bagi nelayan yang khawatir wilayah tangkap mereka terdampak.

“Kalau memang perencanaan itu ada, tentu kita akan carikan solusi agar masyarakat tidak terdampak negatif. Justru harus ada manfaatnya, seperti lapangan kerja baru dan peningkatan ekonomi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya memperhatikan hak-hak nelayan yang menggantungkan hidup di pesisir. “Tidak bisa kita tutup mata. Hak nelayan harus tetap dipertimbangkan,” tegasnya.

Gasali berharap hasil reses kali ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perhatian pemerintah kota dalam menyusun kebijakan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir Balikpapan Timur. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Siska Anggraeni, menilai salah satu kendala utama dalam penanganan stunting di Balikpapan adalah lemahnya sistem pendataan di lapangan. Ia menekankan bahwa data yang tidak valid membuat pemerintah sulit mengetahui angka pasti kasus stunting dan menentukan langkah perbaikan yang efektif.

“Sebenarnya, kita belum tahu persentase stunting yang pasti di Balikpapan, karena masalahnya ada di pendataan. Kalau data dari bawah, terutama dari posyandu, bisa diolah dengan baik, pasti akan lebih jelas,” ujar Siska, Senin (20/10/2025).

Siska membandingkan sistem pendataan di Balikpapan dengan daerah lain seperti Bogor dan Jakarta yang sudah memiliki sistem data terpadu dan terintegrasi. Menurutnya, di daerah-daerah tersebut, pendataan masyarakat dilakukan secara lengkap dan akurat.

“Di Bogor itu sudah bagus. Data mereka mencakup kriteria seperti stunting, keluarga miskin, janda, semuanya lengkap dengan foto, alamat, dan nomor telepon. Jadi bisa langsung dimonitor, bahkan sampai tingkat wilayah,” jelasnya.

Ia menilai sistem seperti itu bisa diterapkan di Balikpapan agar penanganan stunting bisa dimulai dari akar permasalahan, yakni data. “Kalau pendataan diperbaiki, kita bisa tahu berapa angka stunting yang sebenarnya. Dari situ baru bisa dirancang langkah-langkah penanganannya,” tambahnya.

Siska juga menyoroti pentingnya memperbarui data masyarakat secara berkala, terutama data warga yang sudah pindah atau meninggal dunia. Ia khawatir data yang tidak diperbarui akan menimbulkan kesalahan dalam penentuan kebijakan.

Selain itu, Siska mengungkapkan bahwa di Jakarta, sistem pendataan sudah berbasis aplikasi terpadu seperti command center yang mampu menampilkan seluruh data secara digital dan real time. “Aplikasinya itu dikembangkan dengan anggaran sekitar Rp10 miliar. Kalau sistem seperti itu bisa diadaptasi di Balikpapan, akan sangat membantu,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan dapat mengembangkan sistem serupa agar seluruh data masyarakat, termasuk data stunting, bisa dikelola dengan baik dan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam upaya menekan angka stunting di kota tersebut.(t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menggelar kegiatan reses bersama warga RT 29 dan RT 30 Kelurahan Batu Ampar pada Rabu (22/10/2025) malam. Dalam pertemuan tersebut, persoalan pelayanan PTMB menjadi salah satu keluhan utama warga yang disampaikan langsung kepada wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan Utara itu.

Dalam sambutannya, Japar Sidik menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan secara langsung. “Kita akan dengarkan dan carikan solusi bersama. Tadi sudah disampaikan bahwa yang paling disoroti warga adalah soal air PTMB,” ujarnya.

Japar menjelaskan, sebelumnya sudah ada usulan pemasangan sambungan baru dari warga RT 29 dan RT 30 yang telah disampaikan ke PTMB. Berdasarkan data, terdapat sekitar 41 calon sambungan baru di RT 29 dan 21 sambungan di RT 30 yang sudah disurvei oleh pihak PTMB.

“Saya sudah mengawal ini sejak awal. Dalam rapat dengan Ptmb, pihak direktur menyampaikan akan ada pemasangan sambungan baru, walaupun terbatas. Karena kapasitas air saat ini masih mencukupi untuk sebagian wilayah,” katanya.

Ia berharap pemasangan sambungan baru dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat. “Kalau bisa dua bulan ini, sebelum akhir tahun sudah ada yang terpasang, terutama bagi warga yang rumahnya berdekatan dengan pipa aktif,” tambahnya.

Perwakilan PTMB, Suryo, dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil survei yang telah dilakukan. “Kalau semua data sudah lengkap dan warga siap membayar biaya administrasi sekitar Rp2,5 juta, maka pemasangan bisa dilakukan secara bertahap mulai bulan depan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Japar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses tersebut hingga selesai. “Saya pastikan akan terus memantau agar pemasangan sambungan baru ini bisa terealisasi. Karena kebutuhan air bersih adalah hak masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan air bersih, warga juga sempat menyinggung masalah legalitas lahan di wilayah Batu Ampar yang hingga kini masih banyak belum terselesaikan. Japar menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Kegiatan reses kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi antara warga, perwakilan PTMB, dan jajaran pemerintah kelurahan untuk membahas langkah teknis lanjutan terkait pemasangan sambungan air bersih di wilayah tersebut. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menanggapi isu pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan fisik di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Menurutnya, pemotongan dana tersebut tidak serta-merta memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, kegiatan pembangunan fisik yang telah direncanakan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kemungkinan besar akan mengalami penundaan.

“Kalau bicara tentang dana transfer, itu kan berkaitan dengan anggaran kegiatan di masing-masing OPD. Untuk pelaksanaan kegiatan fisik, mungkin ada yang tertunda, bukan tidak dikerjakan, tetapi menunggu karena ada keterlambatan pembiayaan dari pusat,” jelas Japar Sidik, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan, dampak nyata dari pemotongan dana pusat lebih terasa pada pembangunan infrastruktur ketimbang kegiatan ekonomi. “Kalau kegiatan ekonomi, itu lebih dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Pemotongan dana transfer tidak secara langsung berdampak pada sektor ekonomi,” ujarnya.

Namun demikian, Japar mengakui bahwa pemerintah daerah kini harus lebih selektif dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Salah satu program yang menjadi perhatian Komisi II DPRD Balikpapan adalah rencana pembangunan Pasar Induk Kota Balikpapan.

“Pembangunan Pasar Induk menjadi salah satu prioritas karena Balikpapan belum memiliki pasar induk yang representatif. Pasar induk dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang, serta memastikan distribusi berjalan lancar,” terang Japar

Ia menambahkan, keberadaan pasar induk juga penting untuk mengatasi persoalan distribusi barang yang selama ini belum terkoordinir dengan baik. “Selama ini kegiatan bongkar muat masih bercampur di Pasar Bandar Satu. Kalau ada Pasar Induk, semuanya akan terpusat dan lebih mudah dimonitor,” ujarnya.

Terkait realisasi pembangunan, Japar menyebut masih menunggu ketersediaan anggaran dari pemerintah kota. “Kita tetap optimistis. Semua tergantung hasil kajian dan kesiapan anggaran. Yang jelas, Komisi II terus memperjuangkan agar proyek ini bisa segera terealisasi,” pungkasnya.(t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam setiap proses penyusunan dan pembentukan peraturan daerah (Perda) di Kota Balikpapan.

Menurutnya, seluruh perda yang dibahas di tingkat kota tetap harus melibatkan pihak provinsi sebagai bentuk koordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

“Termasuk aset, itu juga menjadi kewenangan dan perhatian provinsi. Semua perda pasti melibatkan provinsi, karena ada kaitannya dengan kewenangan yang lebih tinggi,” ujar Andi Arif Agung, Rabu (22/10/2025).

Ia juga menambahkan, apabila perda tersebut merupakan inisiatif dari DPRD Balikpapan, maka proses pembahasannya tetap akan mengacu pada aturan dan konsultasi yang melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan demikian, koordinasi antara pemerintah kota, DPRD, dan provinsi dinilai penting agar produk hukum daerah yang dihasilkan dapat sejalan dengan regulasi di tingkat yang lebih tinggi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Balikpapan. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suryani, mendorong pemerintah kota untuk memperkuat sektor pariwisata dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif lokal agar Balikpapan memiliki daya tarik wisata yang lebih kuat dan ciri khas tersendiri.

Menurutnya, momentum kunjungan menteri ke Balikpapan dapat dimanfaatkan untuk mengusulkan dukungan terhadap pembangunan destinasi wisata baru di wilayah utara kota. “Mumpung menterinya datang, kita bisa dorong pengembangan tempat-tempat wisata berikutnya. Kita ingin kawasan utara juga memiliki destinasi wisata seperti daerah lain,” ujarnya, saat diwawancari di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).

Suryani menyebut, lahan untuk pengembangan wisata di wilayah utara sebenarnya sudah tersedia dan bahkan telah dihibahkan. “Lahan sudah ada, sudah kita tinjau di wilayah kilo terendah. Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan, tinggal tergantung ketersediaan anggaran,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa Komisi II DPRD Balikpapan mendorong adanya dukungan dari Wali Kota untuk merealisasikan usulan pembangunan tersebut. “Kita harap Pak Wali bisa mendukung program yang kita usulkan dari Komisi II. Kalau anggaran ada, semoga bisa segera dijalankan,” ujarnya.

Selain fokus pada sektor wisata, Suryani juga menyoroti pentingnya menciptakan produk unggulan khas Balikpapan, terutama di bidang kuliner. Ia menilai, hingga kini kota Balikpapan belum memiliki ikon makanan khas yang dikenal luas seperti daerah lain.

"Kita ini belum punya makanan unggulan. Kalau di Jogja ada bakpia, di Surabaya ada kopi kelotok, Balikpapan punya apa? Amplang kan sudah umum, banyak daerah lain yang punya,” tuturnya.

Suryani berharap pemerintah kota bersama pelaku UMKM bisa berinovasi untuk menciptakan produk khas yang bisa menjadi daya tarik wisata kuliner. “Kita ingin ada inovasi baru, misalnya dari bahan lokal seperti singkong, dibuat olahan khas Balikpapan. Ini bisa jadi unggulan kita ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengembangan wisata dan produk khas daerah harus dilakukan secara terencana agar Balikpapan tidak kalah dari kota-kota lain di Indonesia. “Kita ingin Balikpapan punya identitas kuat, baik dari sisi wisata maupun kulinernya. Jadi kalau orang datang ke sini, mereka tahu apa yang khas dari Balikpapan,” pungkas Suryani. (t/adv)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN — Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Suryani, meninjau kawasan wisata dan sentra UMKM Peringgondani di Kelurahan Tritip, Balikpapan Timur, pada Minggu (19/10/2025). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menyambut rencana kedatangan perwakilan dari kementerian pusat ke lokasi tersebut.

Menurut Suryani, kunjungan dari pusat ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong peningkatan infrastruktur penunjang wisata, terutama akses jalan menuju kawasan UMKM Peringgondani. “Kami ingin mempersiapkan segalanya, terutama perbaikan jalan. Saat kami tinjau, kondisi jalannya masih sempit dan berbatu. Kami sudah meminta agar dilakukan pengaspalan,” ujarnya.

Ia menuturkan, Dinas Pariwisata telah merespons usulan tersebut dan menyatakan siap menindaklanjutinya. “Pihak dinas sudah menyampaikan akan memenuhinya. Persiapan lainnya juga sudah cukup baik, UMKM di sana sudah ditata ulang dan terlihat lebih rapi,” jelasnya,Senin (20/10/2025).

Suryani menjelaskan, jalur menuju lokasi wisata tersebut sebagian besar sudah beraspal, namun di sekitar area utama Peringgondani masih terdapat ruas jalan berbatu yang perlu diperlebar dan diaspal agar lebih mudah diakses kendaraan besar. “Kami ingin jalan dilebarkan dan diaspal supaya bus-bus wisata bisa masuk dengan nyaman. Selama ini jalannya terlalu sempit,” katanya.

Meski mendukung pengembangan kawasan wisata yang lebih modern, Suryani menegaskan pentingnya menjaga keaslian dan ciri khas budaya lokal yang menjadi daya tarik utama Peringgondani. “Kalau dibuat terlalu modern, bisa hilang suasana khasnya. Justru daya tariknya ada di nuansa pedesaan, dengan ibu-ibu penjual yang memakai pakaian khas Jawa. Itu harus dipertahankan,” ujarnya.

Suryani berharap, kunjungan pejabat kementerian nanti dapat membawa perhatian dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan wisata dan sentra UMKM. “Mudah-mudahan beliau benar-benar datang dan bisa melihat langsung kondisi di lapangan. Kalau bisa, bantuan datang dari pusat, karena tahun depan kita juga menghadapi pemangkasan anggaran daerah,” ungkapnya.

Selain di Tritip, Suryani juga menyoroti perlunya pemerataan pembangunan wisata di seluruh wilayah Balikpapan. “Kawasan wisata tidak hanya ada di timur, di utara juga banyak potensi wisata yang perlu dikembangkan,” pungkasnya.(t/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan — Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menggelar kegiatan reses pada Minggu (20/10/2025) di wilayah Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh warga dari sejumlah RT.

Kegiatan reses yang berlokasi di RT 59 itu dihadiri perwakilan dari sekitar 10 RT, antara lain RT 1, RT 6, RT 7, RT 8, RT 36, RT 46, dan RT 59. Pertemuan tersebut dikoordinasikan oleh Ketua LPM Sepinggan, Winoto.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan, di antaranya terkait pembangunan jalan, perbaikan drainase, penerangan lampu jalan, serta ketersediaan air bersih dari PDAM yang masih menjadi persoalan di kawasan Balikpapan Selatan.

“Aspirasi warga banyak terkait jalan, drainase, semenisasi, dan penerangan jalan umum. Selain itu, masalah air PDAM juga masih menjadi keluhan utama karena banyak wilayah di Balikpapan Selatan yang belum terpasang jaringan air,” jelas Danang.

Menanggapi hal tersebut, Danang menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap aspirasi sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah kota. Ia menegaskan, tidak semua usulan bisa langsung direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

“Saya tidak bisa menjanjikan semua aspirasi bisa langsung dipenuhi. Tahun depan ada efisiensi anggaran, jadi kita lihat dulu kemampuan keuangan daerah. Kalau memungkinkan, tentu kami akan bantu masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan reses itu, Danang juga menghadirkan perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Kehadiran OPD tersebut bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis kepada masyarakat, terutama terkait program bedah rumah bagi warga berpenghasilan rendah.

 “Kami menghadirkan OPD dari Perkim karena banyak warga yang menanyakan bantuan bedah rumah. Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dan juga didukung oleh anggota DPR RI, Pak Budi Djiwandono. Warga diberi pemahaman tentang syarat administrasi, seperti legalitas tanah dan kriteria penerima manfaat,” terang Danang.

Ia berharap hasil reses ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah kota dalam menentukan prioritas pembangunan tahun mendatang, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih kekurangan fasilitas dasar.

 “Kami akan terus berkoordinasi agar program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” pungkasnya. (t/adv)