DPRD Balikpapan

Balikpapan,DPRD Kota Balikpapan menerima kun jungan kerja dari kabupaten Hulu sungai selatan yang tepatnya dipropinsi kalimantan selatan.

Fadlianoor meneriman dan menyambut dengan baik atas kunjungannya ke DPRD Balikpapan dan di dampingi kabag kesekretariatan Makmur Dalam kunjungan kerja di balikpapan mengenai perubahan nomenklatur dan masalah kesehatan (20/2/2020).

H Yopi alpian sebagai ketua komisi I DPRD kabupaten hulu sungai selatan  menyampaikan seperti apa yang sudah dilakukan pemerintah Balikpapan terkait dengan kedudukan dinas kesehatan , seperti apa pengayaan nya apakah sudah bergabung dengan dinas lain atau tidak ,seperti yang kita ketahui bersama bahwa DKK ( Dinas Kesehatan Kota) yang ada di Balikpapan masih berdiri sebagai instansi sendiri , namun kesbangpol dan Dinas BNPB juga akan terpisah dikarenakan berkenaan dengan bantuan yang yang akan diterima .

DPRD kabupaten Hulu sungai Selatan bagaimana cara untuk bisa belajar pengayaan di dalam perpustakaan serta kearsipannya setelah diketahui bersama semua sudah dilihat bahwa Balikpapan sudah berjalan dengan baik semua tertata dan selalu dikelola dengan baik dan ini sudah terpisah. Untuk tata kelola di instansi Kedua duanya menjalankan fungsinya masing masing,jelasnya."

Penulis:Agus

BALIKPAPAN,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, yang Tergabung dalam Komisi III , menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas pengalihan fungsi tempat pemilahan sampah menjadi gedung serbaguna,(RABU,19/2/2020)

Dalam RDP komisi III , dihadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bapeddalitbang, BPKD Kota Balikpapan serta anggota Komisi III DPRD kota Balikpapan. RDP yang di gelar komisi III telah menemui hasil dengan di setujui dan di sepakati , bahwa alih fungsi rumah pemilahan sampah menjadi gedung serbaguna Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat.

Dari pertemuan bersama instansi terkait, bangunan yang dikelola oleh DLH diserahkan kembali ke BPKD sebagai pengelola aset pemerintah untuk kemudian beralih fungsi menjadi gedung serbaguna.

Anggota Komisi III Taufik Qul Rahman usai RDP mengatakan kepada pada awak media"pihaknya sangat mendukung alih fungsi bangunan tersebut untuk menjadi aset yang berguna bagi masyarakat,rencananya gedung tersebut terdapat tiga lantai, dimana untuk lantai dasar (basemant) akan difungsikan untuk kuliner sehingga dapat memberikan income bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk lantai dua nantinya, akan difungsikan sebagai gedung utama untuk pertemuan dan nantinya akan dipinjam/pakaikan atau disewakan untuk kegiatan warga, dan lantai tiga akan digunakan untuk kegiatan LPM dan Karang Taruna serta organisasi lainya yang menjadi mitra dari Kelurahan Baru Ilir"Jelas Taufik.

Taufik menambahkan "dengan adanya gedung serbaguna ini dapat di manfaatkan oleh warga sekitar ,Jadi tidak ada lagi, keluhan tidak memiliki ruangan, seperti dikelurahan baru ilir , ruangannya untuk LPM, Karang Taruan yang selama ini pinjam, jadi kedepannya nanti sudah memiliki ruangan sendiri dan terfokus pada satu tempat .

Rencananya gedung tersebut setelah direnovasi, akan difungsikan tahun 2021 mendatang, dan untuk pengelolaannya akan diserahkan ke Kelurahan. Terkait anggaran yang dibutuhkan, Taufik tidak mengetahui secara pasti berapa besarannya, namun dirinya memprediksi besaran biaya yang dibutuhkan sebesar 13 miliar lengkap dengan isi didalamnya. 

Taufil Qul Rahman Yang merupakan asli penduduk di jalan Al-Falah ( sering di sebut jalan kilat) , pasti mengetahui kondisi dan yang terjadi di Jln.Alfalah (Kilat) tersebut, ini adalah keputusan terbaik untuk mengalih fungsikan tempat pemilahan sampah menjadi gedung serba guna .

Hal ini pun berdampak kepada Puskesmas Baru Ilir yang tidak dapat meningkatkan "Great" untuk pelayanannya mudah - mudahan dengan beralihnya fungsi Pemilahan sampah menjadi gedung serbaguna, dapat menaikan Great puskesmas yang berada dikawasan Balbar dan dapat melayani masyarakat 1 X 24 jam.

Atas nama .warga sangat berterima kasih, perjuangan yang saya lakukan untuk masyarakat khususnya Balikpapan Barat, tidak menjadi sia-sia, Ditambah lagi momennya sangat tepat, saya yang lahir dan besar dikawasan tersebut menjadi anggota DPRD Balikpapan, tentunya ini merupakan perjuangan saya dari aspirasi masyarakat" ungkap ,putra kilat

Kesepakatan untuk pengalihan fungsi tidak membutuhkan waktu yang lama, tempat pemilahan sampah ditutup Taufik sejak tanggal 4 Februari 2020 lalu. Politisi partai PKB ini menambahkan" alhmdulillah..dan tidak butuh waktu yang lama, kesepakat itu disetujui bersama hingga bisa dialih fungsikan menjadi gedung serbaguna untuk masyarakat. Sebenarnya kalau dikerjakan sungguh-sungguh, fokus dengan apa yang dikerjakan tidak butuh waktu lama, tergantung dari anggaran yang ada dan niat yang baik, perjuangkan dengan baik dan hasilnya akan baik" tambahnya Taufik menegaskan akan terus mengawal anggaran untuk pembangun gedung serbaguna kedepannya, mengingat apa yang diperjuangkannya saat ini merupakan kepentingan dan hajat hidup orang banyak

Penulis: Agus

BALIKPAPAN,Adanya wacana kebijakan baru yang akan dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nadiem Makarim, terkait transparansi dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) yang mengharuskan setiap sekolah memajang semua laporan penggunaan dana BOS agar diketahui orang tua siswa.

Menyikapi hal ini  Mendapatkan respon positif dari Parlindungan Sihotang SE, salah satu anggota DPRD Balikpapan yang duduk di Komisi IV membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat(19/2/2020).

"Kebijakan transparansi dana BOS yang dikeluarkan Kemendikbud, pendapat saya sangat bagus, jadi semua elemen bisa mengetahui jumlah dan penggnaan dana BOS seperti apa".

"Dari keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dapat melihat, dana BOS digunakan untuk apa aja, entah itu untuk operasional guru, siswa maupun hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan disekolah".

Menurut Parlindungan, kebijakan yang dikeluarkan, merupakan terobosan yang sangat berani antara Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal keterbukaan dana BOS. Parlin juga menambahkan, dengan kebijakan yang dikeluarkan tentunya akan memberikan dampak positif dalam penggunaan dana BOS, mengingat selama ini masyarakat tidak mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS tersebut.

Jika memang akan diterapkan kebijakan ini nantinya, tentu saja keterbukaan informasi penggunaan dan BOS akan lebih transparan, bukan cuma hanya diketahui oleh Sekolah dan Dinas Pendidikan saja dalam penggunaan dan BOSnya, akan tetapi masyarakat dapat mengetahui semua penggunaan dana BOS yang ada di setiap sekolah.

Penulis:Agus

RABU , 19/2/2020, Komisi III DPRD Kota Balikpapan melaksanakan agenda Rapat dengar pendapat (RDP) umum yang dipimpin langsung oleh ketua Komisi III Alwi Al Kadri ,S.P diruang rapat Gabungan.

Dalam RDP Ini menghadirkan Ka UPTD pekerjaan umum , Ka Dinas pekerjaan umum , Ka Balai jalanan nasional BPJN XII Kaltim , Ka Badan pengatur jalan tol kaltim , kontraktor pelaksanaan pekerjaan (WIKA)  , camat Balikpapan timur dan Lurah Balikpapan timur,Dinas PU prov kaltim kabid bina marga dan kabid sumber daya alam terkait maslah banjir jalan tol perumahan panji kelurahan manggar kecamatan Balikpapan timur.

Drs H Syarifuddin Oddang MH , mengatakan Akibat dari pembangunan jalan tol (arah timur)yang tidak dibuat kan Drainase sehingga membuat perumahan warga banjir lumpur pada saat hujan, panas berdebu , bahkan sampai ada yang sakit akibat debu tersebut.

Ketua komisi III Alwi Al kadri mengatakan Rapat umum ini berjalan alot sehingga menghasilkan suatu kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat RDP .

Hasil kesepakatan tersebut yang isinya adalah penyelesaian banjir 10 hari kedepan sudah dinormalisasi sembari menunggu parit yang permanen , untuk perbaikan rumah warga yang sesuai kondisi awal akan diperbaiki,ungkapnya."

Penulis:Agus