DPRD Balikpapan

KabarIkn.com-Balikpapan- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan, memperkirakan rasionalisasi anggaran untuk dialihkan dalam program, tanggap darurat Virus Corona (Covid-19) bisa mencapai 50%. Hal itu mengingat kebutuhan anggaran untuk penanggulangan wabah ini cukup besar, dengan estimasi sementara hingga Rp 100 miliar.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan Taufik Qul Rahman mengatakan, sesuai pembahasan dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, semua anggaran akan dikaji ulang dan dipindahkan untuk menjadi anggaran penanganan wabah Covid-19, termasuk juga anggaran di DPRD Balikpapan.

"Saat ini pihak eksekutif sedang melakukan rapat evaluasi anggaran, sementara kami di legislatif tinggal kasih stempel persetujuan saja," ungkapnya.

"Karena yang tahu secara detail anggaran mana yang bisa di rasionalisasi itu dari sana," ujarnya.

"Selain itu pihak DPRD juga sudah siap memotong anggaran yang ada saat ini untuk digunakan menanggulangi wabah Covid-19. Salah satunya dengan mengalihkan Rp 6,5 miliar anggaran kesekretariatan," kata Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Taufiq Qul Rahman di ruang Komisi III Selasa (7/04/2020)

Kami siap saja potong anggaran kalau itu untuk kepentingan rakyat, apalagi dampak wabah ini cukup besar dan ada juga dampak sosial yang dialami warga,.

"Yang jelas anggaran sekretariat semua dipotong sampai Rp 6,5 miliar, itu untuk makan, rapat dan lain sebagainya," ucapnya.

Menurutnya ada wacana anggaran dinas keluar daerah akan dialihkan untuk tanggap darurat Covid-19, mengingat ada kemungkinan anggaran itu tidak terpakai karena program tersebut tidak bisa berjalan. Sebab semua daerah sedang memberlakukan kebijakan karantina wilayah bagi pendatang akibat wabah ini," urainya.

Mengenai jadwal pengesahan, saya mengaku akan mengusahakan secepatnya bersama pihak Pemkot Balikpapan, sebab saat ini sedang dilakukan inventarisasi terhadap pos anggaran yang dianggap bisa dialihkan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan pengetatan sosial di Kota Balikpapan," jelasnya (triani).

KabarIkn.Com-Balikpapan-Wakil ketua DPRD Kota Balikpapan, Thohari Azis menjelaskan bahwa DPRD Kota Balikpapan melakukan relaksasi kepada Badan Hukum dan Badan Usaha yang beroperasi di Balikpapan.

Pada relaksasi tersebut ada kemudahan juga keringanan untuk pembayaran dan Retribusi Daerah. Karena memang kondisi Covid 19 ini mempengaruhi semua sektor usaha, sehingga wajar jika pemerintah kota memberikan relaksasi.

Thohari juga meminta tolong kepada para pengusaha yang memiliki survive terus tetap bergotong royong untuk penanganan Covid 19 tersebut, dalam berkontribusi di APD nya dan juga bisa untuk menyantuni masyarakat berpenghasilan rendah atau membantu para medis.

Harapan kedepannya, kita semua bergotong royong untuk mengatasi persoalan penyebaran Covid 19 di Balikpapan. jika masalah ini selesai para pengusaha dan warga Balikpapan dapat hidup dengan normal kembali (triani).

KabarIkn.Com-Balikpapan- Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qul Rahman menanggapi hal mengenai Dispensasi dari PDAM.

Taufiq menjelaskan bahwa beliau sangat berterima kasih kepada Pemerintah Daerah, Wali kota dan Direktur Utama PDAM bahwasanya iuran pembebasan pembayaran air PDAM telah dinaikan menjadi 80 ribu lebih pelanggan yang kompensasi nya adalah 10 m3 per bulan.

Beliau menganjurkan bahwa jangan hanya 80 ribu pelanggan saja yang diberi kompensasi tetapi kalau bisa seluruh pelanggan bisa di gratiskan. Kecuali Hotel, Mall, Pasar Modern dan Rumah Kos itu harus diwajibkan membayar Full.

" Kalau bisa hal tersebut diperhitungkan kembali agar bisa full semua mendapatkan iuran gratis dari PDAM," Kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qul Rahman diruang komisi III Rabu (8/04/2020)

Lebih lanjut Taufiq mengatakan, DPRD Balikpapan juga berharap dengan adanya permasalahan musibah covid 19 di Balikpapan ini , apa yang bisa dibantu oleh Pemerintah Kota kepada Masyarakat bisa mendapatkan bantuan karena itu adalah hal terkecil.

Taufiq menambahkan untuk anggaran covid 19 di kampung siaga diharapkan dimasing masing kelurahan di keluarkan dana nya.

Beliau berharap kalau bisa semuanya di gratiskan dan dana di prioritaskan ke penanganan Covid 19 kepada kelurahan agar mereka bisa bergerak dengan tim satgas kampungnya karena mereka akan masuk menjadi garda terdepan.

Taufiq berharap semua pemerintah daerah dengan lembaga legislatif DPRD Kota Balikpapan saling bersinergi, jangan ada dinding pemisah dan saling transparansi sehingga masyarakat juga bisa menikmati apa yang selama ini mereka inginkan bisa di selesaikan,” harapnya (beny).

KabarIkn.Com-Balikpapan - Selasa ( 31/03/2020 ), Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan sekaligus Anggota dari Fraksi Golkar, Jhony NG melakukan kegiatan pembagian sembako bagi warga yang kurang mampu.

Pembagian sembako ini dilakukan di Kel Damai Bahagia RT 26 dan Kel Sepinggan RT 35. Jhony menjelaskan bahwa kegiatan pembagian sembako ini bukan termasuk dalam reses tetapi kepedulian beliau bagi warga yang mampu dan tidak mampu.

" Dalam kondisi pemerintah menghadapi virus corona ini saya berpikir banyak warga yang dianjurkan untuk dirumah saja. Tentunya mereka juga harus diperhatikan masalah kebutuhan sembako nya," Kata Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Jhony NG.kepada media ini Selasa (31/03/2020)

Jhony NG dalam kegiatan ini berinisiatif bahwa mereka memberikan sembako untuk warga tidak mampu di wilayah Sepinggan dan kelurahan Damai Bahagia.

" Jika ada rezeki kami tiap bulan akan membantu sampai masalah virus corona ini dan saya berharap jangan sampai ada warga kota Balikpapan yang kelaparan," ujarnya.

Selain itu Perwakilan dari warga kel. Damai Bahagia RT 26, Anton menjelaskan bahwa warga Damai Bahagia sangat berterimakasih dengan adanya bantuan pemberian sembako tersebut yang diketahui memang dibutuhkan oleh warga setempat.

Perwakilan dari warga Kel.Sepinggan RT 35, Nugiati juga turut berterima kasih dengan adanya bantuan pemberian sembako tersebut dari Jhony NG,” jelasnya (triani)

KabarIkn.Com –Balikpapan- Sabtu ( 04/04/2020 ), Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan Taufiq Qul Rahman mengikuti kegiatan rapat persiapan

pembentukan kampung siaga covid 19 di Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat

Taufiq Menjelaskan bahwa Rencana pembentukan Kampung siaga covid 19 ini adalah anjuran dari pemerintah kota ke masing masing kelurahan dan kelurahan membentuk tim satgas nya.

" Hal kegiatan seperti ini sangat penting dan sangat bagus karena edukasinya juga untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid 19 ke masyarakat," kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qul Rahman.di Aula Kelurahan Baru Ilir Sabtu (4/04/2020)

Dalam kegiatan seperti ini bisa digunakan untuk mengingatkan kepada masyarakat betapa bahayanya penyebaran covid 19 ini yang terbilang begitu cepat.

Sehingga wajib di masing masing rumah harus menyediakan tempat pencuci tangan karena itu salah satu edukasi untuk mencegah penyebaran covid 19 ini.

Taufiq menambahkan, dibentuknya relawan di setiap RT maupun kelurahan itu berfungsi sangat baik. Jadi, para relawan tersebut bisa berkoordinasi, bisa siaga jika nantinya ada pendatang maupun warga setempat yang diduga terjangkit virus covid 19 tersebut.

" dari RT setempat juga diberikan edukasi agar tidak panik dan segera melaporkan kepada satgas covid yang diundang oleh kelurahan atau puskesmas setempat. Sehingga untuk menjaga ketenangan masyarakat dan dapat juga menstabilkan situasi " ujarnya.

Dihimbau saat ini masyarakat harus tetap waspada.Wajib masing masing ketua RT juga harus menghimbau kepada warganya dan berusaha untuk menghindari jam malam, lalu lebih diperbanyak berinteraksi di dalam rumah saja,” jelasnya.(beny)

KabarIkn.com-Balikpapan- Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Budiono menanggapi mengenai peraturan dari pemerintah terkait situasi saat ini untuk mengatasi penyebaran covid 19.

Budiono memohon kepada masyarakat bahwa himbauan dari pemerintah yang saat ini sedang meliburkan anak sekolah dan membuat aturan bekerja dari rumah, Beliau melihat masyarakat masih banyak yang keluar rumah dan belum maksimal.

Beliau menjelaskan kalau di daerah lain itu ada beberapa yang mencoba untuk membubarkan atau mengurangi orang orang yang berkumpul dan berpergian yang sangat tidak penting.

" kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Balikpapan, mohon kiranya agar dapat menjaga kesehatan agar dapat memutus mata rantai virus covid 19 tersebut,'' Kata anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Budiono.liwat WhatsApp Senin (30,03/2020)

Mengenai Lockdown yang akan ada di Balikpapan , Budiono menjelaskan bahwa kalau Lockdown berarti semua aktifitas dihentikan. tetapi, jika yang ada di peraturan undang undang no.06 tahun 2018 itu adalah karantina wilayah dan semua kebijakan pemberlakuan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Artinya, hal tersebut boleh saja diterapkan dengan segala mempertimbangkan kemungkinannya, contohnya seperti ketersediaan sembako. Jika karantina wilayah ini dilaksanakan, kita harus dapat mengatur dan mendata agar bisa memberikan solusi.

Budiono menghimbau kepada masyarakat beliau mengharapkan kesadaran masyarakat semua untuk tetap dirumah saja dan selalu menjaga kesehatan,” harapnya (beny)

KabarIkn.com,Balikpapan – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan , Taufiq Qul Rahman membahas mengenai masalah tarif PDAM untuk masyarakat yang diketahui sangat penting dan harus segera dilaksanakan apa yang telah diberitakan oleh Walikota.

Taufiq menjelaskan bahwa dipesankan untuk Pemerintah Kota juga untuk pembebasan tarif iuran pembayaran PDAM seharusnya dilakukan secara merata , karena tidak harus memandang mampu atau tidak mampu nya warga tersebut. Secara global virus covid 19 ini tidak memandang masalah kaya , miskin , mampu dan tidak mampu dan hal ini yang perlu ditekankan kepada pemerintah kota kalau hal tersebut harus dilakukan secara merata.

“ kalau iuran pembayaran air PDAM ini dibebaskan , ya dibebaskan saja semuanya dan tidak usah berbicara diluar dari konteks Mall , Hotel dan Pasar Modern,” Kata Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qul Rahman di ruang Komisi III Jum,’at (03/04/2020)

Diketahui iuran ini juga sangat besar untuk ekonomi masyarakat apalagi ditengah tengah masalah virus Covid 19 ini ekonomi mulai melemah. Jadi diharapkan Pemerintah Kota untuk mengambil kebijakan untuk meng gratiskan semua iuran PDAM. Tetapi untuk Mall , Apartemen , Pasar Modern maupun Hotel dipersilahkan untuk membayar.

Untuk iuran listrik sendiri itu dalam skala nasional , tetapi yang diminta bahwasanya kalau memang iuran listrik tersebut juga bisa diperjuangkan jangan hanya untuk 450 watt maupun 900 watt saja dan ini juga menjadi beban bagi masyarakat. Hal tersebut juga perlu diperjuangkan oleh Walikota dan semua jajarannya.

“ Jangan sampai permasalahan dibebaskan pembayaran iuran PDAM juga berdampak dengan pembayaran iuran listrik , karena kita tidak bisa melihat yang mana data statistic orang yang benar benar tidak mampu,” ujarnya.

Taufiq selaku Anggota DPRD Balikpapan dan para anggota lain yang sedang diamanahkan oleh masyarakat semuanya sedang memperjuangkan amanah tersebut. Bagaimana caranya semua masyarakat harus tetap di ayomi dan laporan dari mereka tetap harus diteruskan.

Untuk waktu pembebasan iuran PDAM sendiri jika waktunya adalah 4 bulan , maka Pemerintah Kota harus membebaskan iuran PDAM tesebut selama 4 bulan dan jika hal tersebut maka pembebasan iuran pdam akan ditreruskan maupun pembebasan pembayaran listrik secara nasional tersebut.

Mengenai pembayaran Mall , Hotel maupun Pasar modern mereka tetap wajib membayar ,karena mereka tergantung dari berapa banyak orang dan hal tersebut pasti ada perputaran. Kalau mereka berani untuk membuat gedung besar berarti mereka siap untuk menanggung resiko nya.

“ Kita bersyukur Pemerintah Kota masih mempunyai inisiatif , punya tindakan yang benar benar untuk membantu masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus betul betul bijaksana dan berfikir yang positif,” pungkasnya. ( beny )

BALIKPAPAN,kabarikn.com- Anggota DPRD  tetap reses meski wabah Covid-19 sedang sangat mengkhawatirkan.tapi sebagian Anggota Dewan sudah melaksanakan.Namun, dalam reses ini, para anggota dewan diminta untuk tidak mengumpulkan massa dalam jumlah yang banyak, dan reses ini dilakukan dari rumah untuk mengantisispasinya penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan masif.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Jhony mengatakan mengenai hasil reses yang dilaksanakan selama seminggu ini dengan menggunakan whatsapp grup kelurahan dan RT saja.

Menurut Jhony bahwa ada beberapa permintaan kepada beliau. Seperti di kelurahan damai bahagia, ada beberapa RT yang pertama menyampaikan keluhan mengenai tiang lampu yang masih belum mencukupi terutama bola lampu yang masih mati.

Selanjutnya, keluhan mengenai yang berkaitan dengan PDAM. Diketahui ada beberapa rumah yang PDAM nya sampai saat ini belum tersambung dan mereka meminta untuk dijembatani untuk penyambungannya segera mungkin.

Keluhan lainnya yaitu terkait dengan semenisasi di beberapa RT. Dikelurahan Damai Bahagia mereka juga mengusulkan untuk semenisasi jalan termasuk dengan drenase yang harus dikerjakan, karena jika waktu hujan datang resiko banjirnya sangat besar.

" Disamping itu, kita dalam kondisi masalah virus corona ini kita sebagai anggota dewan dan masyarakat yang mampu kita juga akan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang tidak mampu," Kata Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Jhony NG.

Warga yang memasukan permohonan dalam reses Jhony NG tersebut kira kira totalnya ada 20 RT lebih yang mengajukan permohonan melalui WA. Permohonan tersebut akan di perjuangkan kepada pihak pemkot dalam rangka agar dapat direlisasi permohonan dari masyarakat tersebut.

Jhony NG menambahkan bahwa ada juga permintaan dari Warga Balikpapan selatan agar daerah mereka dapat disemprot desinfektan secara menyeluruh,” ucapnya (beny)

KabarIkn.Com-Balikpapan- Kamis ( 02/04/2020), DPRD Kota Balikpapan melakukan kegiatan rapat bersama OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ). Kegiatan rapat ini dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan.

Kegiatan rapat tersebut diantaranya mengenai konsep penanganan Covid 19 di Kota Balikpapan yang sudah mulai meluas di seluruh masyarakat Balikpapan. Selanjutnya, mengenai rencana untuk rasionalisasi anggaran terkait dengan kemungkinan dana bagi hasil pusat yang tidak turun karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan peraturan mengenai rencana pemangkasan PPN dan PPH.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh.S,sos menjelaskan bahwa hal tersebut otomatis berpengaruh pada penghasilan nasional. Dalam rangka penanganan Covid 19 dimungkinkan dengan tekanan dari lembaga legislatif.

Perlu diketahui juga bahwa lockdown tidak bisa dilaksanakan karena ada sanksi bagi Pemerintah Daerah baik Gubernur dan Walikota yang melaksanakan lockdown, maka akan mendapatkan sanksi pidana.

" Kami akan menyikapi sampai pada karantina wilayah parsial mungkin per kecamatan ataupun per kelurahan," Kata Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh.S,sos.

Abdulloh menambahkan mengenai karantina kesehatan tetap dilaksanakan PSPB dan PSPB tersebut sebenarnya sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

DPRD Balikpapan juga menghitung mengenai masalah pembiayaan khususnya bagi masyarakat Gakin dan bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan tidak tetap. Hal tersebut baru saja di diskusikan berkisaran diantara 200 Ribu - 250 ribu per kk.

" jumlah sementara masih dicari akurasinya, jumlah sementara tersebut sebanyak 250 ribu calon penerima bantuan sosial," ujarnya.

Dari anggaran tersebut DPRD Kota Balikpapan harus merasionalisasi  APBD tahun 2020 dan menghentikan kegiatan sementara selagi menunggu instruksi pusat.

Mereka akan merasionalisasi anggaran secara parsial , artinya anggaran kegiatan yang tidak mendesak tersebut bisa dihentikan untuk membiayai dalam rangka pengurangan pendapatan PAD maupun membiayai penanganan Covid 19 (triani)

BALIKPAPAN,kabarikn.com - Hasil Rapat yang dilakukan oleh DPRD Kota Balikpapan bersama dengan tim Bannggar dan tim Bapeda pada hari Jumat kemarin, telah disepakati bahwa akan merasionalisasi anggaran DPRD di sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebesar 6,5 miliar.

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Jhony NG menjelaskan bahwa dana tersebut akan diserahkan kembali kepada pemkot. Tujuan diserahkan dana tersebut kepada pemkot adalah untuk membeli APD ( Alat Pelindung Diri ) yang diperlukan oleh Dinas kesehatan dan Rumah sakit.

" Ada permohonan juga, kita meminta untuk dana tersebut dibelikan desinfektan sebanyak mungkin untuk disemprot secara keseluruhan di Kota Balikpapan, Terutama di 6 kecamatan yang ada bersamaan dengan semua kelurahan," Kata Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Jhony NG dikediamannya jln Pupuk Raya Sabtu ( 28/03/2020)

Diketahui bahwa Bappeda sudah siap untuk melaksanakan hal tersebut, tetapi untuk bahan bahannya tersebut baru bisa diadakan dalam satu minggu ini. Pemkot juga akan segera bekerja sama dengan kecamatan dan kelurahan untuk segera diadakan penyemprotan di masing masing daerah.

"Sebagai Anggota DPRD Kota Balikpapan kita akan awasi terus dan tentunya semua harus pemkot beserta jajarannya bekerja. Kita juga sebagai anggota dewan ikut berpartisipasi memberi alat semprot, desinfektan dan APD yang lain untuk dibantu kepada masyarakat," ujarnya.

Jhony NG menambahkan bahwa mereka dari DPRD Kota Balikpapan sudah berupaya adakan, agar virus corona tersebut tidak sampai merambat kemana mana.

Ada wacana dari para Anggota DPRD Kota Balikpapan bahwa balikpapan harus dilakukan Lockdown dan jika Lockdown tersebut memang dilaksanakan kita juga dianjurkan untuk disiplin mengikuti anjuran dari pemerintah ,” jelas Jhony (beny).

KabarIkn.Com-Balikpapan- Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Taufiq Qul Rahman membahas mengenai masalah Rapid Test yang dikeluhkan oleh masyarakat yang harus dibayar secara mandiri.

Taufiq menjelaskan bahwa memang di Balikpapan ada kekurangan alat Rapid Test, tetapi alat tersebut memang tidak bisa langsung di percaya. Diketahui juga Rapid Test tersebut hanya 30 persen bisa dipercaya.

Alat Rapid Test tersebut digunakan hanya sekali untuk sekali test dan anggaran nya juga sangat minim. Maka dari itu DPRD Kota Balikpapan telah membahas agar Alat Rapid Test itu didapatkan dari alokasi dana Kota Balikpapan.

Taufiq menambahkan bahwa mereka dalam rapat juga membahas mengenai PDAM. Untuk warga Balikpapan iuran PDAM nya akan di gratiskan.Pada intinya,Beliau memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat (triani)

Swararepublika,Penyebaran Virus Covid-19 yang lebih di kenal Virus Corona menjadi pusat perhatian Dunia , Beberapa Langkah telah di ambil Pemerintah Indonesia untuk mencegah meluasnya penularan Virus Corona yang semakin menghawatirkan.

Salah satu langkah yang di ambil Pemerintah, untuk mengantisipasi meluasnya penularan virus corona dengan sistem Social Distancing (Jarak Sosial) Pembatasan ruang Intraksi atau membatasi aktivitas/kegiatan di luar rumah yang berhubungan langsung dengan masa yang lebih banyak.

Hal serupa telah di lakukan oleh Pemerintah kota Balikpapan , antisipasi untuk memutus mata rantai penyebaran penularan Virus Covid-19 yang sudah mewabah ke berbagai Negara dan beberapa kota di Indonesia. Hal ini mendapat perhatian oleh anggota DPRD kota Balikpapan Fadlianoor yang tergabung dalam Komisi IV DPRD Balikpapan.

Setelah Satu hari yang lalu Fadlianoor menanggapi terkait Virus Covid-19"dirinya menghimbau untuk warga masyarakat kota Balikpapan agar jangan panik dalam menghadapi wabah Virus Corona dan juga Damam Berdarah Dengue (DBD ) yang masih sering terjadi di Kota Balikpapan. Selain itu Fadlianoor juga meminta kepada Pemerintah kota Balikpapan dan Dinas Terkait agar dapat sesegera mungkin melakukan penyemprotan cairan Desinfektan ke semua Sekolahan secara serentak guna pencegahan.

Jum'at (20/03/2020) kembali Fadlianoor yang juga merupakan Anggota Fraksi PDI - Perjuangan memberikan tanggapanya melalui Via Whatsapp(Wa)" Dirinya meminta kepada Pemerintah kota Balikpapan dan Dinas Terkait , Selain Sekolah- Sekolah, seluruh Rumah Ibadah yang ada di Balikpapan pun harus di lakukan Penyemprotan cairan Desifektan, tanpa terkecuali,"pintanya.

"Hal ini di lakukan guna mengantisipasi terjadinya penyebaran wabah Virus corona yang semakin memprihatinkan dan mencegah berkembang biaknya nyamuk Aedes Aegypti yang mengakibatkan penyakit DBD di kota Balikpapan , penyemprotan Cairan Desifektan harus sesegera mungkin di lakukan " jelasnya.

Masih Fadli" apalagi Pemerintah kota Balikpapan sekarang menetapkan Status Kejadian Luar Biasa(KLB) virus corona di kota Balikpapan , setelah satu warganya di nyatakan Positif terjangkit Virus Corona yang telah menelan ribuan korban jiwa tersebut , Pemkot Balikpapan harus segera mungkin untuk melakukan penyemprotan cairan Desifekta Baik di Sekolah-Sekolah, Rumah Ibadah ,Perkantoran ,guna mencegah terjadinya penyebaran wabah Virus Corona di kota Beriman ini" tutupnya.

Penulis: Agus

Editor.  :RS