[Valid RSS]

Kabarikn.com,NUSANTARA – Presiden Joko Widodo bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajak puluhan pegiat seni, influencer, dan para kreator konten berkeliling IKN sekaligus meninjau progres pembangunan Istana Negara, pada Jumat (22/09/2023).

Kunjungan Presiden ke IKN bersama pegiat seni diawali dengan makan siang bersama yang dilaksanakan di Hunian Pekerja Konstruksi (IKN). Para pegiat seni tampak begitu antusias menikmati jamuan makan siang bersama Presiden. Terlihat Presiden berkeliling meja sembari berbincang dan berfoto bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memberikan apresiasi kepada para influencer terutama yang berasal dari Kalimantan karena melalui konten mereka, masyarakat semakin teredukasi mengenai IKN. “Saya kira penting melibatkan influencer baik nasional terutama dari Nusantara, dari Kalimantan untuk dapat turut memberitakan IKN. Hal ini sekaligus menjadi wadah kreatifitas juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di sela-sela kunjungan kerja bersama Presiden.

Hal tersebut menjadi kebanggan tersendiri bagi para influencer dan kreator konten yang berasal dari wilayah Nusantara maupun Kalimantan pada umumnya. “Kita saat ini bahagia sekali, sama sekali nggak nyangka ternyata Otorita (IKN) ini seperti keluarga kita sendiri, kita bisa sedekat ini dengan para artis, bisa sedekat ini dengan Pak Jokowi langsung,” ungkap William, salah satu kreator konten asal Samarinda yang telah lama berdomisili di Kecamatan Sepaku.

Senada dengan hal tersebut, Aper Sujayana, seorang kreator konten asli dari Kecamatan Sepaku mengungkapkan rasa bahagianya dapat bertemu Presiden secara langsung. “Tidak menyangka, dan sungguh bahagia sekali tentunya. Bisa sedekat itu bersama Bapak Presiden Jokowi, bahkan bisa salaman sama beliau. Sungguh kesempatan yang tidak pernah saya bayangkan,” ucapnya.

Agenda dilanjutkan menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Otorita IKN dengan PT Pertamina (Persero) di Sumbu Kebangsaan Barat. Tak lama, rombongan beralih ke lokasi berikutnya untuk meninjau progres pembangunan Istana Negara yang baru saja dilakukan pemasangan bilah Garuda pertama.

Terlihat rombongan bersemangat melihat progres pembangunan Istana Negara yang sudah mulai terlihat bentuknya. Para influencer turut mendokumentasikan momen tersebut untuk diabadikan dan diolah menjadi berbagai konten-konten kreatif.

Tak hanya meninjau progres pembangunan IKN, Presiden juga mengajak para pegiat seni meramaikan acara Malam Apresiasi Bagi Pekerja & Masyarakat sekitar IKN yang selama ini telah bekerja keras dan mendukung kelancaran pembangunan IKN. Acara yang didukung penuh oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), BNI, BRI, dan Bank Mandiri ini menghadirkan musisi ternama Indonesia, yakni Gigi dan Wika Salim, serta Ronal Surapradja dan Hesti Purwadinata sebagai host. Agenda kemudian ditutup dengan makan malam bersama Presiden, jajaran Menteri, Kepala Otorita IKN dan para pegiat seni di lokasi Glamping.

Dalam kesempatan tersebut, William menyampaikan pesan Presiden kepada para influencer agar dapat berperan untuk dapat memberitakan IKN. “Sehingga IKN ini dapat dikenal seluruh masyarakat, dan segala anggapan-anggapan yang hoax yang salah itu dapat diluruskan melalui penjelasan para influencer nantinya,” tutup William.

Turut hadir mendampingi Presiden Joko Widodo, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe.(*)

 

 

 

KabarIkn.com,CILEGON – PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) akan bangun dermaga logistik di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama PT Bina Karya (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero) terkait jasa kurir dan logistic hub untuk memudahkan kebutuhan pelayanan. KBS sendiri merupakan anak usaha PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto pada acara Penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Bina Karya (Persero) dengan PT Krakatau Bandar Samudera tentang Kerja Sama Pengoperasian dan Pengembangan Dermaga Logistik di Wilayah Ibu Kota Nusantara di The Royale Krakatau Hotel pada Jumat (1/9/2023).

“Dalam penyediaan jasa kurir pasti butuh kemudahan transportasi logistik, salah satunya pelabuhan. Semoga dengan bantuan dari KBS ini kita bisa memberikan pelayanan yang end-to-end dan bersinergi dengan semua,” ujar Boyke.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Utama PT Krakatau Bandar Samudera Cahyo Antarikso menyatakan kesiapan KBS untuk turut terlibat dan membantu pembangunan IKN. “Kami tidak mau tinggal diam terkait pembangunan IKN. Jadi, sesuai dengan spesialisasi kami di bidang pelabuhan dan logistik, kami mencoba menawarkan kerja sama terkait dua hal tersebut,” ucapnya.

Ia juga berharap kerja sama ini dapat menjadi awal mula bisnis yang baik dalam membangun IKN dengan memberikan kemudahan transportasi logistik yang terintegrasi.

Lebih lanjut, Komisaris PT Krakatau Bandar Samudera Indra Maulana menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bukti nyata dari komitmen KBS untuk hadir di IKN dan mendukung pembangunannya agar berjalan dengan baik.

“Semoga apa yang kita tanda tangani hari ini dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata lagi dan bisa bermanfaat untuk semuanya,” pungkas Indra.

Acara penandatanganan ditutup dengan kunjungan jajaran direksi PT Bina Karya (Persero) ke Krakatau International Port milik PT Krakatau Bandar Samudera yang merupakan pelabuhan hub curah internasional terbesar di Indonesia dengan kapasitas 25 juta ton per tahun yang terintegrasi dengan fasilitas logistik di sepanjang hulu.

Turut hadir dalam kesempatan ini mendampingi Direktur Utama PT Bina Karya (Persero) Boyke P. Soebroto adalah Direktur Perencanaan Strategis dan Sumber Daya Manusia Irfan A. Tachrir; dan Direktur Operasi dan Pemasaran Selly Indrawati.

Jajaran direksi PT Krakatau Bandar Samudera yang hadir dalam acara ini adalah Plt. Direktur Utama Cahyo Antarikso; Komisaris Indra Maulana; Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Noor Fuad; Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Rositawati; Direktur Portfolio dan Pengembangan Usaha Rosaliya Dewi Setiyorini; Project Director Harli Sapto Buwono; dan Corporate Secretary Vice President Sari Mulianah.(*)

KabarIkn.com,JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melalui Deputi Transformasi Hijau dan Digital, Prof. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D, menghadiri acara Artificial Intelligence Summit (AIIS) 2023 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Timur, pada Kamis (10/08/2023). Agenda ini diselenggarakan oleh KORIKA, yakni Kolaborasi untuk Percepatan Inovasi Kecerdasan Artifisial Indonesia, sebuah organisasi orkestrasi dalam mewujudkan strategi nasional kecerdasan artifisial Indonesia.

Acara dibuka oleh Ketua Umum KORIKA, Prof. Dr. Ir. Hammam Riza, M.Sc., IPU. Dalam sambutannya, Ketua Umum KORIKA mengatakan, “Kita dapat melihat momen ini dengan adanya potensi pemahaman mengenai Ai yang lebih mendalam. Harapannya, kecerdasan artifisial dibangun untuk membantu manusia dalam kebaikannya untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan efisiensi kita bekerja dengan lebih kreatif dan andal. Selain kita, AI diharapkan membawa kita menuju kepada tahapan ekonomi dan kesejahteraan yang menyeluruh,” ujarnya.

Dalam paparannya sebagai keynote speaker, Deputi Prof. Ali menyampaikan 5 elemen pembangunan Nusantara, khususnya dalam domain kota cerdas. Deputi Prof. Ali menuturkan, “Pemanfaatan kecerdasan buatan di Ibu Kota Nusantara dapat dimanfaatkan pada 6 domain kota cerdas. Khususnya, efisiensi penerapan monitoring titik panas pada hutan dan sensor kelembapan, serta pengoperasian kendaraan listrik otonom.”

Deputi Prof. Ali menutup pemaparannya dengan penyampaian surat edaran Kepala Otorita IKN mengenai Pedoman Bangunan Gedung Cerdas berikut juga penyampaian potensi investasi kota cerdas dalam sektor infrastruktur dan superapps.

Turut hadir dalam acara ini sebagai keynote speaker Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, M.Sc.MBA; Deputi IV Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM; Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Prof. lr. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPU; dan Komisaris Utama PT Telkom, Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro.(*)

KabarIkn.com,Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tandatangani nota kesepahaman layanan jasa perbankan dan perjanjian kerja sama penerbitan kartu kredit Pemerintah di Jakarta pada Rabu, 09 Agustus 2023.

Penandatanganan ini merupakan upaya untuk mempermudah transaksi keuangan, tidak hanya untuk masyarakat ritel namun untuk Lembaga. Nota kesepahaman yang ditanda tangani merupakan landasan awal untuk penyusunan perjanjian kerja sama lebih lanjut yang di antaranya kerja sama Pembayaran Payroll, kerja sama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah, dan kerja sama e-Money Co-branding sebagai ID Card Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara.

“Melalui sinergi ini, kami berharap menjadi awal untuk kolaborasi yang lebih baik dan menjadi komitmen Bank Mandiri untuk memberikan layanan yang terbaik dan prima dalam mendukung kebutuhan layanan perbankan, tidak hanya kepada OIKN sebagai Lembaga Negara tetapi juga kepada seluruh jajaran pegawai OIKN” ujar Rohan Hafas, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri.

Dalam kesempatan yang sama Bank Mandiri dan OIKN menandatangani Perjanjian kerja sama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah yang merupakan mandat dari Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Achmad Jaka Santos selaku Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara mengatakan adanya Nota Kesepahaman ini dapat memayungi berbagai kepentingan di kedua belah pihak. Bank Mandiri dapat bersinergi dengan OIKN dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas Bangsa, green economy & energy, smart transportation, dan tata Kelola Pemerintah yang efisien dan efektif sebagai transformasi besar Bangsa Indonesia.

“Kami berharap Bank Mandiri bisa menjadi Lembaga Pemerintah dengan model yang baru, berbeda dan bisa menjadi leading di sector instansi Pemerintahan dari sisi pelayanan, kompetensi, maupun dari sisi performance yang dihasilkan dalam mengelola sebuah Ibu Kota” ujar Achmad Jaka Santos di Jakarta.

Kerja sama Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah merupakan salah satu bentuk dukungan Bank Mandiri terhadap Program Pemerintah menuju cashless society, di mana penggunaan Uang Persediaan tidak lagi sepenuhnya menggunakan uang tunai. Selain itu, Ibu Kota Nusantara memiliki potensi bisnis yang cukup luas sehingga terbuka peluang skema kerja sama yang dapat dilakukan tidak hanya oleh Bank Mandiri, namun termasuk Perusahaan Anak Bank Mandiri dalam mendukung pengembangan Ibu Kota baru.(*)

Sumber Foto : Humas Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

KabarIkn.com,PPU – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Selasa (08/08/2023).

Penandatanganan ini merupakan upaya untuk memperkuat jalinan kerja sama yang telah terbangun selama ini. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam sambutannya mengatakan, “Kita sudah bekerja sama lebih dulu tapi tentu ini memantapkan langkah kita bersama.”

Pemerintah menargetkan 20% pendanaan pembangunan IKN bersumber dari APBN dan 80% sisanya dari swasta. Kerja sama ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan target tersebut. 

“Kami yakin dengan bantuan dari LKPP dan jajarannya kita akan bisa mencari pakem-pakem baru yang akan kita pakai untuk membangun IKN Nusantara,” kata Kepala Otorita IKN.

Ia menambahkan, hal tersebut akan dilaksanakan dengan tetap memenuhi kaidah governance, tata kelola yang baik, tetapi juga tidak menutup kemungikan dengan hal-hal baru, seperti creative financing, blended financing dan sebagainya.

Sebelumnya, LKPP telah menerbitkan dua peraturan untuk mendukung pembangunan IKN. Pertama, Peraturan LKPP No.5 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara; dan kedua, Peraturan LKPP No.1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.

“Jadi kalau banyak orang mengatakan pemborosan, saya bilang tidak. Bagaimana kemudian swasta bisa berpartisipasi jauh lebih banyak dari APBN dan kami LKPP siap mengawal proses pengadaan tersebut,” ujar Kepala LKPP Hendrar Prihadi.

Dalam kesempatan tersebut Kepala LKPP mengungkapkan, selain melalui regulasi, LKPP juga akan mengalokasikan 33 personil untuk membantu proses pengadaan dalam membangun IKN. “Kami dengan 33 orang ini harapannya menyiapkan proses pengadaan dan menyiapakan personel di Otorita IKN supaya mereka kemudian nanti mampu untuk membuat pengadaan secara mandiri,” ungkap Kepala LKPP.

Pendampingan dan dukungan dari LKPP ini bertujuan untuk menjadikan proses pengadaan lebih cepat, transparan, prosedural, dan tentu saja dengan inovasi yang kadang tidak sesuai dengan pakem yang ada.

Kemudian, nota kesepahaman juga dilakukan dengan BSSN. Sebagai lembaga yang memeiliki tugas pokok mengamanan ruang siber, BSSN akan menyiapkan strategi kemanan siber di IKN. “Kita rancang sedimikian rupa. Kita memiliki strategi yang merujuk tentunya ke Perpes 63 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara,” tutur Kepala BSSN Hinsa Siburian.

Kepala BSSN menyebutkan, ruang lingkup MoU ini meliputi beberapa hal, yaitu: pemanfaatan sertifikat elektronik, pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas keamanan siber, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, kampanye dan literasi keamanan siber, dan pertukaran informasi.

Usai menandatangani nota kesepahaman di Hunian Pekerja Konstruksi IKN, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya dampingi Kepala LKPP dan Kepala BSSN berkeliling melihat progres pembangunan. Dalam kesempatan tersebut, mereka melihat langsung pesatnya pembangunan Istana Negara, Sumbu Kebangsaan, dan Bendungan Sepaku-Semoi.(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

KabarIkn.com,Samarinda - Untuk mengakselerasi pembangunan yang berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN), perlu ada kepastian hukum terhadap tanah-tanah di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen dan turut hadir memberikan kepastian hukum dengan melakukan sertipikasi tanah di wilayah IKN.

Setelah melalui proses pengadaan tanah dari pelepasan kawasan hutan dan dinyatakan _clean and clear_, maka pada Kamis (03/08/2023) bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Kementerian ATR/BPN menyerahkan tiga sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) kepada Badan Otorita IKN (OIKN). Sertipikat diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto kepada Wakil Kepala Badan OIKN, Dhony Rahajoe.

Dengan terbitnya Sertipikat HPL OIKN ini artinya seluas kurang lebih 34.035,73 hektare tanah di IKN telah berkepastian hukum. Adapun luasan dari masing-masing bidang tanah yang telah bersertipikat di antaranya 253,39 hektare, 25.637,86 hektare, dan 8.144,48 hektare. "Itu bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, sehingga investor segera datang dan diberikan kepastian hukum, kemudian kawasan IKN menjadi sumber ekonomi baru," kata Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau agar Badan OIKN dapat segera memproses pembuatan perjanjian kerja sama dengan PSSI dan Bank Indonesia. Dengan demikian, Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Bank Indonesia dan PSSI di atas HPL Badan OIKN dapat segera diterbitkan. "Untuk kita bisa mengendalikan tanah di kawasan IKN, kita berikan HPL yang langsung di bawah Kepala OIKN. Dan semua pembangunan di atas kawasan kita berikan HGB," ucap Hadi Tjahjanto.

Wakil Kepala Badan OIKN, Dhony Rahajoe dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi terhadap penyelesaian proses penerbitan sertipikat. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu tonggak sejarah yang penting dalam pembangunan ibu kota negara. "Terbitnya HPL ini memberikan kepastian hak pengelolaan kepada otorita di atas tanah 34 ribu hektare. Dengan terbitnya sertipikat maka pembangunan akan segera terwujud," imbuhnya.

Dhony Rahajoe mengungkapkan, di kawasan IKN sendiri dalam waktu dekat akan dibangun satu sekolah dan dua hotel bintang 4 dari swasta yang sama-sama bertaraf internasional, pusat perbelanjaan, kantor bersama BUMN, kantor PSSI, dan Bank Indonesia. "Jadi ini sangat ditunggu untuk mendorong sektor swasta dan pelaku usaha terlibat dalam pembangunan IKN. Kepastian hukum ini berpengaruh besar, para pihak yang telah menyatakan akan turut dalam pembangunan akan semakin mantap dan yakin melakukan pembangunan di IKN," lanjut Wakil Kepala Badan OIKN.

Hadir dalam kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Awang Faroeq Ishak bersama Aus Hidayat Nur; perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Timur; perwakilan dari PT PLN (Persero); serta Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kunjungan kerja kali ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Kalimantan.(*)

KabarIkn.com,Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara turut memberikan pemahaman tentang pentingnya kota yang menjalankan prinsip-prinsip Green (Hijau), Smart (Pintar), Inclusive (Inklusif), Resilient (Ketangguhan), and Sustainable (Berkelanjutan) di depan ratusan peserta dalam acara International Association of Business Communicators (IABC), Indonesia Mid-Year Conference 2023 yang berlangsung pada 14 Juli 2023 di Hotel Westin, Jakarta. Tujuan acara ini selain untuk menyebarkan informasi, bertukar pikiran, berdiskusi, sekaligus meningkatkan kesadaran akan isu-isu Keberlanjutan atau Sustainability.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN), Bambang Susantono dalam sambutannya di konferensi ini memaparkan, bahwa, “Konsep pembangunan Ibu Kota Nusantara berfokus untuk menjadikannya kota hutan yang pintar dan berkelanjutan, dan ini merupakan konsep yang pertama di dunia. Jadi, dari sekitar 256.000 hektar area IKN, 65 persennya akan ditransformasikan menjadi hutan tropis,” ujar Bambang. 

“Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga sejalan dengan target-target global, antara lain dengan berperan aktif dalam mengatasi perubahan iklim. IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki Locally Determined Contribution (LDC), atau komitmen aksi iklim di tingkat kota. LDC ini selanjutnya akan berkontribusi pada Nationally Determined Contribution Indonesia dalam memenuhi target iklim di Paris Agreement. Transformasi menuju kota hutan berkelanjutan ini juga ditargetkan akan menjadikan IKN sebagai kota netral-karbon pertama di Indonesia di 2045,” tegas Kepala Otorita Bambang.

Dalam bagian berbeda, Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mengungkapkan kesadaran akan praktik keberlanjutan mungkin belum banyak dimiliki oleh masyarakat umum, bahkan tidak menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Langkah yang diambil penyelenggara untuk mengambil peran dalam mendorong keberhasilan praktik Keberlanjutan adalah hal yang harus didukung bersama. “Praktisi komunikasi harus menjadi garda terdepan untuk membantu mengkomunikasikan kesadaran akan praktik Keberlanjutan”, pungkas Usman.

Dalam beberapa tahun terakhir, Sustainability mendapat sorotan yang signifikan di dunia internasional termasuk di Indonesia. Isu-isu dan tantangan yang paling mendesak utamanya terkait perubahan iklim ekstrem, risiko punahnya keanekaragaman hayati, kesenjangan sosial dan gender, serta tantangan keberagaman dan inklusivitas, yang menjadi masalah kritis bagi organisasi, pemerintah, dan individu. Berbagai institusi pun berupaya mengatasi tantangan ini dan berusaha menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang.

IABC Indonesia Mid-Year Conference mengusung tema “Sustainability Today, Legacy for Tomorrow” untuk memberikan wawasan, pengetahuan baru, dan kesempatan berdiskusi serta berjejaring dengan para pakar komunikasi mengenai strategi yang berdampak pada keberlanjutan dan perkembangan bisnis perusahaan dalam berbagai industri demi masa kini dan masa depan.

Dalam kesempatan terpisah, Troy Pantouw, Tenaga Ahli Komunikasi Otorita IKN menyampaikan bahwa Kota Nusantara yang sedang dalam taraf pembangunan ini mengundang berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi memberikan kontribusi yang terbaik bagi Kota Nusantara dan bersama-sama menuju visi Indonesia emas 2045 yang memiliki empat dimensi yaitu pengembangan sumber daya manusia dan teknologi terkini, pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan hasil-hasil pembangunan serta memperkuat ketahanan nasional dan tata kelola. Undangan ini juga berlaku bagi para pengamat dan praktisi komunikasi untuk bersama-sama membangun Kota Nusantara menjadi kota layak huni yang nyaman, manusiawi, memperhatikan aspek harmonis antara manusia dan alam, kota yang memadukan unsur teknologi dan ramah lingkungan yang sejalan dengan peradaban baru yang akan terwujud di kota Nusantara yaitu kota yang dicintai dan bahkan meningkatkan indeks kebahagiaan orang yang tinggal di Kota Nusantara.(*)

Foto : Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memberikan sambutan di Titik Nol Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (25/06/2023)

KabarIkn.com,NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mulai lakukan sosialisasi dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan ini dilakukan untuk menyiapkan agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton ketika IKN semakin ramai nanti.

Masyarakat memberikan respon yang sangat positif untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan “Sosialisasi dan Pendampingan IKM (industri kecil menengah)/UKM (usaha kecil menengah)” yang digelar di Titik Nol Nusantara, PPU, Kalimantan Timur, pada Minggu (25/05/2023) pagi ini. 

Para peserta berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, seperti Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Samarinda, dan Balikpapan. “Dari 270 undangan yang disebar, kami menerima lebih dari 350 konfirmasi kehadiran dari peserta undangan. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang sangat tinggi untuk mengikuti kegiatan ini,” ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin.

Dalam kegiatan tersebut, selain mendapatkan bimbingan dari berbagai praktisi bisnis untuk menembus pasar retail dan ekspor, para peserta juga berkesempatan memamerkan produk hasil produksi IKM/UKM lokal mereka. Lima produk lokal terbaik akan dipamerkan dalam expo yang akan digelar di Jakarta. Tak hanya itu, peserta juga akan didampingi untuk mendapatkan sertifikasi halal.

“Kegiatan hari ini di samping untuk pendampingan IKM/UKM yang sudah ada, juga kita akan melakukan sertifikasi halal, dan kita juga punya cita-cita membuka halal center di IKN,” ujar Deputi Alimuddin. 

Deputi Alimuddin juga mengungkapkan, OIKN akan menyiapkan tempat bagi pelaku usaha lokal untuk menjual produk-produknya di IKN. “Kita berharap ketika ini nanti sudah selesai semua, kita ada sebuah tempat rest area, ibu-ibu sekalian kita siapkan tempatnya dan undang penonton supaya ramai,” ungkapnya.

Kepala OIKN Bambang Susantono menegaskan bahwa OIKN bertekad akan terus mendorong tumbuhnya (usaha mikro kecil menengah) di IKN. “Saya menganggap (UMKM) ini soko guru atau tiang utama dari ekonomi Nusantara ke depan. Ibu-Bapak sekalian akan mendapatkan pelatihan, diberikan jalur atau cara bagaimana supaya bisa, tidak hanya di lingkungan Nusantara ataupun PPU, ataupun Kalimantan Timur, tapi bahkan secara nasional atau bahkan ekspor, luar biasa menurut saya, insyaallah ibu-bapak sekalian dapat kita wujudkan,” ujarnya.

Kepala OIKN juga menjelaskan bahwa di dalam PP No.12 Tahun 2023 yang sudah disahkan, pemerintah menyiapkan insentif dan kemudahan berusaha di IKN, salah satunya memberi insentif bagi UMKM. “Untuk UMKM pajak penghasilan finalnya 0%. Ini bisa menjadi salah satu untuk memotiviasi ibu-bapak sekalian untuk sesegera mungkin, jangan tunggu yang lain-lain, sesegera mungkin, kita sudah berlayar menjadi satu pemain tidak hanya kelas kabupaten/kota, tidak hanya kelas provinsi, tapi kelas nasional dan insyaallah kelas internasional.

Tak hanya itu, Kepala OIKN berharap UMKM kepada para peserta untuk memanfaatkan teknologi digital. Harapannya di antara peserta pendampingan akan muncul UMKM yang dapat menjadi kebanggaan di Nusantara.

Terdapat tiga pesan dari Kepala OIKN untuk pengembangan UMKM di IKN. Pertama, ia berharap di IKN akan menjadi tempat persemaian bagi UMKM, “Tempat persemaian itu bapak-ibu tumbuh dari mikro, dari kecil, menengah, insyaallah menjadi menjadi pengusaha besar.“ 

Kedua, ia ingin agar IKN menjadi rumah kita bersama, “Ini penting rumah itu harus nyaman, kalau datang (ke) rumah kan pengen semuanya enak [...] tentu dengan dibantu berbagai stakeholders salah satunya hari ini dari Yayasan BIG tapi nanti akan banyak dari program-program lain untuk kita semua coba sebagai wahana fasilitas supaya IKN ini menjadi rumah kita bersama.”

Ketiga, Kepala OIKN berharap IKN akan menjadi rumah yang harus dicintai, “Kita harus cinta pada rumah-rumah kita, dan saya harapkan ibu-bapak semua paling engga yang ada di sini akan mencintai IKN, jadikankan IKN ini sebagai kota yang tidak hanya layak huni, yang moder, yang inklusif, tangguh, tapi juga dicintai.”

Ketua Yayasan Bina Insani Gemilang (BIG) Indonesia Dwi Andayani memastikan bahwa kegiatan pendampingan hari ini akan terus berlanjut. “Ini gak janji-janji ya Pak Kepala (Otorita IKN) ini memang kami buktikan, kami membantu proses ini, dan memang kami didukung Kementerian Perdagangan juga, insyaalah program-program lanjutan akan berjalan di IKN. Kami bisa berkontribusi untuk percepepatan di IKN ini go halal, go digital, dan go ekspor,” ujarnya.

Termasuk untuk pendampingan sertifikasi halal, Yayasan BIG Indonesia akan memfasilitasi baik yang self-declare atau reguler. Selain itu akan ada insentif berupa subsidi alat bagi UKM binaan di IKN, akan mendapatkan fasilitas mesin serta pelatihan-pelatihan yang ada di Kementerian Perindustrian. 

“Insyaallah nanti ini haru berkelanjutan, hari ini kami mendata, lalu kami dampingi sampai selesai semua sertifikasi halalnya, nanti bapak Kepala BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) akan menyerahkan sertifikasi halal di IKN, kita harus continue,” kata Dwi.

Yayasan BIG Indonesia merupakan yayasan non-profit yang sejak 5 tahun terakhir membantu mengembangkan kewirausahaan masyarakat Indonesia. “Insyaallah walau tidak ketemu di IKN kami bisa coaching via zoom dan insyaalah nanti produk-produk di IKN akan kami dampingi minimal bisa masuk persiapan pasar retail dan lalu nanti ekspor,” ujar Dwi yang juga Fasnas BPOM dan pendamping PPH Istiqlal Halal Center.(*)

KabarIkn.com,NUSANTARA – Setelah beberapa hari yang lalu di lantik, tiga deputi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) langsung terjun ke lapangan melakukan evaluasi, kordinasi, mitigasi dan sekaligus melakukan perencanaan ke depan.  

Agenda turun lapangan pada Rabu, 22 Februari 2023 ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) diikuti oleh Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim, Deputi Perencanaan dan Pertanahan OIKN Mia Amalia, dan Direktur Investasi OIKN Indra Yuwana.

“Kunjungan diawali dengan kedatangan ke Titik Nol IKN untuk melihat bagaimana suasana kota masa depan di tengah alam. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan itu," kata Deputi Agung.

Setelah itu, rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi hunian pekerja konstruksi (HPK). Di sepanjang perjalanan, rombongan melihat lokasi kaveling Istana Wakil Presiden, kaveling hunian tapak menteri, kaveling kompleks apartemen aparatur sipil negara (west residence), juga melewati beberapa kaveling mixed-use, kaveling sekolah terpadu internasional, kaveling empat Kemenko, dan kaveling Bank Indonesia.

Deputi Agung, mantan Direktur di PT. Trans Jakarta mengungkapkan bahwa setelah melihat lokasi ia turut merasakan bagaimana para pekerja bekerja keras membangun IKN. “Di sana ada lokasi kantor proyek dari OIKN, bahkan merasakan makan di kantin, merasakan beribadah di masjidnya sehingga kita melihat bahwa memang denyut pembangunan ini terus berjalan,” ungkapnya.

Usai meninjau HPK, rombongan bertolak ke Bendungan Sepaku Semoi. Para Deputi disambut oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko yang menjelaskan progres pembangunan infrastruktur air untuk memenuhi kebutuhan air baku di IKN. Menurut keterangan Deputi Agung seusai acara, Bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 85 persen. “Hanya dalam satu-dua bulan lagi ini akan tuntas sehingga air baku yang akan menjadi sumber kehidupan di kawasan IKN akan mengalir, dan ini sangat penting karena kehidupan diawali dari air, dan kita merasakan hari ini semua berjalan dengan lancar,” pungkasnya.(**)

Kabarikn.com -Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi melantik empat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan Otorita IKN, pada Kamis (15/02/2023), di Aula Serba Guna, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta. Pelantikan keempat pejabat tersebut melengkapi seluruh jajaran pejabat JPT Madya di Otorita IKN. 

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/TPA Tahun 2023 dan Nomor 32/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2023.

Adapun keempat pejabat yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Alimuddin sebagai Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Penajam Paser Utara;

2. Agung Wicaksono sebagai Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, yang sebelumnya menjabat sebagai _Managing Director_ PT Jababeka Infrastruktur;

3. Mia Amalia sebagai Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas; dan

4. Silvia Halim sebagai Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta.

“Saya ingin mengawali dengan mengucapkan selamat kepada yang dilantik pada hari ini. Tentunya Presiden memilih yang terbaik dari sekian banyak kandidat karena beliau tahu bahwa tugas yang diemban bukan tugas yang kaleng-kaleng Ini tugas sangat berat tetapi tugas yang history in the making,” kata Bambang.

Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN mengingatkan bahwa hari ini adalah 548 hari menuju 17 Agustus 2024. “Di titik itu kita semua harus mewujudkan keinginan Bapak Presiden yang ingin upacara bendera hari ulang tahun kemerdekaan kita berjalan dengan baik,” ujarnya.

Tugas Otorita IKN adalah meletakkan dasar-dasar fondasi selama lima tahun ke depan bagaimana kota ini nanti mampu bertumbuh berkembang dan kemudian akan menjadi kota yang bersama-sama kita cita-citakan.   

Selain itu, Kepala Otorita IKN menyampaikan tiga hal kepada para pejabat yang dilantik. Pertama, memperkuat “4K” yakni koordinasi, komunikasi, konsolidasi, dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat di dalam dan di luar negeri. Kedua, tidak ada toleransi untuk korupsi. Otorita IKN harus menjaga good governance agar dapat menerapkan “ESG” yakni environment, social, dan governance. Ketiga, segera membangun tim yang kuat dan kompak. 

“Sekali lagi selamat bekerja, _insya Allah_ Tuhan memberkahi kita semua,” pungkasnya.

Sebelumnya pada 13 Oktober 2022 Kepala Otorita IKN telah melantik lima JPT Madya yakni Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya; Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi; Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammed Ali Berawi; Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri; dan Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Ida Bagus Nyoman Wiswantanu.(**)

Kabarikn.com,NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjalin kerja sama dengan Yayasan Arsari dalam rangka melindungi orang utan dengan mengembangkan Pusat Suaka Orangutan (PSO) di Pulau Kalawasan, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Tujuan dari pengembangan PSO tersebut adalah untuk menyediakan tempat perlindungan orang utan jantan dewasa dengan memberikan fasilitas dan pengelolaan yang memenuhi prinsip kesejahteraan satwa terutama bagi orang utan yang telah ditetapkan tidak dapat dilepasliarkan ke habitat alaminya karena alasan tertentu.

Kepala OIKN Bambang Susantono menyambut baik kerja sama dengan Yayasan Arsari dalam mengembangkan PSO di Pulau Kalawasan sehingga menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan negara yang sangat memperhatikan lingkungan. “Orang utan merupakan salah satu spesies endemik Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Meskipun Kawasan IKN bukanlah habitat alami dari orang utan, tapi kami sangat berkomitmen untuk mendukung perlindungan bagi orang utan,” kata Bambang pada kunjungannya, Jumat (10/02/2023).

Direktur Eksekutif Yayasan Arsari, Catrini Pratihari Kubontubuh mengatakan bahwa kerjasama dengan OIKN dalam pengembangan PSO di Pulau Kalawasan akan sangat bermanfaat bagi keberadaan orang utan yang merupakan kekayaan hayati Indonesia. “Tentunya, hal ini juga akan menguatkan komitmen IKN sebagai forest city,” jelasnya.

PSO yang berjarak kurang lebih 10 km dari Titik Nol Nusantara ini nantinya diharapkan dapat membantu mengurangi beban berupa biaya dan resiko fisik dari keberadaan orang utan jantan dewasa berpipi lebar di berbagai pusat rehabilitasi atau reintroduksi orang utan. Tak hanya itu, keberadaan orang utan di pulau yang dijadikan sebagai habitatnya diharapkan lebih terjamin untuk kesejahteraannya, dan pulau-pulau disekitarnya diharapkan lebih terjaga ekosistemnya sehingga menjadi tempat perkembangbiakan dari hewan-hewan laut yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Bambang menambahkan bahwa komitmen bersama antara OIKN dan Yayasan Arsari tidak hanya dalam pengembangan PSO, tapi juga dalam mewujudkan IKN _forest city_ sebagai model pembangunan kota yang konsen pada _carbon neutral city, biodiversity, dan SDGs_. “OIKN sangat membuka diri untuk bekerja sama dengan lembaga pemerhati lingkungan baik yang berskala internasional maupun nasional untuk bersama-sama menjaga lingkungan di wilayah IKN dan sekitarnya,” ujar Bambang.

IKN Nusantara dibangun dengan konsep _forest city_. Ini merupakan langkah Indonesia untuk melakukan mitigasi perubahan iklim. Sebesar 65 persen wilayah IKN Nusantara akan menjadi hutan tropis melalalui reforestasi, sebesar 10 persen menjadi area taman dan produksi pangan dan 25 persen untuk area kota. “Tujuannya Nusantara akan menjadi _carbon neutral city_ pada 2045,” tutupnya.(**)

Kabarikn.com,Balikpapan-Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dilakukan agar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjadi organisasi yang agile (lincah) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara untuk Pembahasan Rancangan UU IKN Diani Sadiawati ketika memberikan sambutan dalam Konsultasi Publik Pokok-Pokok Perubahan UU IKN di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin (06/02/2023).

Senada dengan pernyataan tersebut, Plt. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi mengungkapkan bahwa perubahan UU IKN bertujuan untuk memperkuat substansi pengaturan UU IKN.

"Hal ini diperlukan untuk menjawab tantangan-tantangan baru yang dihadapi OIKN dan mengakselerasi kegiatan pembangunan dan pemindahan IKN," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Perubahan UU IKN melingkupi penguatan karakter berupa kewenangan khusus dan pendanaan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Otorita (BMO), pengelolaan kekayaan IKN yang dipisahkan, pembiayaan, perizinan, serta relaksasi hak atas tanah untuk mendukung iklim investasi dan mengenai jaminan kelangsungan pembangunan IKN.(**)