IKN

Foto : Ketua DPR RI Puan Maharani Saat Memberikan Sambutan Setelah Meninjau Lokasi IKN Nusantara 

Kabarikn.com, Penajam – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani,Menteri PUPR Ir. Muhammad Basuki Hadimuljono,Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Panglima TNI Andika Perkasa meninjau lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (16/2/2022). PPU bersama Kutai Kartanegara (Kukar) sudah ditetapkan menjadi lokasi IKN Nusantara oleh pemerintah. 

Dalam sambutannya , Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ( DPR RI ) Puan Maharani menyampaikan dengan adanya IKN yang baru ini merupakan salah satu kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk dapat bersama bergotong royong dan bisa membuktikan bahwa Ibu Kota Negara yang baru akan bisa dibangun lebih awal sesuai dengan kebutuhan Ibu Kota yang akan ada nantinya.

" Semua akan dibangun sesuai dengan smart dan green yang artinya Ibu Kota yang modern juga memperhatikan kontur alam dan situasi yang ada sekarang , bahwa pembangunannya itu akan terbagi dari beberapa cluster dan yang akan difokuskan di awal adalah cluster pemerintahan beserta Istana Kepresidenan," Kata Ketua DPR RI Puan Maharani kepada awak media.

IKN ini harus dibangun secara smart dan green karena memang ini yang menjadi cita - cita dari Pemerintahan kedepannya dengan dibangun sebuah Ibu Kota Baru yang ramah lingkungan , modern , memperhatikan kebutuhan dan mencerminkan bagaimana menjaga lingkungan alam sekitarnya.

" Tentu saja hal ini akan bisa memberikan kita satu kemajuan bahwa Ibu Kota yang akan datang ini memang  berbeda dengan DKI Jakarta walaupun tentu saja waktu yang ada tidak cukup , kalau hanya ditargetkam 2 - 3 tahun ini adalah suatu pembangunan yang memerlukan waktu yang bertahap dan berjangka panjang," imbuhnya.

Puan mengatakan Ibu Kota Negara dibangun di Kalimantan Timur ini tentunya sudah melalui pemikiran panjang dan satu keputusan yang tentu saja tidak main - main. Salah satu hal yang bisa ditangkap adalah agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia bukan Jawa Sentris tetapi menjadi Indonesia Sentris , Bagaimana negara hadir bukan hanya di Jawa tetapi juga di wilayah - wilayah Indonesia Lainnya.

Diketahui bahwa baru pertama kali ini sejak Indonesia merdeka kemudian mempunyai kesempatan untuk membangun Ibu Kota Baru (IKN) yang kedepannya bisa dapat menjadi Ibu Kota Negara yang ideal bagi Pemerintahan dan Bangsa Indonesia.

Wajah kemajuan Indonesia yang mungkin nanti bisa menjadi satu wajah Indonesia yang bisa dikagumi oleh negara luar , tempat bekerja putra - putri terbaik bangsa Indonesia dan tentu saja hal yang masih harus dibicarakan yaitu untuk bisa memperhatikan semua hal yang nantinya akan menjadi kebutuhan bangsa Indonesia untuk jangka panjang.

" Saya meminta pertahanan dan keamana yang ada di Ibu Kota baru ini bisa terjaga dengan adanya TNI/POLRI yang harus berada di Pusat Pemerintahan,"katanya.(tri)

KabarIkn.com,Penajam - Rabu (16/2/2022) , Panglima TNI Andika Perkasa bersama Ketua DPR RI Puan Maharani , Menteri PUPR Ir. Muhammad Basuki Hadimuljono dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung lokasi Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara di Sepaku , Penajam Paser Utara ( PPU ).

Dalam sambutan , Panglima TNI Andika Perkasa menyampaikan nanti di Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ini akan dihadirkan Kodam baru dengan perangkatnya. Kemudian untuk Angkatan Udara , Lanud , Pertahanan Udara dan Respond juga baru.

Untuk menghadirkan Kodam Baru beserta perangkatnya itu membutuhkan ada 800 hektar wilayah dan untuk Angkatan Udara beserta lanud dan perangkatnya membutuhkan 2.700 hektar. Perkiraan total semua untuk Darat , Laut dan Udara membutuhkan kurang lebih 4.500 hektar.

" Kami berharap itu ada di kawasan perluasan. Di kawasan pemerintahan ini alokasinya ada 300 - 380 hektar kalau misalnya masih ada ruang ," katanya.

Kehadiran personil tambahan ini dengan satuan - satuannya akan diajukan kepada Menteri Pertahanan antara 30 ribu sampai 50 ribu personil baru untuk darat , laut dan udara diluar kekuatan TNI saat ini.

Saat ini Kodam telah menghandle untuk nantinya akan ada penugasan di fokus konstruksi di dalam kawasan inti Pusat Pemerintahan ini. Secara bertahap penambahan personil yang dimaksud tersebut akan diambil dari seluruh kesatuan indonesia dan penggantinya tersebut yang akan diambil dari recruitmen personil baru. ( tri )

Isran Noor: Tidak ada Lahan Tambang Batu Bara Diwilayah Kawasan IKN

Kabarikn.com,Samarinda- Tajuk diatas berjudul “Bersiap Untuk IKN Nusantara” merupakan sejalan dengan  kesiapan Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk sebagai Wilayah Ibukota Negara (IKN) baru, tepatnya di Kecamatan Sepaku Kabupaten PenajamPaser Utara (PPU).

Dalam Indonesia Bicara pada Program Dialog TVRI Nasional membahas tema "Bersiap Untuk IKN Nusantara" yang tayang pukul 20.00-21.00 Wita,  Senin (31/1) malam. 

Acara yang dipandu Ardiyanto Wijaya menghadirkan beberapa Narasumber, diantaranya Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, Guspardi Gaus selaku Anggota Pansus IKN, Wandy Tuturoong selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden dan Pendiri Lembaga Survei Dan Konsultan Politik Cyrus Network, Hasan Hasbi.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Kaltim, Isran Noor  menegaskan tidak ada lahan tambang batubara di wilayah kawasan IKN di Kabupaten PPU. Jika pun ada, itu pun kalau ada lanjutnya, bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan sarana penunjang atau pun kawasan pendukung pengembangan IKN, semisal lubang-lubang tambang.(**)

KabarIkn.com,Balikpapan -  Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada Senin, 31 Januari 2022. Para tokoh masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dan mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Alhamdulillah baru saja selesai ya pertemuan Bapak Presiden dengan tokoh adat masyarakat Kalimantan Timur dan tadi sama-sama kita dengarkan pertama bahwa tokoh masyarakat adat Kalimantan Timur sangat antusias dan mendukung penuh pembangunan IKN. Tentu ada masukan-masukan yang sangat berharga, mulai dari pentingnya memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah aspek budaya yang ini terus akan diperhatikan dan ditingkatkan di dalam pengembangan IKN mendatang," ujar Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi.

Dukungan terhadap pembangunan IKN disampaikan oleh Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin. Pihaknya menyambut baik dibangunnya IKN di Kalimantan Timur.

"Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100 persen diadakannya pembangunan IKN saat ini," ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Sultan Paser, Muhammad Jarnawi, yang menyebut bahwa Kesultanan Paser menyambut antusias pembangunan IKN. Ia juga mengaku sangat bangga bisa bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo.

"Kami sendiri dari Kesultanan Paser menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Kami juga meminta dari Kesultanan Paser dibuat Istana Kesultanan Paser di dekat IKN ibu kota negara," jelasnya.

Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, menerima dengan senang hati rencana pembangunan IKN. Di samping itu, ia juga meminta agar masyarakat adat dilibatkan dalam Badan Otorita maupun pembangunan fisik IKN tersebut.

"Pertama itu, dengan adanya IKN ini tolong di dalam Badan Otorita tuh masyarakat adat bisa diakomodir. Yang kedua dalam pembangunan fisik ya masyarakat sebagai mitra kerja. Yang ketiga karifan lokal, tolong perhatikan kearifan lokal, adat istiadat, budaya," kata Ajang.

Dukungan juga datang dari Syarifuddin HR selaku Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar. Ia pun meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan, terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya.

"Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami generasi kami nanti bisa bersaing karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain," ujar Syarifuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru, mengatakan bahwa sebagai masyarakat pendatang pihaknya sudah berbaur dan hidup berdampingan dengan masyarakat asli Kalimantan. Ia menyebut bahwa masyarakat apapun yang mengisi IKN nantinya adalah masyarakat Indonesia. 

"Kami bersama keluarga, bersama anak cucu, kami berdampingan dengan suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan," tandasnya.

Balikpapan, 31 Januari 2022

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden 

Website: https://www.presidenri.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

Kabarikn.com,Penajam - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung perkembangan proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (29/1/2022).

Sigit menuturkan, kunjungan dirinya bersama dengan pihak kementerian terkait dan Forkopimda Kaltim serta pejabat utama Mabes Polri ini, untuk memastikan perkembangan pembangunan IKN berjalan sesuai tahapan yang direncanakan.

"Tentunya kita ingin tahu secara langsung kondisi di lapangan terkait dengan penjadwalan yang ada, apakah di dalam pelaksanaannya masih ada kendala atau tidak," kata Sigit.

Selain proses pembangunan, Sigit menekankan, kunjungannya juga untuk melihat dan mendengar serta memberikan arahan untuk mengantisipasi segala bentuk gangguan ataupun permasalahan yang dapat mengganggu progres dari pembangunan tersebut.

"Kita ingin tahu kondisi di lapangan dan kemudian kita bisa ikut membantu progres pembangunan bisa berjalan sesuai tahapan," ujar Sigit.

Sebagaimana diketahui, kata Sigit, UU IKN telah ditetapkan. Untuk itu, ia meminta semua stakeholder untuk memastikan perkembangan pembangunan ibu kota negara segera dilaksanakan dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar. 

Sumber : Instagram Poldakaltim

KabarIkn.com - Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina) wilalayah Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan koordinasi dan silaturahmi dengan pengurus Pusat, Kamis (27/1) di Balikpapan. Hadir dalam silaturahmi tersebut Ketua Pusat Maporina Subandriyo dan Wakil ketua yakni Hendri. Jajaran pengurus Maporina Kaltim mendapatkan arahan dan petunjuk bagaimana langkah startegis organisasi ini menjawab tantangan Kaltim sebagai IKN kedepannya.

Diungkapkan ketua Maporina Pusat Subandrio, dengan pemindahan IKN ke Kaltim masyarakat disini jangan sampai menjadi penonton. Akan dibutuhkan banyak kebutuhan pangan nantinya bagi pemindahan IKN tersebut. Karena akan banyak sekali proyek-proyek dan pemindahan penduduk untuk mengisi IKN. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut tidak harus lagi mendatangkan dari luar Kalimantan. 

Ditambahkanya, MAPORINA, resmi berdiri tanggal 1 Februari 2000 di kota Malang. Perkumpulan Maporina merupakan wadah organisasi profesi untuk menghimpun potensi berbagai pihak yang terkait dengan pertanian organik yang meliputi Birokrat, Akademisi, Petani, Pengusaha dan Masyarakat luas pemerhati masalah Pertanian di Indonesia. Keberadaan organisasi ini, untuk mensejahterakan rakyat, melestarikan lahan dan lingkungan melalui sistem pertanian.

“Menjadi petani itu adalah profesi yang membanggakan dan mensejahterahkan. Sehingga anggota Maporina di Kaltim harus siap menyonsong IKN ini sebagai peluang yang perlu sejak dini disiapkan”ujarnya.

Diakui Subandriyo, tanah pertanian di Indonesia hampir 70 persen “sakit” karena lama menggunakan pupuk kimia. Untuk melestarikan dan memulihkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah dan lingkungan maka sistem budidaya pertanian harus berbasis kepada proses yang dapat menjaga kelestarian lahan dan lingkungan dalam jangka panjang sekaligus menghasilkan produk yang aman dan bermutu yaitu sistem pertanian organik.

Sebagai wilayah yang berdekatan dengan IKN nantinya, pertanian yang meliputi perkebunan, peternakan, perikanan hingga pengembangan pariwisata, kehadiran Maporina di Kaltim harus mengambil peran penting. Bersinergi dengan berbagai pihak dan mengembangkan organisasi hingga kabupaten/kota.

Ketua Maporina Wailayah Kaltim Bintang Sinambela berserta jajarannya sangat mendapatan pencerahan dengan arahan dari Maporina Pusat. Langkah strategi pengembangan Maporina ke daerah-daerah akan disosialisasikan. Selain itu, koordinasi internal dalam waktu dekat juga akan dilakukan agar pelantikan secara bersama dengan pengurus wilayah dan kabupaten/kota pada bulan Pebruari mendatang dapat direalisasikan.

“Semoga kita dapat mengemban Amanah ini dengan baik. Koordinasi internal akan kami lakukan segera dengan pengurus yang ada. Selain itu kami mengharapkan saran dan arahan selalu dari pengurus pusat, agar keberadaan Maporina di Kaltim dapat terus eksis dalam menyonsong IKN”harap Bintang. (danang)

Penulis : Muchtar Amar, SH

Pemerhati Politik dan Hukum (PATIH)

Kabarikn.com,Penajam-  RUU Ibu Kota Negara telah disahkan DPR RI bersama Pemerintah kemari sore di gedung parlemen, payung hukum yang melegalisasi rencana pemindahan ibu kota negara baru yang bernama ‘Nusantara’ tentu saja disambut dengan beragam persepsi dan asumsi di kalangan masyarakat Indonesia.

Untuk masyarakat Kaltim, pembangunan peradaban baru ini tentu saja menimbulkan persepsi dan asumsi yang menggirangkan secara beriringan menimbulkan rasa khawatir yang patut dipertimbangkan bagi segala kalangan.

Perbedaan persepsi dan asumsi harus dilakukan melalui kritik konstruktif yang soluktif memberikan akses jalan keluar bagi seluruh anak bangsa.

Terutama anak bangsa yang ada di Kaltim ataupun wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur agar diberi ruang dan waktu yang seimbang oleh pemerintah.

Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat mengedukasi dua arah dengan kesultanan, lembaga adat, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi agama, sosial dan kemasyarakatan maupun masyarakat umum secara individual profesionalisme transparan dan terbuka dapat mengambil peran strategis sesuai dengan konsepdaripada Ibu Kota Negara Baru ‘Nusantara’.

‘Nusantara’ esensinya dengan kata lain dari penyebutan yang menggambarkan seluruh wilayah, geografi, kemajemukan budaya dari entitas suku dan etnis anak bangsa yang ada Indonesia.

Tentunya diharapkan pemberian nama ‘Nusantara’ refresentatif diterima sebagai simbol atau ikon wajah baru Indonesia di mata dunia yang tak lupa harus selalu menjaga keseimbangan peran dan fungsi dalam refleksi keadilan, kesejahteraan, kebudayaan, kelestarian alam dan lingkungan manusia yang sinergi.

Selamat datang transpormasi peradaban Ibu Kota Negara Baru ‘Nusantara’ Indonesia Go.

Kabarikn.com,Jakarta-Pemerintah berencana untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Untuk itu Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN dikebut untuk selesai dalam waktu dekat.Sebab, tanpa RUU IKN rencana pembangunan hingga pemindahan lembaga pemerintah secara resmi ke IKN tidak dapat dilakukan.

Meski RUU masih dibahas, pemerintah sudah memiliki rencana tahapan awal pembangunan dan pemindahan lembaga negara ke IKN. Ini akan dimulai pada tahun ini setelah RUU disahkan menjadi UU hingga 2024 mendatang.

Dari website resmi IKN, dituliskan untuk tahap awal akan dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR/MPR dan perumahan. Ini juga termasuk pemindahan ASN/PNS tahap awal.

"Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal," tulis dalam situs IKN yang dikutip, Senin (17/1/2022).

Selain itu, pemerintah merencanakan bahwa Presiden RI akan merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Kawasan IKN pada 2024 mendatang.

Sementara itu, terungkap juga anggaran pembangunan IKN akan mayoritas berasal dari APBN. Dimana porsinya sebesar 53,5% menggunakan APBN dan sisanya 46,5% menggunakan dana lain dari skema KPBU, swasta dan BUMN.

Sumber :  CNBC Indonesia