SKK MIGAS

KabarIkn.com,Balikpapan - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah mulai mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016. Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian industri Hulu Migas dan telah mendapatkan akreditasi SNI ISO 37001, serta sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (LSSSMAP) pada tanggal 26 Oktober tahun 2018 lalu.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP merupakan salah satu upaya SKK Migas untuk meningkatkan tata kelola Hulu Migas yang baik dan bersih dari praktik penyuapan. Kemudian, SNI ISO 37001 tentang SMAP merupakan sebuah instrumen yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan, mengimplementasikan, dan memperbaiki program anti suap. Instrumen ini berisi serangkaian tindakan, kontrol atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi suap.

Saat bertemua dengan wartawan Kamis (7/7) di Kata Kafe Balikpapan, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Azhari Idris mengatakan, SKK Migas telah melakukan sosialisasi penerapan SNI ISO 37001:2016 kepada pekerja dilingkungannya. Upaya ini untuk terus dilakukan, mengiingatkan pentingnya pemahaman pekerja dilingkungan hulu migas terhadap SMAP tersebut.

Sosialisasi SMAP ini terus kami lakukan. Langkah ini diharapkan akan membantu terciptanya industri Hulu Migas yang transparan dan efisien. Seluruh pekerja memahami dan mematuhinya”ucap Azhari.

Bukan itu saja, dalam setiap kesempatan pertemuan, pihaknya juga menyampaikan sosialisasi SMAP ini pada stakeholder didaerah. Bahkan dalam kegiatan silturahmi dengan kelangan jurnalis Balikpapan, pihaknya menyisipkan pemahaman mengenai SMAP yang diberlakukan oleh SKK Migas. Upaya ini agar SMAP bisa dapat tersosialisasikan pada pada masyarakat luas.

“Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam implementasi SMAP, SKK Migas menerapkan Pedoman Etika dan Prinsip 4 No’s (No Bribery, No Kickback, No Gift, No Luxurious Hospitality), dan secara tegas melarang segala bentuk praktik penyuapan dan benturan kepentingan atau zero tolerance,” ungkapnya.

Penerapan SMAP di SKK Migas, lanjut Azhari membantu SKK Migas untuk lebih fokus menjalankan tugas pokok dan fungsinya di industri Hulu Migas. Dengan menghindari dan menghilangkan gangguan dari praktik-praktik penyuapan.

“Penerapan sistem ini juga dapat menjaga reputasi SKK Migas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance,” ucapnya.

Tujuan dari SMAP yakni menjalankan seluruh kegiatan usaha Hulu Migas dengan prinsip-prinsip good governance. Serta kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam fase implementasi program ini, SKK Migas telah melakukan beberapa langkah, di antaranya menerbitkan aturan yang mempertegas larangan menerima dan memberikan suap yang berlaku untuk manajemen, pegawai, dan tenaga alih daya yang bekerja di SKK Migas. Termasuk suami/isteri dan keluarganya, serta diterapkan di kantor pusat dan seluruh kantor perwakilan SKK Migas.

“Aturan tersebut telah kami sosialisasikan kepada seluruh pegawai tanpa terkecuali”tegas Azhari.(adv)

Wisnu Wardhana: Tidak sulit menjadi mitra dalam kegiatan hulu migas

KabarIkn.com,Balikpapan - SKK Migas berkomitmen untuk terus memperkuat efek berganda kegiatan industri hulu migas terhadap perekonomian nasional dan daerah. Dalam konteks ke-Indonesia-an, industri hulu migas berikut penunjangnya dituntut untuk terus menjadi lokomotif bagi kemajuan perekonomian nasional. Sedangkan bagi daerah, industri ini diharapkan mampu mendorong agar masyarakat dan pengusaha lokal secara bertahap dan berkelanjutan, menjadi bagian dari ekosistem industri penunjang kegiatan usaha hulu migas ini.

Untuk itu, SKK MIgas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (SKK Migas Kalsul) terus mendorong pengusaha lokal untuk dapat terlibat dalam pengadaan hulu migas. SKK Migas Kalsul aktif melaksanakan berbagai kegiatan empowerment bagi pengusaha lokal. Akhir tahun lalu SKK Migas Kalsul bersinergi dengan BKPM dalam melaksanakan forum digitalisasi bagi pelaku usaha di wilayah Kaltim, kemudian awal Juni 2022 dilanjutkan dengan workshop CIVD bagi pengusaha loka di Kab. Kutai Kartanegara (Kukar) dan yang terbaru SKK Migas Kalsul kembali mengundang stakeholder daerah, pengusaha lokal dan penggiat UMKM binaan KKKS untuk hadir dalam Pra Event Forum Kapnas yang baru ini digelar di hotel novotel Balikpapan.

Dalam kegiatan Pra Kegiatan Forum Kapasitas Nasional 2022 Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) pada (21-23/6) di Balikpapan, Senior Manager Humas Wisnu Wardhana berkesempatan menyampaikan upaya – upaya yang telah dilakukan. Dirinya secara gamblang memaparkan dukungan penuh melalui kegiatan nyata berkolaborasi dengan pengusaha lokal di Kalimantan Timur. 

Dijelaskan oleh Wisnu bahwa saat ini SKK Migas dan KKKS melakukan pengembangan sistem informasi penyedia barang/jasa terintegrasi atau Centralized Integrated Vendor Database (CIVD). Sistem CIVD merupakan sistem online yang digunakan untuk melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa secara terpusat dan terintegrasi antar KKKS. CIVD merupakan sistem utama dalam proses kualifikasi tender di hulu migas, dengan adanya sistem ini KKKS akan mendapatkan penyedia barang/jasa yang tepat.

“CIVD dimanfaatkan untuk memudahkan penyedia barang/jasa dalam berpartisipasi dan mendukung proses investasi sektor hulu migas. Dengan adanya kegiatan yang terintegrasi antara seluruh pelaku industri hulu migas, khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, hal ini bertujuan untuk melakukan percepatan proses bisnis”, ungkapnya.

Sosialisasi CIVD ini pun ungkap Wisnu kerap kali disampaikan pada pengusaha diwilayah Kalsul. Beberapa waktu lalu SKK Migas Kalsulpun telah menggelar pelatihan peningkatan kapasitasp engusaha lokal untuk para pengusaha Kutai Kartanegara yang tergabung dalam organisasi pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kukar.

Dalam pelatihan tersebut, dipertemukanlah pelaku usaha dengan KKKS terkait mekanisme tender, daninformasi pengadaan jasa yang ada diperusahaan migas tersebut. Selain itu, pengusaha local tersebut dilatih hingga bisa mengakses system CIVD setelah melalui proses pendaftaran.

“Sehingga tidak ada yang mengatakan sulit bagi pengusah lokal untuk menjadi mitra dan masuk dalam mendukung kegiatan hulu migas”papar Wisnu.

Bahkan selama ini sudah ada pengusaha lokal yang mampu dan masuk menjadi mitra kegiatan usaha hulu migas diberbagi perusahaan migas di wilayah Kalsul. Bahkan ada yang mendapatkan pekerjaan diluar Kalimantan.

sekitar wilayah operasi migas juga menjadi perhatian SKK Migas dan KKKS. Beberapa kelompok usaha masyarakat yang menjadi binaan KKKS terus ditingkatkan pula nilai tambah produk-produk yang dihasilkannya.

Pemberian pelatihan serta dukungan fasilitas pengembangan perekonomian masyarakat cukup banyak diberikan. Seperti pelatihan pengolahan produk, pengemasan, promosi, pemasaran hingga pemberian mesin produksi dan dukungan modal. Dalam berbagai kesempatan, produk UMKM tersebut dihadirkan dalam kegiatan pameran ataupun acara-acara pertemuan lainnya.

“Pemberdayaan masyarakat sekitar operasi migas pun kami lakukan . Dalam acaran Pra kegiatanforum Kapnas ini , UMKM tersebut kami hadirkan dengan berbagai produk-produk unggulan yang mereka tampilkan” tandas Wisnu.(SKK MIGAS/adv)

KabarIkn.com,Balikpapan - Sebanyak 39 wartawan daerah wilayah Kalimantan dan Sulawesi mengikuti kegiatan Lokakarya Jurnalistik dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2022, bertempat di Hotel Bluesky Balikpapan. Kegiatan diinisasi oleh SKK Migas – KKKS Kalsul bekerja sama dengan Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS).

Dalam sambutannya Senior Manager Humas SKK Migas Kalsul Wisnu Wardhana menyampaikan program ini bertujuan memberikan penguatan kapasitas bagi wartawan didaerah. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat engagement Industri Hulu Migas dengan wartawan lokal daerah. 

“Tujuan kami memfasilitasi UKW ini tak lain adalah menjawab keinginan rekan-rekan wartawan. Pembekalan dan uji kompetensi kepada wartawan ini guna mendukung profesinya agar dalam menjalankan perannya sesuai dengan kode etik jurnalistik, serta prinsip-prinsip jurnalistik yang diatur dalam Undang – Undang Pers,” ujar Wisnu.

Pihaknya juga menyampaikan, bahwa hulu migas hingga kini masih terus memberi kontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah. Melalui program pemberdayaan masyarakat , hulu migas juga telah mengembangkan berbagai unit usaha perekonomian dan kapasitas untuk masyarakat. Salah satunya adalah program kegiatan UKW bagi jurnalis lokal. Dimana wartawan yang ingin memperoleh kompetensi jenjang Muda dan naik ke jenjang Madya serta Utama mendapat kesempatan dalam kegiatan ini. 

“Dukungan untuk peningkatan kapasitas masyarakat disekitar wilayah operasi hulu migas telah kami lakukan. Melalui upaya itulah kami berharap, masyarakat memiliki ketrampilan dan daya saing mengembangkan diri dan usahanya kedepan, begitu pula dengan wartawan”terang Wisnu.

Dalam kegiatan tersebut, hadir narasumber dan Praktisi Migas diantaranya A. Rinto Pudyantoro yang memaparkan peran industri hulu migas dimasa transisi energi. Diproyeksikan kebutuhan akan Gas sebagai energi yang ramah lingkungan akan meningkat seiring dengan proses transisi energi hingga tahun 2050 nanti.

“Walaupun secara prosentase akan menurun namun secara jumlah produksi, Energi Migas akan semakin meningkat kebutuhannya kedepan” kata Rinto.

Rinto juga menambahkan, tugas dari SKK Migas dan KKKS itu mencari sumber-sumber energi Migas. Upaya-upaya pencarian hingga menemukan dan memproduksinya membutuhkan waktu dan dana yang besar. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk media adalah menjadi kunci sukses agar semua memahami betapa pentingnya energi migas tersebut untuk negara.

Ditegaskan Rinto, sangat keliru jika ada anggapan SKK Migas – KKKS menjadi institusi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana Industri hulu Migas memiliki tugas pokok

dan fungsinya adalah menghasilkan pendapatan secara maksimal bagi negara. Dana yang dihasilkan dari hulu migas langsung masuk kepemerintah Indonesia yang kemudian disalurkan kedaerah-daerah penghasil melalui Dana bgi hasil (DBH) migas. Pemerintah daerahlah nanti yang akan mendistribusikan ke masyarakat melalui program-program pembangunannya. 

“Industri hulu migas tidak bisa mengambil atau menggantikan peran pemerintah daerah dalam mensejahterahkan masyarakatnya. Tugas industri ini tetap perlu didukung keberadaanya agar tetap memberikan kontribusinya secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan negara” tandasnya.(SKK MIGAS/adv )

KabarIkn.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (SKK Migas Kalsul), terus mendukung kinerja Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang berada di wilayah kerjanya. Sebagai wilayah operasi yang sangat luas dalam konteks pengamanannya, SKK Migas Kalsul tak henti-hentinya melakukan koordinasi kepada KKKS agar operasionalnya terus berjalan lancar dan aman, baik untuk kegiatan ekplorasi maupun eksploitasi.

Tak dapat dipungkiri, saat ini kendala non teknis menjadi bagian penting yang harus pula menjadi perhatian bagi kegiatan hulu migas. Guna menjamin kelancaran operasional hulu migas khususnya di wilayah Kalimantan Timur, SKK Migas Perwakilan Kalsul melaksanakan koordinasi pengamanan dengan Dirpamobvit dan Jajaran Direktorat Obvit Polda Kaltim serta KKKS Kaltim (PT. Pertamina Hulu Indonesia (PHI, Pertamina Zona 8, Pertamina Zona 9, Pertamina Zona 10, Eni MB dan Benuo Taka Wailawi (BTW).

Hadir dalam pertemuan  yg diadakan (24/6) tersebut Manajer Senior Operasi  Kalsul ,Roy Widiartha  Dirpamobvit Polda Kaltim, Kombes Pol Sugeng Utomo dan para Perwira Pengendali  Staf Obvit serta para assisten manajer (Asmen) Sekuriti PHI, Pertamina Zona 8, Zona 9, Zona 10, Eni MB dan Benuo Taka Wailawi.

Latar belakang kegiatan ini diungkapkan Roy Widiartha, selain merupakan agenda koordinasi rutin antara SKK Migas dengan Kepolisian, hal ini juga dalam rangka meminimalisir gap informasi akibat adanya pergantian /personil baru di lingkungan Ditpamobvit Polda Kaltim, serta koordinasi membahas strategi bersama dalam mengatasi isu gangguan keamanan yang masih tinggi di beberapa lokasi KKKS. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan juga sebagai persiapan Analisa dan evaluasi (Anev) implementasi Perjanjian Kerjasama (PKS) pengamanan.

“Pengamanan dalam kegiatan hulu migas sangatlah vital. Selain karena kegiatan hulu migas merupakan proyek strategis negara, area dan fasilitas hulu migas sangat berbahaya jika terjadi gangguan yang tidak diinginkan”terang Roy.  

Dari hasil diskusi dan pembahasan dari peserta yang hadir tersebut terungkap beberapa hal yang menjadi perhatian bagi perusahaan migas. Diantaranya  Pertamina Zona 8 menyampaikan isu gangguan pencurian di offshore dan progress dalam penegakan hukum. Di Pertamian Zona 9 adanya  isu gangguan penyerobotan lahan di sekitar Wilayah Kerja (WK) Pertamian Hulu Sangas Sanga (PHSS) dan jalur pipa Pertamina Field Tanjung.

Untuk wilayah Pertamina Zona 10 dipaparkan adanya isu gangguan di offshore berupa pencurian dan berprogress baik dalam penegakan hukumnya di Polres PPU.  Sedangkan Benua Taka Wailawi (BTW) menyampaikan adanya gangguan berupa aktifitas tambang batubara yang mendekati jalur pipa gas dan sumur aktif.

Melalui pemetaan isu-isu gangguan tersebut, Roy berharap sinergitas dengan pihak terkait terutama Polda Kaltim untuk bersama - sama ditingkatkan.  Begitu pula dengan antisipasi terhadap isu lahan dan sosial agar tidak berpotensi menjadi kendala pengamanan dan mengganggu kelancaran operasional hulu migas.

“inilah pentingnya kita rutin melakukan anev dan koordinasi dengan Polda Kaltim. Agar kesiagaan semua pihak untuk mengantisipasi gangguan sosial kedepannya dapat diidentifikasi sedini mungkin sehingga tidak meluas dan menjadi gangguan serius”pungkas Roy.(SKK MIGAS/ADV)