DISKOMINFO PROV KALTIM

Foto : Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Kominfo Kaltim, Irene Yuriantini.

KabarIkn.com,Samarinda – Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Kalimantan Timur tahun 2025 akan digelar pada Kamis, 19 Juni 2025, di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan. Forum ini mengangkat tema “Kolaborasi Kehumasan dan Media dalam Mendukung Sosialisasi Program Gratispol”, dan menjadi ajang strategis bagi praktisi humas lintas sektor di Kaltim.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Dinas Kominfo Kaltim, Irene Yuriantini, menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana penting untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antarhumas dari berbagai instansi, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, hingga rumah sakit.

“Forum ini tidak hanya menyoroti tantangan kehumasan di era digital dan industri 4.0, tapi juga menegaskan pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam mendukung program strategis pemerintah, salah satunya Program Gratispol—program percepatan pelayanan publik yang saat ini menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu (18/6/2025).

Lebih dari 200 peserta dijadwalkan hadir, terdiri dari perwakilan humas berbagai institusi se-Kalimantan Timur. Forum ini diharapkan mampu membangun jejaring kerja kehumasan yang lebih solid, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk berbagi praktik baik dan meningkatkan kapasitas SDM kehumasan.

Sejumlah narasumber dari instansi kunci akan memberikan pandangan dan pengalaman terkait penyampaian informasi strategis kepada masyarakat, antara lain, Dr. Hj. Dasmiah, S.Pd., M.AP (Kepala Biro Kesra Prov. Kaltim), Dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, MKes, MARS (Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim), Muchamad Awaludin, SE.MM (Kepala UPTD TIK Pendidikan Disdikbud Kaltim), Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si (Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim)

“Forum Bakohumas 2025 bukan sekadar pertemuan rutin, tapi menjadi momen penting untuk menyatukan strategi komunikasi publik demi pelayanan yang lebih transparan, cepat, dan terpercaya,” pungkas Irene. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda — Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) menggelar jumpa pers rutin di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK), Rabu (17/6/2025). Agenda utama pertemuan ini adalah membahas program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim periode 2025–2030, yaitu Gratispol.

Dalam jumpa pers tersebut, hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dasmiah, serta Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Armin.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim serius dalam menjalankan program Gratispol, yang bukan sekadar janji kampanye.

Kami ingin masyarakat benar-benar tahu bahwa ini bukan janji kosong. Program ini sudah berjalan dan terus ditingkatkan,” ujar Faisal.

Untuk membuktikan implementasi nyata program, Pemprov akan menghadirkan langsung para penerima manfaat, seperti guru dan marbot masjid yang akan diberangkatkan umrah.

 Mereka akan kita tampilkan agar masyarakat melihat langsung siapa saja yang menerima manfaat. Ini bukan sekadar wacana,” tegas Faisal.

Kegiatan utama Gratispol selanjutnya akan digelar di Melak pada Sabtu, 21 Juni 2025, dan dilanjutkan ke Bontang serta sejumlah kabupaten/kota lainnya.

Jumpa pers berlangsung interaktif dengan dihadiri puluhan perwakilan media cetak, online, dan elektronik. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab dan wawancara langsung bersama para narasumber. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Faisal, menerima kunjungan finalis Puteri Kebudayaan Cilik Kalimantan Timur Tahun 2025 di ruang kerjanya, Senin (16/6/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda silaturahmi sekaligus persiapan menuju ajang nasional Pemilihan Putera Puteri Kebudayaan Cilik Indonesia 2025 yang akan digelar di Yogyakarta.

Grand final kompetisi ini akan berlangsung pada 27 Juni 2025 di The Malioboro Hotel Yogyakarta, sementara seluruh rangkaian kegiatan dimulai sejak 25 hingga 28 Juni 2025. Masa voting publik yang turut menentukan pemenang favorit akan ditutup pada 22 Juni 2025.

Dua perwakilan dari Kalimantan Timur, yakni Dyandra Anggianesya (kategori B) dan Ratu Khanza Reisya Kimora (kategori A), akan mewakili daerah sebagai duta kebudayaan cilik yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal di kancah nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Faisal menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap para finalis. Ia juga memberikan arahan seputar pentingnya keterampilan komunikasi dalam ajang seperti ini, termasuk bahasa tubuh, kontak mata, dan penguasaan intonasi.

"Saya mendukung penuh Dyandra dan Ratu dalam Pemilihan Putera Puteri Kebudayaan Cilik Indonesia 2025. Masyarakat Kaltim tentunya turut mendoakan keberhasilan mereka, semoga bisa mengharumkan nama daerah," ujar Faisal.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Faira Nur Felisha, siswi SD Muhammadiyah Tenggarong yang tahun lalu berhasil meraih gelar Grand Winner Putri Kebudayaan Cilik Indonesia 2024. Kehadirannya menjadi motivasi tersendiri bagi finalis tahun ini.

Faisal juga menyatakan rasa bangganya terhadap semangat generasi muda Kaltim yang aktif melestarikan budaya daerah.

 “Anak-anak ini bukan hanya tampil cantik dan cerdas, tapi juga menunjukkan kepedulian terhadap budaya. Ini modal penting untuk membentuk karakter generasi yang cinta tanah air,” tutupnya.

Ajang Putera Puteri Kebudayaan Cilik Indonesia 2025 diharapkan dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sejak dini, serta memperkuat identitas kebangsaan generasi muda Indonesia. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi menerapkan aturan baru terkait pengelolaan komunikasi publik guna menjaga kualitas informasi dan profesionalisme media. Melalui sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2024, Pemprov menegaskan bahwa kerja sama media dengan instansi pemerintah hanya akan dilakukan dengan media yang legal, kredibel, dan profesional.

Sosialisasi yang digelar pada Selasa (17/6/2025) ini dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga penyiaran, serta asosiasi media. Acara dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal.

Faisal menjelaskan, Pergub ini disusun sejak 2021 sebagai respons terhadap lonjakan jumlah media, khususnya media siber, yang kian masif di era digital.

“Saat ini ada lebih dari 500 media siber terdaftar, dan yang belum terdaftar bisa lebih dari 700. Semuanya menawarkan kerja sama. Itu hak mereka, tapi kita yang harus menyaring,” ujar Faisal.

Menurutnya, Pergub ini hadir sebagai regulasi yang adil dan terukur, dengan empat misi utama perlindungan yaitu Melindungi masyarakat agar hanya menerima informasi dari media berkualitas, Melindungi perusahaan pers yang bekerja secara profesional, Melindungi wartawan, agar mendapat hak yang layak serta perlindungan sosial,Melindungi OPD, dari risiko kerja sama dengan media tanpa legalitas.

Faisal menegaskan bahwa Pergub ini bukanlah bentuk pembatasan, tetapi sebagai panduan untuk memastikan kerja sama media pemerintah dilakukan secara profesional dan sesuai standar hukum.

“Langkah ini penting untuk membangun ekosistem informasi publik yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab,” tegasnya. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Menyikapi kebutuhan tata kelola komunikasi publik yang transparan dan terkoordinasi di era digital, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Five Premiere, Samarinda, Selasa (17/6/2025).

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, menjelaskan bahwa Pergub ini menjadi dasar hukum dan pedoman teknis bagi seluruh perangkat daerah dalam mengelola media komunikasi, baik konvensional maupun digital.

“Tujuannya agar penyampaian informasi pemerintahan lebih efektif, sekaligus memperkuat citra profesional, terbuka, dan akuntabel pemerintah daerah,” ujar Irene.

Ia menekankan pentingnya persepsi yang sama di antara perangkat daerah dalam penerapan regulasi ini, agar pengelolaan media tidak berjalan secara sektoral melainkan strategis dan terintegrasi.

“Kami ingin kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antarlembaga, humas pemerintah, dan media,” lanjutnya.

Sementara itu, Pranata Humas Ahli Muda, Arminiwati, turut menyampaikan bahwa sosialisasi ini juga membahas ketentuan kerja sama antara pemerintah dan media sesuai regulasi yang berlaku.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah, media lokal, serta Diskominfo kabupaten/kota se-Kaltim. Narasumber utama dalam acara ini adalah Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal dan Ketua KPID Kaltim Irwansyah. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini

KabarIkn.com,Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) akan menggelar sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini akan berlangsung di Lounge Hotel Five Primer Samarinda, pada Selasa, 17 Juni 2025.

Sosialisasi ini akan diikuti oleh ratusan peserta dan bertujuan memperkuat tata kelola kerja sama media agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel.

Melalui regulasi baru tersebut, Pemprov Kaltim ingin mendorong pertumbuhan media lokal yang berkualitas serta memenuhi aspek legalitas sesuai standar Dewan Pers.

kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan pengelolaan informasi publik dengan perkembangan era digital.

“Pergub ini bukan untuk membatasi, melainkan untuk membina dan memastikan kerja sama media dilakukan sesuai aturan, serta melibatkan media yang kredibel dan berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Irene.

Selain menjelaskan ketentuan dan persyaratan kerja sama media, sosialisasi ini juga menjadi forum dialog antara pemerintah daerah dan insan media lokal. Diskominfo Kaltim berharap, sinergi antara perangkat daerah dan media dapat semakin kuat dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Kegiatan ini akan menghadirkan dua narasumber utama: Kepala Dinas Kominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, Irwansyah. (tt/adv/diskominfo  prov kaltim)

KabarIkn.com,Berau — Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Melalui kegiatan Sosialisasi dan Rapat Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertema “Optimalisasi Peran PPID dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”, langkah konkret menuju tata kelola informasi yang profesional dan terpercaya mulai dilakukan.

Dalam kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Sangalaki, Setda Berau, Kamis (12/6/2025), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, menekankan pentingnya penyusunan dan pengelompokan informasi agar penyampaiannya kepada masyarakat menjadi lebih efektif.

 "Kompilasi dan kelompokkan informasi agar lebih mudah dipahami. Ini akan sangat membantu dalam penyampaian informasi yang tepat sasaran," jelas Faisal.

Ia juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Berau segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait layanan informasi publik. Regulasi ini dinilai penting sebagai landasan hukum untuk menjamin keterbukaan informasi yang seimbang antara transparansi dan perlindungan data.

 "Keterbukaan itu wajib. Tapi tidak semua informasi bisa diumbar. Harus dibedakan antara informasi publik, informasi umum, dan informasi rahasia," tegasnya.

Selain itu, Faisal mengingatkan pentingnya dukungan teknologi informasi, termasuk tenaga IT khusus dan sistem digital yang ramah disabilitas, guna memperkuat layanan informasi berbasis teknologi.

Senada dengan itu, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur, Imran Duse, juga menekankan pentingnya penerapan standar layanan informasi publik agar PPID dapat berfungsi tidak hanya transparan, tapi juga kuat secara kelembagaan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Berau membangun sistem informasi publik yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, saat menyampaikan sambutan dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen ini ditegaskan dalam forum High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah yang digelar di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Ismiati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 serta Permendagri Nomor 56 Tahun 2021. Pemprov juga telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui keputusan gubernur.

“Ini momen strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan guna mempercepat digitalisasi, khususnya di sektor pendapatan dan belanja daerah,” kata Ismiati.

Foto : Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, memberikan sambutan dalam agenda High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Rapat Koordinasi Retribusi Daerah di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

Menurut data indeks STPD 2024, Kaltim kini sudah masuk kategori “digital”, dengan mayoritas transaksi keuangan daerah dilakukan secara elektronik. Forum ini juga menjadi ajang evaluasi dan penyusunan strategi digitalisasi jangka panjang, sejalan dengan visi-misi kepala daerah.

“Kita ingin mendorong pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis data digital,” ujar Ismiati.

Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, yang hadir dalam forum tersebut, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, melainkan soal perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“TP2DD bukan hanya soal aplikasi. Ini soal bagaimana kita mengubah cara kerja, dari manual ke digital untuk menutup celah kebocoran anggaran dan meningkatkan transparansi,” jelasnya.

Ia pun menargetkan Kaltim menjadi provinsi peringkat satu dalam digitalisasi keuangan daerah. “Digitalisasi bukan pilihan, tapi keharusan. Saya yakin kita mampu menjadi yang terbaik di Kalimantan, bahkan nasional,” tegasnya.

Wagub juga menyoroti posisi Kaltim yang masih di bawah Kota Samarinda dalam indeks TP2DD tingkat provinsi. Bahkan, satu kabupaten di Kalimantan Utara dengan akses jalan terbatas justru memiliki skor lebih tinggi. “Ini jadi cambuk bagi kita. Dengan infrastruktur internet yang lebih baik, seharusnya kita bisa melampaui itu,” katanya.

Sebagai bagian dari penguatan sistem, Pemprov Kaltim terus mengembangkan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang menjadi tulang punggung pencatatan dan pengelolaan data keuangan secara real-time. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Kalimantan Timur kembali bersiap menyambut gegap gempita festival budaya bertaraf internasional! East Borneo International Folklore Festival (EBIFF) 2025 resmi diumumkan akan digelar pada 24–29 Juli mendatang di Kota Samarinda. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung hangat di Ruang WIEK, Kantor Diskominfo Kaltim, pada Rabu (11/6/2025).

Konferensi pers yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim ini merupakan bentuk kerja sama dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, menyampaikan rasa bangganya atas sinergi lintas instansi tersebut.

“Kami bangga bisa memfasilitasi agenda penting ini. Ini adalah bentuk kolaborasi yang kuat antarorganisasi pemerintah untuk mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur,” ujar Irene.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kaltim, Awang Khalik, memaparkan rencana besar di balik perhelatan ini.

“EBIFF 2025 akan kembali digelar di bulan Juli, sama seperti tahun lalu. Ini adalah tahun kedua penyelenggaraan, dan kami berkomitmen menyajikan pertunjukan budaya yang lebih meriah, lebih berwarna, dan tentunya lebih mendunia,” tegasnya.

Festival ini akan menampilkan keragaman budaya dari berbagai negara, mempertemukan tradisi lintas benua dalam satu panggung di jantung Kalimantan Timur. Selain menjadi ajang promosi budaya, EBIFF juga diharapkan semakin mengukuhkan posisi Kalimantan Timur sebagai pusat seni dan destinasi pariwisata berkelas dunia.

Konferensi pers ditutup dengan sesi tanya jawab interaktif bersama para jurnalis dari media cetak, elektronik, hingga digital, yang turut mengapresiasi langkah proaktif pemerintah dalam memajukan pariwisata melalui diplomasi budaya. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim,Muhammad Faisal Saat Menjadi Pembicara Dalam Diskusi Ngapeh,Selasa (10/06/2025).

KabarIkn.com,Samarinda – Perkembangan pesat media sosial di era globalisasi dan digitalisasi telah menciptakan ruang baru dalam komunikasi publik, tidak hanya antarindividu, tetapi juga antara pemerintah dan masyarakat. Platform ini kini menjadi sarana efektif untuk menampilkan karya, membangun citra, sekaligus menyampaikan informasi dengan jangkauan luas dan biaya minimal.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menyampaikan pandangannya mengenai fenomena ini saat menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk Ngapeh dengan tema “Berkarya Melalui Media Sosial” pada Selasa (10/6/2025).

“Media sosial telah merevolusi tatanan kehidupan, termasuk teori-teori komunikasi yang selama ini kita yakini. Realitasnya, media sosial mampu mengubah paradigma komunikasi secara fundamental,” ujar Faisal.

Ia menegaskan bahwa media sosial kini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Pemerintah pun dituntut untuk beradaptasi dengan cepat, baik dalam memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi program maupun mengantisipasi potensi negatif seperti penyebaran hoaks dan manipulasi opini publik oleh buzzer.

“Suka tidak suka, pemerintah harus ikut terjun dan belajar. Ternyata ada banyak manfaat yang bisa diambil, walaupun risiko tetap ada. Karena itu, kesiapan menjadi kunci,” jelasnya.

Faisal juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika perilaku warganet (netizen). Pemerintah kini perlu menyusun strategi komunikasi berbasis data dan riset agar pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif.

“Perubahan tren konten harus direspon dengan strategi yang tepat. Dulu video panjang dianggap ideal, kini video singkat justru lebih diminati. Tapi membuat konten pendek yang bermakna itu tidak mudah,” tambahnya.

Selain sebagai sarana informasi, media sosial juga membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan dunia digital. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa percepatan transformasi digital harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi digital.

“Kalau internet cepat tapi isinya hanya untuk main game, tentu ini menjadi catatan. Teknologi harus sejalan dengan pemahaman dan pemanfaatan yang bijak,” ujarnya.

Pemerintah kini juga mulai menggandeng content creator dan influencer yang relevan untuk memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan keterlibatan publik. Ini merupakan bentuk adaptasi sekaligus kolaborasi agar komunikasi kebijakan dan program pembangunan bisa lebih efektif dan diterima masyarakat.

“Media sosial punya dua sisi. Bisa menjadi alat hiburan, edukasi, bahkan penghasilan. Tapi di sisi lain, juga bisa menjadi ancaman jika disalahgunakan,” pungkas Faisal. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim, Muhammad Faisal saat mengikuti Talkshow di Radio Heartline, Selasa (10/06/2025)

KabarIkn.com,Samarinda – Kabar baik datang dari Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tengah mempercepat implementasi program Gratispol Internet Desa, yang bertujuan untuk pemerataan akses internet hingga ke wilayah pedesaan sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis digital.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan realokasi anggaran demi memprioritaskan pengadaan akses internet di desa, serta melakukan pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan jaringan di setiap desa.

“Target kami pada tahun ini adalah menghadirkan layanan internet gratis di 841 desa, masing-masing satu titik. Kami berharap program ini dapat rampung pada akhir tahun. Untuk tahap awal, kami fokus pada 716 desa, sementara sisanya sebanyak 125 desa akan menyusul melalui anggaran perubahan,” ungkap Faisal dalam talkshow di Radio Heartline pada Selasa (10/6/2025).

Layanan internet gratis ini akan difokuskan pada titik-titik strategis seperti kantor desa, sekolah, puskesmas pembantu, dan pusat kreatif desa (creative hub). Meskipun terdapat tantangan infrastruktur—terutama bagi desa yang belum terjangkau jaringan serat optik (FO)—berbagai alternatif seperti teknologi nirkabel (wireless), satelit, hingga energi surya sedang dipersiapkan.

Faisal juga menekankan pentingnya literasi digital seiring meningkatnya akses internet di masyarakat. “Transformasi digital harus disertai dengan pemahaman dan kesadaran digital. Jangan sampai fasilitas internet gratis justru disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak produktif,” ujarnya.

Program Gratispol Internet Desa dinilai sebagai langkah strategis menuju pelayanan publik yang inklusif dan berbasis digital. Lebih jauh, program ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan potensi desa, promosi pariwisata, dan pemberdayaan UMKM lokal.

“Kami berkomitmen, satu desa satu titik internet. Ini adalah janji gubernur yang harus kami realisasikan,” tutup Faisal dengan penuh semangat.(tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Keluarga Silat Nasional Indonesia (KSNI) Perisai Diri Provinsi Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VI pada Minggu, 8 Juni 2025, bertempat di Ruang WIEK, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Perisai Diri Kaltim yang juga menjabat sebagai Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, beserta seluruh pengurus cabang dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.

Musprov kali ini menjadi momentum strategis untuk melakukan konsolidasi organisasi, regenerasi kepengurusan, serta menegaskan kembali komitmen pelestarian teknik-teknik asli Perisai Diri sebagai warisan budaya bangsa yang tak ternilai.

Dalam sambutannya, Kasian, selaku Dewan Pendekar Perisai Diri Kaltim sekaligus Ketua Bidang Teknik Pengurus Pusat, menekankan pentingnya menjaga kemurnian teknik Perisai Diri agar tidak tergerus oleh pengaruh dari aliran lain.

"Perisai Diri memiliki keunikan teknik tersendiri. Kita memerlukan laboratorium teknik sebagai pusat dokumentasi dan pelatihan dari A hingga Z, agar keaslian gerakan tetap terjaga dan tidak mengalami distorsi antar wilayah," ujar Kasian.

Salah satu inisiatif yang diusulkan adalah pengembangan aliran bebas tanpa kontak fisik (non-body contact) sebagai proyek percontohan pencak silat Indonesia. Aliran ini mengedepankan teknik tingkat tinggi yang menekankan estetika dan filosofi gerakan tanpa perlu terjadi kontak langsung.

Kasian juga mengingatkan pentingnya menjaga adab, semangat kekeluargaan, serta mencegah potensi konflik internal antara anggota.

Sementara itu, dalam laporan pertanggungjawaban kepemimpinannya periode 2021–2025, Muhammad Faisal mengungkapkan rasa bangganya menjadi bagian dari keluarga besar Perisai Diri meski bukan seorang pendekar.

“Saya memang bukan pendekar, tetapi jiwa petarung ada dalam diri saya. Dalam pencak silat ada tiga aspek utama: olahraga prestasi, seni bela diri, dan unsur budaya. Ketiganya harus senantiasa kita jaga,” ucap Faisal.

Pada penghujung Musprov, Muhammad Faisal kembali dipercaya memimpin Perisai Diri Kaltim sebagai Ketua untuk periode 2025–2029.

Musprov VI ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang lebih progresif, menjadikan organisasi semakin solid, berprestasi, serta terus berakar kuat pada nilai-nilai luhur budaya bangsa.(tt/adv/diskominfo prov kaltim)