DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Samarinda – Kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Timur yang tengah merencanakan memiliki hunian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim resmi meluncurkan program GratisPol (Gratis Biaya Administrasi Perumahan), yang memberikan subsidi biaya administrasi rumah hingga Rp10 juta.

Kepastian ini diumumkan dalam jumpa pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Samarinda, Jumat (29/8/2025).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, Aji M. Fitra Firnanda, menegaskan program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

“Dengan adanya bantuan biaya administrasi ini, kami berharap semakin banyak warga Kaltim yang bisa segera memiliki hunian layak tanpa terbebani biaya tambahan di awal,” ujarnya.

Subsidi yang ditanggung pemerintah mencakup biaya notaris, balik nama sertifikat, hingga akad kredit. Masyarakat dapat mengakses program ini melalui pengembang perumahan yang telah bekerja sama dengan Pemprov Kaltim. Pengajuan akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, salah satunya melalui Sikumbang, yaitu Sistem Informasi Kumpulan Pengembang milik Kementerian PUPR yang menyediakan data rumah subsidi secara real-time.

Selain memberikan penjelasan teknis, jumpa pers tersebut juga dimaksudkan untuk meluruskan informasi agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Program ini dipastikan terbuka bagi seluruh warga Kaltim yang memenuhi persyaratan, bukan hanya kelompok tertentu.

Hingga kini, empat bank telah menandatangani kerja sama untuk mendukung pelaksanaan GratisPol, yakni BTN, BTN Syariah, Mandiri, dan Bankaltimtara.

“Kami ingin menghadirkan kemudahan, bukan sekadar janji. Program ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat,” tegas Aji.

Dengan adanya subsidi melalui GratisPol, diharapkan semakin banyak keluarga di Kaltim yang dapat mewujudkan rumah impian dan hidup lebih sejahtera di hunian layak. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menjadi narasumber dalam kegiatan yang digelar di Gedung Pramuka Kwartir Daerah Kaltim, Kamis (28/8/2025). Pada kesempatan tersebut, Faisal memaparkan materi mengenai pentingnya gaya kepemimpinan yang efektif dalam organisasi, khususnya di tengah tantangan era digital.

Menurut Faisal, gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan pemimpin untuk memengaruhi anggota tim, menetapkan arah, sekaligus mencapai tujuan bersama.

“Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mengarahkan, tetapi juga harus mampu menjadi teladan, mendengar aspirasi, dan menumbuhkan motivasi dalam timnya,” ungkapnya.

Faisal menjelaskan, teori klasik Franklyn (1951) membagi kepemimpinan menjadi tiga gaya utama, yakni otokratis, demokratis, dan laissez faire. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul pula tipe kepemimpinan modern seperti transformasional, situasional, karismatik, transaksional, hingga delegatif yang relevan dengan dinamika birokrasi saat ini.

Ia menegaskan, pemimpin yang efektif harus mampu menyeimbangkan orientasi pada tugas dengan orientasi pada hubungan antarmanusia.

“Jika hanya berorientasi pada tugas, organisasi bisa berjalan kaku dan tertinggal zaman. Namun jika hanya mengutamakan hubungan tanpa arah yang jelas, tujuan juga sulit tercapai. Keseimbangan keduanya adalah kunci kepemimpinan efektif,” jelas Faisal.

Menutup materinya, Faisal menyampaikan pesan motivasi kepada peserta agar berani bermimpi besar.

“Bermimpilah menjadi pemimpin, jangan bercita-cita menjadi anak buah,” pungkasnya. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Data Terpilah Gender dan Anak di Hotel Swiss-Bel Balikpapan, Kamis (28/8/2025).

Ketua Panitia, Hasbi, SH menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur perangkat daerah, dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah gender dan anak. Dengan begitu, data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi dasar perencanaan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

“Melalui Bimtek ini, kami harapkan OPD dapat memiliki pemahaman yang sama dalam penyediaan dan pengelolaan data terpilah. Hal ini sejalan dengan amanat Satu Data Indonesia,” ujar Hasbi.

Kegiatan ini menekankan beberapa tujuan utama, yakni meningkatkan pemahaman regulasi terkait data gender dan anak, menyamakan standar pengelolaan data di tingkat provinsi, serta memastikan tersedianya data akurat untuk mendukung kebijakan pembangunan. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah juga diharapkan semakin kuat.

Kepala DP3A Kaltim, Hj. Noryani Sorayalita, SE., MMT menegaskan pentingnya ketersediaan data terpilah sebagai dasar pengambilan keputusan. Menurutnya, data gender dan anak bukan sekadar pemisahan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menggambarkan kondisi nyata dalam berbagai aspek kehidupan.

“Data yang akurat dan mutakhir akan membantu pemerintah merancang program yang tepat sasaran, mencegah kesenjangan, serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak,” jelas Noryani.

Ia mencontohkan, data gender dapat terlihat pada angka partisipasi sekolah, buta huruf, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Sementara data anak mencakup jumlah, sebaran usia, status pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari tindak kekerasan.

Lebih lanjut, Noryani menekankan bahwa ketersediaan data terpilah telah diatur dalam sejumlah regulasi, di antaranya Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2023 tentang Data Gender dan Anak, serta Pergub Kaltim Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak.

Dalam implementasinya, Diskominfo berperan sebagai wali data, Bappeda dan BPS sebagai pembina data, sementara OPD dan instansi terkait bertindak sebagai produsen data.

“Data terpilah ini sangat penting untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran. Misalnya, dalam penanganan bencana, bantuan pangan dan sandang akan lebih efektif jika kita mengetahui kondisi penerima berdasarkan jenis kelamin dan usia,” pungkas Noryani. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Mewakili Wali Kota Balikpapan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tirta Dewi menyampaikan sambutan.

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersama BPJS Kesehatan dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menggelar kegiatan sinergi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (28/8/2025).

Mewakili Wali Kota Balikpapan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tirta Dewi menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas inisiasi kegiatan tersebut serta Korpri yang terus mendukung implementasi JKN.

“Kesehatan adalah kebutuhan dasar sekaligus hak fundamental warga negara. Program JKN merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Tirta Dewi, cakupan kepesertaan JKN di Balikpapan sudah mendekati Universal Health Coverage (UHC). Meski begitu, masih ada tantangan seperti kualitas pelayanan, kecepatan akses, hingga pemerataan fasilitas kesehatan.

Untuk mengatasi hal itu, Pemkot Balikpapan menyiapkan sejumlah langkah kebijakan. Di antaranya, meningkatkan kapasitas puskesmas dan klinik, memperkuat integrasi layanan kesehatan berbasis digital, memberikan subsidi iuran JKN bagi warga kurang mampu, serta mendukung kepesertaan ASN dan keluarga.

“Korpri diharapkan menjadi teladan dalam kepesertaan aktif JKN, tertib administrasi, sekaligus mengedukasi gaya hidup sehat di lingkungan kerja dan keluarga,” tambahnya.

( Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Korpri, Oni Bibin Bintoro )

Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Korpri, Oni Bibin Bintoro, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan sejak masih bernama PT Askes telah menjadi mitra strategis Korpri, terutama di bidang kesehatan. Ia berharap kerja sama tersebut semakin ditingkatkan demi profesionalitas dan kesejahteraan ASN.

“Para tenaga kesehatan juga diharapkan melayani peserta JKN dengan sebaik-baiknya karena pada dasarnya kita adalah pelayan masyarakat,” kata Oni.

Ia menambahkan, Korpri akan menggelar sejumlah agenda promotif kesehatan, termasuk Pekan Olahraga Nasional Korpri Run 5K yang direncanakan berlangsung di Palembang pada November 2025, serta Korpri Run 5K di Mandalika, NTB, pada 5 Desember 2025.

Sementara itu, Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Falah Rakhmatona, menekankan pentingnya transformasi mutu layanan JKN yang lebih mudah, cepat, dan setara.

( Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Falah Rakhmatona )

“Kami menghadirkan berbagai inovasi digital seperti Mobile JKN, PANDAWA, VIOLA, Anjungan Mandiri JKN, hingga layanan Care Center 165 untuk memudahkan peserta,” jelas Falah.

Selain itu, BPJS juga menghadirkan antrean online, telekonsultasi, penggunaan NIK saat berobat, serta fitur I-CARE JKN yang memberikan transparansi informasi medis.

Menurutnya, ASN yang tergabung dalam Korpri memiliki potensi besar menjadi agen perubahan melalui Gerakan Relawan Daerah JKN (GARDA JKN). “ASN tidak hanya penerima manfaat, tetapi juga bisa mengedukasi masyarakat terkait hak dan kewajiban kepesertaan JKN,” tambahnya.

Falah juga mengingatkan pentingnya validasi data kepesertaan secara berkala agar peserta tidak mengalami kendala dalam layanan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir komitmen bersama antara BPJS Kesehatan, Korpri, dan Pemkot Balikpapan dalam mewujudkan layanan JKN yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini

KabarIkn.com,Samarinda – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur turut meramaikan Kaltim Expo 2025 dengan membuka stan bertajuk “Jendela Informasi”, Selasa (27/8/2025). Pameran tahunan terbesar di Kaltim ini digelar di Convention Hall GOR Kadrie Oening Samarinda pada 26–30 Agustus 2025, menjadi ajang strategis bagi pemerintah daerah untuk mendekatkan program-programnya kepada masyarakat.

Melalui stan ini, Diskominfo Kaltim menampilkan beragam inovasi digital yang sejalan dengan visi-misi Gubernur H. Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Beberapa layanan unggulan yang diperkenalkan antara lain aplikasi GratisPol dan JosPol untuk mempermudah akses layanan publik, aplikasi SAKTI Gemas sebagai gerbang utama layanan masyarakat, Portal Kaltim sebagai pusat informasi terpadu, serta SENADA (Sentral Analitik Data) yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, masyarakat juga dapat mengenal SP4N-LAPOR!, kanal resmi pengaduan pelayanan publik nasional yang memastikan transparansi dan keterbukaan layanan pemerintah.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini, mengatakan bahwa kehadiran stan ini tidak hanya memperkenalkan layanan digital, tetapi juga membuka ruang interaktif bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

> “Kami mengusung tema Jendela Informasi agar masyarakat bisa melihat langsung berbagai layanan digital pemerintah. Stan ini diharapkan menjadi sarana interaktif sekaligus bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam mendekatkan layanan publik,” ujarnya.

Irene menambahkan, stan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran digital di masyarakat. Dengan semakin dikenalnya layanan berbasis teknologi, masyarakat diharapkan terbiasa memanfaatkannya untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, maupun mengakses pelayanan publik secara cepat, mudah, dan transparan.

> “Kami ingin Kaltim tidak hanya dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai provinsi digital-friendly. Dengan begitu, akses informasi bisa menjangkau hingga pelosok desa,” tambahnya.

Partisipasi Diskominfo Kaltim dalam Kaltim Expo 2025 menjadi bukti nyata peran teknologi informasi sebagai pilar pembangunan daerah. Inovasi digital yang ditampilkan diharapkan mampu mendukung terwujudnya Generasi Emas Kaltim yang cerdas, melek digital, dan siap menghadapi tantangan era modern. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,TANJUNG REDEB – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa media memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah. Namun, keberadaannya harus resmi, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disampaikan Faisal saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang digelar Diskominfo Kabupaten Berau itu berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Setda Berau, Senin (25/8/2025).

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dan insan media dengan tujuan memberikan pemahaman serta pedoman dalam mengelola media komunikasi publik agar lebih efektif, terpadu, dan sesuai regulasi.

“Pergub ini menjadi landasan agar pengelolaan media komunikasi publik lebih terarah, konsisten, dan profesional. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Faisal.

Menurutnya, regulasi tersebut tidak hanya mengatur tata kelola informasi, tetapi juga bertujuan mencegah disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, serta isu SARA. Selain itu, masyarakat didorong untuk memberikan umpan balik sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Berau yang hadir mewakili Sekda Berau menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Diskominfo Kaltim. Ia berharap perangkat daerah di Berau semakin memahami pentingnya komunikasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta juga berbagi pengalaman, kendala, serta strategi dalam mengelola media komunikasi publik di lingkungan masing-masing. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi tahun 2025 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat (22/8/2025).

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Dra.Sri Wahyuni  yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi merupakan ancaman yang melekat dengan kondisi geografis Kaltim. “Kalimantan Timur dikelilingi sungai dan danau dengan tingkat penguapan yang tinggi, sehingga curah hujan juga tinggi. Tidak jarang terjadi banjir, namun di sisi lain daerah seperti Mahakam Ulu justru pernah mengalami kekeringan hingga berdampak pada pasokan beras,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan berupa pasokan pangan hingga operasi pasar. Saat ini, kondisi sungai mulai kembali terisi berkat intensitas hujan yang meningkat. Meski begitu, ia mengingatkan agar bencana yang berulang tiap tahun, lima tahunan, hingga sepuluh tahunan ini tidak dianggap sebagai hal biasa.

“Penanggulangan bencana bukan hanya tugas BPBD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Mereka tidak boleh hanya menjadi penonton atau objek, melainkan harus terlibat aktif sebagai pelaku. Sinergi dengan TNI, Polri, dan seluruh stakeholder sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, Sekda menekankan pentingnya data, pemetaan, dan perencanaan yang akurat dalam menghadapi siklus bencana, termasuk proyeksi bencana hidrometeorologi besar yang diprediksi bisa terjadi pada 2026. Ia juga mendorong agar pemerintah kabupaten/kota hingga perangkat kecamatan dan desa memiliki kapasitas penanganan bencana.

“Kita ingin kecamatan dan desa memiliki peran nyata dalam mitigasi, bukan hanya saat bencana terjadi. Nantinya akan ada pembinaan dan pelatihan agar perangkat desa dan kecamatan lebih tanggap. Bahkan, pemerintah berencana memberikan penghargaan bagi desa atau kecamatan yang dinilai paling sigap dalam penanggulangan bencana,” tambahnya.

Rakor ini diharapkan menghasilkan kesepakatan bersama antar-pemerintah daerah di Kaltim terkait rencana aksi dan alokasi kegiatan penanggulangan bencana yang lebih terarah ke depan. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Plt. Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Fery S.Kom.M.Si.,

KabarIkn.com,Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo Kaltim menggelar kegiatan Penyusunan Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Data Informasi pada perangkat daerah, biro, dan RSUD di lingkungan Pemprov Kaltim. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Gran Senyiur Balikpapan.

Plt. Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Fery S.Kom., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian sebelumnya yang telah dilaksanakan di Midtown Balikpapan, yakni verifikasi SOP dan layanan.

“Jadi hari ini kita menyusun arsitektur aplikasi dan data informasi di perangkat daerah, biro, dan RSUD. Ini bagian dari upaya melengkapi arsitektur SPBE kita. Data yang terkumpul nantinya juga digunakan untuk penilaian SPBE tingkat nasional,” jelas Fery.

Menurutnya, kegiatan ini berfokus pada pengumpulan data bisnis proses di masing-masing perangkat daerah, termasuk aplikasi-aplikasi yang digunakan terkait data dan informasi. Selanjutnya, data tersebut akan disusun menjadi arsitektur SPBE sebagai acuan implementasi teknologi informasi ke depan.

“Kegiatan ini sudah masuk tahap akhir dari empat tahapan yang sebelumnya kita lakukan. Karena jumlah perangkat daerah cukup banyak, maka penyusunan dibagi ke dalam dua hingga tiga hari,” tambahnya.

Fery berharap melalui kegiatan ini, data yang dikumpulkan dapat terintegrasi secara lengkap sehingga penilaian SPBE Provinsi Kaltim bisa mendapatkan hasil optimal sekaligus mempertahankan indikator yang telah mencapai level tinggi. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Momentum perayaan Konser Merah Putih di Gelora Kadrie Oening, Minggu (17/8/2025), menjadi momen penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (HARUM) bersama Wakil Gubernur Seno Aji resmi meluncurkan aplikasi Sakti Gemas (Satu Akses Kalimantan Timur Menuju Generasi Emas).

Aplikasi ini hadir sebagai inovasi digital untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara terpadu. Mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga UMKM dapat diakses hanya melalui satu platform.

Tidak hanya itu, Sakti Gemas juga dilengkapi fitur “Lapor Wal”, yang memungkinkan warga menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah daerah.

“Dengan satu aplikasi, masyarakat akan lebih mudah mendapatkan berbagai layanan secara cepat, transparan, dan terintegrasi,” ujar Gubernur Harum saat peluncuran.

Ia menambahkan, kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat respon pemerintah serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Dengan begitu, layanan digital ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain mempermudah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, Sakti Gemas juga memberikan akses pada informasi beasiswa pendidikan, layanan kesehatan terpadu, pelaporan kerusakan infrastruktur, hingga promosi produk lokal.

Peluncuran ini bertepatan dengan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, sekaligus menjadi simbol semangat Kaltim untuk terus berinovasi menuju visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”.

“Ini langkah konkret mewujudkan Kalimantan Timur yang inklusif, modern, dan berdaya saing,” tegas gubernur Harum. (tt)

KabarIkn.com,Samarinda – Suasana di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (6/8/2025) berubah riuh dipenuhi tawa. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Diskominfo menggelar berbagai lomba hiburan yang melibatkan pegawai dari seluruh bidang, mulai Sekretariat, IKP dan Kehumasan, TIK dan Persandian, Aptika, hingga Statistik.

Dua lomba yang membuka rangkaian kegiatan, yaitu Memasukkan Pulpen ke dalam Botol dan Bangau Kehausan, sukses menarik perhatian. Meski sederhana, aksi para peserta mengundang gelak tawa dan sorakan dukungan rekan kerja. Selain mengasah ketangkasan, lomba ini juga mempererat keakraban antarpegawai.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, yang turut hadir menyaksikan jalannya lomba, mengapresiasi antusiasme pegawai.

“Kegiatan seperti ini penting untuk membangun suasana kerja yang sehat, bahagia, dan penuh kebersamaan. Semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan lewat upacara, tetapi juga melalui keceriaan seperti ini,” ujarnya.

Rangkaian lomba akan berlangsung hingga 15 Agustus 2025, setiap pukul 14.00 WITA, dengan berbagai cabang perlombaan yang melibatkan seluruh bidang. Puncak perayaan akan digelar pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Upacara Detik-Detik Proklamasi di halaman Kantor Diskominfo Kaltim. Pada momen tersebut, pemenang lomba akan menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas sportivitas dan semangat kemerdekaan.

Perayaan ini menjadi bukti bahwa semangat HUT RI ke-80 dapat dihidupkan tidak hanya melalui upacara formal, tetapi juga lewat tawa, kebersamaan, dan kekompakan di tengah rutinitas kerja. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda — Tingginya paparan anak terhadap konten negatif di dunia digital, seperti pornografi dan judi online, mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur untuk terus menggaungkan pentingnya literasi digital sejak usia dini.

Pesan ini disampaikan oleh Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, dalam Seminar Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim di Aula Kesbangpol, Kamis (7/8/2025). Seminar ini mengusung tema “Pencegahan Pornografi pada Anak di Era Digital.”

Faisal menjelaskan bahwa anak-anak saat ini adalah generasi digital native, yang tumbuh bersama teknologi dan sulit dipisahkan dari dunia digital. Namun, di balik kemudahan akses internet, tersembunyi ancaman serius bagi tumbuh kembang anak, terutama dari konten pornografi dan praktik judi daring yang semakin mudah diakses.

Ia mengungkapkan bahwa hingga tahun 2025, sekitar 80,66 persen penduduk Indonesia atau sekitar 229 juta jiwa telah terhubung ke internet, mayoritas melalui ponsel pintar. Bahkan, sebagian anak dan remaja menghabiskan waktu lebih dari 10 jam per hari di dunia maya.

Data lain menunjukkan bahwa hampir 10 persen pengguna internet di Indonesia pernah mengakses situs pornografi, dan lebih dari 5 persen pernah mengunjungi situs judi online. Menurut Faisal, ini adalah sinyal bahaya yang harus segera ditanggapi.

 “Ini bukan soal menyalahkan siapa pun, tapi bagaimana kita sebagai orang dewasa menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak. Internet bukan musuh, tapi tanpa pendampingan, ia bisa menjadi ancaman serius,” tegasnya.

Faisal menekankan peran besar orang tua sebagai pendamping utama anak dalam menggunakan internet. Orang tua perlu menjadi teman digital bagi anak, membuka ruang komunikasi tentang bahaya dunia maya, serta memanfaatkan fitur seperti parental control untuk menyaring konten negatif. Penggunaan gawai juga harus diatur agar tidak mengganggu keseimbangan aktivitas anak.

Selain keluarga, lembaga pendidikan juga memegang peranan penting. Ia mendorong agar literasi digital dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah secara sistematis. Para guru, katanya, harus mampu membekali anak dengan kemampuan mengenali, menghindari, dan melaporkan konten yang membahayakan.

Pemerintah, lanjut Faisal, berkomitmen untuk melindungi anak melalui regulasi yang ketat dan kebijakan yang berpihak pada keamanan ruang digital. Namun, ia menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup — diperlukan edukasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan sehat bagi generasi muda. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen dalam mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Salah satu langkah konkretnya adalah melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik, yang diselenggarakan pada Selasa, 5 Agustus 2025.

Kegiatan ini ditujukan kepada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur guna meningkatkan pemahaman serta kesiapan teknis dalam penggunaan sertifikat elektronik, khususnya untuk menunjang administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang aman, cepat, dan efisien.

Mewakili Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, HM Syirajuddin, menyampaikan bahwa penggunaan sertifikat elektronik merupakan bagian dari strategi menuju birokrasi digital yang transparan dan terpercaya.

 “Ini bukan sekadar mempercepat birokrasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap dokumen dan layanan pemerintah. Ini adalah bagian dari tata kelola yang bersih dan berbasis teknologi,” ujarnya saat membuka kegiatan.

Senada, Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menekankan pentingnya perubahan pola pikir (mindset) aparatur terhadap digitalisasi. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya mengandalkan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.

“Pemanfaatan sertifikat elektronik adalah langkah awal. Aparatur harus siap beradaptasi dengan sistem yang lebih cepat, aman, dan akuntabel. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah akan meningkat,” jelas Faisal.

Faisal juga berharap peserta Bimtek dapat meneruskan pemahaman yang diperoleh kepada masing-masing pimpinan OPD, mengingat dukungan pimpinan sangat menentukan keberhasilan implementasi teknologi digital.

 “Transformasi digital harus didorong dari atas. Pimpinan perangkat daerah berperan besar memastikan teknologi seperti tanda tangan elektronik dapat diterapkan secara optimal,” tambahnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Diskominfo Kaltim tengah melakukan pemantauan terhadap perangkat daerah yang paling aktif menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). OPD yang menunjukkan pemanfaatan terbaik akan diberikan penghargaan dan dijadikan contoh sukses digitalisasi di lingkungan Pemprov Kaltim.

Pada kegiatan ini, peserta mendapatkan materi tentang konsep dasar sertifikat elektronik, regulasi yang berlaku, hingga urgensi penerapannya. Narasumber berasal dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) – BSSN, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim, serta Tim Verifikator Sertifikat Elektronik Diskominfo Kaltim.

Selain teori, peserta juga mendapatkan pendampingan teknis agar mampu mengintegrasikan sistem tanda tangan digital ke dalam aplikasi internal masing-masing.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap implementasi sertifikat elektronik dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan literasi digital ASN dan mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Peran aktif seluruh perangkat daerah adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan di era digital saat ini,” pungkas Faisal. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)