DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Samarinda - 2 Juli 2025, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan verifikasi langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan keamanan aplikasi yang dikategorikan sebagai Infrastruktur Informasi Vital (IIV), khususnya aplikasi SAKTI (Satu Akses Kalimantan Timur).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penguatan ketahanan siber di lingkungan Pemprov Kaltim, seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital.

SAKTI, sebagai super app andalan Pemprov Kaltim, menjadi fokus utama verifikasi. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik seperti informasi kependudukan, kepegawaian, pajak, kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial dalam satu platform digital.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa SAKTI memiliki peran strategis sebagai pintu utama interaksi digital antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, keamanan aplikasi menjadi prioritas.

“SAKTI bukan sekadar aplikasi, tapi representasi pelayanan publik Kalimantan Timur. Kami menyambut baik verifikasi ini sebagai langkah penting menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah,” ujar Faisal.

Perwakilan BSSN, Manggala Informatika Ajli Muda Mardiana, menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan untuk menilai apakah aplikasi seperti SAKTI layak masuk dalam kategori IIV, sehingga wajib memperoleh perlindungan siber berstandar nasional.

 “Kami ingin memastikan aplikasi strategis ini tidak hanya unggul secara fungsi, tapi juga andal dari sisi keamanan,” tegas Mardiana.

Diskominfo Kaltim juga menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan perangkat daerah lain seperti Disdukcapil, BPKAD, dan Bapenda, guna memperkuat ekosistem digital yang terintegrasi melalui SAKTI.

Verifikasi ini menjadi bagian dari langkah Kalimantan Timur memperkuat posisinya sebagai pelopor transformasi digital yang aman, adaptif, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya tantangan ancaman siber. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali merealisasikan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program unggulan Gratispol serta Jospol.

Pada Rabu (25/6/2025), bertempat di Plenary Hall Komplek GOR Kadrie Oening Sempaja, Pemprov Kaltim menyerahkan secara simbolis bantuan umrah dan perjalanan religi kepada 3.187 marbot serta penjaga rumah ibadah lintas agama. Selain itu, sebanyak 31.545 guru dari jenjang PAUD hingga pondok pesantren menerima insentif melalui program Jospol.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, mewakili Gubernur H. Rudy Mas'ud yang sedang dalam masa pemulihan usai ibadah haji, menegaskan bahwa program ini merupakan janji kampanye yang kini mulai direalisasikan.

Mereka adalah penjaga moral dan spiritual masyarakat. Dengan program ini, kami ingin menunjukkan bahwa pengabdian mereka mendapat penghargaan yang layak,” ujar Seno.

Detail penerima manfaat terdiri dari 2.597 marbot masjid, 389 penjaga gereja Kristen, 144 penjaga gereja Katolik, 19 penjaga pura, 22 penjaga vihara, dan 16 penjaga kelenteng Konghucu.

Kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemprov Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, Kemenag, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sebagai wujud sinergi lintas sektor.

Turut hadir dalam acara ini, Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud, Ketua TP PKK Kaltim Syarifah Suraidah Harum, Sekda Provinsi Sri Wahyuni, Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kaltim. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan — Kamis (26/06/2025), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2025. Kegiatan ini mengusung tema “Meningkatkan Literasi Hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)”.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim, Hj. Suparmi, menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH di provinsi dan kabupaten/kota perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam hal kelengkapan data dan pemenuhan parameter sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIH Nasional.

“Selama ini JDIH sudah dikelola di tingkat provinsi, termasuk oleh Sekretariat DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Namun ke depan, pengelolaan ini harus memenuhi parameter yang telah ditetapkan, dengan mendorong inovasi-inovasi sesuai kondisi daerah masing-masing,” jelasnya.

Suparmi menegaskan bahwa JDIH merupakan bagian dari pelayanan publik, khususnya dalam memberikan akses yang mudah terhadap informasi dan produk hukum daerah, serta memperluas literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya akan menindaklanjuti berbagai catatan dari daerah yang menjadi temuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev).

“Kita akan dorong terus agar pengelolaan JDIH ini semakin baik. Kami sebagai pembina di tingkat provinsi akan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi daerah, termasuk bila perlu memfasilitasi komunikasi dengan pusat,” tambahnya.

Rakor ini menjadi wadah penting bagi seluruh pengelola JDIH di Kalimantan Timur untuk bersinergi, bertukar informasi, dan memperkuat koordinasi dalam membangun sistem dokumentasi hukum yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh publik. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : kepala BPSDM Kaltim, Dra,Nina Dewi .M.AP. saat memberikan sambutan

KabarIkn.com,Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) terus memperkuat strategi pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pendekatan pembelajaran terintegrasi dan digitalisasi pemetaan kompetensi. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia yang digelar di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (26/6/2025).

Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, M.AP., menjelaskan bahwa pengembangan SDM aparatur bukan sekadar formalitas, tetapi upaya berkelanjutan untuk mengasah potensi dan kompetensi individu ASN secara terarah.

"Kalau potensi dan kompetensi ASN tidak dikembangkan, maka kita tidak akan tahu kekurangan dan kebutuhannya. Ini jelas akan berdampak pada kinerja," ujarnya.

Menurut Nina, kebutuhan pelatihan tidak bisa disamaratakan, karena setiap perangkat daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, BPSDM melakukan pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi teknis, manajerial, maupun fungsional dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk di antaranya keterampilan komunikasi, pelayanan prima, pengelolaan keuangan, serta pengadaan barang dan jasa.

BPSDM Kaltim saat ini juga telah memiliki aplikasi khusus untuk memetakan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara digital, namun masih banyak perangkat daerah yang belum mengisinya secara optimal.

"Kami berharap perangkat daerah bisa lebih aktif, karena data dari aplikasi ini sangat penting untuk menyusun program pelatihan yang sesuai kebutuhan riil ASN," tambahnya.

Selain menyasar ASN senior, program pelatihan juga dirancang untuk pegawai generasi muda yang baru memasuki dunia birokrasi, agar memiliki bekal wawasan dan keterampilan yang memadai sejak awal.

Melalui kegiatan ini, BPSDM Kaltim berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap ASN dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu menjalankan tugas pelayanan publik dengan profesionalisme dan integritas tinggi. (t/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Setda Prov Kaltim Dra.Sri Wahyuni saat menyampaikan sambutan.

KabarIkn.com,Balikpapan – Kamis (26/06/2025), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendekatan pembelajaran terintegrasi dan pemanfaatan teknologi digital. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Dra.Sri Wahyuni dalam sambutannya menyampaikan bahwa ASN perlu terus mengembangkan kompetensi untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Salah satunya melalui kegiatan pembelajaran daring seperti ceramah dari para pakar, yang walaupun manfaatnya tidak langsung dirasakan, akan sangat berguna saat menghadapi persoalan di masa mendatang.

"Ilmu dari ceramah lewat Zoom itu mungkin tidak langsung digunakan, tapi akan menjadi rekaman di bawah sadar kita. Saat menghadapi masalah, pengetahuan itu bisa muncul sebagai solusi yang tepat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa saat ini BPSDM Kaltim telah memiliki aplikasi khusus untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN. Aplikasi ini dirancang untuk mengisi kebutuhan pengembangan kompetensi individu, yang kemudian dikaitkan dengan kebutuhan organisasi.

"Saat ini BPSDM sudah memiliki aplikasi untuk pemetaan potensi dan kompetensi ASN. Sayangnya, banyak perangkat daerah belum mengisinya. Padahal ini penting untuk merancang pengembangan individu dan organisasi secara tepat sasaran," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran untuk SDM dalam struktur APBD. Mengacu pada ketentuan mandatory spending, minimal 0,34% anggaran harus dialokasikan untuk pengembangan SDM.

"Ini penting agar SDM yang menjalankan program dan kegiatan bisa menerapkan tata kelola yang baik, bebas dari maladministrasi, dan siap menghadapi perubahan regulasi serta tantangan global," lanjutnya.

Pengembangan kompetensi, menurutnya, tidak hanya untuk kepentingan organisasi, tetapi juga untuk karir ASN itu sendiri. ASN diimbau untuk rutin memenuhi kebutuhan jam pelajaran dan pelatihan, sehingga memiliki pemahaman dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan terkini.

“Kalau setiap ASN secara rutin memenuhi jam pelajaran, maka suatu saat ketika menghadapi masalah, pengetahuan yang sudah ter-input itu bisa membantu menghasilkan solusi. Itulah pentingnya pembelajaran berkelanjutan,” jelasnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat fondasi SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, agar semakin profesional, adaptif, dan siap menjawab tantangan pelayanan publik yang terus berkembang. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan -  Selasa 24 Juni 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim melaksanakan kegiatan pra desk persiapan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025.

Kegiatan ini berlangsung di Aula RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Balikpapan, dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim, di antaranya Disdukcapil, Disdikbud, dan Inspektorat.

Kegiatan pra desk ini merupakan langkah awal dalam memastikan pelaksanaan SPBE berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan integritas tata kelola pemerintahan digital. Melalui kegiatan ini, setiap OPD didorong untuk menyusun rencana pemantauan secara menyeluruh guna meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika (APTIKA) Diskominfo Kaltim, Fetlandy, menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator penting yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan SPBE. Di antaranya adalah penyusunan rencana kerja pemantauan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan hasil pemantauan.

“Rencana pemantauan ini dimulai dari penentuan tujuan yang jelas, seperti mengukur tingkat kematangan implementasi SPBE dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan,” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa indikator pemantauan juga mencakup cakupan layanan digital, tingkat kepuasan pengguna, serta aspek keamanan data. Seluruh proses ini harus didukung oleh metode pengumpulan data yang tepat, seperti survei, wawancara, atau analisis dokumen.

“Jadwal pemantauan perlu disesuaikan, bisa bersifat bulanan, triwulanan, atau tahunan, tergantung kebutuhan dan kapasitas masing-masing OPD,” lanjut Fetlandy.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas instansi dengan menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan, agar hasil yang dicapai lebih akurat dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik digital.

Dengan adanya pra desk ini, diharapkan Pemprov Kaltim dapat lebih siap dalam menghadapi proses evaluasi SPBE tahun 2025, serta mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui teknologi informasi. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Ceramah agama oleh Ustaz Ahmad Jailani di Mushola Ar Risalah, Diskominfo Kaltim, Jumat (20/6/2025)

KabarIkn.com,Samarinda – Dalam upaya memperkuat nilai-nilai keimanan dan ketakwaan di lingkungan kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur menggelar ceramah agama bertempat di Mushola Ar Risalah, Jumat (20/6/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor, serta pejabat fungsional dan seluruh staf yang mengikuti dengan antusias hingga akhir acara.

Ceramah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Jailani yang mengangkat tema pentingnya shalat sebagai tiang agama. Ia menekankan kewajiban melaksanakan shalat bagi umat Islam yang telah baligh, serta pentingnya pembiasaan sejak usia dini.

 “Membiasakan anak shalat sejak usia 6–7 tahun merupakan fondasi penting agar saat dewasa, ibadah menjadi bagian dari kesadaran spiritual, bukan sekadar rutinitas,” ujar Ustaz Ahmad.

Ia juga menyoroti peran orang tua dan lingkungan kerja dalam menumbuhkan budaya ibadah yang konsisten dan penuh kesungguhan.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo Kaltim berharap pegawai tidak hanya meningkat dari sisi profesionalisme, tetapi juga memiliki spiritualitas yang kuat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud (Harum), menyerahkan secara simbolis penghargaan Gratispol Umroh1 dan Perjalanan Religi kepada marbot dan penjaga rumah ibadah se-Kalimantan Timur. 

KabarIkn.com,Kutai Barat – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memulai pelaksanaan program Gratispol Umroh dan Perjalanan Religi di Kutai Barat, Sabtu (21/6/2025). Program ini ditujukan bagi marbot dan penjaga rumah ibadah dari berbagai agama se-Kaltim sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.

Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas'ud (Harum), secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Barong Tongkok. Ia menegaskan, dipilihnya Kutai Barat sebagai lokasi perdana merupakan bukti komitmen membangun dari wilayah terluar dan terpinggirkan.

“Ini bukan sekadar slogan. Gratispol adalah janji yang kami tepati,” ujar Gubernur Harum.

Selain program umroh dan perjalanan religi, juga diberikan insentif bagi guru agama melalui program Jospol, sebagai bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial secara merata.

Gubernur juga menyoroti pentingnya peran marbot, guru agama, dan penjaga rumah ibadah dalam menjaga kerukunan umat beragama, meskipun sering luput dari perhatian negara.

“Bukan soal besar kecilnya bantuan, tapi bentuk penghormatan dan apresiasi atas pengabdian tulus mereka,” imbuhnya.

Berdasarkan data Pemprov, jumlah penjaga rumah ibadah di Kaltim mencapai 3.405 orang, terdiri dari:

Islam: 2.699 orang

Kristen: 541 orang

Katolik: 146 orang

Hindu: 19 orang

Buddha: 22 orang

Konghucu: 15 orang

Semua kelompok tersebut dipastikan mendapat perlakuan yang setara dalam program ini.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua TP PKK Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum, Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, serta Ketua Umum KTNA Nasional Yadi Sofyan Noor. (tt/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan — Sabtu (21/06/2025), Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Dekrana ke-45 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-50 tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menggelar kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Kegiatan ini dilaksanakan di dua lokasi kelurahan di Kota Balikpapan dan mendapat dukungan penuh dari puskesmas di masing-masing wilayah. Total sebanyak 800 kacamata akan dibagikan secara gratis, terdiri dari 500 kacamata terkoreksi dan 300 kacamata baca.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Hasnah Haerani menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi aktif pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mata.

"Melalui kerja sama dengan puskesmas, kami membawa masyarakat dari masing-masing wilayah yang sebelumnya telah menjalani skrining mata. Mereka yang dibawa hari ini adalah yang benar-benar membutuhkan bantuan kacamata," ujarnya.

Pada pelaksanaan awal yang digelar di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat dan Utara, tercatat sekitar 200 warga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pemeriksaan lanjutan dan validasi kacamata. Setiap puskesmas diberi alokasi membawa 19 warga yang telah terdata dan terverifikasi mengalami gangguan penglihatan.

"Program ini tidak bisa dibuka untuk umum secara tiba-tiba, karena jumlah bantuan terbatas dan sudah terdata sebelumnya. Jadi kami benar-benar selektif dalam prosesnya agar bantuan tepat sasaran," tambahnya.

Kegiatan pemeriksaan selanjutnya akan digelar pada 28 Juni 2025 di RSUD Beriman Balikpapan, menyasar wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah, Timur, Selatan, dan Balikpapan Kota.

Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu, Dinas Kesehatan berharap program ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan warga Balikpapan. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan — Komunikasi publik memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Dalam hal ini, peran humas dan media menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi yang akurat serta membangun partisipasi aktif masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, H.M. Syirajudin, saat membuka Forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) 2025 yang digelar di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Kamis (19/6/2025).

Syirajudin menegaskan bahwa keberhasilan program strategis daerah, khususnya GRATISPOL dan JOSPOL, sangat bergantung pada kekuatan komunikasi publik. “Program sebesar apa pun, jika tidak dipahami dengan benar oleh masyarakat, maka tidak akan memberikan dampak optimal. Di sinilah humas dan media berperan penting,” tegasnya.

Program GRATISPOL merupakan inisiatif prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mencakup layanan gratis, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) untuk sekolah negeri dan swasta, hingga beasiswa penuh dari jenjang diploma, sarjana, profesi, hingga program spesialis dan doktoral.

“Pemprov juga memberikan seragam sekolah nasional lengkap dengan tas dan sepatu secara gratis bagi siswa kelas X SMA, SMK, MA, dan SLB termasuk di sekolah swasta,” tambah Syirajudin.

Selain itu, program GRATISPOL mencakup layanan umrah gratis untuk penjaga rumah ibadah, internet gratis di desa, hingga pembebasan biaya administrasi rumah bagi warga berpenghasilan rendah.

Sementara itu, JOSPOL merupakan strategi pembangunan lokal yang menekankan penguatan sektor pertanian, hilirisasi industri, pengembangan ekonomi kreatif, inovasi pendidikan, pariwisata berbasis desa, serta peningkatan investasi di Kalimantan Timur.

“Semua program tersebut membutuhkan dukungan komunikasi publik yang masif dan terstruktur. Karena itu, kami mengajak Bakohumas dan media menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan,” ujarnya.

Syirajudin berharap Forum Bakohumas dapat menjadi ruang kolaborasi yang solid antarhumas instansi pemerintah di Kalimantan Timur, guna menyukseskan program-program pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan seluruh desa di wilayahnya terhubung dengan layanan internet gratis hingga akhir tahun 2025. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menyampaikan bahwa program Internet Desa akan menjangkau 841 desa, dengan minimal satu titik akses internet di setiap desa.

“Target kami jelas, seluruh desa di Kaltim akan memiliki akses internet. Insya Allah, semua dapat terealisasi hingga Desember tahun ini,” ujar Faisal dalam Forum Bakohumas Kalimantan Timur 2025 di Hotel Gran Senyiur, Kamis (19/6/2025).

Faisal menekankan bahwa layanan internet ini diprioritaskan untuk mendukung pelayanan publik, bukan sekadar untuk penggunaan pribadi atau media sosial. Titik akses akan difokuskan di kantor desa. Bila kantor desa sudah terkoneksi, akses internet dapat dipindahkan ke sekolah atau puskesmas pembantu.

“Kami telah meluncurkan nota kesepahaman (MoU) dengan Diskominfo kabupaten/kota dan Propeder saat Rakor Kominfo. Ini adalah langkah awal memperkuat sinergi untuk pemerataan konektivitas digital di desa,” tambahnya.

Beragam teknologi akan digunakan untuk menyalurkan internet ke desa, mulai dari fiber optik, jaringan nirkabel (wireless), hingga satelit, tergantung kondisi geografis. Untuk desa-desa yang belum memiliki listrik, internet akan disediakan dengan dukungan tenaga surya.

Anggaran murni telah disiapkan untuk 716 desa, dan akan ditambah melalui anggaran perubahan untuk menjangkau wilayah yang lebih sulit dijangkau.

Per Juni 2025, baru 50 desa yang telah terpasang jaringan internet. Namun, Faisal optimistis sekitar 600 desa akan selesai terkoneksi hingga akhir bulan ini.

“Program internet gratis satu desa bukan sekadar wacana, tapi bentuk komitmen dan kerja nyata pemerintah. Desa-desa terpencil pun harus bisa merasakan manfaat koneksi internet,” tegasnya.

Program ini merupakan bagian dari percepatan transformasi digital dan peningkatan layanan publik di seluruh pelosok Kalimantan Timur. Pemerintah berharap konektivitas yang merata akan mendorong kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi di tingkat desa. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarlembaga kehumasan dalam mendukung program strategis pemerintah, khususnya program pendidikan gratis melalui Gratispol. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Badan Koordinaai Hubunhan Masyarakat (Bakohumas) Kalimantan Timur Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Gran Senyiur, Kamis (19/6/2025).

“Bakohumas merupakan forum koordinasi kehumasan di seluruh Indonesia. Pemerintah berharap seluruh humas dapat bersinergi, berkolaborasi, dan memahami program-program yang dijalankan masing-masing instansi,” ungkap Faisal.

Forum ini turut menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, termasuk Muspida, BUMN, BUMD, dan instansi lainnya. Tujuannya adalah agar insan humas di Kalimantan Timur memahami kebijakan lintas sektor serta mampu menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat secara efektif.

Menurut Faisal, kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat jejaring komunikasi antarorganisasi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, BUMN/BUMD, hingga rumah sakit daerah.

“Peran Bakohumas sangat krusial, terutama dalam menyinergikan komunikasi publik dan media guna mendukung sosialisasi Gratispol. Tantangannya besar, dan humas menjadi garda terdepan dalam menyampaikan pesan ini ke publik,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebelum informasi disebarluaskan secara masif, para humas harus terlebih dahulu memahami substansi program agar siap menjawab pertanyaan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Forum ini menjadi ajang strategis untuk menyatukan langkah kehumasan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan komunikasi publik. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong pengelolaan informasi strategis dan penguatan citra positif institusi.

Kegiatan diikuti oleh sekitar 200 peserta dari berbagai instansi humas se-Kalimantan Timur, meliputi OPD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga vertikal, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, serta rumah sakit umum dan daerah.

Turut hadir dalam acara ini Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim H.M. Syirajudin, perwakilan Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Korem 091/ASN, dan perangkat daerah lainnya.

Adapun narasumber yang hadir antara lain Kepala Diskominfo Kaltim, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kaltim, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, serta Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)