DISKOMINFO PROV KALTIM

Foto : Kepala Dinas DKP3A Provinsi Kaltim, Hj. Noryani Sofayalita SE.Msi

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) menggelar Rapat Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (24/10/2024).

Kepala Dinas DKP3A Provinsi Kalimantan Timur, Hj.Noryani Sorayalita SE.Msi menyampaikan sesuai dengan persyaratan yaitu provinsi harus melakukan verifikasi administrasi secara berjenjang. Mulai dari assisment mandiri oleh Kabupaten/Kota, kemudian nanti akan dilakukan verifikasi administrasi oleh provinsi dan hasil tersebut akan diserahkan ke pusat.

" Hasil verifikasi ini nantinya akan di cek lagi oleh Pemerintah Pusat terkait dengan isian dari instrumen dan evidence yang disampaikan, apakah ada pencocokan atau sesuai," ujarnya.

Setelah itu Kementrian akan melakukan konfirmasi balik ke provinsi untuk dilakukan verifikasi lapangan Kabupaten/Kota yang memang dianggap berpotensi untuk meningkat dalam kegiatannya.

Noryani berharap dengan adanya kegiatan ini DKP3A dapat lebih bersinergi dari tim yang sudah dibentuk dalam hal memberikan verifikasi.

" Selain melakukan verifikasi terhadap instrumen yang ada kita akan melihat sejauh mana pemeunuhan dari kabupaten/kota dalam keterkaitan aturan yang ada," katanya.

Nantinya akan ada revitalisasi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di kementrian terkait sepeti Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

" Jadi memang ada ketentuan yang harus kita sinkronisasi. Sehingga ketika Kabupaten/Kota membuat satu pemenuhan terhadap ruang publik juga bisa memperhatikan ruang untuk anak dan tidak terpisah," pungkasnya. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), melaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) pengarusutamaan gender. Di gelar di hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Rabu (23/10).

Bimtek ini dilaksanakan untuk memaksimal dokumen penganggaran dalam program perencanaan. Khususnya, dana FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) atau Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan.

Melalui dana FCPF kedepan Dinas Kehutanan Kaltim maupun UPTD atau Unit Pelaksana Teknis Daerah, memaksimalkan program pengarusutamaan tender atau kesamaan gender.

Plt. Sekretaris Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Biyantoro mengatakan kedepan, Dinas Kehutanan Kaltim ataupun UPTD akan melaksanakan program yang menyentuh kesamaan gender. 

Program itu meliputi, perencanaan program, hak akses partisipasi, kontrol dan manfaat memiliki hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

"Maka itu perlu kita analisis dimulai tahap awal perencanaan, melihat presentasi keterlibatan perempuan," ungkap Biyantoro.

Disampaikan, selain kesetaraan gender juga akan melibatkan disabilitas, anak dan kaum rentan. "Agar tidak ada kesenjangan antara perempuan dan laki-laki," katanya.

Anggaran FCPF

Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) telah mendapatkan dana FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) sebesar 20,9 juta dollar, yang dialokasi kepada desa penerima manfaat. 

Adapun penerima desa manfaat, lebih kurang 400 desa. Dan saat telah dilakukan FPIC (Free, Prior and Informed Consent) atauPADIATAPA (persetujuan atas dasar informasi diawal tanpa paksaan). 

"Desa-desa yang memiliki pensyaratan dapat menerima dana karbon, dan bersepakat bisa menerima dana FCPF," jelas Biyantoro.

Menurutnya, dana memang diperuntukan untuk masyarakat atau desa penerima manfaat. Disamping SKPD yang terkait langsung dengan emisi karbon.

Seperti, dinas kehutanan yang terkait, dekradasi dan deforetasi lahan, pemberdayaan masyarakat sekita hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

"Salam satu emisi karbon adalah kebakaran hutan dan lahan," jelas Plt. Sekretariat Dinas Kehutanan Kaltim ini.

Kedepan pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar pengelolaan hutan tidak menimbulkan dampak emisi karbon. 

"Kita akan screening apakah kegiatan masyarakat itu menimbulkan dampak atau tidak. Bila ada resiko kita siapkan mitigasi," urai Biyantoro. (*/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) Analisis Keburuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (23/10/2024).

Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni sangat menyambut baik kegiatan FGD yang digelar oleh BPSDM ini. Sebelumnya sudah dijelaskan apa saja yang sudah dilakukan oleh BPSDM dan apa saja potret kebutuhan kompetensi jabatan yang telah dipetakan di perangkat daerah.

“ Dari 40 perangkat daerah ada 31 perangkat daerah yang sudah memasukkan data kebutuhan kompetensi bagi perangkat daerahnya. Tetapi kita belum mengetahui 9 perangkat daerah yang belum memberikan data kebutuhan perangkat dan harus dipertanyakan,” ujarnya.

Kompetensi ini sendiri bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan jaman, jadi para perangkat daerah yang sudah pernah mengikuti pelatihan bukan berarti bahwa pelatihan tersebut cukup untuk menjadi bekal selama beberapa tahan kedepan.

Sri menambahkan perubahan regulasi,perubahan kondisi,perubahan situasi akan menuntut kita untuk beradaptasi. Maka dari itu, melalui FGD ini diharapkan para perangkat daerah bisa merumuskan prioritas kompetensi.

" Prioritas kompetensi itu mungkin bisa dari list yang sudah ada dan bisa sama - sama membangun diskusi maupun wacana kebutuhan kompetensi utama yang dibutuhkan," imbuhnya.

Tentunya pada diskusi ini nantinya akan mengalir usulan-usulan baru yang belum disampaikan.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu (23/10/2024),Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui LKPP menggelar sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Wilayah Kalimantan Timur dengan tema “Peran Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Menyiapkan Desa Penyangga Sebagai Mitra Strategis Ibu Kota Nusantara”.

Melalui sambutannya, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan adapun hal penting dalam sosialisasi ini yaitu bagaimana desa, aparat desa maupun unsur perangkat desa dapat mengelola kegiatan barang dan jasa tentu ini sangat bervariasi. Melalui sosialisasi pengadaan barang dan jasa, salah satu yang di dorong adalah bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat terus didorong.

" Kemudian bagaimana BUMDES tersebut dapat berperan serta dalam pengadaan barang dan jasa.Ini adalah terkait dengan bagimana barang atau produk yang dihasilkan oleh Bumdes bisa hadir di ekatalog,” ujarnya.

Barang maupun produk yang masuk di ekatalog tersebut tentunya akan menjadi sumber belanja bagi perangkat desa. Jika hal tersebut dilakukan maka secara tidak langsung belanja produk dalam negeri sudah diwujudkan.

Sri Wahyuni menambahkan untuk mendorong adanya belanja produk dalam negeri ini maka ketersediaan produk yang diperlukan secara online di e-katalog harus tersedia dan mudah dijangkau.

“ Kalau BUMDES bisa menjadi penyedia di satu sisi pasti bisa lebih maju, kemudian masyarakat yang mensuply bahan baku di ekatalog akan disediakan karena menjdi objek belanja,” katanya.

Pemprov Kaltim mendorong para perangkat desa sudah mulai tertib di dalam pengadaan barang dan jasa terutama di ekatalog. Selain perangkat desa, unsur kepala daerah saja masih memiliki persoalan ketika melakukan belanja lewat e katalog.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berkomitmen dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan perekonomian daerah di Bumi Etam.

Salah satu wujud nyata dalam akselerasi tersebut yaitu melalui Bantuan Keuangan (Bankeu) yang telah digulirkan kepada 10 (sepuluh) Kabupaten Kota di Kaltim.

Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Bankeu Triwulan III tahun 2024 menjadi agenda penting yang membahas koordinasi dan pengalokasian bantuan keuangan untuk mendukung pembangunan daerah.

Rapat yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdaprov Kaltim ini digelar kurang lebih 5 (lima) hari yakni mulai 22-26 Oktober 2024 di Hotel Astara Balikpapan.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdaprov Kaltim, Erwin Dharmawan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat perekonomian lokal.

“Rapat ini juga jadi ruang bagi pemerintah di kabupaten / kota untuk berdiskusi terkait tantangan apa yang dihadapai selama proses realisasi bankeu di daerahnya masing-masing,” jelas Erwin.

Erwin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan Bankeu agar pencapaian dapat lebih efektif.

“Kita harus memastikan bahwa penggunaan dana ini tidak hanya cepat secara fisik, tetapi juga tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Radalok ini menjadi wadah untuk mengevaluasi hal-hal tersebut dan mencari solusi untuk permasalahan yang muncul di lapangan," imbuhnya.

Selain itu, Erwin menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan realisasi fisik dan keuangan melalui aplikasi e-Bankeu yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan setiap progres di lapangan.

"Kita ingin memastikan bahwa seluruh alokasi Bankeu ini tepat sasaran dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat di setiap daerah penerima bantuan," tutupnya.

Radalok Bankeu Triwulan III ini juga dihadiri oleh berbagai pihak dari jajaran pemprov Kaltim, termasuk perwakilan pemerintah kabupaten / kota yang menyampaikan laporan perkembangan realisasi dan tantangan yang dihadapi dalam penggunaan bantuan keuangan tersebut.(bs/adv/Diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Triwulan III Tahun 2024 yang bertempat di Hotel Swiss Bell Balikpapan, Jumat (18/10/2024).

Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kaltim, Imanudin menyampaikan bahwa kegiatan rapat ini rutin dilaksanakan per 3 bulan dan menyesuaikan dengan laporan SPM yang dikelola melalui Kemendagri.

“Kita ingin memastikan pelaporan SPM setiap 3 bulan itu terinput dengan baik dan diharapkan paling tidak penilaiannya bisa di purna madya,” ujarnya.

Foto : Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov Kaltim, Imanudin

SPM ini merupakan kewajiban pelayanan dasar yang harus diterima kepada masyarakat, jadi tidak saja pelaporan tetapi dapat terpenuhinya kebutuhan masyarakat sesuai dengan standar,jenis,mutu dan layanan.

BPOD juga sedang mengevaluasi laporan yang sedang dimasukkan, setiap tanggal 20 triwulan setiap tahun laporan tersebut harus ditutup. Setiap tanggal 20 mereka memastikan laporan tersebut khususnya di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“ Sehingga progress setiap triwulannya itu bisa terlaporkan dengan baik. Diharapkan nanti juga masih ada triwulan 4 yang menjadi akumulasi laporan tahunan, karena ini kewajiban undang-undang,” katanya.

Imanudin menambahkan karena ini merupakan pelayanan wajib dasar maka penanggung jawab akhirnya adalah kepala daerah, ini akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Pusat.

“Pada tahun lalu provinsi Kaltim masuk ke peringkat 3 besar dan kita berharap peringkat ini dapat bertahan, atau minimal masuk 5 besar,” pungkasnya.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Netraliras Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (17/10/2024).

Staff Ahli Bidang SDA, Perekonomian Daerah dan Kesra Drh. Arief Murdiyatno menyampaikan bahwa sebagai pelayan publik tentunya ASN dituntut untuk profesional sehingga siapapun nanti pemimpin atau pemenang dalam kontestasi politik itu dapat menjadi panutan.

Foto : Staff Ahli Bidang SDA, Perekonomian Daerah dan Kesra Drh. Arief Murdiyatno

"Mulai dari proses sampai tahapan-tahapan yang berlangsung tetap harus profesional.Meskipun kita juga memiliki hak pilih," ujarnya.

ASN maupun Non ASN harus bisa menempatkan diri bagaimana dalam melayani masyarakat, tetapi dalam hak berdemokrasi juga harus berhati - hati terutama terkait dengan statement selama tahapan pilkada.

" Dengan adanya sosialisasi ini teman - teman ASN bisa lebih paham dengan regulasi yang sudah ditentukan terkait bagaimana kita harus bersikap," katanya.

Arief menambahkan tentunya akan ada sanksi dari bawaslu jika ada pelanggaran atau ada asn yang terkait dengan politik. Ia berharap pelanggaran tersebut tidak akan terjadi di lingkungan ASN maupun Non ASN.

" Mari kita sama - sama untuk saling menjaga, saling intropeksi dan saling mengawasi. Kita ingin Pilkada 2024 ini berjalan dengan lancar, damai dan sesuai dengan harapan tanpa ada hambatan,"pungkasnya. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Memasuki hari ketiga atau hari terakhir, pelaksanaan verifikasi dan Validasi data statistik sektoral dan informasi geospasial tahap II tahun 2024, oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (DiskominfoKaltim) tidak ada kendala, dilaksanakan di hotel Jatra Balikpapan, Kamis (17/10/2024).

Bidang Statistik Ahli Muda, Diskominfo Kaltim Ika Wahyuni menyampaikan, memasuki hati ketiga atau hari terakhir pelaksanaan verifikasi dan validasi data statistik sektoral Kaltim dan jaringan informasi geospasial tidak mengalami kendala. 

Kehadiran semua produsen data perangkat daerah dalam kegiatan verifikasi dan validasi ini, menjadikan keterisian data dalam portal  Satu Data Kaltim, dan jaringan informasi geospasial, dapat terlaksana 100%.

"Sampai hari ini produsen data perangkat daerah hampir semuanya hadir memberikan klarifikasi keterisian portal satu data Kaltim dan jaringan informasi geospasial Kaltim," katanya.

Meskipun verifikasi dan validasi data sektoral dalam produsen data Kaltim tidak mengalami kendala. Hanya saja, kendala pada data dari Kementerian dan Lembaga di pusat.

"Memang dinyatakan ada beberapa kendala salah satunya menunggu data dari Kementerian Pusat. Di Kementerian dan Lembaga di pusat, belum merilis datanya, di daerah pun terhambat," kata Ika Wahyuni.

"Tetapi data yang tidak tergantung dari pusat tingkat keterisiannya sudah penuh atau sudah atau full seperti itu, sementara data sektoral Kaltim sudah terisi," terangnya.

Untuk diketahui, data Kementerian dan Lembaga pusat memiliki ribuan data. Dan saat ini data  dari Kementerian dan Lembaga ini juga secara sistem sudah terintegrasi dari pusat dan daerah.

Foto : Bidang Statistik Ahli Muda Dismonfo Kaltim, Ika Wahyuni

Menurut Ika Wahyuni, sistem terintegrasi dari pusat dan daerah ini, untuk pihaknya menunggu agar data itu tidak duplikasi atau tumpang tindih.

"Kami menunggu data pusat, jadi daerah kita menunggu data dari pusat," tuturnya.

Meskipun tingkat keterisian itu tidak 100%, sementara data sektoral Kaltim dinyatakan terisi tanpa kendala. Pengisian data list bagi produsen dijadwalkan hingga Pebruari tahun depan 

"Kami menginfokan kepada teman-teman produsen bahwa jadwal dilist kita itu data-data tahun 2024,.akan kami terima paling lambat pada tahun depan bulan Pebruari 2025," harap Ika Wahyuni.

"Jadi teman-teman diberi waktu dua bulan menentukan angka tetap, jadi kami nanti bisa publikasikan di portal satu data Kaltim dan jaringan informasi geospasial sesuai dengan tahapan yang kita buat," jelasnya.

Hingga saat ini data yang masuk sekira 7.000 data provinsi, kabupaten dan kota, dan dari seluruh perangkat daerah dan sepuluh kabupaten dan kota.

"Jadi sepuluh kabupaten dan kota juga sudah terintegrasi dengan portal satu data Kaltim dan portal satu data Indonesia," urai Ika Wahyuni.

Dia menambahkan, untuk hari ini terdapat sepuluh produsen yang hadir dan terakhir, dalam verifikasi dan validasi data.  "Jadi kami tanyakan apa kesulitan mereka dalam mengumpulkan data itu," pungkasnya.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Demi meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Ekspose Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Mandiri Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (16/10/2024).

Dalam sambutan, Sekda Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan pengukuran indeks ini baru pertama kalinya dilakukan di provinsi kaltim. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) ini sebenarnya sudah lama disyaratkan tetapi hampir semua daerah cenderung tidak melihat IKK sebagai alat ukur untuk memastikan bahwa prosea kebijakan, dampak kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Alat Perangkat Daerah bisa berjalan dengan baik.

Dengan melalui Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) ada tanggung jawab moral sebagai aparatur pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bagaimana menghadirkan kebijakan yang berkualitas.

" Ada tantangannya yaitu kebijakan yang berkualitas, ketika kebijakan yang kita hasilkan memberikan dampak kepada masyarakat," katanya.

Dampaknya itu seperti memberikan pelayanan publik yang efisien,meningkatkan kesejahteraan maupun menyelesaikan permasalahan.

Sri menambahkan bahwa IKK ini sesungguhnya bukan hanya tanggung jawab dari sekretariat daerah. Karena urusan Sekda bersama dengan biro salah satu tugas pokoknya itu adalah memfasilitasi kebijakan daerah.

" Dengan adanya IKK hari ini kita dicerahkan. Jadi persoalan yang kita tuntaskan tidak hanya dituangkan dalam kebijakan tetapi juga memastikan proses kehadiran kebijakan tersebut benar - benar sesuai dan memiliki dampak yang signifikan,"pungkasnya.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pemberian penghargaan kepada Pentahelix oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebagai apresiasi dalam partisipasinya percepatan penurunan stunting di wilayah Kaltim.

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Makodam VI Mulawarman, yang turut serta melakukan percepatan penurunan stunting di wilayah Kaltim dan Kaltara. Salah satunya dengan pembangunan sumur bor dan sanitasi bagi warga.

Kepala BKKBN Provinsi Kaltim Sunarto mengapresiasi para Pentahelix yang telah berpartisipasi dalam percepatan penurunan stunting di Kaltim. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat melalui, TNI Manunggal.

"Saat ini telah dilakukan pembuatan umur bor di 60 titik di Kaltim. Diantaranya di kecamatan Muara Kamang, desa Sabintulung. Satu dalam tahap finalisasi di desa Guntung Gusung, kota Bontang," ungkap Sunarto,di Aula Kodam Balikpapan Rabu (16/10/2024).

Pembuatan sumur bor di wilayah atau desa yang sulit mendapatkan air, menjadi penting dalam percepatan penurunan stunting. 

Sehingga, BKKBN bersama Pangdam VI Mulawarman menyelenggarakan, "KIE Bangga Kencana dan Gebyar, Penghargaan Pentahelix Dalam Percepatan Penurunan Stunting, di wilayah Kaltim dan Kaltara sebagai bentuk apresiasi BKKBN perwakilan Kaltim kepada mitranya. 

Baik dari pemerintah daerah (pemda) dan pihak swasta telah berkonsentrasi penuh pelibatannya dalam program percepatan penurunan stunting. 

Selain itu, Sunarto menyampaikan tujuan kegiatan dilaksanakan KIE Bangga Kencana untuk memaksimalkan percepatan penurunan stunting di wilayah Kaltim dan Kaltara.

Sebagai informasi Sunarti juga menginformasikan rencana BKKBN akan berubah menjadi Kementerian, saat ini sedang dalam upaya, agar kedepan tanggung jawab dalam pembangunan kesejahteraan keluarga dan penurunan stunting dapat maksimal.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu (16/10/2024), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Transformasi Pengembangan Talenta dan Karir Jabatan Fungsional Berdasarkan Sistem Merit.

Kepala Bidang Pengembangan ASN prov Kaltim, Sudarwanto,S.Sos menyampaikan bahwa kegiatan transformasi pengembangan ini sudah menjadi keharusan dan pedoman oleh instansi Pemerintah baik di daerah bahwa salah satu aspek manajemen di bidang kepegawaian salah satunya pengembangan talenta dan karir harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

Sistem ini pelaksanaannya dengan mempertimbangkan dari sisi kualifikasi, kompetensi, kinerja bahkan integritas dan moralitas.

Foto : Kabid Pengembangan ASN Prov Kaltim, Sudarwanto,S.Sos

"Jadi pengembangan karir atau talenta berdasarkan kepada aspek-aspek seperti kedekatan atau hubungan kerabat,” ujarnya.

Pengembangan talenta ini tidak semata-mata hanya dalam jabatan tetapi bisa dalam bentuk kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan tugas jabatan yang diemban.

Sudarwanto menambahkan kalau secara karir mereka nantinya bisa naik jenjang jabatan ke level yang lebih tinggi maupun karirnya di promosikan ke jabatan struktural.

“ Syarat untuk jabatan itu ada di kualifikasi dan ditentukan dari pendidikan yang dimiliki. Tidak serta merta dengan pendidikan yang ada dia dapat menduduki jabatan yang ada,” katanya.

Ia berharap dengan adanya kegiatan ini dapat semakin menguatkan,memperkaya wawasan dan menjadi bekal ketika kembali ke daerah sehingga mendapat pemahaman bahwa manajemen ASN dilaksanakan dengan koridor atau perundang - undangan yang berlaku. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Pemprov Kaltim) gelar forum lintas sektor, sebagai strategi pengembangan wisata di kawasan IKN (Ibu Kota Nusantara), di Kebun Raya Balikpapan, Selasa (15/10/2024).

Forum lintas sektor ini diharapkan dapat bersinergi memajukan destinasi wisata di Kaltim khususnya wilayah yang berasa dalam penyangga IKN.

Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kaltim Angit Ding mengharapkan adanya sinergitas daerah kabupaten dan kota, dalam pengembangan wisata unggulan tidak mengalami kendala. 

"Utamanya akses menuju destinasi, forum lintas sektoral secara bersama-sama dan bergotong royong, untuk membangun akses menuju destinasi mencapai tujuan," ungkap Angit Ding usai acara forum sektoral digelar di Kebun Raya Balikpapan.

Foto : Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinas Pariwisata Kaltim, Angit Ding

Pelibatan lintas sektoral seperti PU pemprov, kabupaten dan kota, Bappeda, lingkungan hidup dan BPSDM serta Kesra menjadi dalam pengembangan wisata Kaltim kedepan.

Adapun yang menjadi prioritas pengembangan destinasi wisata yakni aksesibilitas atau infrastruktur jalan menuju destinasi wisata tersebut.

"Kalau tidak ada akses kan pengunjung atau orang tidak bisa mencapai tujuan suatu destinasi. Maka itu penting akses yang memadai dapat memudahkan menempuh suatu destinasi," jelas Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kaltim Angit Ding. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)