DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa (15/10/2024), Inspektorat Daerah Provinsi kalimantan Timur menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Kegiatan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan Nasional (SIMHPNAS) di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutan, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dr.H.M. Irfan Prananta,SE.MM menyampaikan bahwa SIMHPNAS ini merupakan hal baru untuk BPKP dan untuk BPK sudah ada hal sejenis yaitu Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) terkait dengan hasil pengawasan.

“ Isi dari SIPTL ini yaitu dimana sistem tersebut bisa memetakan temuan rekomendasi,tindak lanjut sampai dengan dianggap selesai atau belum,” ujarnya.

Foto : Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dr.H.M. Irfan Prananta,SE.MM 

Kemudian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga membuat SIMHPNAS sistem yang sama untuk memonitor temuan - temuan dari inspektorat.

Irfan mengakui bahwa sistem SIMHPNAS ini bagus untuk memudahkan Inspektorat selaku aparat pengawas untuk melakukan pemantauan terhadap temuan. Sehingga mereka dapat mengetahui posisi rekomendasi yang sudah dikeluarkan langsung ditindak lanjuti atau belum oleh OPD yang sudah diawasi.

“Dengan anggaran yang cukup besar pada pengawasan pastinya kita ada menindak lanjuti temuan-temuan,” katanya.

Adapun temuan tersebut berupa administrasi maupun terkait material, tetapi yang cukup banyak itu ada temuan di administrasi.

Ia berharap SIMHPNAS ini dapat terus mempermudah Inspektorat untuk melakukan pengawasan dan mengetahui tindak lanjut rekomendasi yang sudah dikeluarkan. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Ika Wahyuni, Statistik Ahli Muda Diskominfo Pemprov Kaltim

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kaltim melalui Bidang Statistik menyelenggarakan kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Statistik Sektoral dan Infromasi Geospasial Tingkat Provinsi tahap II tahun 2024.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti sebanyak para produsen data, mulai 15-17 Oktober bertempat di Hotel Jatra Balikpapan, Selasa (15/10/2024).

Bidang Statistik Ahli Muda Ika Wahyuni, SE menjelaskan, kegiatan ini sebagai lanjutan dari tahap pertama yang sudah dilaksanakan pada April 2024 lalu. 

Kemudian, di tahap II ini kembali untuk mengecek data milik produsen data untuk diverifikasi dan divalidasi kesesuaiannya dengan daftar data yang dirilis oleh forum satu data.

Ika Wahyuni mengatakan, mengenai keakuratan dalam data yang disampaikan oleh sejumlah OPD terkadang masih ada produsen data yang belum memenuhi data tersebut.

"Standar Data didefinisikan sebagai standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi," ungkap Ika Wahyuni.

"Di tahap II ini tetap masih mengumpulkan data. Nantinya, data tersebut selanjutnya bisa sebagai dasar untuk landasan dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, ataupun penelitian," terangnya.

Menurutnya, pelaksanaan verifikasi, lanjutnya, selain bertujuan untuk mengklarifikasi validitas data juga bermanfaat dalam memberikan pendampingan kepada OPD agar memberikan data dan informasi yang akurat.

Untuk diketahui, anggota tim verifikasi terdiri dari pejabat terkait pada Diskominfo Kaltim sebagai walidata, BPS Kaltim sebagai pembina data statistik, serta Bappeda Kaltim sebagai pembina data geospasial yang telah ditetapkan melalui keputusan gubernur.

"Melalui verifikasi yang dilakukan, Diskominfo selaku walidata dapat memantau sejauh mana perkembangan pengumpulan data oleh produsen data. Bagi produsen data yang belum melengkapi sampai tanggal yang disepakati, nanti kita akan terus kejar sampai data-data tersebut lengkap,” ucap Ika Wahyuni.

Adapun, data statistik yang telah diverifikasi akan dipublikasikan melalui portal satu data Kaltim dan dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui portal SDI di https://data.kaltimprov.go.id.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Biro Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah Provinsi Kaltim menggelar kegiatan Workshop Pencegahan Anti Korupsi Bagi Pokja dan Pejabat Pengadaan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan ini digelar di Swiss Bell Hotel Balikpapan, Jum’at (11/10/2024).

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kaltim, Berlin Friniko Sihaloh S.E menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu langkah pencegahan yang memang harus dilakukan secara terus menerus. Sehingga, kasus - kasus di Kaltim dapat ditekan.

Foto : Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kaltim, Berlin Friniko Sihaloh,S.E

“Seperti adanya kasus kesalahan administrasi. Makanya diperlukan kesadaran dan kemampuan mereka bagi setiap pejabat untuk berintegritas yang tingga,” ujarnya.

Adapun pentingnya pemahaman anti korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemprov Kaltim, untuk membangun integritas dan memenuhi hak publik.

Hal ini tentunya dilakukan guna meningkatkan kesadaran para pelaku pengadaan barang/jasa untuk menghindari hal-hal praktek korupsi.

Berlin menambahkan yang terpenting kemampuan kapasitas dari semua daerah dapat lebih ditingkatkan lagi. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kabid Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan, Diana Rosalita S.E

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis (10/10/2024), Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Aplikasi Srikandi Versi 3.

Sebelumnya diketahui aplikasi Srikandi versi 3 ini sempat mengalami gangguan karena adanya hacker, namun saat ini sudah kembali normal kembali bahkan fiturnya juga bertambah dari versi sebelumnya.

Dalam sambutan, Kabid Pembinaan Kearsipan dan Tenaga Kearsipan Diana Rosalita,S.E menyampaikan Pengembangan Aplikasi Srikandi di latar belakangi dengan adanya kondisi praktik pemanfaatan, teknologi namun masih menimbulkan beberapa permasalahan.

“ Pengelolaan kearsipan secara elektronik yang belum terintegrasi, pengiriman surat secara elektronik menggunakan kanal yang terpercaya, serta adanya palsuan data dan akses tidak sah atas arsip yang berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat pada keabsahan arsip dalam administrasi Pemerintahan,” ujarnya.

Dengan terselenggaranya bimbingan teknis Srikandi versi 3 diharapkan implementasi Srikandi dapat berjalan lebih baik dari sebelumnya, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan dapat bermanfaat bagi perangkat daerah atau unit kerja dalam memberikan layanan administrasi.

Diana menambahkan maksud dengan diadakan bimbingan teknis ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pemberkasan arsip via aplikasi Srikandi versi 3 secara baik dan benar.

“ Adapun tujuannya adalah untuk memantapkan keterampilan para peserta. Dengan adanya aplikasi ini diharap SPBE dapat berjalan, terjaga dan mudah diakses dengan aman,”pungkasnya. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Pemberkasan Aplikasi Srikandi Versi 3 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diselenggarana di Hotel Horison Ultima Balikpapan, Kamis (10/10/2024).

Kadisperpus Provinsi Kaltim Drs. Muhammad Syafranuddin,MM menyampaikan bahwa pada saat ini teknologi terus berkembang dengan pesat jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam Aplikasi Srikandi Versi 3 ini fitur - fiturnya akan bertambah daripada versi sebelumnya.

Srikandi merupakan Sistem Pengelolaan Aset Dinamis yang diluncurkan pada tanggal 27 Oktober 2021 dari hasil kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birograsi, Kementerian Informasi dan Informatika,Badan Siber dan Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

foto : Kadisperpus Provinsi Kaltim Drs. Muhammad Syafranuddin,MM

Kehadiran aplikasi SRIKANDI ini tentunya sangat mempermudah dalam rangka pemberkasan aktif,dinamis yang dimana para OPD tidak disulitkan lagi dengan dokumen yang harus dikerjakan secara manual.  

“ Pada versi 3 ini awalnya terjadi gangguan akibat hacker tetapi sekarang sudah dilakukan perbaikan dan bisa berjalan normal kemba li,”ujarnya.

Ini merupakan sistem surat menyurat dari Pemerintah untuk mempercepat urusan. 

Syafranuddin menambahkan bahwa dulu ada beberapa OPD yang tidak mau menerapkan aplikasi Srikandi dan pastinya akan terpantau statistiknya.

“ Saya berharap dengan adanya Aplikasi Srikandi versi 3 ini para OPD dapat lebih meningkatkan lagi kinerja mereka dalam bekerja,” pungkasnya.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Evaluasi Kerja Sama Daerah Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kab/Kota se- Kaltim dengan tema “Optimalisasi Kerja Sama dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan di Daerah” yang dilaksanakan di Hotel Horison Sagita Balikpapan,Rabu (09/10/2024).

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Kalimantan Timur Siti Sugiyanti,SE.M.M menyampaikan bahwa ada dua agenda yang digelar oleh Biro Pemerintahan yaitu untuk urusan Pemerintahan umum dan untuk kerjasama.

Pada Pemerintahan umum mereka bersinergi untuk program-program kegiatan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota. 

“ Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada awal tahun tetapi karena padatnya jadwal kita baru bisa melaksanakannya sekarang dan kita akan menyamakan program maupun kegiatan,” ujarnya.

Untuk kerjasama, Biro Pemerintahan akan melakukan evaluasi. Kerjasama yang sudah dilakukan ada sekitar 68 provinsi dan akan dilakukan agar benar - benar efektif. Ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan PKS dengan tekhnis antara siapa yang melukan kerjasama itu sendiri dengan SKPD.

Ia menambahkan bahwa jangan sampai Biro Pemerintahan menargetkan kuantitas tetapi kulitas dari kerjasama itu sendiri terabaikan. 

“Kita sebagai fasilitator harus terus mengawal PKS tersebut dan jangan sampai MOU nya tidak berjalan dengan maksimal,”pungkasnya.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) pemerintah provinsi Kalimantan Timur (pemprov Kaltim) menggelar rapat kerja teknis Bidang Poldagri (Politik Dalam Negeri), di Balikpapan, Selasa (8/10/2024).

Kegiatan rapat kerja teknis ini diikuti Badan Kesbangpol se-kabupaten dan kota Kalimantan Timur (Kaltim). Kedepan memperkuat pengawasan dan identifikasi demokrasi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2024.

Sebagai pelaksana kegiatan, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Pemprov Kaltim Fatimah Waty mengatakan, pihaknya yang memiliki tanggung jawab kerja dalam bidang politik dalam negeri, bidang ideologi wawasan kebangsaan, sosial budaya, ormas dan agama dan bidang penanganan konflik dan ketahanan nasional.

Kali ini pihaknya melaksanakan kegiatan rapat kerja teknis terkait bidang politik dalam negeri khususnya menjelang Pilkada Kaltim ditahun 2024.

Fatimah Waty mengaku kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan sebelumnya terdapat korelasi dengan kegiatan yang diadakan kali ini.

"Kedua kegiatan ini berkaitan dengan politik dalam negeri, utamanya menjelang Pilkada Kaltim 2024)," ungkapnya.

Menurutnya, melalui pertemuan ini dapat memantau kesiapan kabupaten/kota dalam menghadapi Pilkada pada 27 Nopember nanti. 

"Bagian desk pilkada dan tim pemantau politik daerah, untuk memantau kesiapan pusat dan pemerintah daerah menghadapi Pilkada," kata Fatimah Kabid Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim ini.

Meski pihaknya, hanya melakukan monitoring walaupun pendanaan Pilkada melalui hibah DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Kesbangpol.

"Dengan anggaran itu, mudahan pelaksanaan pilkada kedepan ini, dapat berjalan lancar," harap Fatimah Waty. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) menggelar raker dan monitoring pelaksanaan SP4N-LAPOR se-Kaltim, di hotel Jatra Balikpapan, Selasa (8/10/2024).

Kegiatan rapat kerja (raker) sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N)-layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR), diikuti Diskominfo se-Kaltim.

Kegiatan raker yang dilaksanakan ini guna meningkatkan pelayanan publik khususnya terkait pengaduan masyarakat melalui satu aplikasi atau kanal ST4N-LAPOR. 

ST4N-LAPOR merupakan layanan terintegrasi semua lembaga dan BUMN pemerintah, dan bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasinya berbasis, cepat, tepat, efisien dan murah.

Langkah ini untuk memaksimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan menjadi salah acuan dalam pembangunan pemerintah dan di daerah 

Selaku pelaksana kegiatan, Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengamanan bagi staf admin dan penghubung di Diskominfo kabupaten dan kota di Kaltim.

"Kemudian meningkatkan pelayanan kepada publik yang efisien, transparan dan akuntabel," ungkap Irene Yuriantini.

Sementara mewakili Sekprov Kaltim, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal membuka kegiatan raker ini menyampaikan, pentingnya peningkatan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR, satu kanal secara nasional dapat ditingkatkan secara integrasi disemua lembaga dan BUMN dilingkungan pemerintah

Muhammad Faisal mengatakan, penggunaan SP4N-LAPOR telah dilakukan sosialisasi hingga tingkat desa. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pihaknya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi hingga ratusan desa lebih, dan setiap tahunya sosialisasi dilaksanakan hingga 10 desa di wilayah Kaltim.

Dia menerangkan, SP4N-LAPOR tidak hanya bersifat pengaduan saja, namun aspirasi masyarakat juga dapat dibutuhkan guna pelaksanaan pembangunan bagi masyarakat.

Dia mencontohkan beberapa daerah telah melaksanakan, bahkan pembangunan dilaksanakan pemerintah beberapa diantaranya melalui aspirasi SP4N-LAPOR. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com,Balikpapan – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, H. Muhammad Faisal, menekankan pentingnya percepatan transformasi digital di Kalimantan Timur untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan saat menghadiri acara Asistensi Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Swiss-Belhotel Balikpapan Selasa, (1/10/24)

Dalam sambutannya, Faisal menyampaikan kekhawatirannya terkait potensi ketimpangan yang bisa terjadi antara IKN dan wilayah Kaltim lainnya jika transformasi digital tidak berjalan seimbang.

"Yang saya khawatirkan itu kalau IKN sudah jadi, terjadi sebuah ketimpangan atau jomplang. Transformasi digital di IKN sudah keren, tapi di Kaltim tidak bisa berbuat banyak," ujarnya.

Faisal menegaskan bahwa tema utama pembangunan di Kaltim saat ini adalah percepatan transformasi digital. Ia berharap Kaltim bisa mengejar perkembangan digital yang akan terjadi di IKN. 

"Kalau nanti di IKN transformasinya sudah digital, kita di Kaltim harus mempercepat transformasi digital," tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tugas besar Diskominfo di seluruh Kaltim adalah mempercepat dua hal: transformasi digital dan literasi digital. Menurutnya, transformasi digital tanpa dibarengi literasi digital yang baik hanya akan menghasilkan ketimpangan yang baru. 

"Jangan sampai transformasi digitalnya sudah bagus, tapi literasi digital masyarakatnya tidak bagus. Ini yang harus kita perhatikan bersama," jelasnya.

Kendati demikian, Faisal merasa bangga karena berdasarkan data tahun 2022 hingga 2023, Indeks Literasi Digital Kaltim menduduki peringkat tiga nasional. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil yang positif, meskipun masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.

"Saya masih optimis, Kaltim masih bagus, indeksnya masih baik. Jadi itu ukuran kita sementara," ujarnya. 

Meski demikian, ia menekankan bahwa percepatan transformasi digital dan literasi digital tetap menjadi prioritas ke depan. "Suka atau tidak suka, kita harus masuk ke dalam dua proses ini," tegas Faisal.

Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan Diskominfo kabupaten/kota di Kaltim, untuk melibatkan ekosistem digital secara bersama-sama. Menurutnya, transformasi digital tidak dapat dicapai hanya dengan upaya internal pemerintah.

"Mari kita libatkan ekosistem digital bersama-sama, tidak bisa hanya pemerintah saja. Masyarakat di luar sana menunggu pemerintahan yang digital, pelayanan publik nomor satu, itu yang ditunggu masyarakat," pungkasnya.

Dengan optimisme dan semangat kolaborasi, Faisal yakin Kaltim masih memiliki cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan dalam proses transformasi digital, serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan modern. (bs/adv/Diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Asistensi Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Swiss Bell Hotel Balikpapan,Rabu (02/10/2024).

Plt. Kabid TIK dan Persandian Diskominfo Kaltim Bambang Kukilo Argo Suryo mengatakan bahwa kegiatan asistensi audit keamanan SPBE ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator SPBE dari segi kemanan.

Dalam SPBE ini sendiri terdapat beberapa indikator terkait kemanan siber yaitu audit aplikasi dan audit infrastruktur.

“Pelatihan ini juga dihadiri seluruh kabupaten dan kota se Kalimantan Timur. Sehingga asistensi audit keamanan SPBE ini, akan ada langkah pelatihan selanjutnya lagi untuk peningkatan kompetensi SDM dilingkungan Diskominfo,” katanya.

Sebagaimana diketahui kalau siber saat ini terus mendapat serangan-serangan baik itu terkait aplikasi-aplikasi ataupun situs pemerintahan. Jadi ini merupakan salah satu langkah Diskominfo untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kejahatan siber.

" Hal ini dilakukan sehingga akan ada penguatan sisi SDM, penguatan sisi manajemen dan penguatan Diskominfo dari kabupaten dan kota," ujarnya.

Bambang menambahkan bahwa Diskominfo Kabupaten/kota juga ikut serta mengantisipasi dan tentunya ada tim-tim yang cepat tanggap keamanan siber. Jadi untuk kedepan Diskominfo akan bekerjasama dengan BPSDM untuk pelatihan lebih lanjut terkait keamanan siber ini.

Seperti yang diketahui, setiap kabupaten dan kota tentunya ada tenaga-tenaga ahli yaitu Pentes (penetrasi dan testing) untuk aplikasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejahatan siber yang sering terjadi dalam situs pemerintahan, yang selama ini pernah dialami dihampir semua kabupaten dan kota.

"Kalau sisi server kita sudah aman tinggal bagaimana sisi teknik programan dibangun untuk aplikasi yang baik. Maka itu perlu dilakukan konsolidasi melakukan pelatihan-pelatihan meningkatkan kompetensi dalam hal keamanan informasi," Pungkasnya.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Pj Gubernur : "Kaltim Berkomitmen dan Konsisten Menerapkan Ekonomi Hijau"

Kabarikn.com,Balikpapan-Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, menghadiri pertemuan South-South Exchange (SSE) yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan pada Senin, (30/09/24). 

Acara yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, termasuk Brazil, Kongo, Kosta Rika, Kamboja, dan Gabon, serta delegasi Indonesia sebagai tuan rumah.

Dalam sambutannya, Akmal Malik menjelaskan bahwa Kaltim memiliki luas wilayah 16,7 juta hektar, di mana 65 persen atau sekitar 8,1 juta hektar merupakan kawasan hutan dan areal konservasi.

“Jumlah penduduk kita mencapai 3,9 juta dengan keragaman etnik, seni, dan budaya yang kaya,” ungkap Akmal.

Meskipun perekonomian Kaltim masih didominasi oleh sektor tidak terbarukan yang mencapai 68 persen, Akmal menegaskan bahwa Kaltim terus berupaya mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau.

“Kaltim berkomitmen dan konsisten menerapkan ekonomi hijau yang diinternalisasikan dalam RPJMD Kaltim sejak 2008 hingga sekarang,” jelasnya.

Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai langkah signifikan terkait pembangunan hijau dan REDD+, termasuk menyelesaikan sejumlah dokumen strategis. Di antaranya adalah rencana induk ekonomi hijau, rencana aksi provinsi untuk pengurangan gas rumah kaca, serta Perda Kaltim mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

“Dokumen-dokumen tersebut memberikan arahan strategis dan menjadi rujukan utama RPJMD serta rencana proyek mitra pembangunan,” tambah Akmal.

Keberhasilan Kaltim dalam mengimplementasikan FCPF Carbon Fund diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian kontribusi nasional (NDC), selain menghasilkan manfaat pengurangan emisi yang dapat dikelola berkelanjutan dengan Program REDD di Kaltim.

“Dengan pelaksanaan SSE ini, kami percaya bahwa tujuan kita untuk menyatukan hutan dan lahan akan meningkatkan capaian target NDC di masing-masing negara,” tutupnya.Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Unit Lingkungan UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, dan Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional pada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Wahyu Marjaka. 

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kaltim, Ujang Rachmad, serta Kepala Biro Perekonomian, Iwan Darmawan, juga turut hadir.(bs/adv/Diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com,Samarinda - Di hadapan Pranata Humas (Prahum) se-Kalimantan Timur, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menekankan pentingnya peningkatan ilmu pembelajaran bagi praktisi kehumasan.Terutama ilmu komunikasi sebagai pengetahuan dasar bagi pranata humas pemerintah. Hal itu ia sampaikan saat membuka agenda Rapat Kerja (Raker) Pranata Hubungan Masyarakat se-Kaltim Tahun 2024.Faisal menilai, banyak pranata humas pemerintah yang tidak berasal dari disiplin ilmu komunikasi.

Sehingga, diperlukan penyesuaian dan adaptasi dalam menjalankan tugas-tugas kehumasan.

"Sebagai praktisi humas, kita harus terus belajar teori-teori kehumasan. Terutama ilmu komunikasi yang saat ini terus berkembang pesat. Mari belajar dan jangan terpaku dengan pekerjaan rutin saja," kata Faisal saat memberikan arahan dalam Raker Pranata Humas se-Kaltim di Hotel Aston Samarinda, Selasa (24/9/2024).

Pria yang mengawali karir kehumasan sejak tahun 2000 ini mengaku, dunia kerja humas selalu bergerak dinamis. Praktisi humas harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi.Ia mengambil contoh konkret, era transformasi digital telah mengubah arus sumber informasi dari media kepada publik kini justru sebaliknya. Dari publik kepada media.

"Jadi kalau dulu isu itu berangkat dari media konvensional, diolah dari meja redaksi menjadi sebuah berita yang dibaca masyarakat. Setelah perkembangan internet dan medsos semakin luas, citizen journalism makin kuat. Isu diciptakan oleh masyarakat dari bawah, lalu ditangkap media dan jadilah berita," terang Faisal.

Eks Kabag Humas dan Protokol Pemkot Samarinda ini juga berpesan, seorang pranata humas harus mampu menguasai ilmu jurnalistik. Terutama dalam skill menulis."Kalau tidak bisa menulis, belajar! Coba terus. Saya dulu belajar menulis dengan wartawan. Kuncinya, banyak bertanya dan gali ilmu lebih banyak," pesannya. (ri/adv/Diskominfo prov kaltim)