DISKOMINFO PROV KALTIM

Foto : Kepala DPMPTSP Prov Kalimantan Timur , Puguh Harjanto S,STP , M.Si saat memberikan Pemaparan di Kegiatan FGD

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 08/06/2022) , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Prov Kalimantan Timur Menggelar Focus Group Disscusion ( FGD ) kajian Pengembangan Investasi Industri Manufaktur , Kegiatan ini digelar di Swiss Bell Hotel Balikpapan.

FGD pengembangan investasi di bidang manufaktur merupakan salah satu upaya pemerintah provinsi untuk menjalin informasi dan data terkait identifikasi , potensi , dan pola informasi di bidang manufaktur sehingga bisa dijadikan dasar dalam pengembangan kebijakan di bidang penanaman modal dan meningkatkan pengalaman bagi aparatur lingkungan DPMPTSP baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur , Puguh Harjanto S,STP , M.Si menyampaikan mungkin bisa ditelaah kembali struktur Dominasi Pertambangan dari sisi perkebunan sangat dominan dan tentu menjadi hal yang penting , dengan adanya sharing pengalaman maupun strategi.

" terkait dengan RUPM di Kalimantan Timur masih ada 50% bagian yang belum selesai , sekaligus dengan beberapa strategi yang dikaitkan dengan pembahasan kali ini tentunya dengan penuh harapan bisa untuk pengembangan investasi di Kabupaten/Kota maupun Provinsi," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa target di Kalimantan Timur untuk investasi sebesar 54 Triliun. Dilihat dari realisasi tahun lalu sebesar 41,18 Triliun dengan formulasi Penanaman Modal Dalam Negeri ( PMDN ) sebesar 73,58% dengan nilai 30,3 Triliun dan Penanaman Modal Asing ( PMA ) 10,88 Triliun atau sebesar 26,42%.

Tentunya di tahun ini meningkat cukup signifikan , maping penetapan target per Kabupaten/Kota tidak semulus yang biasanya. Sehingga hal ini menjadi penting untuk dipahami.

" Data tersbsut menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi manufaktur yang cukup besar untuk dikembangkan. Penentuan strategi yang tepat untuk dalam pengembangan industri manufaktur dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan  pertumbuhan ekonomi di Kaltim," imbuhnya.

Selain itu , Panitia Pelaksana Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riawati  S.Si . M.EM menyampaikan adapun maksud dan tujuan kegiatam FGD ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para peserta baik yang berasal dari Provinsi Kaltim , DPMPTSP Kabupaten Kota serta Instansi terkait di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim dan para pelaku usaha agar dapat mengidentifikasi potensi dan peluang investasi di bidang manufaktur yang dapat dikembangkan sehingga siap ditawarkan kepada calon investor.

Diharapkan didalam kegiatan ini peserta FGD di bidang manufaktur ini dapat memperoleh masukan informasi maupun data data yang diperlukan untuk kegiatan investasi di bidang manufaktur provinsi Kaltim untuk meningkatkan perekonomian daerah Kaltim. ( Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )

Foto : Kabid Statistik Diskominfo Prov Kaltim , M. Adrie Dirga Sagita

Kabarikn.com,Balikpapan-Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur gelar Coaching Portal Satu Data dalam rangka peningkatan kualitas data statistik sektoral di  lingkup  pemerintah provinsi kalimantan timur, Selasa (7/6/2022).

Mewakili Kadiskominfo Kaltim, Kabid Statistik Diskominfo Prov Kaltim M. Adrie Dirga Sagita menyampaikan portal satu data ini berdasarkan dengan Perpres 39 tahun 2019 dan Pemerintah ingin data tersebut bisa saling terintegrasi secara nasional. Untuk terintegrasi itu sendiri , maka Pemerintah membuat Satu Portal Data Indonesia di seluruh Provinsi Kabupaten dan Kota.

" Setelah ada satu portal itu untuk mengisi atau menginput data maka diperlukanlah pelatihan dan pelatihan itulah yang hari ini kita laksanakan kepada perangkat daerah maupun instansi lembaga vertikal lainnya di provinsi Kalimantan Timur terutama yang menyangkut data statistik sektoral,"ujarnya.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari , setiap hari ada 15 OPD yang mengikuti dan sampai selesai nanti ada sekitar 40 OPD.

Kabid Statistik Diskominfo Prov Kaltim , M. Adrie Dirga Sargita berharap nanti data - data statistik sektoral di ruang lingkup Pemerintah  Provinsi Kaltim dapat terkumpul dan apabila sudah terkumpul data tersebut nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk diolah lebih lanjut menjadi data tergantung dari pemanfaatannya.

" Tersedianya data - data yang diperlukan oleh pihak lain seperti organisasi masyarakat , lembaga , individu dan siapa saja yang bisa memanfaatkan data tersebut. Ini tentunya bisa digunakan oleh pihak organisasi atau siapapun karena data ini sifatnya terbuka,"pungkasnya.(Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )

Foto : Kepala Bidang P2EPD Rina Julianti dan Kabid APTIKA Normalina saat mengikuti kegiatan Koordinasi Inovasi Daerah RKPD Tahun 2023

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bapedda ) Provinsi Kalimantan Timur diharuskan untuk menyelesaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) di tahun 2023. Dalam hal ini inovasi yang disampaikan sesuai dengan tema RKPD 2023 yaitu " Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutam Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat".

Kegiatan Pembahasan Inovasi Daerah RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2023 ini dihadiri oleh Diskominfo Provinsi Kaltim , Dinas Kehutanan dan Disnaker yang digelar di Hotel Four Point Balikpapan , Jumat ( 03/05/2022).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan , pemberdayaan dan peran serta masyarakat , serta peningkatan daya saing daerah. 

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek hubungan antar pemerintah pusat dan daerah yang perlu didorong oleh Inovasi Daerah itu sendiri.

Kepala Bidang P2EPD Rina Julianti berharap dari inovasi yang sudah dikembangkan oleh SKPD dapat dimasukkan kedalam dokumen RKPD tahun 2023. Dalam kegiatan ini mereka juga mengundang Balitbangda dan Diskominfo karena Balitbangda yang mendata berbagai Inovasi yang dimiliki oleh perangkat daerah.

" Begitu juga harapan kami dengan Diskominfo , karena Diskominfo lah yang nanti akan mengintegrasikan inovasi yang sudah ada di Provinsi Kaltim dan harapannya nanti dari Perangkat Daerah dapat melihat inovasi tersebut di sistem satu data Kalimantan Timur," Kata Kepala Bidang P2EPD Rina Julianti kepada awak media

Untuk Inovasi yang disampaikan ada banyak sekali , akan tetapi  yang dipilih oleh Bapedda adalah inovasi yang sesuai dengan produktivitas baru ada 4. Tetapi mereka akan mencoba kembali melihat berbagai inovasi yang sudah ada data base nya di Balitbangda maupun di BPSDM.

Rina menambahkan bahwa kedepannya mereka tidak hanya berfokus kepada 4 Inovasi yang dipilih tersebut tetapi dari Bapedda akan mencermati kembali inovasi yang ada.

Inovasi ini sangat luar biasa penilaiannya untuk perencanaan pembangunan. Jadi , Bappenas menyelenggarakan pemilihan RKPD terbaik se - Indonesia dan salah satu item yang dilihat adalah Inovasi dengan penilaian yang sangat tinggi.

" Untuk itu kami harapkan kedepannya di Kalimantan Timur teman - teman dapat semangat untuk melakukan inovasi yang lebih baik untuk kebutuhan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu , Kabid APTIKA Nomalina menyampaikan pada koordinasi kali ini Bapedda mencari Inovasi yang terbaik  yang berhubungan dengan Raperda, Inovasi ini harus dikaitkan dengan rancangan pembangunan daerah.

Adapun tamu Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yang diundang pada koordinasi ini adalah OPD yang memang bisa memberikan layanan terbaik atau lebih kepada produksi seperti pertanian dan banyak inovasi yang mereka berikan.

" Pembahasan kali ini lebih kepada produksi seperti pertanian dan apapun pelayanan yang bisa mereka berikan kepada masyarakat dan dihadirkannya Diskominfo pada kegiatan ini sebagai publikasi informasi" katanya.

Dalam hal ini , Normalina memberikan contoh misalnya peternakan sapi bagaimana mereka bisa menjual lebih cepat atau masyarakat bisa mendapatkan harga yang termurah dan apa yang mereka lakukan. 

" Untuk publikasi dari aturan semuanya yang memberi layanan aplikasi adalah Diskominfo," pungkasnya. (Bs/adv/diskominfo Kaltim)

Foto : Ketua DPRD Provinsi Kaltim , Drs. H. Makmur Hapk,MM saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Uji Publik Ranperda P4GN & PN

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 02/05/2022 ) , DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika , Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang dilaksanakan di Hotel Novotel Balikpapan.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Pansus DPRD Provinsi Kaltim Pembahas Ranperda Fasilitasi P4GN & PN, Kepala Badan Kesabangpol Setdaprov Kalimantan Timur , Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Cq Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri RI.

Dalam Sambutannya , Ketua Pansus DPRD Provinsi Kaltim Pembahas Ranperda Fasilitasi P4GN & PN Saefuddin Zuhri turut menyampaikan terimakasih kepada para narasumber , pihak dari BNN Kaltim dan Kanwil Kemenkumham Kaltim atas dukungan dan pendampingan mereka.

Kegiatan uji publik rancangan perda merupakan tahap akhir sebelum rancangan perda dilakukan fasilitasi oleh Kementrian Dalam Negeri yang selanjutnya ditetapkan menjadi Perda.

" Pansus telah bekerja cepat dan maksimal dalam rangka percepatan pembahasan rancangan perda untuk dapat segera ditetapkan menjadi Perda," ujar Saefuddin Zuhri.

Adapun tahapan pansus yang paling penting setelah ditetapkannya Perda yaitu Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur segera menyusun peraturan Gubernur sebagai peraturan turunan dari perda tersebut sebagaimana disebutkan dalam rancangan perda bahwa paling lambat 6 bulan  setelah ditetapkan dan seluruh lembaga vertikal yang terkait dalam implementasi perda agar dapat bekerja keras untuk dilaksanakan amanah perda tertuang.

Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika , Prekursor Narkotika dan Psikotropika ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltim , Drs. H.Makmur Hapk,MM .

Ia menyampaikan sebagaimana diketahui Raperda Prov Kalimantan Timur tentang P4GN & PN ini disusun sebagai pelaksanaan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 tahun 2019 Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya penecegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.

" Adapun tujuan dari uji publik dalam rangka menguji kelayakan. Jadi , sebelum kita sah kan maka kami terutama pansus berkewajiban disamping bekerja menyusun , mencari dan menerima masukan dari  elemen masyarakat pada hari ini puncaknya kita melakukan uji publik," paparnya.

Diharapkan peraturan daerah yang telah disusun apalagi menyangkut narkotika ini dari tahun ke tahun lembaga nya makin sudah dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pencegahan narkotika yang dihadapi di Indonesia tidak main - main dan harus menjadi perhatian khusus.

" Oleh karena itu kita sebagai lembaga pekerja terutama pansus dapat bekerja dengan serius dan tidak main - main," imbuhnya.

Ketua DPRD Provinsi Kaltim , Drs. H.Makmur Hapk,MM berharap dengan adanya uji publik penyempurnaan dari rancangan perda ini bisa dilakukan , sehingga saat sudah selesai nanti dan setelah di sahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya. (Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim )

Foto : Kadiskominfo Kaltim , Muhammad Faisal

KabarIkn.com,Balikpapan - Kementrian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo ) melaksanakan pelaksanaan bimtek sosialisasi , FGD dan asistensi untuk penerapan SPBE dalam mendukung transformasi digital Pemerintahan. Kegiatan ini digelar di Swissbell Hotel Balikpapan , Senin ( 30/5/2022).

Kepala Diskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal turut hadir dalam kegiatan ini dan memberikan apresiasi kepada Kominfo atas kegiatan bimtek yang diselenggarakan.

Faisal menyampaikan pada kegiatan sebelumnya juga dilaksanakan terkait SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) sehingga kedepannya akan ada kesamaan visi untuk membangun sistem secara bersama - sama menuju satu sistem data secara nasional.

" Dalam hal ini asistensi juga dinilai penting dalam membangun sistem digital Pemerintah dan tidak lagi berbicara secara global , perlu juga kita bicara tentang upgrading dan penambahan wawasan lainnya,kita juga perlu asistensi detail antar Kabupaten , Kota dan Provinsi" ujarnya.

Pola kerja juga menjadi salah satu perhatian , sementara untuk kendala merujuk dari tahun sebelumnya yang dipastikan akan mengalami kendala. Seperti pada awalnya hanya memakai 30 indikator tetapi sekarang ada lebih dari 40 indikator yang dipakai.

Selain itu , Faisal menambahkan perkembangan IT saat ini semakin lama semakin maju dah  harus diperketat. Salah satu yang menjadi kendala disaat inseks yang dipakai setiap Kabupaten dan Kota akan diakumulasikan lewat provinsi dan menjadikan Diskominfo kaltim sebagai pembina Diskominfo disetiap Kabupaten dan Kota.

" Adapun hambatan lain yakni mindset menilai SPBE sebagai tugas utama Kominfo , padahal SPBE ini merupakan tugas bersama bagi setiap OPD," imbuhnya.

Sementara itu, Soni Fajar Surya Gemilang selaku narasumber daei Telkom University menyampaikan SPBE tidak hanya bersifat tentang kebijakan aturan namun diperlukan impelementasi sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan kolaborasi atau keterpaduan lembaga pemerintahan.

" Walaupun kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan terkait pelaksanaan SPBE tetapi kegiatan ini akan melengkapi penerarapan SPBE secada konkuren," ujarnya.

Selanjutnya , Auditor Sistem Informasi Chandra Yulistia menyampaikan dalam sistem SPBE auditor menjadi penting dalam sebuah kondisi yang harus disesuaikan dengan kriteria kerja. (Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Kabarikn.com,Samarinda - Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim mengundang para media online yang melakukan kerjasama, di Ruang WIEK Diskominfo Jalan Basuki Rahmat No. 41 Samarinda, Jumat (27/5/2022) siang. 

"Mumpung masih Bulan Syawal saya atas nama pribadi dan Kadis Kominfo Kaltim beserta staf mengucapkan mohon maaf lahir dan batin," ungkap Faisal mengawali sambutannya. 

Silaturahmi bersama para awak media ini juga sembari membahas kerjasama yang dilakukan Dinas Kominfo bersama media yang ada di Kaltim, ucap Faisal.

Penyebarluasan informasi terkait perkembangan dan kemajuan Kaltim diharapkan dapat diberikan dan diterima oleh masyarakat, sebutnya.

"Terlebih Dinas Kominfo Kaltim tahun ini mendapat anggaran untuk kerjasama dengan media, oleh karena itu saya ingin mengangkat nama Pemprov Kaltim," tegas Faisal yang didampingi oleh Kabid IKP dan Kehumasan Irene Yuriantini. 

Kesepakatan bersama ini harus menjadi komitmen bersama, jika mengangkat suatu isu strategis yang dianggap bagus, tolong saya dibantu untuk mempublikasikan, tambahnya. 

Faisal mengharapkan pembagian tugas wartawan media online mengangkat informasi pada Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintah Provinsi Kaltim dapat membantu penyebarluasan informasi tentang program, kebijakan dan kegiatan pemerintah di setiap PD. (tp/pt)

Gubernur Kaltim H.Isran Noor Menerima Dokumen LHP Predikat Opini WTP dari Ketua BPK RI

Kabarikn.com,Samarinda - Setelah dilakukan audit dan pemeriksaan secara profesional dan akuntabel, Pemprov Kaltim kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim.

Ketua BPK RI diwakili Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, ketika Rapat Paripurna ke-16 DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan Dokumen LHP Predikat Opini WTP kepada Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK disaksikan seluruh anggota DPRD Kaltim maupun undangan Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim di Gedung Pertemuan Lantai VI DPRD Kaltim, Rabu (25/5).

"Terima kasih atas hasil laporan ini. Alhamdulillah terima lagi WTP ke 9 kali atas LHP BPK RI Perwakilan Kaltim," ucap Isran Noor saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim.

Bagi Isran, meski meraih WTP, Pemprov sangat bersyukur ada catatan yang diberikan BPK RI. Artinya, ada pekerjaan yang harus dibenahi.

Menurutnya, jika tidak ada yang diperbaiki, maka tidak ada pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Hal ini, tentu kurang bagus. Karena, setiap pekerjaan ada konsekuensi dan tanggung jawab yang berat dilakukan kedepannya.

"Yang jelas, kami Pemprov Kaltim sangat bersyukur atas diterima opini predikat WTP ini. Hasil ini sebagai cerminan, pengelolaan keuangan akuntabel, transparan dan profesional," jelasnya. (Rzk/ty)

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal

Kabarikn.com,Balikpapan - Selasa (24/5/2022 ) , Diskominfo Kaltim menggelar Rapat Koordinasi dan Pendampingan Asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Melalui Penerapan SPBE dengan tema "Wujudkan Transformasi Digital Pemerintahan".

Rakor ini dihadiri oleh Diskominfo se Kalimantan Timur , berlangsung di Grand Jatra Hotel Balikpapan.

Kepala Diskominfo Prov Kaltim Muhammad Faisal mengatakan  momen yang sangat baik Diskominfo  mendapat prioritas untuk melakukan pendampingan dan asistensi oleh kemenpan-rb , bssn dan  badan riset. Ia berharap mudah-mudahan momen ini bisa dimanfaatkan oleh perangkat dinas daerah se Kaltim.

" Rakor ini dilaksanakan guna mempercepat pembangunan berbasis digital  di daerah khusus Kalimantan Timur dann juga sebentuk pembinaan,pengawasan dan pengendalian sistim informasi yang merupakan salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur."Jelas Faisal.

Faisal berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik selama 2(dua) hari dan peserta dari OPD kabupaten dan kota dapat memahami materi yang disampaikan pengelolaan SPBE diperlukan kebersamaan untuk memudahkan integritas informasi dalam pemerintahan dan antara OPD komitmen para pimpinan harus kuat dan kesamaan pemahaman terkait SPBE.

Pelaklasanaan rakor ini dilaksanakan di Kaltim sebagai salah satu prioritas percepatan pembangunan transpformasi pembangunan digital di tanah air.

Selain itu, para OPD terkait juga mendapatkan perhatian, termasuk dalam proses penganggaran. "Dengan pola kerjasama ini, minimal berjalan tahun depan, sesuai dengan skenario yang telah rencanakan," imbuhnya.

Ia juga mengakui, integrasi jaringan di kabupaten dan kota berjalan dengan maksimal. Masih, beberapa kabupaten kabupaten dan kota saja.

Bahkan, menurutnya untuk Samarinda, Bontang dan Kutai Kartanegara telah terintegrasi. " Sementara untuk lingkungan pemerintah provinsi, akan dicanangkan tahun ini,"pungkasnya

Kegiatan yang dibuka Plt Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekprov Kaltim Deni Sutrisno, mewakili Wakil Gubernur Kaltim dalam sambutan disampaikan SPBE akan berjalan baik juga diperlukan kecakapan dan integritas yang baik.

Termasuk, membangun kemajuan melalui, inovatif koordinatif dan mampu menterjemahkan semua tuntutan pemerintah daerah dan mengakomodir aspirasi masyarakat disegala bidang.

Pemerintah berharap dengan adanya pelayanan berbasis elektronik,seperti E-budgeting, E-office, E-procurement, E-pensiun dan lainnya. Menurutnya, percepatan SPBE ini diperlukan perencanaan, penganggaran, pengadaan, data kepegawaian, surat menyurat dan lainnya sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Melalui rakor asistensi SPBE ini, dapat dijadikan wawasan dan pemahaman bagi peserta. Melalui pola pikir, pola tindak dan berpola sikap dalam menjalankan kebijakan atau tugas masing-masing.

Deni Sutrisno menambahkan,Untuk diketahui,l rakor ini dihadiri masing-masing Kepala OPD dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota se-Kaltim, Badan Siber dan Persandian Negara, dan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Birokrasi dan Reformasi. (Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto : Gubernur Kalimantan Timur ,Isran Noor saat memberikan pemaparan dalam Pra KTT Y20

KabarIkn.com,Balikpapan - Sabtu ( 21/5/2022) , Pra Konferensi Tingkat Tinggi (KKT) Y20 telah dilaksanakan sedikitnya ada 19 delegasi negara anggota Y20 hadir dalam kegiatan ini.

Pra Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) ini digelar di Ballroom Hotel Novotel , Balikpapan.

Dalam sambutan , Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, menyampaikan Kalimantan Timur memiliki lahan hutan yang luas meskipun telah diambil untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), sebagai kawasan pembangunan IKN.

Y20 merupakan salah satu engagement group resmi G20 bidang kepemudaan yang mewadahi delegasi pemuda dari seluruh negara anggota G20. Kegiatan Pra KTT Y20 di Kalimantan Timur, akan berlangsung pada tanggal 21 s.d 22 Mei 2022 dengan mengangkat tema " Planet yang Berkelanjutan dan Layak Huni".

Meski Isran menyangkan sikap sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam negeri yang mengatakan hutan di Kaltim tengah dirusak Itu merupakan pendapat yang salah.

"Tidak ada hutan di Indonesia khususnya di Kaltim yang dirusak. Semua hal yang dilakukan berkaitan dengan segala kepentingan bangsa,"ujarnya.

Gubernur meminta kepada Co-Chair Y20 ini untuk disampaikan kepada masyarakat luas dan memperkenalkan kondisi Kalimantan Timur dalam merawat hutan dan menjaga lingkungan.

Sementara itu , Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar memberikan apresiasi terhadap kegiatan Pra Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Y20 di Balikpapan ini.

Sebagai tuan rumah Kota Balikpapan tentu menjamu para tamu delegasi negara dengan memperkenalkan ecotourism atau destinasi wisata lingkungan.

Adapun salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu, menanam pohon mangrove di Mangrove Margomulyo, Balikpapan Barat. Lokasi ini dipilih karena banyak spot yang kondisinya perlu dilakukan pendalaman.

"Para tamu delegasi negara dan sejumlah daerah di Indonesia juga akan mengikuti city tour dengan berkunjung ke Hutan Raya Balikpapan," katanya.

Hutan Raya Balikpapan dipilih menjadi salah satu destinasi pilihan karena menjadi vegetasi hutan hujan tropis dan banyak dihuni oleh tanaman langka atau tanaman endemis.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali diwakili oleh Joni Mardizal Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam sambutannya menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kegiatan Y20 dapat terlaksana dengan baik, hingga akhir acara nanti.

"Kami mengajak mengawali diskusi ini, bertindak aktif dan memastikan semua pihak mau bekerjasama dalam menciptakan kehidupan yang berkelanjutan, untuk masa depan planet kita yang lebih baik," pungkasnya.(Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)

Foto : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi M.Pd saat memberikan sambutan

KabarIkn.com,Balikpapan - Sabtu ( 21/05/2022) , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur menggelar Grand Final Pemilihan Putra - Putri  Duta Tari Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan.

Dalam sambutannya , Yekti selaku Ketua Panitia dalam kegiatan ini menyampaikan dalam upaya pengembangan seni yang berakar pada nilai - nilai luhur budaya perlu terus diupayakan guna memperkuat jati diri dan karakter bangsa dalam pengembangan dunia global , media telekomunikasi saat ini.

Kehadiran proses kesenian yang bersifat langsung akan membangun komunikasi dialogis dan humanis serta lebih bermanfaat guna mengimbangi perkembangan budaya yang cenderung individual dan hidonisme.

Foto : Ketua Panitia Grand Final Pemilihan Putra - Putri Duta Tari Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2022 , Yekti

" Kehadiran produk karya seni yang berkualitas selain akan menyemarakan dunia hiburan yang lebih apresiatif , edukatif dan konstruktif juga memiliki dampak ekonomi kerakyatan bagi pelakunya," ujar Yekti dalam sambutannya.

Oleh karena itu , Disdikbud Prov melalui Bidang Kebudayaan sebagai fasilitator melaksanakan kegiatan Pemilihan Putra - Putri Duta Tari tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan tanggal 20 s.d 22 Mei 2022 yang dilakukan dengan sistem terbuka satu pintu artinya peserta hanya dapat diusulkan melalui Dinas/Instansi terkait yang membidangi Kebudayaan yang ada di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur melalui beberapa tahapan seleksi.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan dan mengembangkan potensi kesenian daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu aset terpenting kebudayaan. Kedua , mempromosikan potensi daya tarik kesenian yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

Ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peran serta masyarakat khususnya generasi muda dibidang seni dalam menunjang visi dan  misi Pemprov Kalimantan Timur. Keempat , Sebagai event untuk penciptaan karya - karya yang merupakan produk seni daerah yang berdaya saing di tingkat provinsi maupun tingkat nasional dalam ajang festival kesenian.

Pemilihan Putra - Putri Duta Tari Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2022 sebanyak 19 orang diikuti oleh 9 Kab/Kota dengan rincian Sbb :

1. Samarinda , Instansi Disdikbud ,2 orang

2. Paser , Instansi Disdikbud , 2 orang

3. Kutai Barat , Instansi Disdikbud , 2 orang

4. Kukar , Instansi Disdikbud , 2 orang

5. PPU , Instansi Dinas Pendidikan & Pariwisata , 2 orang

6. Kutim , Dinas Kebudayaan , 1 orang

7. Mahulu , Disdikbud , 2 orang

8. Balikpapan , Disdikbud , 4 orang

9. Berau , Disdikbud , 4 orang.

Adapun hasil dari lomba tari tersebut yaitu :

Juara Putra ,

1. (17) Ary Febrian Masis , PPU

2. (5) A. Yuranius, Kutim

3. (01) M.Sukran ( Balikpapan )

Juara Putri,

1. (2) Dea , Balikpapan

2. (18) Naesidah Ilham , PPU

3. (13) Muftabul Fadilah Putri , Berau

Juara Favorit,

Putra , ( 19 ) Andreas Sului dari Mahulu

Putei , ( 15 ) Tiffani dari Balikpapan

Sementara itu , Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Anwar Sanusi M.Pd menyampaikan kegiatan yang diselenggarakan ini adalah event tahunan yang mana para juaranya nanti akan mewakili Kalimantan Timur ke Tingkat Nasional.

" Kegiatan ini sudah dilakukan di masing - masing kabupaten/kota , para juaranya baru akan dipertandingkan di tingkat provinsi ini," ujar Anwar Sanusi.

Ia berharap kepada seluruh peserta agar mampu mengembangkan diri dalam rangka memelihara kebudayaan khususnya Kalimantan Timur dan ditingkat Nasional pada umumnya. Ini merupakan cikap bakal anak - anak yang akan mengembangkan khususnya dalam dunia tari di Kalimantan Timur yang kelak nantinya akan menyongsong Ibu Kota Negara ( IKN ) baru.

" Kita ingin daerah - daerah di pedalaman yang dimana banyak anak - anak yang berpotensi juga sehingga para penari di daerah tersebut dapat termotivasi untuk mengembangkan di daerahnya tersebut," pungkasnya. (Bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim)

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim Muhammad Faisal Saat Memberikan Pemaparan Dalam Rakor 

KabarIkn.com,Balikpapan - Jumat ( 20/05/2022) , Kementrian Komunikasi dan Informatika RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi pembahasan progres dan target pembangunan desa -desa 3435 non 3T Infrastruktur dan layanan seluler teknologi 4G tahun 2022 di wilayah Kalimantan yang dilaksanakan di Swiss Belhotel Balikpapan.

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka Percepatan Transformasi Digital di indonesia sebagaimana arahan dari Presiden RI yang mengamanatkan seluruh desa/kelurahan di indonesian terjangkau layanan seluler dengan teknologi 4G/LTE.

Kepala Diskominfo Prov Kalimantan timur , Muhammad Faisal menyampaikan dengan adanya pertemuan bersama Kementrian terutama Direktorat Komunikasi pihaknya merasa senang , karena selama ini hanya bertemu lewat online saja.

" Saya gembira ternyata istilah blankspot menurut mereka itu adalah ketika belum adanya jaringan 4G , berarti target dari Kementrian semuanya sudah harus 4G," Kata Faisal saat ditemui awak media.

Ia optimis target pada tahun 2022 ini Kalimantan termasuk Kaltim khususnya akan banyak terjadi perubahan signifikan  , tower dan sebagainya saat ini sedang dalam proses pembangunan. Diharap akses telekomunikasi melalui handphone 4G akan segera terwujud yang pastinya akan sangat membantu baik digunakan untuk sekolah , kesehatan , pemerintahan maupun kesejahteraan ekonomi masyarakat.

" Dalam salah satu kesepakatan kita harus saling berkolaborasi dan silaturahmi , sehingga target di tahun 2022 tidak akan terhambat dengan hal hal yang miss komunikasi di bawah. Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi sepakat akan terus membantu," imbuhnya.

Sementara itu , Aditya Iskandar Koordinator Jaringan Telekomunikasi menyampaikan pihak dari Kementrian mengharapkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat , Pemerintan Daerah dan penyelenggara Telekomunikasi.

Foto : Koordinator Jaringan Telekomunikasi , Aditya Iskandar

Berdasarkan dari aturan undang - undang cipta kerja dan peraturan turunannya memang semua stekholder harus terlibat dalam percepatan transformasi digital.

" Target memang untuk saat ini kepada penyelenggara sudah disampaikan bahwa tahun 2022 ini mereka harus selesai proses pembangunan di desa non 3T. Terkait sanksinya sesuai dengan undang - undang mengenai telekomunikasi juga ada sanksinya dari yang ringan sampai yang terberat bahkan berupa pencabutan izin," Kata Aditya Iskandar.

Pihaknya saat ini sedang menggodok beberapa pengenaan sanksi administratif lainnya yang bisa menjadi pembelajaran bagi operator agar mereka bisa membangun di daerah non 3T.

" Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran , sanksi denda bahkan pencabutan izin. Tetapi kami berharap mereka tetap berkomitmen untuk membangun sehingga terhindar dari sanksi tersebut," pungkas Aditya. (Bs/Adv/Diskominfo Kaltim )

Foto : Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal saat memberikan sambutan

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 19/05/2022) , Pemprov Kaltim menggelar workshop Pranata Komputer dengan tema "Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Pranata Komputer". Workshop ini digelar di hotel Grand Tjokro, Balikpapan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ( SPBE) memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif , inovatif dan akuntabel.

Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tugas bagi pembina pranata yang ada dilingkungan provinsi Kalimantan Timur ,  karena setiap tahunnya ada perubahan baik terkait pelatihan, sosialisasi dan lainnya sebagai bentuk peningkatan kualitas dan upgrading pengetahuan pranata komputer.

" Melalui kegiatan ini, kami tetap terlibat bersama Badan Pusat Statistik sebagai pembina namun disaat dilakukan penilaian secara mandiri akan lebih efektif dan efisien baik secara waktu, pendanaan dan sebagainua ," Kata Kadiskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal.

Menurutnya , sebesar atau sekomplit perlatan yang dipunya jika dibelakang tidak kreatif maka tidak ada gunanya. Sistem sebagus apapun apabila operatornya tidak bagus maka tidak akan bagus juga hasilnya.

Faisal juga mendorong Kota Balikpapan untuk segera melakukan penilaian secara mandiri dan bisa menjadi percontohan ,  kemungkinan akan dilakukan tahun depan.

Sehingga, kabupaten kota lain dapat ikut, seperti Samarinda dan Bontang. Jumlah pranata komputer juga setiap tahunnya akan bertambah.

Saat ini yang menjadi tugas penting ialah dengan adanya Ibu Kota Negara ( IKN ).

" Kita harus mempercepat kualitas SDM di IKN dan ini menjadi tugas yang sangat berat," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama Kabid APTIKA (Aplikasi Tehnologi Informatika) Diskominfo Kaltim Normalina mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini selain sosialisasi aturan atau regulasi terbaru  juga dilakukan pembinaan terhadap pranata komputer dan bagi yang ikut penyetaraan. 

Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer, dan tersebar di OPD.

Lalu , Plt. Kepala BPS Provinsi Kaltim Nur Wahid selaku Narasumber menyatakan, kegiatan ini merupakan kombinasi antara tekhnis dan administrasi meski lebih mudah dipahami secara tehnis, namun secara administrasi lebih banyak terlibat. 

BPS dan Diskominfo Kaltim selaku pembina akan melakukan sharing regulasi kepada kabupaten maupun kota lain agar regulasi yang ada dapat dipahami.(Bs/Adv/Diskominfo Kaltim)