DISKOMINFO PROV KALTIM

KabarIkn.com,Balikpapan - Pemerintah Provinsi Kaltim menggelar kegiatan Rapat Kerja PJ. Gubernur dengan Bupati/Walikota se- Kalimantan Timur dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. Raker ini digelar di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023). 

Pada Raker ini juga dihadiri oleh Forkopimda provinsi Kaltim, dan tampak Sekda pemprov Kaltim Sri Wahyuni, membuka raker serta memberikan kesempatan para Bupati dan Walikota memaparkan persoalan yang dibahas dalam Raker kali ini.

Adapun hal yang menjadi pembahasan penting adalah terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan dan antrian BBM (Bahan Bakar Minyak) disejumlah SPBUdi kabupaten dan kota di Kaltim.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa terkait pendidikan terdapat tiga kabupaten yang mengalami warning atau garis merah, yakni Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat dan Mahulu.

" Untuk wilayah kabupaten Kutai Barat dan Mahulu, dapat di sadari kalau memang daerahnya jauh dari akses yang memadai. Namun, PPU yang menjadi wilayah IKN (Ibu Kota Negara), diperlukan skala prioritas dalam penanganan pemerataan pendidikan," ujarnya.

Sama seperti masalah kesehatan di Kaltim, terdapat dua kabupaten mengalami catatan merah yaitu kabupaten Paser dan Mahulu, sementara satu kota yaitu kota Bontang.

Hampir permasalahan sama yang dialami kabupaten dan kota di Kaltim diantaranya terkait capaian kinerja dan indikator akreditasi Rumah Sakit cakupan tingkat kabupaten/kota, cakupan layanan Ibu Hamil pelayanan kesehatan ibu hamil dan cakupan pelayanan balita standar dan cakupan layanan TBC, belum memadai.

Pj Gubernur juga turut mengapresiasi kegiatan raker ini yang dapat terlaksana dengan baik walaupun beberapa Bupati dan Walikota tidak hadir dalam pertemuan ini.

" Dari hasil pertemuan ini menjadi bahan bersama untuk berkolaborasi memecahkan masalah secara bersama-sama, agar mengetahui kewenangan masing-masing.Sehingga tidak ada miskomunikasi utamanya masalah regulasi. Maka diperlukan pertemuan dan saling berkordinasi untuk mengsinkronkan intervensi setiap daerah agar tepat sasaran," katanya.

Ia berharap kedepannya dapat terus dilakukan kordinasi, dan bahkan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pertiga bulan. Terutama bagi daerah-daerah yang mengalami garis merah, menjadi perhatian lebih dan akan terus didorong baik dari segi anggaran, maupun instansi terkait.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kabid PPI ASN BKD Prov Kaltim, Andy Prayoga.SE

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rekonsiliasi Data Pokok Kepegawaian. Kegiatan ini digelar di Hotel Blue Sky Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

Sekitar 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se - Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Pokok Kepegawaian.

Kabid PPI ASN BKD Prov Kaltim, Andy Prayoga.SE menyampaikan bahwa semua pegawai mempunya data pokok kepegawaian mulai dari nama, tanggal lahir, riwayat jabatan, riwayat pendidikan maupun keluarga. Pada kegiatan ini BKD meng-update semua data, karena pasti ada perubahan baik dari mutasi pegawai, pendidikan dan lain-lain.

" Salah satu tujuan kegiatan ini adalah mengupdate data agar database kepegawaian BKD dapat terjaga dengan aktual. Update data ini dilakukan setiap triwulan dan ini sudah masukin triwulan keempat," ujarnya.

Data Kepegawaian tersebut bukan hanya sebagai database saja tetapi guna pengambilan keputusan seperti mutasi pegawai, kebutuhan tugas belajar, kenaikan pangkat dan lain-lain. BKD sendiri mempunyai data layanan aplikasi untuk layanan data kepegawaian tersebut.

" Kami terus berusaha hal apa saja yang telah disajikan oleh BKD dapat dipertanggung jawabkan data - data kepegawaian tersebut," pungkasnya. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com,Balikpapan- Pj Gubernur Akmal Malik memimpin rapat kerja dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Timur.Tepatnya diselenggarakan di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

Adapun raker ini menjadi agenda dengan satu data, yang membahas berbagai isu paralel di Kalimantan Timur.

.Raker ini dihadiri seluruh perwakilan perangkat kepala daerah dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

mengevaluasi capaian kinerja urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, tantribumlinmas dan lain.(bs/Adv/Diskominfo Prov Kaltim)

Foto : Kepala Dinas Sosial Prov Kaltim, Drs.Andi Muhammad Ishak,Apt.M.Si saat membuka kegiatan Pembekalan SDM PKH di Hotel Grand Senyiur Balikpapan. Selasa (14/11/2023)

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Pembekalan SDM PKH terkait Penanganan Stunting dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang bertempat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (14/11/2023).

Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan pembekalan ini adalah Mengoptimalkan Peran SDM PKH Dalam Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Seta Penanganan dan Pencegahan Stunting Peserta Program Keluarga Harapan.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Drs. Andi Muhammad Ishak,Apt.M.Si menyampaikan bahwa peran dari SDM PKH ini sangat strategis khususnya kepada keluarga yang berada dalam kondisi perlu mendapat pendampingan dan perlu mendapatkan bantuan. Jika salah dalam penanganan maka besar kemungkinan keluarga tersebut akan bisa mewariskan keturunan yang mungkin mengalami masalah gizi atau stunting.

" Maka dari itu, mudah - mudahan apa yang kita jalankan ini bisa diberikan kemudahan agar dapat menjalankan tugas sebaik - baiknya sebagai SDM PKH," ujarnya.

Dalam pembekalan ini nantinya juga ada penguatan-penguatan yang berkaitan dengan penanganan stunting.

Dinas Sosial sendiri sangat optimis sudah memahami soal program PKH ini. Dalam pembekalan PKH dibahas bagaimana Dinsos memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam program PPKS.

"Terutama dalam program penanganan fakir miskin dan proses yang dilakukan juga cukup panjang. Penetapan data ini memiliki proses mulai dari tingkat paling bawah, sampai tingkat pusat dan nanti akan kembali lagi ke tingkat paling bawah," imbuhnya.

Ia menambahkan proses ini nanti akan menjadi sangat penting dalam peran SDM PKH untuk memastikan apakah peserta PKH ini sudah terdata maupun terverifikasi dan masuk ke dalam data PPKS, supaya tidak ada keluarga yang masuk dalam program PKH tapi masih belum bisa mendapat bantuan hanya karena dia tidak terdata.

Maka dari itu, ia menghimbau kepada SDM PKH untuk bisa terus bermitra membantu Pemerintah Daerah melalui Dinas Soisial Kabupaten/Kota untuk turut melakukan verifikasi data agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik Resmikan Pemhukaan Pesta Paduan Suara Gerejawai (Pesparawi II) Daerah Kaltim bertempat di Converntion Hall Sempaja, Selasa (14/11/2023).

Pesparawi II ini diikuti oleh peserta dari berbagai gereja di 8 Kabupaten/Kota di Kaltim dengan jumlah peserta 843 orang.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan bahwa Pesparawi ini bukan kompetisi biasa, kegiatan tersebut ialah wadah menjalin persaudaraan dalam seni harmoni musik, sehingga menjadi warisan budaya.

" Ini bukan kompetisi biasa dan tidak terukur, yang intinya mengajak umat kristiani untuk berdoa dan sarana ajang membangun persaudaraan,"ujar Akmal.

Akmal juga berharap Pesparawi bukan hanya panggung seni melainkan menjadi ladang amal dan membawa berkah sehingga terciptanya toleransi beragama.

Pemerintah Provinsi Kaltim sangat mengapresiasi pesta paduan suara bagi umat Kristen. Menurut Akmal, Pesparawi adalah bagian pembinaan mental dan spiritual, moral dan etika umat Kristen.

"Selamat kepada peserta yang telah menyiapkan diri untuk bersaing meraih juara. Pemprov Kaltim mengapresiasi. Semoga membe kan manfaat besar bagi keluarga besar persatuan gereja yang hadir, terutama generasi muda," kata Akmal Malik.

Bagi Akmal, lomba paduan suara ini bagian dari seni yang diharapkan dapat meningkatkan semangat generasi muda untuk kreatif.

Hadir Kepala Kanwil Kementerian Agama Kaltim H Abdul Kholiq, OPD terkait Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, Anggota DPR RI, DPD RI dan tokoh agama Provinsi Kaltim. (bs/adv/diskominfo kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda – Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke - 59 Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kaltim Menggelar Upacara. Ratusan peserta dari berbagai kalangan turut mengikuti kegiatan upacara ini dengan khidmat di Halaman GOR 27 September Universitas Mulawarman, Senin (13/11/2023).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara di pagi hari itu, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Akmal Malik membacakan pesan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam peringatan HKN yang mengangkat tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju” tersebut. Nampak hadir pula dalam momen peringatan HKN ke-59 yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ada 6 (enam) pilar transformasi kesehatan sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia yakni diantaranya pertama Transformasi layanan primer, dari fokus mengobati menjadi kearahan pencegahan.

Kedua, Transformasi layanan rujukan, dari akses layanan Kesehatan yang susah menjadi lebih mudah.

Kemudian yang ketiga yaitu Transformasi sistem ketahanan Kesehatan, dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri dan dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi Tangguh.

Lanjut, Pilar keempat yaitu Transformasi pembiayaan kesehatan, dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. Kelima, Transformasi sumber daya manusia dibidang kesehatan, dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata dan keenam yaitu Transformasi teknologi kesehatan, dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi dan dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi terdepan.

Adapun transformasi kesehatan tidak dapat terwujud tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan. Diharapkan kepada seluruh tenaga kesehatan, seluruh pegawai dan pejabat Pemerintah agar dapat bekerja dengan kompeten, jujur, selaras dalam mengawal dan menyukseskan transformasi Kesehatan.

Pj Gubernur Akmal Malik pun menyampaikan bahwa akselerasi digital dalam pendataan kesehatan di Bumi Etam juga penting, hal ini agar bisa lebih meningkatkan profesionalitas dan keahlian. Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan juga harus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kolaborasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, stakeholder swasta dan lainnya dapat bersama-sama melangkah maju baik untuk SDM maupun sarana prasarana kesehatan, Akselerasi Data Digital menjadi penting, serta seluruh pilar yang tadi disampaikan adalah haluan kita bersama untuk mewujudkan Kesehatan yang berkualitas dan menyeluruh," jelas Akmal.

Adapun Upacara Peringatan HKN ke-59 tahun di Provinsi Kalimantan Timur juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terbaik dalam pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan stunting yang diperoleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara sebagai terbaik I, Pemkab Paser sebagai terbaik II dan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai III.

Sementara, di lingkup Perangkat Daerah yang mengimplemetasikan Kawasan Tanpa Rokok diperoleh RSJD Atma Husada Mahakam sebagai terbaik I, RSUD AW Syahrani Samarinda sebagai terbaik II dan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai III, serta berbagai penghargaan kepada para Tenaga Kesehatan (Nakes) Teladan di Kalimantan Timur. (bs/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan – PJ. Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik meminta agar perjanjian kerja sama pengelolaan terminal peti kemas seluas 72,5 hektare (ha) antara PT Pelindo dan PT MBS segera ditinjau ulang. 

Menurutnya, perjanjian tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini dan aturan yang berlaku.

Diketahui perjanjian kerja sama yang dibuat pada tahun 2017 sudah tidak relevan lagi dengan perubahan rencana induk pelabuhan Balikpapan yang ditetapkan pada 15 Mei 2023. 

Rencana induk tersebut mengubah pelabuhan Kariangau dari hanya melayani peti kemas menjadi pelabuhan multipurpose yang juga melayani kegiatan bisnis non peti kemas dan non pelabuhan.

“Perubahan rencana induk ini menyebabkan PT MBS yang mewakili pemerintah daerah kehilangan potensi keuntungan pendapatan asli daerah. Karena itu, perjanjian kerja sama harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu PP No 54 tahun 2017 yang mengatur tentang penyertaan modal daerah,” ujarnya di Balikpapan, Minggu (12/11/2023).

Dia menjelaskan pemprov Kaltim telah menjadikan tanah seluas 72,5 ha dan bangunan di terminal peti kemas Kariangau sebagai penyertaan modal kepada MBS. 

Namun, skema bagi hasil yang diterima MBS saat ini masih berdasarkan perjanjian lama, yaitu kontribusi tetap sebesar 3% dan konsesi fee sebesar 10% kepada Pelindo dari pendapatan kotor PT KKT.

“Skema ini tentu tidak adil bagi MBS dan Pemprov Kaltim. Apalagi, realisasi pendapatan daerah dari KKT belum optimal,” terang Akmal.

Oleh karena itu, Akmal meminta agar perjanjian kerja sama ditinjau ulang dan disepakati kembali terkait bisnis kepelabuhanan peti kemas dan non peti kemas, bisnis pelabuhan dan non pelabuhan.

Akmal menambahkan apabila PT Pelindo tidak bersedia untuk meninjau ulang perjanjian kerja sama, maka akan berpotensi terjadi pelanggaran hukum dan kerugian bagi daerah. 

Dia berharap PT Pelindo dapat bersikap kooperatif dan profesional dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Pemerintah daerah akan segera melakukan komunikasi dengan Pelindo untuk hal ini dan mendorong MBS dan Pelindo untuk menyepakati obyek perjanjian baru termasuk kegiatan bisnis kepelabuhanan peti kemas dan nonkepelabuhanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” pungkasnya.(tri/adv/diskominfo kaltim)

KabarIkn.com,Samarinda - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal menerima penghargaan Tokoh Peduli Penyiaran dalam acara Malam Anugerah KPID Award 2023. Ia menerima apresiasi tersebut dalam kategori Penghargaan Khusus yang diberikan kepada tokoh maupun pihak-pihak yang berkontribusi dalam bidang penyiaran daerah.

Penghargaan diterima langsung oleh Muhammad Faisal yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni dalam Malam Anugerah Penyiaran 2023 di Grand Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Sabtu (11/11/2023) malam.

"Terima kasih sudah dinobatkan sebagai tokoh peduli penyiaran di Provinsi Kaltim. Tentu apa yang saya lakukan, masih jauh dari yang mungkin diharapkan. Tapi sejak lama memang saya selalu membersamai kawan-kawan, baik di televisi dan radio," ujar Faisal seusai menerima penghargaan kemarin.

Ia memang dikenal dekat dengan kalangan media penyiaran. Mulai dari media online, cetak, hingga elektronik. Tak hanya dekat, Faisal bahkan pernah berkecimpung sebagai penyiar radio dan aktif di dunia "ngebreak".

Ketua Askompsi ini juga tercatat sebagai anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dengan callsign YD7V10. Serta menjadi pembina ORARI dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI).

Meski dipenuhi dengan berbagai kesibukan dan kepadatan aktivitas sebagai ASN, pria berkaca mata ini selalu menyempatkan diri kala diminta menjadi

pembicara atau narasumber di televisi dan radio lokal untuk menyiarkan informasi terbaru seputar Bumi Etam.

Maka dari itu, Faisal dinobatkan sebagai Tokoh Peduli Penyiaran oleh KPID Kaltim. "Semoga penyiaran daerah dapat semakin maju dan menampilkan konten-konten berkualitas serta menonjolkan kearifan lokal Kalimantan Timur," pungkasnya.(bs/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kadiskominfo Provinsi Kaltim, Muhammad Faisal.

KabarIkn.com,Balikpapan - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) RI menggelar kegiatan Diskusi Publik dan Diseminasi " Standar Norma dan Pengaturan No.5 Tahun 2021 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Kebebasan Pers". Kegiatan ini bertempat di Four Point Hotel Balikpapan, Jumat (10/11/2023).

Kegiatan diseminasi dan diskusi publik ini melibatkan peserta yang berasal dari para pemangku hak dan pengemban kewajiban yang memiliki peran dalam pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM terkait kebebasan pers, berekspresi, dan berpendapat,antara lain terdiri dari pemerintah daerah, pelaksana peraturan, aparat penegak hukum,akademisi,jurnalis dan masyarakat sipil.

Hadi sebagai nara sumber yaitu Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian, Ketua AJI Kota Balikpapan Teddy Rumengan, Kadiskominfo Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal dan Jesse Adam Halim Program Manager HRWG.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal turut mengapresiasi kegiatan diskusi yang dilaksanakan oleh Komnas HAM RI yang turut membantu masyarakat untuk memperjuangkan hak mereka untuk berpendapat dan berekspresi.

" Alhamdulillah kebebasan pers yang diukur dengan indeks kemerdekaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, di Kalimantan Timur sudah cukup bagus dan dua tahun berturut - turut masuk di peringkat satu," ujarnya kepada awak media.

Dengan ini dapat diartikan situasi media, masyarakat maupun Pemerintah di Kalimantan Timur berjalan dengan kondusif. Ia berharap ini dapat membawa berkah bagi Kalimantan Timur untuk penyampaian Informasi maupun melindungi hak pers dalam mencari informasi.

Diharapkan diskusi seperti ini dapat terus disosialisasikan agar masyarakat dapat memahami hak mereka dan bisa memperjuangkan hak mereka dalam berpendapat, lalu Pemerintah juga dapat terus mendukung karena KOMNAS HAM sudah mengeluarkan peraturan tentang hak kebebasan berpendapat dan berkespresi.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Standarisasi Nasional (BSN) menggelar diskusi "Bisnis Matching dengan Menampilkan Produk UMKM dan UKM" guna mendorong produk ber - SNI yang melindungi konsumen dan berdaya saing. Kegiatan ini digelar di BSCC DOME Balikpapan, Jumat (10/11/2023)

Pameran produk yang digelar oleh BSN melalui Indonesia Quality Expo (IQE) Ke - 11 Tahun 2022 ini dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 9 sampai dengan 12 November 2023.

Melalui Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Biro Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UPBJ) Setdaprov Kaltim, Robiah mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Kecil Mikro (UMKM dan UKM) di wilayah Kaltim turut berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah, baik kabupaten/kota maupun ditingkat provinsi.

Keterlibatan UMKM dan UKM dalam pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah mulai menggembirakan beberapa pelaku usaha lokal, kini konsisten mengikuti pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintahan.

Hal ini dikatakan sesuai dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), bagi pemerintah dan swasta.

"beberapa daerah saat ini memiliki UMKM/UKM aktif dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan, yakni pelaku UMKM/UKM Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara," ujarnya.

Pada tanggal 7 November lalu, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), Kaltim mendapatkan peringkat kedua terbaik dari Jakarta sebagai provinsi penggunaan produk lokal. 

"Kami juga terus melakukan reporting, hasil pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog pemerintah Kaltim, untuk menjadi bahan evaluasi kedepan," katanya.

Diakhir acara, Robiah berharap UKM semakin maju, mendapatkan porsi besar belanja, dari pemerintah, bisa lebih suksesdan bisa lebih baik lagi.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

 Foto : Staff Ahli Gubernur Kaltim, Ririn Sari Dewi saat memberikan sambutan di Kegiatan Pameran IQE Ke-11 yang digelar oleh BSN. 

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Standarisasi Nasional (BSN) menggelar Wall Of Frame Pameran Indonesia Quality Expo (IQE) ke - 11 Tahun 2023. Kegiatan ini bertempat di BSCC DOME Balikpapan, Kamis (09/11/2023).

Acara Pameran ini dibuka langsung oleh Staff Ahli Gubernur Kaltim Ririn Sari Dewi bersama Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Kukuh S.Achmad. 

Mewakili PJ.Gubernur, Staff Ahli Gubernur Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi dalam sambutannya menyampaikan Pemerintah Provinsi Kaltim sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dilaksanakannya kegiatan IQE Ke-11 yang akan digelari dari tanggal 9 - 12 November 2023 di Kota Balikpapan.

Diharapkan dalam pameran ini selain sebagai ajang promosi bagi produk - produk unggulan ber Standar Nasional Indonesia (SNI) dan berkualitas juga dapat menjadi pendorong peningkatan penerapan SNI, termasuk saat ini dalam pembangunan IKN di wilayah Kalimantan Timur.

" Pemerintah Pusat memiliki harapan besar bahwa IKN akan menjadi model bagi pembangunan dan penataan kota di seluruh Indonesia dan penerapan SNI juga memegang peranan yang sangat penting," ujarnya.

SNI bukan hanya sekedar rangkaian peraturan tekhnis, tetapi juga merupakan alat yang akan memastikan bahwa pembangunan IKN berlangsung sesuai standart kualitas yang tinggi.

SNI merupakan standar pondasi yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut. SNI sendiri telah dirancang untuk memastikan bahwa produk layanan dan infrastruktur memenuhi kualitas dan keamanan tertentu.

Penerapan SNI bukan hanya tanggung jawab Pemerintah tetapi juga tugas bersama sektor industri dunia usaha dan masyarakat luas.

" Bersama - sama kita harus memastikan bahwa SNI diimplementasikan secara konsisten dan efektif,"katanya.

Ririn menambahkan penerapan SNI tidak akan hanya menambahkan manfaat pada IKN, tetapi juga bagi seluruh wilayah Indonesia. Standard yang ketat akan mendorong peningkatan kualitas produk dan layanan, memastikan keselamatan, keamanan, serta memberikan kepercayaan kepada konsumen baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Oleh karena itu, upaya - upaya penerapan untuk mendukung visi ini sangat krusial. Adapun salah satu yang sangat penting dalam mencapai visi ini adalah penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Pemerintah pusat berharap IKN harus memenuhi standar tersebut.Bukan hanya dalam infrastruktur fisik,tetapi juga dalam kualitas hidung warga negara yang akan tinggal di IKN," pungkasnya. (tri/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : ketua DDPI Kaltim, Prof Dr Deddy Rukiyat

KabarIkn.com,Balikpapan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur bersama Dewan Daerah Menggelar Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan dan Pemantauan Kerangka Pengaman Program Penurunan Emisi, di hotel Blue Sky, Balikpapan, Rabu (8/11/2023).

Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari, modul ini digunakan oleh tim untuk melakukan pelatihan pelatihan.

Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Provinsi Kaltim, Prof. DR. Dedy Ruhiyat mengatakan bahwa kegiatan workshop ini tidak terlepas dari kegiatan Provinsi Kaltim untuk mengadakan program penurunan emisi program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund.

Dalam pelaksanaan program emisi tersebut terdapat berbagai sistem yang harus ditegakkan salah satunya adalah sistem pengaman sosial dan lingkungan.

" Jangan sampai program itu FCPF-Carbon Fund yang diimplementasikan di lapangan itu ternyata memberikan dampak negatif secara sosial maupun terhadap lingkungan," katanya.

Maka dari itu, jauh sebelum FCPF-Carbon Fund ini dilaksanakan sistem pengaman sosial dan lingkungan ini sudah dibangun.

 Ia berharap semua pihak ketika mereka melaksanakan program penurunan emisi mau memperhatikan kegiatan-kegiatanya dalam melaksanakan program agar tidak merusak lingkungan dan tidak memberikan dampak secara sosial.

" Adapun persoalannya karena program FCPF-Carbon Fund ini, dilaksanakan di seluruh Kaltim mungkin ada saja pihak pihak yang belum terasa membwrikan informasi yang cukup Tentang kerangka pengaman sosial dan lingkungan hidup," katanya.

Oleh karena itu, memang diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Dari pelatihan diperlukan modul modul agar para pihak yang meningkatkan kapasitas itu memiliki pegangan yang sama seragam semuanya.

Untuk memperbaiki pelaksanaan FCPF-Carbon Fund supaya tidak memberikan dampak lingkungan ataupun secara sosial.

Dampak positifnya bagaimana perlu ditingkatkan dan dikembangkan kalau ada dampak negatifnya bagaimana supaya itu diminimalkan.

" Seperti ketika masyarakat tidak ingin lagi melakukan penebangan kayu mengalihkan kegiatan perladangan bagaimana kegiatan perladangan tidak menggunakan api yang bisa menyebarkan api ke wilayah hutan itu contohnya," imbuhnya.

Jadi pada setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu itu diupayakan supaya tidak dampak negatif kepada lingkungan dan secara sosial.

Termasuk juga kalau mereka itu masyarakat ini yang mengikuti program FCPF-Carbon Fund ini mendapatkan manfaat bagaimana supaya uang yang mereka terima itu digunakan untuk kegiatan kegiatan juga aman terhadap lingkungan jadi ada sistem sistem pendukung.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)