DISKOMINFO PROV KALTIM

Foto : Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi,M.Si saat melakukan sabutan di acara Seminar Nasiona.Kamis (26/10/2023)

KabarIkn.com,Balikpapan - Komunitas Jasa Konstruksi Kalimantan Timur menggelar Seminar Nasional Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan Seminar Nasional ini bertempat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (26/10/2023).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh PJ. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Dihadiri juga oleh asosiasi seperti Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) , Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI), Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Asosiasi lainnya.

Dalam sambutannya,Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Dr. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi,M.Si menyampaikan adapun visi IKN bagaimana untuk mewujudkan IKN dengan lima prinsip yang nantinya akan diturunkan secara jelas. Seperti salah satu prinsip tersebut adalah Green, membahas bagaimana dapat diwujudkannya Green City.

" Hari ini PUPR sementara membangun dan kami Otorita saat ini sementara fokus juga kepada bidang investasi," ujarnya.

Adapun total anggaran saat ini oleh PUPR berjumlah Rp 45,57 Triliun. Otorita IKN bulan lalu juga sudah melakukan ground breaking terkait hadirnya investasi di IKN. Melalui konstruksi Nusantara dengan 9 perusahaan, dan ada beberapa pada ground breaking pertama ada PSSI dan sudah dibangun 8 pusat pelatihan modern.

Pada tanggal 1,2 dan 3 besok rencananya akan dibangun Nusantara International School, Mayapada, BPJS Ketenagarkerjaan, BPJS Kesehatan,Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Hermina.

" Kami sementara melakukan set up atau recreate ekosistem kota. Kami datang ke beberapa untuk memikirkan bagaimana membangun Ibu Kota Negara baru dan melihat apa faktor kegagalan dan kesuksesan saat pembangunan IKN,"katanya.

Thomas menambahkan bahwa tugasnya ada di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Perijinan dan Pembangunan. Seperti contohnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Otorita IKN bersama UGM saat ini sedang mengawal terkait dengan pembangunan wilayah untuk Pemerintahan di IKN.

Diketahui bersama, pembangunan IKN ini berdampak kepada dua Kabupaten yaitu Penajam Paser Utara (PPU),Kutai Kartanegara (Kukar) , 6 Kecamatan, 32 Kelurahan dan 22 Desa.

Presiden sendiri ingin pembagian wilayah untuk pemerintahan ini berbeda dengan existing pemerintah lain di Indonesia. 

Otorita adalah satuan pemerintah daerah khusus tingkat provinsi tapi kedudukannya setingkat dengan kementerian. Oleh karena itu, Otorita IKN sedang menyusun bagaimana bentuk pemerintahan di IKN dan pembagian wilayahnya.

Otorita IKN saat ini punya target - target khusus. Tahun depan sebanyak 16.990 orang ASN datang ke IKN, Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Pemerintah saat ini juga sedang dikejar.

" Pada 17 Agustus 2024 akan dilakukan upacara perdana oleh Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan itu merupakan legasi dari prioritas kepemimpinan saat ini," pungkasnya.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : PJ. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Akmal Malik saat melakukan wawancara bersama awak media,Kamis (26/10/2023)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis, 26 Oktober 2023 Komunitas Jasa Konstruksi Kalimantan Timur menggelar Seminar Nasional Strategi dan Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan IKN terkait Peran Serta Pelaku Jasa Konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur.

Seminar Nasional ini digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan dan dibuka langsung oleh PJ. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik. Hadir juga beberapa asosiasi seperti Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GAPEKNAS) , Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI), Perguruan Tinggi dan Asosiasi lainnya.

PJ. Gubernur Kaltim Akmal Malik menyampaikan bahwa ia bersyukur dengan adanya forum bersama bagi para pelaku jasa konstruksi dan para asosiasi yang hadir memberikan pemikiran terkait bagaimana peran jasa konstruksi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saya menyampaikan bahwa perlu diingat IKN hanya 326 ribu hektar dan ada juga daerah yang jauh lebih luas memerlukan perhatian kita bersama," ujarnya.

Pemerintah tetap mendorong pembangunan IKN sebagai komitmen nasional, tetapi juga tidak ingin perhatian dilupakan di daerah buffer. Karena konstruksi diluar ini juga harus dipertimbangkan terutama terkait dengan konektifitas dan konstruksi untuk pelayanan publik.

Ia meminta jangan sampai konstruksi yang ada di dalam itu hebat dan konstruksi dibagian luar ketinggalan, pastinya ini akan menimbulkan permasalahan - permasalahan sosial di kemudian hari.

Akmal berharap hal ini dapat menjadi isu kesatuan. Pembangunan IKN ini adalah pembangunan serius di daerah buffer, sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang bisa mendukung satu sama lain kedepannya.

" Konstruksi harus memenuhi persyaratan - persyaratan dan jangan sampai di dalam konstruksi nya bagus lalu di luar hanya dikerjakan setengah - setengah," imbuhnya.

Tentunya harus ada keseimbangan di antara kedua zona IKN ini. Semua pihak pasti terlibat dalam pembangunan ini, IKN juga diharap bisa peduli terhadap zona buffer.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Staff Ahli Gubernur Kaltim Bidang Politik,Hukum dan Kemanan Ririn Sari Dewi saat melakukan pembukaan Sosialisasi Pergub di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan.

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Prov Kaltim menggelar kegiatan Sosialisasi Praturan Gubernur Kaltim Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah. Kegiatan sosialisasi ini digelar di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (25/10/2023).

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Staff Ahli Gubernur Kaltim Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Ririn Sari Dewi menyampaikan bahwa Industri Jasa kontruksi memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di Indonesia, karena ini mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Perlu diketahui, di Kalimantan Timur sendiri pada tahun 2022 terdapat 2,7% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur yang bekerja pada sektor atau Industri Jasa Konstruksi.Dari hasil penghitungan BPS, jasa konstruksi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua Tahun 2023, yakni sebesar 22.12%. 

" Pertumbuhan ekonomi ini tentu juga sebagai implikasi dari kemajuan dalam pembangunan infrastruktur di kawasan IKN Nusantara.Melihat potensi dari industri jasa konstruksi di Kalimantan Timur maka perlu untuk mengatur regulasi dengan sebaik mungkin demi tercapainya penyelenggaraan konstruksi yang positif dan berdaya saing di Kalimantan Timur," ujarnya.

Peraturan Gubernur ini tentunya bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang khusus mengatur kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi Provinsi, atau penggunaan sub Penyedia Jasa kontruksi daerah, yang pendaannya bersumber dari APBD Provinsi dan pekerjaan konstruksinya mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Adapun materi substansi di dalam Pergub ini mengatur dan memperhatikan nilai budaya kearifan lokal Kaltim dan memberdayakan penyedia jasa kontruksi, tenaga kerja kontruksi dan material kontruksi lokal untuk mewujudkan pembangunan kontruksi yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan Timur.

" Dengan hadirnya Pergub ini juga guna mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah kita," imbuhnya.

Ia berharap kebijakan Peraturan Gubernur ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan sektor konstruksi di Kalimantan Timur. Terutama dalam kesiapan menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyangga Ibu Kota, terutama bagi para penyedia jada konstruksi dan para pelaku rantai pasok serta tenaga kerja konstruksi dapat lebih berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur/konstruksi di Kalimantan Timur. (tri/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Iwan Setiawan.

Kabarikn.com,Balikpapan - Melalui Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) Penilaian Penataan, Perangkat Daerah di lingkungan pemprov Kaltim,di Nove Hotel Balikpapan, Rabu (25/10/2023).

 Kegiatan penilaian penataan perangkat daerah, digelar selama dua hari, mulai 25-26 Oktober, diikuti 47 peserta, perangkat daerah.

Iwan Setiawan Kepala Biro Organisasi, Setda Provinsi Kaltim yang membuka acara, dalam sambutanya, kegiatan penilaian penataan perangkat daerah, sesuai dengan Permendagri nomor 99 tahun 20218 tentang, pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah, setidaknya memiliki 11 indikator yang harus dipenuhi setiap perangkat daerah.

Iwan Setiawan meyakini, setiap lembaga perangkat daerah telah memiliki 11 indikator tersebut. Mulai dari perencanaan terdapat renstra, pelaksanaan tugas ada sistim kerja yang dibuat lembaga.

Kemudian, penjaminan mutu perangkat daerah, telah ada dibuat SP (standar pelayanan), dan melakukan pembinaan setiap perangkat daerah serta manajemen sumber daya perlengkapan peralatan, yang terkait kebutuhan perangkat dan peralatan perangkat daerah, melalui SIMDA barang yang setiap tahunnya disampaikan BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).

Menurutnya, sebelas indikator yang menjadi penilaian penataan perangkat daerah, telah terpenuhi di lembaga perangkat daerah Pemprov Kaltim, hanya saja menyesuaikan dokumen-dokumen pendukung, sebagai lampiran.

"Untuk memastikan, dan dilampirkan apakah memang ada atau tidak, saya yakin nilai skor 55 yang diminta dapat terpenuhi," harapnya. 

Sementara Ketua Pelaksana kegiatan penilaian penataan perangkat daerah, Adriani selaku Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mengatakan, kegiatan dilaksanakan sebagai sarana penilaian setiap perangkat daerah, dalam keselarasan, tata kelola dan kepatutan yang baik.

Selanjutnya, dapat meningkatkan manajemen resiko, dan teknologi informasi serta pemenuhan datang dukung, dalam instrumen tambahan penghasilan di lingkungan Pemprov Kaltim. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Kaltim, Muhammad Zuraini Ikhsan

KabarIkn.com,Balikpapan - Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Kaltim menggelar Sidang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Rabu (25/10/2023).

Kepala Seksi Perencanaan Bidang Sumber Daya Air (DSDA) DPUPR Provinsi Kaltim, Muhammad Zuraini Ikhsan Ag.ST,MT. menyampaikan bahwa ada beberapa kebijakan yang sudah dihasilkan dari Dewan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Kaltim yaitu kebijakan prov Kalimantan Timur No.02 Tahun 2017 tentang pengelolaan Sumber Daya Air. Kemudian kebijakan No.03 Tahun 2017 tentang kebijakan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrogeologi dan Hidrometeologi yang kemarin juga merupakan hasil dari sidang dewan.

" Kami merekomendasikan untuk adanya peraturan yang mengatur soal Sumber Daya Air (SDA). Peraturan Gubernur tentang pengelolaan SDA ini diterbitkan tahun 2017 dan ternyata tahun 2020 - 2023 banyak terjadi perubahan di Kalimantan Timur, seperti dengan adanya IKN," ujarnya.

Dengan adanya IKN ini kebijakan harus dirubah karena banyak pendatang di Kalimantan Timur. Lalu, ternyata kondisi di Kalimantan Timur juga sudah banyak yang berubah dan kebijakan nasional juga berubah.

Kebijakan nasional tersebut baru dua bulan yang lalu terbit sehingga ini sudah sejalan dengan rencana Dewan SDA, bahwa kebijakan provinsi dalam pengelolaan SDA No.02 Tahun 2017 akan dilakukan revisi.

Maka dari itu di Dewan SDA ini ada isu strategis pengelolaan sumber daya air di 5 pengolahan yaitu di mahakam, karangan, berau kelai, sungai kendilo dan IKN.

"Jadi, isu strategis ini kita harapkan dapat muncul kondisi - kondisi atau keadaan existing terkini dari wilayah sungai yang ada. Dengan mengetahui keadaan tersebut pasti banyak kegiatan baru yang digagas, sehingga kebijakan kita harus diubah," katanya.

Zuraini menambahkan pada kesempatan ini nantinya akan muncul isu strategis dari semua wilayah sungai tersebut dan harapannya isu itu dapat dibawa kepada usulan rencama revisi peraturan Gubernur.

Adapun dua isu dalam pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) ini yaitu Isu Nasional dan Isu Lokal. Pada Isu Nasional itu tentang penyediaan air baku maupun pengendalian banjir seperti ketahanan pangan dan ketahan air.

Pada ketahanan air sendiri ada daerah - daerah tertentu seperti contohnya Bontang. Di Bontang saat ini sedang defisit 189 liter/detik , disini dewan SDA berupaya untuk melakukan kegiatan agar Bontang tidak mengalami Defisit.

Dewan SDA sudah menggagas pembangunan bendungan Marangkayu di Bontang. Nanti air akan ditembak dari bendungan Marangkayu 200 liter/detik, tapi sayangnya saat ini belum bisa karena lahan belum dibebaskan dan pipa transmisi juga belum dibangun.

" Kalau untuk di Kota Balikpapan sendiri, Pusat melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV sudah membangun banyak sumber Infrastruktur air. Seperti di bendungan Manggar, bendungan Teritip dan Sungai Wain yang terbilang cukup aman saat ini," imbuhnya.

Tetapi untuk perkembangan kedepan sampai tahun 2030 masih membutuhkan infrastruktur. Rencananya di IKN akan membangun bendungan sepaku semoi 2.500 liter/detik dan dewan SDA minta 500 liter dapat mengalir ke Balikpapan, akan dilakukan perundingan juga agar air dapat diberikan ke PPU.

Dewan SDA berupaya untuk kesenjangnan ini bagiam produksi akan membantu, seprti mendorong beberapa kegiatan - kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota di wilayah penyangga untuk membantu penganggaran.

" Kami barusan melakukan koordinasi dengan semua kepala dinas di wilayah penyangga ini untuk menyampaiman kegiatan - kegiatan mereka yang terkendala pada anggaran dan diyakini kegiatan tersebut dapat mengurangi kesenjangan," tuturnya.

Ia berharap dengan adanya sidang dewan ini upaya mereka untuk meningkatkan indeks ketahanan air provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Pranata Komputer Sub Koordinator Infrastruktur Diskominfo Prov Kaltim, Eva Yusefa.

KabarIkn.com,Balikpapan - Selasa (24/10/2023), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Provinsi Kalimantan Timur menggelar sosialisasi dengan tema Dukungan Dinas Kominfo dalam Penyediaan Akses Layanan Internet untuk Mendukung Penyelenggaraan Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE), yang diselenggarakan di Swiss Belhotel Balikpapan.

Pranata Komputer Sub Koordinator Infrastruktur Diskominfo Provinsi Kaltim Eva Yusefa menyampaikan bahwa sejauh ini Diskominfo dalam dukungan pelayanan lebih kepada akses koneksi internet. Pada tahun 2022 Diskominfo hanya bisa secara visat, maka di tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan Fiber Optik.

" Ada beberapa puskesmas yang kami lakukan dukungan untuk kegiatan pelayanan rumah sakit,terutama di daerah - daerah yang sulit dijangkau fasilitas akses koneksi internetnya,"ujar Eva kepada awak media.

Dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri sudah berkoordinasi dengan Kominfo Pusat yaitu Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk penyediaan akses internet. Jadi, penyediaan akses yang dilakukan oleh pusat dapat sejalan dengan aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

Diakui bahwa ini merupakan sinergitas yang sangat bagus, karena penyediaan akses internet memang harus ada sinergitas antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat itu sendiri. Secara infrastruktur untuk Pemerintah Daerah Diskominfo hanya menyediakan infrastruktur TIK, sedangkan secara telekomunikasi disediakan oleh BAKTI dan Ditjen PPI.

"Untuk dukungan-dukungan yang berkaitan dengan infrastruktur kami dukung pada bagian TIK-nya,"katanya.

Eva menambahkan bahwa dukungan internet ini merupakan pondasi masyarakat digital. Jadi, kapanpun dan dimanapun masyarakat harus aware dan pemanfaatan Teknologi Informasi selama ini seperti aplikasi media sosial yang sangat banyak ini juga harus lebih berhati - hati dalam hal pemanfaatan dan kebutuhan internetnya.(tri/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Biro Kesra Setda Prov Kaltim Dr. Dasmiah saat melakukan wawancara bersama awak media di Swiss Bell hotel Balikpapan, Selasa (24/10/2023)

KabarIkn.com,Balikpapan - Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Bahan Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Kesra). Rapat ini diselenggarakan di Swiss Belhotel Balikpapan, Selasa (24/10/2023).

Mewakili Pj.Gubernur Kalimantan Timur, Kepala Biro Kesra Setda Prov.Kaltim Dr. Dasmiah, S.PD.,M.A.P menyampaikan saat ini Kesra merumuskan hal - hal yang dapat menjadi kebijakan dalam rangka penurunan angka kekerasan di Provinsi Kaltim, lalu bagaimana upaya yang dilakukan agar perlindungan terhadap anak an perempuan dapat terjaga dan tidak ada terjadi kekerasan kepada anak dan perempuan.

Dari data terakhir yang didapat pada bulan Oktober angka kekerasan anak dan perempuan di Kaltim cukup tinggi yaitu mencapai 400 lebih, Kota Balikpapan dan Samarinda yang tertinggi. Di Samarinda ada 126 kasus dan di Balikpapan ada 75 kasus.

" Alasan kasusnya bisa tinggi seperti ini karena Kota Samarinda dan Balikpapan merupakan kota besar yang menjadi tujuan semua orang. Pada yang kita lihat dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Prov Kaltim bahwa yang banyak melakukan kejadian kekerasan itu bukan penduduk asli atau pendatang," ujarnya.

Adapun pemicu yang menyebabkan kekerasan terhadap anak antara lain stress, seperti orang tua anak tersebut tidak memiliki pekerjaan, masalah ekonomi dan diharmonisasi di dalam rumah tangga.

Maka dari itu, untuk mengurangi angka kekerasan tersebut dilakukan evaluasi. Dari evaluasi tersebut akan dirumuskan menjadi satu kebijakan, seperti dengan mengaktifkan UPTD Perlindungan Anak di setiap Kabupaten/Kota.

" Sampai saat ini masih ada dua UPTD yang belum terbentuk yaitu di Mahulu dan Kubar. Tentunya UPTD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan anak se- Provinsi Kaltim harus rajin melakukan sosialisasi kepada semua pihak untuk tidak melakukan kekerasan," katanya.

Dasmiah menambahkan untuk mengurangi angka kekerasan tersebut bisa dilakukan upaya pencegahan dengan cara memberikan hotline atau tata cara melaporkan jika ada indikasi kekerasan terhadap.

Jika terdapat indikasi ke arah kekerasan tersebut terhadap anak maupun perempuan, orang terdekat korban bisa langsung melaporkan kepada UPTD tersebut.

Selain itu, dalam rapat ini juga diundang Dinas Sosial. Di Dinas Sosial sendiri ada kegiatan bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang nantinya bisa dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk memberikan bantuan ekonomi melalui kegiatan tersebut.

" Ada salah satu kegiatan Beasiswa saat ini yang itemnya beasiswa tersebut diberikan kepada anak korban kekerasan. Kami juga mengingatkan kepada kepala bagian untuk mendata bahwa anak - anak yang menjadi korban kekerasan didaftarkan untuk mendapatkan beasiswa," imbuhnya.

Dasmiah menghimbau kepada para korban kekerasan jangan takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Perempuan dan Anak itu harus dicintai dan dilindungi bukan untuk diberikan kekerasan, Jika lelaki tidak mampu untuk memberikan nafkah atau perlindungan sebaiknya meminta bantuan kepada UPTD Perlindungan Anak untuk mengatasi permasalahan tersebut. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto: Dianto Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Diskominfo Prov.Kaltim

KabarIkn.com,Balikpapan - Pada tahun ini adapun bantuan internet melalui filter optik yang diterima oleh Diskominfo Prov Kaltim sudah ada 55 titik. Di Berau ada 2 titik, di Kutai Timur ada 19, di Kutai Barat ada 7, di Mahulu ada 3 dan di Paser ada 13 titik.

Kepala Bidang teknologi Informasi Komunikasi Diskominfo Prov Kaltim Dianto menyampaikan bahwa karena Diskominfo tidak mempunyai kewenangan untuk membangun tower maka itu semua dibangun oleh Kementrian Pusat Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) untuk GSM dan Internet.

" Kami tetap berusaha untuk melakukan monitoring dengan Bakti dan Kementrian Kominfo. Kita juga sampaikan hal - hal yang masih belum semua tercover oleh GSM maupun Internet," Ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Diskominfo Kaltim Dianto saat ditemui awak media pada acara Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa yang digelar oleh DPMPD di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (23/10/2023).

Saat ini diskominfo masih menunggu data dari Kabupaten, karena perkembangan fi daerah saat ini juga semakin pesat. Memang, untuk perkembangan jaringan internet seperti di Desa grunggung, tanjung soke, lemper, desa draya dan Mapulu memang cukup sulit.

" Akses pemasangan internet di desa tersebut cukup sulit karena jalannya belum ada. Kami juga mengajak para staff untuk melakukan survei dan harus di titik koordinat yang tepat," imbuhnya.

Dianti berharap semua akses internet dapat terlengkapi di semua desa dan Diskominfo berusaha keras untuk meminta kepada Kementrian Pusat untuk akses Internet dan GSM semuanya bisa 4G. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Dinas DPMPD Provinsi Kaltim, Anwar Sanusi saat membuka acara Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (23/10/2023).

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin (23/10/2023), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menggelar Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2023. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas DPMPD Prov Kaltim, Anwar Sanusi.S.Pd.M.Pd yang bertempat di Hotel Novotel Balikpapan.

Kabid Pembangunan Desa & Kawasan Perdesaan Prov Kaltim Aswanda,S.Stp.,M.Si menyampaikan bahwa rapat ini digelar untuk menghimpun seluruh SKPD maupun OPD baik yang ada di Kabupaten maupun Provinsi agar mereka bisa sama-sama melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

" Ini tentunya dilaksanakan untuk meningkatkan status desa yang saat ini diketahui ada 5 desa tertinggal yang menjadi PR Provinsi Kaltim yaitu desa draya,desa tanjung soke,desa lemper, desa grunggung dan desa di Mapulu," ujarnya.

Dari semua desa tersebut ada dua Kabupaten yaitu Berau dan Kutai Barat. Diharap seluruh SKPD yang dikumpulkan pada rapat kali ini sudah mengetahui apa tupoksi dari mereka dan apa yang harus mereka lakukan, agara mereka bisa meningkatkan status 5 desa tersebut menjadi desa berkembang.

Foto : Kabid Pembangunan Desa & Kawasan Perdesaan Prov Kaltim, Aswanda S.Stp.M.Si

Pihak dari DPMPD sendiri sempat datang ke Desa Mapulu, disana memang ada SKPD yang belum tau bahwa di desa tersebut banyak fasilitas yang harus dibangun.

" Setelah kami kumpulkan mereka disana alhamdulillah sudah siap untuk meningkatkan status Indeks Desa Membangun (IDM) di desa tersebut," katanya.

Aswanda menambahkan kurangnya informasi yang di dapatkan oleh SKPD tersebut karena rata rata 5 desa tertinggal tersebut berada jauh di pedalaman. Sehingga tidak tersentuh oleh para SKPD dan informasi pastinya tidak sampai ke mereka.

Setelah dilakukan komunikasi dengan DPMK Kutai Barat untuk tahun ini sampai akhir tahun mereka akan membangun 16 jembatan penghubung. Maka dari itu, pada perkumpulan kali ini terhimpun apa saja yang sudah dilaksanakan oleh masing - masing SKPD sudah terlaksana dengan baik hanya saja tidak ter ekspos.

" Membangun infrastruktur desa seperti jembatan dan peningkatan jalan sudah mereka laksanakan dan akan inshaallah diselesaikan pada akhir tahun 2023 ini," imbuhnya.

Untuk anggaran seluruh desa pasti mendapatkan dana desa, mendapat bantuan dari provinsi dan dari masing - masing kabupaten pasti memberi anggaran untuk mereka. Dana desa sendiri mencapai Rp 1 Miliar dan untuk bantuan keuangan Rp. 50 juta per desa dari provinsi.

" Kemarin kita sudah melakukan rapat tekhnis dengan Komisi III bahwa dai pihak Kabupaten meminta supaya status infrastruktur jalan bisa dibantu oleh provinsi walaupun itu merupakan jalan Kabupaten. Maka dari itu nanti kita akan mengkonfirmasi juga apakah ini bisa dibantu atau tidak," pungkasnya. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim , Muhammad Faisal

KabarIkn.com,Balikpapan - Dalam rangka menangkal hoax yang terjadi di Kalimantan Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika ( DISKOMINFO ) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan literasi media tangkal hoax dengan tema "Sukseskan Pemilu 2024 dan Jaga Iklim Kondusif di Kalimantan Timur" yang digelar di Hotel Grand Djatra Balikpapan , Kamis ( 16/03/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kadiskominfo Prov Kaltim , Kabid Humas Polda Kaltim , Kepala Kesbangpol , Ketua Bawaslu Prov Kaltim , Ketua KPU Prov Kaltim dan Sekretaris Asosiasi Media Cyber Indonesia ( AMSI ) Kalimantan Timur.

Mewakili Sekda Prov Kaltim , Kadiskominfo Prov Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan ini memang program untuk sosialisasi anti hoax dan saat ini juga mendekati pemilu Diskominfo mengkaitkan Tema mengenai pemilu itu juga , jadi menangkal hoax menghadapi pemilu.

" Sasaran pada kegiatan ini pelajar, teman - teman media dan juga komunitas media sosial. Mudah - mudahan setelah ini ada pencerahan dari kegiatan ini," ujarnya kepada awak media.

Dari catatan Diskominfo sejauh ini perkembangan hoax di Kalimantan Timur sendiri masih belum ada dan masih bagus. Hal ini bisa dilihat dari indeks kebebasan pers dan indeks keterbukaan informasi publik.

" Indeks keterbukaan kita masih bagus di peringkat 8 Nasional dan indeks kemerdekaan pers kita sudah masuk peringkat 1 nasional," katanya.

Faisal menambahkan bahwa ini menandakan kalau masyarakat sudah mulai peduli , situasi sudah cukup bebas dan hoax juga masih bisa ditangkal dengan cepat.

Untuk temuan Diskominfo terkait hoax ini tidak terdeteksi untuk secara kuantitatif, tetapi jika dilihat secara nasional di rilis Kementrian Kominfo untuk di Kaltim tidak bisa di prediksi dan Diskominfo hanya fokus kepada dampak yang tercuat saja.

" Sejauh ini di Kaltim terkait hoax masih cukup kondusif dan tidak terlalu banyak. Dua sisi yang menyebabkan hoax itu semakin luas adalah media mainstream tapi sudah mulai redam karena UKW sudah mulai merata dan Indeks Kemerdekaan Pers sudah bagus , tinggal di media sosial," pungkasnya. (tri)

KabarIkn.com,Balikpapan - Rabu ( 28/09/2022) , Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kalimantan Timur dengan tema Penguatan Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) Melalui Pengawas Ketenagakerjaan yang digelar di Hotel Novotel , Balikpapan.

Selaku Narasumber , Kepala Bapedda Prov Kaltim Prof.Dr.Ir.H.M.Aswin, MM menyampaikan kegiatan yang digelar oleh ini bagus untuk kesra bisa menyiapkan kebijakan berupa Perda , Pergub , SK Gubernur , Petunjuk Tekhnis yang merupakan kebijakan diambil dari sumber yang memang dilakukan oleh anggota di lapangan.

" Disini ada Pengawas , Hubungan Industrial dan para pegawai. Kita serap aspirasi itu disekretariat daerah agar saat melakukan penyusunan kebijakan bisa bagus ," ujarnya.

Kegiatan ini juga merupakan tugas dari Sekretariat Daerah di Biro Kesra untuk mengkoordinir pendapat - pendapat apa yang harus dilakukan di daerah.

Pada prinsipnya pembinaan pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri yang pertama adalah kelembagaannya. Di Provinsi sudah membentuk OPJD Pengawasan , kemudian SDM Pengawasannya sendiri sangat diperlukan.

Ia menjelaskan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui bimbingan , konsultasi , penyuluhan , Pemantauan , Sosialisasi , Pendidikan , Pelatihan , Pendampingan , Pengawasan dan lain - lain dalam rangka pembinaan. (bs)

Sumber Foto : Diskominfo Prov Kaltim

Kabarikn.com,Balikpapan - Digitalisasi membawa kemudahan di setiap aspek kehidupan manusia, kepraktisan dalam budaya baru ini. Akan tetapi di samping itu ada risiko yang harus diwaspadai pada pengguna internet di dunia maya.

Untuk mewaspadai hal tersebut maka dibutuhkan digital mindset di masing- masing individu.

"Yang dibutuhkan saat ini ialah bagaimana menanamkan Digital Mindset di diri kita sendiri,"sebut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Kaltim Muhammad Faisal saat menjadi narasumber pada Onix Radio 88,7 FM, Kamis (15/9).

Di era digital seperti sekarang ini, data pribadi seseorang sangatlah mudah ditemukan di dunia maya. Entah itu yang sengaja diunggah oleh sang pemilik, maupun yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Hal ini tentunya, karena kebiasaan masyarakat yang terlalu santai atau lalai. Contoh data pribadi saja masyarakat suka mengabaikan seperti password sehingga disalahgunakan.

Lanjutnya, semua pihak juga harus turut andil dalam upaya perlindungan data pribadi.

"Kita harus introspeksi untuk berhati-hati dalam melindungi data pribadi,"pintanya.

Selain itu, di dalam bekerja Digital Mindset juga harus komplit, jangan sampai diperbudak oleh digital. Tetapi di tempat kerja dapat memberikan porsi yang cukup untuk keamanan digital ini.

"Masih banyak di Kaltim yang belum melek dengan keamanan digital, keamanan ini penting sekali, begitu kena baru ribut,"tuturnya.

Tambahnya, keamanan ini tidak hanya satu pasukan saja yang mengamankan, namun harus dilakukan dari diri kita dan tanggung jawab bersama.(Prb/ty)

Sumber: Diskominfo prov kaltim