DISKOMINFO PROV KALTIM

Foto : Kabag RB dan Akuntabilitas Kinerja, Nani Nuraini saat membuka kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-RB di Hotel Golden Tulip Balikpapan. 

KabarIkn.com,Balikpapan - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) menggelar kegiatan sosialisasi Aplikasi e-RB Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. kegaiatan ini digelar di Hotel Golden Tulip Balikpapan, Selasa (07/11/2023).

Kabag RB dan Akuntabilitas Kinerja, Nani Nuraini menyampaikan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan guna memudahkan bagi perangkat daerah untuk memonitoring rencana tindak yang disusun oleh agen perubahan. Dari aplikasi yang digunakan ini ada 2 menu pertama adalah rencana tindak agen perubahan dan kedua adalah untuk renaksi didalam RB General maupun tematik.

" Acara ini merupakan tindak lanjut dari agen perubahan yang telah di assessment oleh Kementrian PAN RB," ujarnya kepada awak media.

Semua Agen Perubahan perangkat daerah diundang dalam kegiatan sosialisasi ini se - Provinsi Kaltim.

Nani Nuraini berharap para perangkat daerah setelah mengikuti sosialisasi ini mereka dapat lebih memahami dan dengan mudah bisa melakukan monitor pada progress mereka dalam hal mengimplementasikan rencana tindak yang telah mereka susun. 

" mereka diharap juga dapat memahami secara ensiensi pemanfaatan dari aplikasi e-RB ini. Bukan hanya sekedar instrumen biasa tetapi mereka nanti bisa melihat juga kemanfaatannya," imbuhnya.

Agen perubahan ini juga ditantang, pada tahun 2024 mereka harus lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun rencana tindak. Bukan hanya terfokus pada outcome satu instansi tetapi juga harus bisa mengkolaborasikan bagaimana mendorong RB Tematik maupun General itu dapat tercapai. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Wakil Ketua DPRD Prov Kaltim,Ir. Seno Aji saat membuka acara Uji Publik Raperda Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

KabarIkn.com,Balikpapan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat. Kegiatan ini bertempat di Hotel Blue Sky Balikpapan, Minggu (05/11/2023).

Acara Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim ini dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov Kaltim, Ir.Seno Aji.

Dalam sambutannya, disampaikan uji publik ini perlu dilakukan karena sesuai dengan UUD No.26 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kalimantan Timur belum memiliki payung hukum sehingga secepatnya ini perlu dibuat.

" Ini harus dibuat agar Satpol PP bisa benar - benar mendapatkan perlindungan hukumnya," ujarnya.

Diketahui, selama ini Satpol PP melakukan penertiban namun ternyata perintah dari UUD yang ada belum dilakukan oleh Pemerintah Prov Kaltim. Maka dari itu, DPRD berdiskusi dengan Kepala Satpol PP bersama Pemprov Kaltim dan akhirnya bisa muncul pansus ini.

Pansus ini nantinya akan menghasilkan perda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Ir.Seno Aji sangat mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pansus Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ini, sehingga pansus dapat bekerja dengan baik dan segera akan menghasilkan perda baru untuk Kalimantan Timur yang kemudian bisa menjadi dasar hukum bagi Satpol PP.

Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur H.Harun Al Rasyid,S.H menyampaikan sejak ditetapkan pada tanggal 12 September 2023 Pansus telah melakukan rangkaian kerja pembahasan Raperda. Uji publik ini digelar dari tanggal 4 - 6 November 2023 di Balikpapan.

" Uji publik ini digelar sebagai amanah dari Permendagri No.120 Tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah," imbuhnya.

Pada tanggal 9 November batas akhir laporan tim pansus kepada mendagri. Ia berharap Raperda yang dibuat ini tidak menjadi Raperda yang curah. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Kurniawan membuka "Digital Signature dan dirangkai Praktek Pembuatan Digital Signature," diikuti sekira 243 SMA/SMK/SLB Negeri se-Kalimantan Timur, dilaksanakan di hotel Novotel, Balikpapan, Jumat (3/11/2023).

Kegiatan ini dilaksanakan, setelah sehari sebelumnya, Kadisdikbud Kaltim melaunching penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), di acara ini sejumlah sekolah tingkat SMA/SMK/SLB Negeri dibagikan 480 unit Handphone Tablet (Tab), masing-masing sekolah menerima dua unit Tab.

Muhammad Kurniawan mengatakan, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) pada 2-4 November 2023 di Hotel Novotel Balikpapan.

Dia menyatakan, anggaran yang dikeluarkan dari pembelian tab tersebut hampir Rp 3 miliar. Sebuah tab itu untuk di membantu satuan pendidikan dan cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menerapkan aplikasi Srikandi.

Pihaknya memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah, melalui dukungan perangkat. Yang akan dipakai kepala sekolah dan tata usaha sehingga urusan persuratan dilakukan secara digitalisasi.

Menurut Muhammad Kurniawan, penerapan berbasis elektronik di Kaltim tidak ada tantangan, begitu juga dengan jaringan.

Melalui pembuatan digital signature, setiap kepala sekolah dan tata usaha dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan melalui bimbingan ini, dapat dimengerti sistem utamanya, penggunaan fitur DA Kaltim.

"Mungkin sebagian masih blank spot, namun mudah-mudahan tidak menjadi halangan kita. Nggak banyak sih sebenarnya blank spot di kita. Kalau di Mahulu, ujungnya ada sinyalnya. Ada mungkin daerah-daerah di Kutim, tapi kalau mereka di hotel 'kan bisa," jelasnya.

Untuk diketahui, aplikasi Srikandi ini untuk percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun lokasi sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Kaltim dari kota sampai di perbatasan maka digitalisasi persuratan melalui aplikasi Srikandi, akan sangat membantu jika dihadapkan dengan kondisi geografis sekolah sekolah yang ada di Kaltim.

Selain itu, peran semua stakeholder dan dukungan yang memadai agar pelaksanaan penggunaan aplikasi Srikandi diharapkan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim H.M.Syirajuddin,SH.MT saaat memberi sambutan di kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit/Juri Cabor Ski Air dan Wakeboard.

KabarIkn.com,Balikpapan- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Pelatihan Pelatih dan Wasit/Juri Cabang Olahraga Ski Air dan Wakeboard. Acara ini bertempat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jumat (03/11/2023).

Mewakili Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim H.M. Syirajuddin.SH.MT.

Dalam sambutannya, atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat mengapresiasi kegiatan Pelatihan Pelatih ini yang diketahui baru pertama kali digelar khususnya di cabang olahraga Ski Air & Wakeboard.

Syirajuddin menyampaikan bahwa penting khususnya kepada para pelatih dan wasit untuk mengikuti pelatihan ini, guna mengikuti pemahaman khususnya regulasi dan peraturan - peraturan yang terus berkembang. 

 " Saya berharap apa saja hal yang diberikan oleh narasumber kepada para peserta pelatihan bisa diterapkan langsung kepada para atlet yang khususnya ada di Kalimantan Timur. Para Narasumber maupun pelatih harus serius dalam mengikuti kegiatan ini agar mengetahui apa yang menjadi bekal teori atau regulasi dan bisa segera memahami," ujarnya.

Para pelatih juga diminta dalam memilih atlet nanti harus benar - benar yang memiliki potensi untuk memberikan yang terbaik dan dapat dikembangkan menjadi atlet yang lebih berprestasi bagi Kalimantan Timur.

Cukup disayangkan saat ini untuk alat olahraganya sendiri belum diperbarui mengikuti perkembangan jaman, tentunya ini cukup menjadi masalah karena peralatan khususnya Ski Air dan Wakeboard ini terbilang cukup mahal.

" Saya menyampaikan kepada mereka untuk tidak berkecil hati dan harus tetap semangat. Selain Pemerintah tentunya harus juga merangkul pihak ketiga seperti perusahaan - perusahaan besar agar dapat bersinergi bersama," katanya.

Syirajuddin menambahkan sehebat apapun atlet jika tidak didukung dengan peralatan yang memadai maka akan sulit untuk berkembang, maka dari itu permasalahan ini harus dapat diselesaikan secara bersama. Pemerintah tentunya terus berkomitmen agar cabang olahraga Ski Air dan Wakeboard ini dapat terus berkembang maupun prestasi yang diharapkan dapat segera terwujud.

Diketahui, ada 6 atlet Ski Air yang lolos dan akan berlaga di PON yang akan digelar di Sumatera Utara. Masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk dipakai memberikan support kepada para atlet tersebut. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim H.M. Syirajuddin.SH.MT saat membuka kegiatan Pelatihan Pelatih Wasit/Juri Cabang Olahraga Softball dan Baseball.

KabarIkn.com,Balikpapan- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Sport Sience Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Pelatihan Pelatih dan Wasit/Juri Cabang Olahraga Softball dan Baseball. Acara ini bertempat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Jumat (03/11/2023).

Mewakili Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Kegiatan ini dibuka langsung oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim H.M. Syirajuddin.SH.MT.

Dalam sambutannya, disampaikan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat mengapresiasi dengan diadakannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Dispora dan tentunya terus mendukung. Pemerintah terus berkomitmen khususnya di bidang olahraga,karena ini sangat penting apalagi sudah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat yaitu "Indonesia Emas 2045" dan semuanya harus mulai bergerak jauh.

"Kita tidak bisa hanya berkompetisi yang kompetitornya antar provinsi saja. Lawan kita sudah harus yang berada di Sea Games maupun Olimpiade," katanya.

Salah satu cabor yang menjadi andalan Kalimantan Timur pada jamannya yaitu Soft Ball dan Baseball, bahkan pernah meraih prestasi. Tetapi diinformasikan bahwa tahun depan Soft Ball dan Baseball ini tidak mengikuti ajang perlombaan olahraga.

Syirajuddin meminta agar para pemain maupun pelatih tidak langsung berkecil hati dan harus tetap semangat dalam berolahraga. Ia juga memberikan masukan arahan kepada para pelatih bahwa di era digitalisasi ini terkait dengan kegiatan olahraga sudah sangat penting yang namanya IPTEK.

" Jadi jangan lagi kita hanya berpacu dengan hal - hal manual. Di bidang olahraga tidak hanya mengandalkan power, tetapi IPTEK apalagi di era digitalisasi seperti saat ini," ujarnya.

Maka dari itu, Para pelatih tidak boleh ketinggalan ilmu terkait teknologi digital. Ada semacam peralatan yang tentunya juga mendukung prestasi olahraga sangat penting sekali untuk dipahami oleh para pelatih yang nanti akan diberikan ilmu tersebut kepada para atletnya.

Kemudian, dalam pemilihan atlet diharap tidak ada perlakuan "anak emas" kepada salah satu atlet. Tentunya pelatih harus melihat potensi - potensi atlet yang memang bisa berkembang agar dapat meraih prestasi yang tinggi bagi Kalimantan Timur.

Syirajuddin menambahkan untuk dukungan peralatan juga harus diperbarui mengikuti perkembangan dan ini harus benar - benar diperhatikan, untuk hal ini Pemerintah berkomitmen dan terus mendukung soal pendanaan. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Prof.Dr.Diah Natalisa,MBA saat menghadiri acara Sosialisasi Penerapan MPP dan MPP digital melalui zoom meeting.

Kabarikn.com,Balikpapan-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB menyelenggarakan Sosialisasi Penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital ,acara berlangsung di Hotel Bluesky Balikpapan, Kamis(02/11/2023).

Dalam Sosialisasi Penerapan MPP dan MPP Digital, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Prof.Dr.Diah Natalisa,MBA melalui Zoom meyampaikan bahwa model konseptual penerapan MPP yang telah dikembangkan oleh pemerintah berfokus pada penguatan layanan publik, pengembangan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga fokus ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk layanan di MPP layanan konter, layanan mobile, layanan mandiri, penguatan layanan desa, pasar dan kecamatan, penguatan layanan online, serta layanan drive-thru.

Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan. Dalam rangka tidak hanya untuk meningkatkan kecepatan,kemudahan,keterjangkauan,kenyamanan maupun keamanan tetapi juga meningkatkan daya saing dan memberi kemudahan berusaha.

" Program prioritas MPP merupakan upaya peningkatan pelayanan publik melalui penerapan prinsip One Top Service yang dapat dilakukan dalam wujud pelayanan terpadu," ujarnya.

Penyelenggaraan MPP secara terpadu bukan berarti hanya dilakukan pada satu tempat, tetapi penyelenggaraan MPP dapat diperluas hingga ke desa sampai kelurahan dan kecamatan dengan adanya pelayanan yang terintegrasi.

Prof. Dr. Diah Natalisa menambahkan sampai saat ini terdapat sebanyak 163 MPP yang sudah diresmikan atau sekitar 32% dari total 508 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Sekitar 50% MPP diantaranya tersebar di Pulau Jawa, dengan berbagai strategis kebijakan MPP yang dilakukan serta komitmen Pimpinan atau Kepala Daerah. Penyelenggaraan telah terbentuk sebanyak 60 MPP dari awal tahun 2023 hingga saat ini.

Rencananya akan ada beberapa Kabupaten/Kota yang akan meresmikan MPP. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian PANRB sebanyak 156 Kabupaten/Kota memiliki target peresmian MPP Tahun 2024, namun daerah yang belum memiliki rencana pembuatan MPP juga masih cukup banyak yaitu 179 Kabupaten/Kota.

Secara sistematis model penerapan MPP merupakan pusat pelayanan publik dalam satu tempat dengan berbagai alternatif bentuk pelayanan kebijakan untuk mengatasi kendala akses dan waktu dalam mendapatkan pelayanan publik.

Pada MPP dapat dijumpai berbagai pelayanan publik seperti pembuatan dokumen kependudukan,pembuatan pasport, pembayaran pajak, dan lain lain.

Kedepannya Mal Pelayanan Publik (MPP) ini dapat mendukung aktifitas masyarakat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik lokal dan biografis daerah. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim Muhammad Faisal saat memberikan sambutan dan membuka acara Sosialisasi Penerapan MPP dan MPP Digital.

KabarIkn.com,Balikpapan - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan-RB) menggelar sosialisasi Penerapan Mal Pelayanan Pablik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Wilayah Indonesia Bagian Tengah. Kegiatan ini digelar di Hotel Blue Sky Balikpapan, Kamis (02/11/2023).

Acara ini dibuka langsung oleh Kadiskominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal yang dalam hal ini mewakili Sekretaris Daerah Prov Kaltim, Sri Wahyuni yang berhalangan untuk hadir.

Dalam sambutannya,Faisal menyampaikan turut menyambut positif dengan diselenggarakannya kegiatan ini. Ia harap kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan mencapai hasil positif yaitu mempercepat pengintegrasian pelayanan daerah dan pusat dalam satu lokasi yang dekat dengan kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).

" Hal ini sebagai upaya meningkatkan kecepatan,kemudahan jangkauan kenyamanan dan kemanan dalam pelayanan," ujarnya.

Foto : Kadiskominfo Prov Kaltim, Muhammad Faisal

Mal Pelayanan Publik (MPP) sendiri adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD serta Swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan,kemudahan dan keamanan pelayanan publik.

Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mendukung dan mendorong penyelenggaraan MPP di Kabupaten/Kota se - Provinsi Kaltim. Mulai tahun 2019 sampai tahun 2023, dari 10 Kabupaten/Kota terdapat 4 Kabupaten Kota yang telah direskiman Mal Pelayanan Publik.

Adapun 4 Kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

" Untuk 6 Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP) sementara ini masih dalam proses pembentukan," Kata Faisal.

Ada 3 Kabupaten yang akan diresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pada Tahun 2024 yaitu Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.

Faisal menambahkan Pemerintah Provinsi Kaltim tentunya terus berupaya untuk meningkatkan, sehingga seluruh Kabupaten/Kota bisa mempunya MPP seperti target dari Kementerian pada tahun 2024 termasuk kesiapan Provinsi Kaltim sebagai Ibu Kota Negara.

" Karena MPP Kita baru ada di 3 Kota, kita harap di Kabupaten/Kota yang sedang dalam proses bisa segera diresmikan MPP. Walaupun hambatan akses telekomunikasi masih ada di Kaltim, tetapi jangan patah semangat." imbuhnya.

Ditargetkan semua Kabupaten/Kota Kalimantan Timur bisa mempunyai Mal Pelayanan Publik (MPP). Faisal berharap pada tahun 2024 MPP Digital di Kalimantan Timur bisa mencapai 50% dan sudah bagus. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

KabarIkn.com,Balikpapan-DinasPerindustrian,Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop) Provinsi Kaltim menggelar Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi Melalui Siinas Di Kota Balikpapan dan Konsultasi Teknis Draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Kegiatan ini bertempat di Hotel Platinum Balikpapan, Kamis (03/11/2023).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Disperindagkop Provinsi Kaltim Heni Purwaningsih. Diikuti oleh peserta dari Diseprindagkop Kabupaten/Kota, Dinas PU, PTSP dan Bappeda.

Kepala Bidang Perindustrian Disperindagkop Prov Kaltim, Ronny Suhendra.S.T menyampaikan pada kegiatan ini agenda pertama Diseminasi dan Informasi Data Industri Kecil yang masuk di dalam Siinas. Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) sendiri merupakan aplikasi dari Kementerian Perindustrian yang isinya tentang sistem informasi industri nasional.

Foto : Kepala Bidang Industri Disperindagkop Provinsi Kaltim, Ronny Suhendra.S.T

"Jadi semua industri kecil,industri menengah maupun industri besar wajib memiliki akun SIINAS. Begitu dia mendaftar izin usaha maka diwajibkan terlebih dulu daftar ke SIINAS," ujarnya.

SIINAS ini digunakan untuk mendata semua industri kecil, industri menengah dan industri besar dalam satu informasi yang nanti berguna bagi pengambilan kebijakan maupun keputusan yang sangat penting bagi pemerintah.

Pada waktu covid-19 beberapa tahun lalu, Disperindagkop tidak memiliki data yang valid tentang industri kecil. Sehingga saat Disperindagkop mau melakukan bantuan terhambat karena tidak ada data, maka dari itu SIINAS ini dibuat untuk mempermudah.

" SIINAS ini berlaku untuk seluruh Indonesia.Kami juga ditargetkan untuk membuat, memasukkan data industri kecil paling sedikit 1000 data pada tahun ini dan saat ini kita belum sampai targetnya," Kata Ronny.

Alasan belum mencapai target karena para pelaku industri Kabupaten/Kota masih ada kendala. Kendala dalam artian sistem aplikasi tersebut masih perlu disosialisasikan kembali.

Maka dari itu pada kegiatan ini Disperindagkop mendatangkan kembali narasumber - narasumber Kementerian Perindustrian untuk mempercepat proses penginputan data, sehingga target 1000 data pada tahun ini bisa tercapai.

Lalu,kegiatan Kedua Konsultasi Tekhnis Draft Rencana Industri Pembangunan Kabupaten/Kota (RPIK).

Ronny menjelaskan RPIK ini merupakan turunan dari Rencana Industri Pembangunan Nasional (RIPN). Kemudian, oleh Pemerintah Provinsi juga diwajibkan melakukan Perencanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

Dalam hal ini Kabupaten/Kota juga diharuskan untuk menyusun pembangunan industri dalam bentuk RPIK. Saat ini semua pelaku industri wajib menyusun Rencana Pembangunan Industri.

"Saat ini baru ada dua Kabupaten yang sudah menyusun RPIK yaitu Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Jadi kami harap 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Kaltim dapat menyusun untuk menjadi Perda RPIK," pungkasnya. (tri/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kabag RB dan Akuntabiltas Kinerja, Nani Nuraini ST.MT

KabarIkn.com,Balikpapan - Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur Menggelar Acara Asistensi Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda. Kegiatan ini bertempat di Hotel Astara Balikpapan,Rabu (01/11/2023).

Kabag RB dan Akuntanilitas Kinerja, Nani Nuraini menyampaikan bahwa ini adalah kegiatan rutin untuk memastikan asistensi Indikator Kinerja Utama (IKU) memang betul - betul Inline dari RPD ke Renstra sampai nanti ditemukan indikator kinerja utamanya benar - benar sesuai dengan renstra nya. Namun, pada posisi sekarang ini tidak dilakukan asistentsi dan hanya dilakukan validasi saja.

" Kalau mengasistensi nanti ada masukan - masukan untuk renstra, padahal saat ini memang Renstra telah ditetapkan," ujarnya.

Sebentar lagi akan ada Penetapan Peraturan Gubernur untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKU sendiri masuk dalam lampiran Pergub tersebut. IKU ini adalah indikator yang menunjukan forum bisnis suatu perangkat daerah.

Rencana kedepannya dimana ketika nanti Bapedda telah menyusun RPJMD kemudian Gubernur maupun Wakil Gubernur sudah terpilih, enam bulan setelah ini RPJMD sudah harus siap.

" Tentunya kami juga akan bergerak memulai melakukan asistensi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU). Setelah itu nanti sudah bisa memberi masukan terhadap IKU yang ada Renstra supaya lebih relevan,"katanya.

Entah nanti pada IKU atau Indikatornya sendiri, satuan bahkan sampai penjelasannya dan devinisi operasional. Sehingga nanti Indikator tersebut bisa pas dan jika sudah cocok operasional kedepannya sudah On the ride track.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur diundang dalam acara ini.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi, Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi digunakan oleh Perangkat Daerah untuk Perencanaan Jangka Menengah (Renstra), Perencanaan Tahunan (Renja), Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan pelaksanaan asistensi IKU adalah untuk memastikan IKU Perangkat Daerah telah menggambarkan ukuran keberhasilan sesuai core bussines dari Perangkat Daerah itu sendiri. 

Kedepannya diharapkan hasil asistensi IKU dapat memberi masukan terhadap Renstra Perangkat Daerah, sehingga apa yang menjadi kebijakan didalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dapat dioperasionalkan secara tepat di dalam dokumen Perencanaan Strategis.

Nani menambahkan Biro Organisasi Provinsi Kaltim terus membantu mengawal perangkat daerah untuk memastikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah pas. Ini nanti juga berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang nanti membahas tentang konsistensi dari tahapan perencanaan, pengukuran sampai dengan pelaporan.

" Semuanya kita jaga supaya apa yang menjadi Visi dan Misi kepala Daerah terpilih nanti persentasenya bisa mencapai 100 persen," pungkasnya.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Kabarikn.com,Balikpapan-Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya dan berjuang keras untuk tetap melestarikan badak sumatera yang berada di Kalimantan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan teknologi reproduksi berbantu atau Assisted Reproductive Technology (ART). 

Proses pengambilan sel telur (oocyte) telah dilakukan terhadap salah satu badak betina, bernama Pahu yang berada di Sanctuary Badak Kalimantan di Kelian Kutai Barat, Kalimantan Timur, pada hari Selasa 31 Oktober 2023 yang selanjutnya akan dibawa ke Laboratorium IPB University, di Bogor, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Satyawan Pudyatmoko, menyatakan bahwa pengembangbiakan buatan harus dilakukan untuk tetap menjaga kelestarian badak sumatera di Kalimantan yang hanya tersisa dua ekor di dunia. “Badak sumatera yang berada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yang terpantau hanya berjumlah 2 ekor dan itu pun betina semua. Oleh karena itu, kami berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan kelestarian badak sumatera yang berada di Kalimantan, salah satunya dengan teknologi reproduksi berbantu seperti fertilisasi in-vitro dengan sperma dari badak sumatera yang ada di Taman Nasional Way Kambas, stem cell, dan cloning,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala BKSDA Kalimantan Timur, M. Ari Wibawanto, menyampaikan bahwa upaya pengambilan sel telur badak Pahu dilakukan untuk mempertahankan kelestarian badak sumatera yang berada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. "Kita mengejar waktu, karena dalam kurun waktu 24 jam sel telur (oocyte) badak Pahu harus dapat diterima di Laboratorium IPB University dari sanctuary badak kami di Kelian Kutai Barat, Kaltim," ujarnya.

Proses fertilisasi in-vitro sel telur menggunakan teknik Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) sepenuhnya akan dilakukan oleh Tim ART Badak SKHB IPB University atas penugasan dari KLHK. “Selain pengambilan sel telur, badak Pahu kami pun mengkoleksi sampel material biologi dan genetik lainnya dari Pahu, seperti fibroblas (jaringan kulit) dan darah, yang akan kita proses di laboratorium ART dan Biobank kami di Bogor, Jawa Barat,” ujar Dr. drh. Muhammad Agil, selaku ketua tim ART IPB University.

“Jika proses pembuatan embrio badak Pahu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, kita akan titipkan embrio tersebut ke rahim salah satu badak betina yang berada di Sumatera sebagai induk titip atau induk pengganti (surrogate mother),” tambah Muhammad Agil.

Proses ini dibantu oleh tim IPB University dan Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW) Jerman, serta tim dokter hewan dari Taman Nasional Way Kambas, ALERT Indonesia, dan Yayasan Badak Indonesia (YABI). 

Indonesia merupakan rumah bagi dua badak paling langka di dunia, badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon dan badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) yang secara terisolir mendiami Kawasan Ekosistem Leuser - Aceh, Taman Nasional Way Kambas dan satu kawasan hutan di wilayah kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

“Pahu” merupakan badak kalimantan (Dicerorhinus sumatrensis)berjenis kelamin betina yang telah berhasil dipindahkan dari hábitatnya ke Suaka Badak Kelian (SBK) di Hutan Lindung Kelian PT. Hutan Lindung Kelian Lestari pada tahun 2018. 

Pahu mempunyai panjang badan 200 cm dan tinggi 107 cm, relatif lebih kecil jika dibandingkan badak yang ada di Sumatera. Berdasarkan struktur giginya, umur Pahu diperkirakan 30 tahun. Berat badan Pahu saat pertama masuk karantina adalah 320 kg, dan terus meningkat sejalan dengan tercukupinya nutrisi melalui asupan pakan yang yang diberikan tiap harinya. Saat ini berat badan Pahu sudah mencapai 366 kg, cukup ideal jika dibandingkan dengan ukurannya.

Semoga proses ini dapat berhasil dan badak sumatera di Kalimantan dapat terjaga kelestariannya.(beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Ir. E.A Rafiddin Rizal,S.T., M.Si,IPM

KabarIkn.com,Balikpapan - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Evaluasi Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Kabupaten dan Kota Se - Kalimantan Timur Tahun 2023. Kegiatan ini digelar di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Senin (30/10/2023).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Ir. E.A Rafiddin Rizal,S.T., M.Si,IPM menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2020 DLH mempunyai dokumen kebijakan strategis daerah terkait dengan pengelolaan sampah sampai dengan tahun 2025, bersama dengan 10 Kabupaten/Kota mereka mempunyai kewajiban yang sama terkait Jakstrada.

" Maka dari itu kami hari ini melakukan evaluasi terhadap Jakstrada tersebut dan besok akan dilakukan evaluasi input data di sistem informasi pengelolaan sampah nasional," ujarnya.

Dalam waktu kurang dari dua tahun ini semuanya harus mempunyai dan mengejar target masing-masing. Karena kedepannya pada tahun 2030 sudah tidak boleh ada pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), jadi pengelolaan sampah harus dikurangi dari awal.Hampir semua Kabupaten/Kota saat ini sudah mempunyai bank sampah.

" Pada hari kedua evaluasi nanti kita akan mengetahui kabupaten/kota mana saja yang sudah mengelola dan melakukan pelaporan soal pengelolaan sampah ini," katanya.

Rafiddin menambahkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) ini salah satu hal yang menjadi target pada kota - kota bersih atau Adipura. Maka dari itu, jika data tersebut tidak diisi kabupaten/kota tersebut akan di cap tidak peduli terhadap pengelolaan sampah.

Pengelolaab sampah tahun 2022 sebesar 87,09%, sehingga masih terdapat 12,91 persen sampah tidak terkelola. Dimana capaian pengurangan sampah baru sebesar 19,20% dan penanganan sampah sebesar 67,89%.Sehingga diperlukan strategi pencapaian target yang telah ditetapkan baik pengurangan yang masih jauh dibawah target,maupun penanganan sampah.

Untuk itu diperlukan komitmen tinggi pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan mengingat hanya sisa 2 tahun menuju Kaltim Bersih Sampah pada tahun 2025.

" Dapat kami sampaikan bahwa beberapa Kab/Kota belum mengisi secara lengkap untuk data tahun 2023 sehingga pengelolaan sampah baru mencapai 61,19%," pungkasnya. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)

Foto : Kabid PPO (Peningkatan Prestasi Olahraga) Dispora Kaltim, Masturi Akbar Tapipullah.

KabarIkn.com,Balikpapan - Sekira 50 peserta TOT (Training Of Trainer), Pelatih dan Wasit, digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur (Kaltim), berlangsung di Balikpapan, Jumat (27/10/2023) malam.

Mewakili Kepala Dispora Kaltim, Kabid PPO (Peningkatan Prestasi Olahraga) Dispora Kaltim Masturi Akbar Tapipullah menyampaikan, bridge atau GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia), salah satu olahraga prestasi, kini menjadi perhatian pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim, dengan menggelar pelatihan, wasit dan pelatih.

Dia katakan, Pemprov Kaltim berharap, olahraga bridge dapat menorehkan prestasi dan dapat membanggakan Kaltim.

"Meski saat ini, Kaltim untuk bridge mendapatkan medali perunggu, ke depan dapat meraih emas, usai pelatihan ini dilaksanakan," harapnya.

"Bila ingin meraih juara atau emas, maka seringlah berlatih, dan terus mengikuti seleksi, hingga mencapai prestasi," jelas Kabid PPO Dispora Kaltim, Masturi Akbar.

Dia juga menyampaikan pesan Kadispora Kaltim, bahwa dengan pelatihan ini nantinya, dapat melahirkan insan-insan olahraga, khususnya cabor bridge, dapat berprestasi dimasa datang.

"Juga dapat mendorong pelajar dan mahasiswa untuk bermain bridge, dapat dilakukan melalui kerjasama para guru olahraga di sekolah," tuturnya.

Selain itu, dengan pelatihan ini juga akan memunculkan berbagai ide yang cemerlang dalam memajukan olahraga di Kaltim, utamanya bridge.

Melalui pelatihan ini juga peserta mendapatkan ilmu dari narasumber yang penuh dengan pengalaman yang merupakan wasit pusat nasional.

Sementara, Sekjen PB GABSI Pusat (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia) Hery Maulana, mengapresiasi pemprov GABSI Kaltim, melaksanakan TOT pelatih dan wasit. Sebelumnya, dilaksanakan di Jakarta, kini dilaksanakan di daerah.

Sebelumnya pelatihan, pelatih dan wasit biasanya menunggu mengikuti TOT di Jakarta, saat ini dilaksanakan di daerah, semakin banyak di laksanakan di daerah, semakin banyak pula pelatih dan wasit bridge, di daerah," ungkap Hery Maulana.

Dia katakan, dengan pelatihan ini juga untuk menyamakan persepsi dalam permainan bridge, juga dapat menjaring anak-anak berbakat di daerah.

Dia juga berharap, dapat menukarkan ilmu bridge kepada anak-anak pelajar baik ditingkat SMP, SMA dan mahasiswa. 

"Dari sini muncul atlit berbakat, sehingga muncul atlit-atlit mudah berbakat, tidak lagi wajah-wajah lama," harapnya.

Sehingga dapat memunculkan atlit yang berkarakter, paling tidak setiap kabupaten memiliki satu wasit dan pelatih. Dari sini juga GABSI akan konsen melakukan pelatihan, pelatih dan wasit ini tiap tahunnya.

Bilamana turnamen di daerah Kaltim, tidak lagi memakai wasit dari luar. "Ke depan mudah-mudahan wasit ini dapat diminati, hingga menjadi expert yang bersertifikat," jelas Hery Maulana.

Kegiatan ini juga diikuti berbagai peserta dari luar Kaltim, seperti Kalsel dan Bali. Pelatihan ini dimulai tanggal 27 hingga 30 Oktober 2023. (beny/adv/diskominfo prov kaltim)