Foto Koalisi Damai : Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia melibatkan 12 organisasi masyarakat sipi berlangsung di Jakarta, 16 Februari 2023.

KabarIkn.com,Jakarta- Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai) mendorong pemerintah dan platform digital, termasuk media sosial menerapkan moderasi konten digital dengan memperhatikan konteks lokal dan menghormati standar internasional tentang hak asasi manusia serta kebebasan berekspresi. Upaya ini penting dilakukan untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian yang beredar di ranah digital, terutama menghadapi Pemilu 2024.

Koalisi akan menyiapkan rekomendasi konkret menghadapi Pemilihan Umum 2024 ke depan untuk mendorong praktik moderasi konten yang merujuk pada hak asasi manusia. “Di berbagai negara, disinformasi dan misinformasi telah terbukti melahirkan polarisasi politik, mengancam perdamaian, dan bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang nyata. Untuk itu, memastikan ruang publik berisi informasi yang benar melalui praktik penyaringan atau moderasi konten adalah satu keharusan dengan tetap menghormati standar HAM dan kebebasan berekspresi serta memperhatikan konteks lokal,” kata Wijayanto, Ketua Presidium Koalisi Damai saat diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta.

Diskusi ini diselenggarakan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dengan dukungan program UNESCO-EU Project #SocialMedia4Peace dan diikuti 150 peserta daring dan luring. Peserta diskusi merupakan wakil lembaga pemerintah, platform media sosial, masyarakat sipil dan media. 

Selain Wijayanto, narasumber yang hadir dalam diskusi ini yaitu Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi), Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia), dan Ana Lomtadze (Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta).

Semuel menyampaikan partisipasi masyarakat sipil dalam diskusi moderasi konten perlu terus ditingkatkan, mengingat saat ini moderasi konten masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyelaraskan standar komunitas platform digital dan regulasi lokal. “Saya setuju, algoritma moderasi konten harus memperhatikan konteks lokal,” katanya. 

Sedangkan Danny Ardianto menambahkan sebagai salah satu platform digital, Youtube telah berupaya membatasi sebaran konten berbahaya karena menyadari sebaran masif disinformasi dan ujaran kebencian. Meski demikian, ia menyampaikan mengalami tantangan memahami konteks lokal dalam praktik moderasi konten. 

“Lima persen moderasi konten melibatkan human moderator, sedangkan 95 persen dilakukan oleh automatic flagging system karena begitu banyaknya konten yang diproduksi kreator setiap hari. Pada beberapa konten tidak bisa hanya bersandar pada mesin tapi perlu kombinasi dengan manusia.”

Foto Koalisi Damai 2: Narasumber diskusi Countering Hate Speech and Disinformation Online in the Context of the 2024 Elections: Challenges and Opportunities, Kamis (16/2) di Jakarta. Dari kiri ke kanan para pembicara: Wijayanto (Ketua Presidium Koalisi Damai), Danny Ardianto (Head of Government Affairs and Public Policy YouTube Indonesia), Ana Lomtadze (Head of Communication and Information Unit, UNESCO Jakarta), Semuel Abrijani Pangerapan (Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi), dan moderator: Citra Dyah Prastuti (Pemimpin Redaksi KBR.id)

Ana Lomtadze, mendorong praktik moderasi konten dapat dilakukan secara setara dan transparan antara regulator dan masyarakat sipil. “Kami berharap platform digital setuju membuka ruang komunikasi langsung dengan koalisi masyarakat sipil agar dapat memberikan masukan praktik moderasi konten yang sesuai standar internasional,” katanya. 

UNESCO dan EU Dukung Peluncuran Koalisi Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia (Damai)

Sebelum diskusi berlangsung,12 organisasi masyarakat sipil meluncurkan Koalisi Damai, yaitu Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Jaringan Gusdurian, ICT Watch, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada, ECPAT Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Yayasan Tifa, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). 

Pembentukan koalisi ini diharapkan dapat bekerja dengan pemerintah dan platform digital termasuk media sosial untuk memastikan agar praktik moderasi konten memperhatikan konteks lokal. Koalisi ini juga akan berkontribusi dalam mendorong menciptakan ruang diskusi untuk merumuskan kebijakan moderasi konten yang inovatif dan memperhatikan standar HAM. 

Pembukaan peluncuran koalisi dihadiri Valerie Julliand, United Nations Resident Coordinator (UN RC) untuk Indonesia dan Vincent Piket, Duta Besar European Union untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Mereka menyampaikan pentingnya koalisi multipihak yang menggunakan pendekatan hak asasi manusia untuk melawan disinformasi dan ujaran kebencian. 

“Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi yang sesungguhnya tidak akan tercipta. Tanpa moderasi konten, pada kondisi yang dibenarkan dan terdefinisi dengan baik, disinformasi dapat menjadi pemicu kebencian dan mendorong kekerasan,” ujar Valerie Julliard, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta (16/2). 

Vincent Piket pada kesempatan yang sama menyampaikan, “Upaya melawan mis-disinformasi tidak dapat dilakukan sendiri. Kita harus bekerja sama untuk mengidentifikasi dan mengatasi disinformasi, serta mengkampanyekan masyarakat digital yang bertanggung jawab. Koalisi nasional yang diluncurkan ini sangat penting mempromosikan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah bahaya mis-disinformasi.”

Ide pembentukan koalisi nasional ini berdasarkan riset yang dilakukan UNESCO bekerja sama dengan Article 19 dan Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gajah Mada, merekomendasikan pentingnya menjaga keseimbangan antara masyarakat sipil dan platform, transparansi praktik konten moderasi, pemahaman mendalam konteks lokal, dan mekanisme regulasi yang memadai serta merujuk pada standar internasional terkait kebebasan berekspresi. Koalisi nasional ini akan memberikan perhatikan pada masalah ini. 

“Article 19 menyambut baik upaya masyarakat sipil di Indonesia untuk memastikan kerangka hak asasi manusia dan supremasi hukum ditegakkan di ranah digital. Kami berkomitmen untuk terus membantu stakeholder lokal melakukan advokasi untuk meningkatkan transparansi kebijakan platform, pengawasan penggunaan algoritma pada sistem moderasi konten dan memperkuat pengguna agar mampu mempertanyakan hasil moderasi konten yang dilakukan platform.” Kata Michael Coster, Asia Digital Programme Manager, Article 19. 

Selain di Indonesia, UNESCO saat ini juga menjalankan Program Media Sosial untuk Perdamaian (#SocialMedia4Peace) di Bosnia Herzegovina, Kenya dan Kolombia yang juga akan meluncurkan koalisi serupa. Program ini berlangsung sejak 2021, sebagai bagian dari strategi melawan disinformasi dan menciptakan perdamaian, mendorong transparansi dan ekosistem internet serta mempromosikan akses pada informasi yang akurat sebagai bagian dari barang publik (public goods). 

Anggota Koalisi dari Indonesia akan berpartisipasi pada UNESCO Global Conference “Internet for Trust” yang berlangsung di Paris 21-23 Februari 2023, yang akan merumuskan panduan regulasi bagi platform. Koalisi ini juga akan mempresentasikan tujuan dan bertukar pengalaman dengan dari organisasi masyarakat sipil dari Kolombia, Bosnia dan Herzegovina serta Kenya. ***

Narahubung: 

Wijayanto, Ketua Presidium Koalisi Damai, 0877-1701-2019

Ana Lomtadze, Head of Communication and Information Unit UNESCO Jakarta (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

KabarIkn.com - Dalam meningkatkan performa brand atau bisnis perlu dirancang strategi marketing yang relevan agar pemasaran bisnis dapat menjangkau pasar yang luas. Strategi ini bisa saja dilakukan dengan cara konvensional, namun teknik strategi marketing secara modern memiliki potensi lebih besar daripada teknik tradisional. Salah satu teknik jitu dalam memanfaatkan internet adalah dengan melakukan strategi digital marketing.

Perlu diketahui bahwa digital marketing terdapat dua jenis, yaitu berbayar dan organik. Digital marketing berbayar adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasanya, misalnya dengan membuat iklan untuk customer berdasarkan minat, usia, lokasi, atau interaksi mereka terhadap sebuah brand. Jenis-jenis paid marketing adalah Search Engine Marketing (SEM), display marketing, dan influencer marketing. 

Di sisi lain, ada juga digital marketing yang tidak berbayar alias ‘gratis’. Layanan ini lebih akrab disebut Search Engine Optimization (SEO). Meski layanan ini tidak sepenuhnya gratis, tetapi tetap memiliki biaya yang lebih rendah dibanding dengan Search Engine Marketing (SEM). 

Search Engine Optimization atau sering disebut dengan SEO ini juga cocok untuk menghasilkan prospek customer jangka panjang. Teknik SEO merupakan teknik optimasi website agar tampil optimal di mesin pencari. Saat ini, perusahaan harus mulai menjalankan SEO pada website mereka. Hal ini dikarenakan jika suatu perusahaan menerapkan SEO, maka produk atau jasanya akan jauh lebih dikenal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dalam menjalankan SEO tentu dibutuhkan strategi yang tepat dan mengikuti kaidah-kaidah SEO. Sebagai salah satu digital marketing agency yang fokus di layanan SEO, Digitalic memiliki track record yang panjang dalam memberikan konsultasi dan juga menjadi mitra banyak perusahaan, mulai dari startup fintech, logistik, hingga e-commerce.

“Ketika Digitalic akan menjadi mitra perusahaan dalam menjalankan kampanye SEO, kami gak langsung memberikan harapan ranking dan lainnya.” kata Jarot Triguritno, Co-Founder Digitalic. 

“Tapi, kami akan bertanya tujuan apa yang ingin dicapai, setelah itu kami mengaudit, mulai dari kesehatan, kecepatan, kemudahan, dan keterbacaan website.” lanjutnya.

Memang, mencari mitra atau agensi SEO perlu berhati-hati, dan harus melihat track record, agar strategi yang dilakukan bisa berjalan dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

“Harapannya, banyak perusahaan harus sudah mulai melirik dan menggunakan strategi SEO, sebab SEO yang baik bisa berdampak pada bisnis jangka panjang dan berkelanjutan.” tutup Jarot Triguritno.(*)

_________

Tentang Digitalic Indonesia: 

Didirikan pada tahun 2018, PT Koneksi Digital Indonesia (Digitalic Indonesia) merupakan agensi digital marketing yang fokus dalam memberikan layanan digital marketing. Digitalic memberikan beragam layanan digital marketing, mulai dari Search Engine Optimization, Social Media Management, Video Production, Media Publishing, Content Marketing, dan lain sebagainya. Digitalic memiliki tim yang sudah berpengalaman di dunia digital marketing.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai Digitalic, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Instagram, Facebook, YouTube, atau kunjungi digitalic.id.

Kontak Media:

Angelina M

Media Partnership

PT Koneksi Digital Indonesia (Digitalic)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oleh, Hery Sunaryo

Ketua Forum Masyarakat Untuk Transparansi (FORMAT)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan oleh PT. Pertamina Kilang Internasional Balikpapan bekerjasama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), mendapat kritikan tajam dari ketua FORMAT Balikpapan Hery Sunaryo , menurutnya bisnis Gas jalur darat Senipah- Balikpapan milik PT Pertamina ini sangat membahayakan masyarakat kota Balikpapan.

" Pemasangan pipa gas jalur darat Senipah- Balikpapan, menimbulkan kekhawatiran, keresahan warga masyarakat Balikpapan, sehingga perlu dilakukan analisis dan penjelasan detail terkait dengan SOP pengamanan atau safety keselamatan warga masyarakat kota Balikpapan terhadap pemasangan saluran pipa Gas Senipah - Balikpapan,"ujarnya.

Hery menjelaskan, Bahwa jika pipa gas ini nantinya beroprasi dan terjadi kebocoran, sementara diatas pipa gas tersebut banyak aktivitas warga masyarakat bagaimana penanganannya, ini semua harus dijelaskan secara detai oleh PT. Pertamina dan PGN sebagai pelaksana Bisnis negara. 

" Dahulu kita ingat pada thn 70 - 80 an penyaluran pipa minyak jalur darat dari Samboja ke RU V. Pada tahun 90 an sudah tidak dilakukan, karena pada tahun 70 an masih sepi aktivitas masyarakat, tapi tahun 90 an sudah mulai rame aktivitas masyarakat diwilayah tersebut sehingga pada tahun 90 an tidak lagi menggunakan jalur darat tetapi melalui jalur laut," Kata Hery dengan nada tinggi saat diwawancarai media IKN.

" Dampak negatif terhadap Lingkungan dari proses pemasangan project pipa gas Pertamina ini sangat mengkhawatirkan, ketika kedepan terjadi perbaikan pipa PDAM, kemudian ketika terjadi putusnya Kabel Optik, atau kedepan ada perbaikan jalan yang membutuhkan galian, tentu akan bersentuhan dengan pipa gas ini," tuturnya.

Hery yang juga berprofesi sebagai Advokat ini menjelaskan bahwa, project ini perlu dilakukan Sosialisasi ke warga kota Balikpapan sebelum dijalankan, ini sesuai mandat UU 32/2009 ttg Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan juga berdasarkan Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. 

" Saya yakin masyarakat pasti mendukung, hanya saja prosesnya harus benar, inikan project negara harusnya dapat menjadi contoh bagi project swasta lainnya, jangan mentang-mentang project pemerintah mengatas namakan negara tetapi tidak memikirkan keselamatan masyarakat, semua ada mekanisme aturannya, semisal terkait dengan AMDAL, ijin lingkungan dan analisis dampak negatif lainnya ini semua harus diinformasikan didalam dokumen perizinannya secara baik yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat, dengan harapan bisa memberikan rasa tenang dan aman bagi masyarakat kota Balikpapan," Ujar Hery.

" Kemudian proses pengawasan, pemeliharaan saat beroprasi pengerjaan proyek ini perlu juga dijelaskan, semisal apakah nanti bangunan warga yang tinggal didekat pipa gas tersebut akan direlokasi atau dibongkar atau dibiarkan beraktivitas diatas saluran pipa gas tersebut, banyak pertanyaan terkait standart pengerjaan saluran pipa gas ini secara safety yang perlu dijawab," tanya Hery

Hery juga mengingatkan Harus ada keterlibatan Pemerintah kota Balikpapan, jangan sampai pemerintah kota tidak tau proses ini, 

" Karena dalam tahap proses galian pemasangan pipa gas ini banyak kekhawatiran dampak negatif terjadi semisal kekhawatiran terjadi bocornya pipa PDAM, putusnya kabel optic, kemacetan jalan, rusaknya pohon peneduh jalan, rusaknya jalan, behamburnya tanah lumpur jalan, yang membahayakan masyarakat" Tutur Hery.

" Untuk itu kami meminta agar project tersebut distop atau dihentikan terlebih dahulu, sebelum ada penjelasan secara detail terkait resiko insiden dan dampak negatif lainnya yang kemungkinan kedepan dapat terjadi akibat bisnis saluran pipa gas pertamina Senipah- Balikpapan," Tutup Hery.(*)

KabarIkn.com,Balikpapan - Pengumuman layaknya kuis berhadiah dari PT. Bayan Resources Tbk, pagi ini (17/1) beredar luas dijagat media sosial.. Dengan alih – alih PT. Bayan Resources Tbk 50th Anniversary Mining Welfare Fund, situs tersebut memberi kuisoner kepada setiap pihak yang menerima untuk menjawab beberapa pertanyaan. 

Di akhir pertanyaan diharapkan kita untuk mengirimkan link tersebut kebeberapa kenalan kita agar melakukan hal yang sama. Kita diberi pilihan untuk mendapatkan doorprize dengan 3 kali sempatan, dan berhasil memperoleh hadiah berupa uang. 

Anehnya ada beberapa testimoni dari beberapa orang yang mengklaim memenangkan tawaran hadian dari mengisi kuis dari link tersebut. Dengan tesemoni itulah, kita yang mendapat link tersebut akhirnya mengikuti alur dari kuis yang disampaikan. 

Salah seorang penerima link kuis tersebut Soni Setiawan (46) yang bekerja sebegai pekerja swasta di perusahaan di Balikpapan, menyatakan jika situs tersebut adalah Hoax. Dirinya merasa ada yang janggal dan akhirnya mengabaikannya.

Begitu pula dengan teman sekerjanya yakni Usran yang bekerja sebagai Security, ia meniliai info tersebut tidak benar. Atau Hoax. Dirinya meminta kepada pihak PT. Bayan Resource bisa segera mengklarifikasi berita ini dengan cepat agar tidak berkepanjangan dan masyarakat lebih berhari-hati.

“Sering ini diterima masyarakat. Ini sih penipuan. Pihak persahaan harusnya jika mengetahui bisa langsung kalrifikasi agar masyarakat mendapat info yang benar”harap Usran.

Saat diminta konfirmasi, sayang hanya disampaikan secara singkat oleh pihak PT Bayan Resource yakni Syahbudin selaku General Affairs (GA),tidak benar. Ia memastikan hal itu adalah penipuan. Syahbudin mengindikasikan penipuan berkedok kuis tersebut penipuanuntuk mencuri data pribadi.(danang)

KabarIkn.com,Balikpapan- Terkait lahan SMPN 25 Balikpapan di Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Provinsi Kalimantan Timur yang di klaim warga. Lembaga Swadaya Masyarakat Kami Sahabat Peduli Lingkungan (LSM KSPL) Kalimantan Timur angkat bicara.

Pihaknya siap membantu dan memfasilitasi warga dalam penyelesaian hal ini, dengan catatan warga benar-benar memiliki surat-surat lengkap kepemilikan tanah atau perwatasan. Dan meminta Pemkot Balikpapan untuk mengganti untung tanah tersebut. Demikian disampaikan Ketua LSM KSPL Kaltim, Aslian kepada media ini Kamis (2/2/2023).

Aslian menjelaskan, terkait permasalahan tanah antara masyarakat dengan Pemkot Balikpapan perlu dilakukan kajian atau penelitian secara khusus. Agar jelas dan tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. "Permasalahan tanah sangat riskan untuk itu perlu dilakukan pengkajian, "tegas Aslian.

Disamping itu, terkait masalah ganti rugi saat ini masih di bahas oleh Pemkot Balikpapan melalui OPD yang terkait. Untuk itu masyarakat hendaknya bersabar dan bisa menahan diri dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan lingkungan sekolah dan sekitarnya.

Kembali Aslian menambahkan. Tentunya kita yakin bahwa Pemkot Balikpapan tidak mungkin merugikan masyarakatnya dalam memperoleh haknya. Selagi masyarakat itu sendiri memang berada dijalur kebenaran. Apa lagi rela memberikan tanahnya buat fasilitas bidang pendidikan, yakni bangunan sekolah. (edy)

KabarIkn.com,Balikpapan - Berdasarkan hasil Musyawarah Ke-VI Ikatan Wartawan Balikpapan (IWB), secara aklamasi Beny Sanger terpilih kembali menjadi Ketua IWB untuk masa bakti 2023-2026. Selasa (10/1/2023) di Seketariat IWB.

Diawali dengan Laporan Pertanggung Jawaban Masa Bakti 2019-2022 yang dengan mulus diterima peserta Musyawah yang hadir. Selanjutnya Pimpinan Sidang Danang Agung, Sekretaris Edy Yudohandana dan Anggota Ernawati Daud, SE langsung memutuskan Beny Sanger selaku Ketua. Dimana seluruh peserta Musyawarah secara aklamasi memilih Beny Sanger selaku Ketua IWB masa bakti 2023-2026.

Menurut Pimpinan Sidang Danang Agung, dalam pelaksanaan Musyawarah tidak ada yang mencalonkan diri. Disamping itu seluruh pengurus dan anggota secara aklamasi menginginkan Beny Sanger untuk memimpin kembali IWB.

Sementara itu Ketua terpilih Beny Sanger mengucapkan terima kasih atas kepercayaan untuk memimpin IWB kembali. Namun demikian perlu dukungan dari semua pihak, agar kedepanya IWB semakin maju.

Masih menurut Beny Sanger, dalam waktu dekat akan melaksanakan audiensi ke Pemerintah Kota Balikpapan serta kalangan swasta. Dimaksud untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama dalam hal saling memberikan informasi.

Selanjutnya, akan segera menyusun program tahunan dalam bentuk kegiatan. Sesuai dengan AD dan ART IWB serta Peraturan Organisasi. (edy)

Oleh, Hery Sunaryo

Ketua, Forum Masyarakat Untuk Transparansi ( FORMAT )

KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Informasi yang beredar dimasyarakat dalam Rangka HUT Kota Balikpapan ke 126 Tahun, akan menggelar pesta dengan mendatangkan Artis Ibu Kota, informasi ini disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Auditorium Balai Kota Balikpapan, pada Selasa (31/1/2023).

Dalam konferensi pers oleh panitia tidak menginformasikan besaran biaya HUT kota dan sumber pendanaannya, informasi yang beredar dimasyarakat anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 6 Miliar, yang bersumber dari APBD dan CSR Pihak Swasta.

Menurut Hery, jika benar anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 6 miliar itu sangat besar untuk sebuah perayaan ulang tahun, maka perlu didesain agar acara Ulang tahun kota ini bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi masyarakat maupun pembangunan sumberdaya lainnya.

“Anggaran sebesar Rp 6 miliar itu harusnya dapat dipergunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat diantaranya untuk pembangunan ekonomi masyarakat, mengingat Balikpapan masih banyak yang harus dibenahi,” kata Hery, beberapa waktu lalu.

Ada sejumlah permasalahan yang harusnya jadi perhatian Pemkot Balikpapan, tidak hanya sekedar memeriahkan HUT Kota. Sejumlah persoalan yang harusnya menjadi perhatian diantaranya adalah penanganan banjir, pembangunan infrastruktur jalan untuk mengurai kemacetan, pelayanan PDAM, kualitas pelayanan kesehatan, pengelolaan pendidikan, dan membangun system Good Governance and Anti Coruption,

“Kami menyarankan agar perayaan HUT Kota Balikpapan ke-126 tahun ini mengangkat tema "Balikpapan Berbagi" agar HUT Kota ini dapat dilakukan dengan cara sederhana dan tidak dilakukan dengan evoria yang berlebihan, Apalagi kalau benar anggaranya sampai Rp 6 miliar, tentu jumlah tersebut sangatlah besar,” tambah Hery.

Alangkah baiknya, harap Hery, kegiatan memeriahkan HUT ke-126 Kota Balikpapan ini dilakukan dengan menggelar kegiatan yang bersifat berbagi, kepada masyarakat miskin kota Balikpapan.

“Kondisi ekonomi masyarakat miskin kota Balikpapan yang saat ini memprihatinkan karena sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan kesulitan mendapat modal usaha membuat masyarakat miskin kota Balikpapan sulit untuk survive,

Alangkah bijaksana Walikota jika kegiatan HUT kota Balikpapan yang ke 126 ini diisi dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin kota Balikpapan buat modal usaha, coba kita hitung kalau benar anggaran HUT Kota Rp 6 M, panitia bisa mengalokasikan yang 1 Miliar untuk acara seperti hiburan mendatangkan musisi lokal, Pasar murah ditiap kelurahan, kegiatan lomba olah raga, pemberian reward untuk guru ngaji, reward buat warga berprestasi, dan hidangan makan gratis buat warga kota.

Kemudian sisanya yang Rp 5 M dialokasikan buat bantuan modal kepada penjual warung kecil, penjual makanan jajanan, penjual jasa tukang cuci, penjual gorengan, dan bantuan modal buat PKL, coba kita hitung kalau masyarakat miskin diberi bantuan modal usaha Rp 10.000.000 maka dengan anggaran Rp. 5 M bisa memberdayakan 500 masyarakat tidak berdaya menjadi berdaya" ujar Hery.

Dengan demikian Pesta HUT kota bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik masyarakat paling bawah, menengah hingga masyarakat atas,

Agar anggaran bisa tercukupi ga perlu mendatangkan Artis ibu kota yang mahal-mahal, berdayakan saja musisi lokal anak Balikpapan biar budget yang ada bisa diminimalisir,” usulnya.

Perlu diketahui mungkin untuk Anggota DPRD, Pejabat ASN dan Pengusaha uang 100 ribu dianggap kecil buat mereka tetapi buat masyarakat miskin uang 100 ribu sangat berharga buat mereka, karena bisa digunakan buat sangu anaknya kesekolah, bisa buat makan selama satu Minggu, tutur Hery,

Hery menjelaskan, Mungkin buat para pengusaha, Anggota DPRD, para pejabat, kalau mengantongi uang Rp. 10 - 20 juta, sudah seperti tidak punya uang, buat mereka masyarakat miskin uang Rp. 10 juta bisa buat mereka bangun usaha untuk survive bertahan hidup.

Untuk itu kami mengingatkan kepada pemerintah kota dan panitia HUT kota agar benar-benar bisa menggunakan uang tersebut untuk kemaslahatan masyarakat banyak, tidak sekedar bereuforia ditengah minimnya prestasi pembangunan kota, tutup Hery.(*)

Oleh, Sumardin

Warga Kampung Dahor

KabarIkn.com,Balikpapan - Sangat disayangkan, project Perluasan kilang Internasional yang menelan biaya negara sangat besar ini tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi warga sekitar kilang Pertamina Internasional, terutama warga kampung Dahor Balikpapan.

Bisa dibayangkan Kilang Internasional yang mengelola Migas terbesar diIndonesia dengan level Internasional, banyak bertengger masyarakat miskin pengangguran disekitarnya, tentu ini menjadi tanda tanya besar?

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam perluasan pembangunan kilang sangat minim, padahal salah satu dampak positif yang diharapkan masyarakat pada tahap konstruksi perluasan kilang ini adalah terlibatnya masyarakat sekitar kilang sebagai pekerja,

Madin menyampaikan, bahwa ternyata bukan hanya tahap konstruksi masyarakat sekitar tidak dilibatkan, selesai tahap konstruksi juga masyarakat sekitar tidak dilibatkan, kalau kita lihat sarana penunjang perluasan kilang Pertamina yaitu Apartemen Amarilis Dahor, yang saat ini dikelola oleh PT. PATRA JASA, yang menikmati pembangunan apartemen itu hampir sebahagian besar semua dari masyarakat luar kampung Dahor, 

Padahal pada saat pembangunan apartemen setinggi lebih dari 20 lantai itu, warga kampung Dahor sangat merasakan dampak negatifnya, mulai dari debu yang berterbangan menyerang rumah warga, kemacetan jalan sekitar karena banyaknya mobil truck pengangkut matreal dan bus pengangkut tenaga kerja yang parkir sembarangan dipinggir badan jalan, kemudian banjir pada saat hujan, bahkan bukan hanya banjir air tetapi banjir air bercampur tanah, suara bising dan polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan warga, belum lagi ketika terjadi Insiden yang membuat cemas warga sekitar.

Anehnya setelah selesai dibangun akses masyarakat Kampung Dahor untuk bisa ikut bergabung bekerja mengelola apartemen tersebut tertutup, dan yang menikmati hasil pembangunan apartemen tersebut adalah warga yang jauh dari kampung Dahor. Ujarnya 

Beliau menceritakan, Apartemen tersebut dipakai untuk pekerja BUMN PT. Pertamina dengan fasilitas yang sangat luar biasa mewah, sementara dibelakang apartemen Amarilis dan didepan apartemen Amarilis tersebut bertengger masyarakat miskin, setiap pagi dan sore warga kampung Dahor hanya bisa menonton melihat pegawai BUMN PT. Pertamina keluar dari apartemen dengan menggunakan fasilitas mobil mewah, dengan gajih puluhan bahkan ratusan juta rupiah dari negara.

Madin berharap, ada kepekaan sosial yang terbangun oleh pengelola Apartemen Amarilis Dahor agar kesenjangan tersebut tidak nampak terlihat, salah satu cara dengan melibatkan anak-anak warga kampung Dahor sebagai pekerja diaprtemen tersebut, sehingga ada secerca harapan bagi mereka agar dapat merasakan kue pembangunan yang direncang oleh pemerintah.

Bukankah tujuan pemerintah dengan pembangunan perluasan kilang ini, adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat Indonesia pasca pandemi covid 19, bagaimana mungkin hal itu terwujud jika masyarakat sekitar kilang masih bertengger masyarakat miskin. Ujarnya.

Beliau juga mengatakan, Harusnya manager Asset PT. Pertamina mampu membangun sinergitas dengan warga kampung Dahor, kalau diperhatikan selama ini kinerja manager Asset Pertamina Internasional Balikpapan, memang banyak yang harus dipertanyakan, karena Asset Pertamina seperti digunung pipa dan diarea tangki satu banyak yang terbengkalai, manager Asset seolah tidak peduli terhadap warga sekitar,

Padahal manager Asset itukan sangat besar gajihnya, stafnya aja bergajih puluhan juta dari uang negara, belum lagi pasilitas negara yang dinikmatinya mobil mewah, apartemen dan lainnya, tapi kerjanya ga jelas, masa sekelas manager Asset dikendalikan pemenang tender pengelola Apartemen kan aneh.

Madin menjelaskan, Setiap warga kampung Dahor bertanya tentang lowongan tenaga kerja mereka selalu mengatakan kami telah melibatkan warga sekitar, padahal banyak anak kampung Dahor yang ditolak bekerja disana, 

Madin merasa heran seolah bertanya, masa iya sieh, strategi hubungan baik terhadap masyarakat, sekelas Manager Asset Pertamina Internasioanl tidak paham, kan terkesan aneh seolah ada yang janggal?.. Karena manager Asset yang harusnya mengatur PT. Patra Jasa selaku pemenang tender pengelola Apartemen PT. Pertamina, tampaknya terkesan terbalik malah manager Asset yang dikendalikan dan diatur oleh pemenang tender, tentu ini membingungkan.

Kami sebagai warga kampung Dahor tidak pernah minta apa-apa kok, kami sebagai warga sekitar kilang hanya meminta diprioritaskan agar anak-anak kami bisa dilibatkan berpartisipasi dalam menikmati hasil dari perluasan kilang Internasional ini, agar anak-anak kami tidak jadi pengangguran. Tutupnya.(*)