[Valid RSS]

Komisi III DPRD Balikpapan Kecewa OPD Kerap Mangkir dalam FGD Pembahasan Banjir

KabarIkn.com,Balikpapan - Senin 17 November 2025, Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyampaikan kekecewaannya terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kembali tidak menghadiri Forum Group Discussion (FGD) terkait penanganan banjir di Kota Balikpapan.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, mengatakan bahwa FGD yang digelar kali ini kembali tidak dihadiri para kepala dinas yang diundang, melainkan hanya diwakili oleh pejabat-pejabat di bawahnya.

“Alhamdulillah kami sudah melakukan FGD terkait masalah banjir di Kota Balikpapan. Namun kami sangat kecewa, lagi dan lagi, beberapa kali kami mengadakan FGD, kepala dinas yang diundang tidak hadir. Yang hadir hanya bawahan mereka,” ujarnya.

Raja menegaskan bahwa persoalan banjir merupakan isu krusial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga OPD semestinya memberikan perhatian penuh dan menghormati undangan resmi dari DPRD.

“Ini masalah penting bagi masyarakat Balikpapan. Kami meminta OPD terkait jangan acuh terhadap undangan kami, karena yang dibicarakan bukan soal personal, tetapi soal kemaslahatan umat, khususnya masalah banjir,” tegasnya.

Ia menambahkan, beberapa OPD yang tidak hadir di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan beberapa dinas lainnya sebagaimana tercantum dalam undangan resmi.

Raja menyebut ketidakhadiran kepala dinas membuat pembahasan menjadi tidak optimal. “Tidak mungkin keputusan penting dibuat jika yang hadir hanya bawahan. Keputusan tetap ada di kepala dinas. Itu yang membuat kami sangat kecewa,” ujarnya.

Menurutnya, alasan ketidakhadiran para kepala dinas juga tidak jelas. Padahal undangan telah disampaikan jauh hari sebelumnya. “Kami merasa tidak dihargai. Ini bukan pertama kali, tetapi sudah terjadi berkali-kali,” tambahnya.

Terkait kesimpulan FGD, ia menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu penyampaian resmi dari pimpinan rapat. Namun ia menegaskan bahwa Komisi III akan terus mendorong keseriusan OPD dalam penanganan banjir.

“Ini undangan lembaga DPRD, bukan perorangan. Sudah seharusnya dihormati,” tutupnya. (t/adv)