KabarIkn.com,Balikpapan — Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah program prioritas yang terancam tidak berjalan akibat pemangkasan anggaran. Menurutnya, berbagai usulan yang sebelumnya telah disusun dengan matang, termasuk peningkatan sektor UMKM dan pembangunan fasilitas pariwisata di UPT Pantai Magar, kini banyak yang terpangkas karena kebijakan efisiensi.

“Kita berjibaku untuk peningkatan ekonomi, termasuk program pemberian rombong bagi pedagang kecil yang ekonominya rendah. Tapi semua kacau karena banyak usulan dari dinas mitra Komisi II yang terpangkas habis,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Taufik menjelaskan, saat ini banyak OPD hanya dapat menganggarkan kebutuhan dasar seperti gaji pegawai, pemeliharaan kendaraan, dan perlengkapan kantor. Akibatnya, sejumlah pembangunan yang sudah direncanakan terancam tidak terealisasi, termasuk proyek pembangunan Pasar Impres. Padahal, menurutnya, wali kota sudah menggemborkan rencana itu dan anggarannya telah disiapkan.

“Dengan efisiensi ini, pembangunan Pasar Impres juga terancam. Bagaimana dengan pasar-pasar lain? Di Dinas Perdagangan pun banyak kendala,” tambahnya.

Ia menyebutkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi pada mitra kerja Komisi II, tetapi juga mitra Komisi I, III, dan IV. Meski demikian, beberapa pembangunan di Komisi III dinilai masih dapat berjalan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Terkait rencana pembangunan Pasar Induk, Taufik menyatakan proyek itu masih dalam tahap kajian. Ia optimistis DED dan RAB dapat diselesaikan pada 2026 sehingga proses lelang bisa dilakukan, dan pembangunan dapat dimulai pada 2027.

“Insya Allah kalau anggaran sudah stabil dan pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil tanpa potongan yang aneh-aneh, pembangunan bisa berjalan,” katanya.

Ia juga menyoroti minimnya realisasi dana aspirasi, yang berdampak pada tidak tersalurkannya aspirasi warga yang dihimpun saat reses. Kondisi ini, menurutnya, turut mencoreng nama anggota dewan di mata masyarakat.

“Banyak keinginan warga di dapil yang tidak tersalurkan. Yang tercoreng nama siapa? Dewannya. Padahal itu untuk menyelaraskan dengan RPJMD wali kota. Aspirasi yang harusnya diberikan pun tidak jelas,” tegasnya.

Taufik menambahkan, dana aspirasi bahkan diperkirakan tidak akan muncul lagi pada tahun anggaran mendatang. Ia mengaku banyak solusi yang sebenarnya bisa ditawarkan, namun pihaknya tidak diberi ruang untuk berkontribusi.

“Banyak solusinya, tapi kami tidak diberi kesempatan untuk memberikan solusi,” tutupnya. (t/adv)