KabarIkn.com.Balikpapan — Kamis (20/11/2025), Fraksi PKB gabungan Hanura dan NasDem DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada rapat paripurna penyampaian pandangan fraksi hari ini. Melalui juru bicaranya, Muhammad Hamid, fraksi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan beserta seluruh perangkat daerah atas penyusunan dokumen anggaran yang dinilai menjadi instrumen strategis dalam menjabarkan RKPD serta menjaga keberlanjutan pembangunan kota.

Dalam penyampaiannya, fraksi juga memberikan apresiasi kepada masyarakat Balikpapan yang turut aktif memberi masukan dalam proses perencanaan anggaran. Menurut Muhammad Hamid, partisipasi publik menjadi faktor penting agar APBD dapat tersusun lebih efektif, tepat sasaran, serta mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, fraksi juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Anak Internasional, yang diperingati pada 20 November 2025. Muhammad Hamid menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak, termasuk akses pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang mereka. Karena itu, fraksi mendorong Pemerintah Kota tetap memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi program perlindungan anak dan peningkatan fasilitas publik ramah anak.

Setelah mencermati penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Ranperda APBD 2026 pasca penyesuaian kebijakan alokasi Dana Transfer ke Daerah, Fraksi PKB–Hanura–NasDem menyampaikan beberapa catatan penting. Di antaranya:

1. Pengawasan Ketat Belanja Modal dan Sanksi bagi Penyedia Bermasalah

Fraksi menekankan agar Pemerintah Kota memperketat audit internal dan pengawasan terhadap realisasi belanja modal, terutama pada sektor infrastruktur seperti jalan, jaringan, dan irigasi. Ini dianggap penting untuk mencegah kerugian ganda akibat adanya proyek bermasalah.

Fraksi juga mendesak optimalisasi pendapatan melalui penagihan denda keterlambatan kontraktor secara efektif dan transparan. Selain itu, fraksi meminta Pemerintah Kota menerapkan sanksi blacklist bagi penyedia jasa yang bermasalah sebagai bentuk penegakan disiplin kerja.

2. Optimalisasi Pemeliharaan Aset Daerah

Dalam hal Belanja Barang dan Jasa, Fraksi PKB–Hanura–NasDem mendorong agar Pemerintah Kota mengalokasikan anggaran pemeliharaan rutin tidak hanya untuk aset baru, tetapi juga seluruh aset yang membutuhkan perawatan. Aset yang terancam rusak atau tidak terawat diminta untuk menjadi prioritas melalui langkah rehabilitasi demi mencegah kerusakan lebih besar di masa mendatang.

Hamid menegaskan bahwa catatan dan dorongan tersebut disampaikan untuk memastikan efektivitas APBD serta menjaga kualitas pembangunan Kota Balikpapan di tengah kondisi fiskal yang menuntut kehati-hatian. (t/adv)