KabarIkn.com,Balikpapan –  Kamis ( 20/11/2025 ), Dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang membahas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Perubahan Nota Keuangan Raperda APBD 2026, anggota DPRD Balikpapan Fraksi NasDem, Siska Anggraeni, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait perubahan struktur anggaran daerah pasca penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

Siska menjelaskan bahwa penyesuaian nota keuangan dilakukan setelah pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah mengalami perubahan signifikan. Dari pemaparan yang disampaikan, pendapatan daerah yang semula direncanakan sebesar Rp3,36 triliun turun menjadi Rp2,91 triliun atau berkurang sekitar 22,97 persen. Pendapatan transfer juga merosot dari Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun atau turun 39,56 persen.

Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya dianggarkan Rp4,28 triliun turut menurun menjadi Rp3,36 triliun atau sekitar 21,49 persen, dan pembiayaan daerah menyusut dari Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar atau turun 9,51 persen.

Atas kondisi tersebut, Fraksi NasDem menilai kebijakan umum dalam Raperda APBD 2026 harus lebih terarah pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Siska menegaskan pentingnya efektivitas penyerapan anggaran agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meski terjadi pemangkasan akibat kebijakan nasional.

Ia menekankan perlunya prioritas belanja yang lebih efisien dan tepat sasaran, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Sekalipun terjadi pengurangan anggaran, beberapa hal tetap harus menjadi prioritas, seperti penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta belanja yang lebih produktif untuk infrastruktur dasar dan pelayanan publik,” ucapnya.

NasDem juga menyoroti pentingnya dukungan besar terhadap UMKM dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama perekonomian daerah. Fraksi tersebut berkomitmen untuk terlibat aktif, kritis, dan konstruktif dalam seluruh tahapan pembahasan APBD 2026 demi menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat.

Siska menjelaskan bahwa perubahan nota keuangan ini didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025 terkait penyesuaian target kinerja dan rencana keuangan pemerintah daerah. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam menentukan skala prioritas dan mengarahkan belanja pada program yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Fraksi NasDem juga meminta agar pemerintah mengurangi belanja yang tidak mendesak, termasuk kegiatan seremonial, dan memastikan belanja modal difokuskan pada program prioritas. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian penting, terutama melalui digitalisasi pelayanan, perluasan basis wajib pajak, penertiban reklame, serta penutupan celah kebocoran pendapatan.

Terkait pembiayaan, Fraksi NasDem memberikan catatan bahwa bergantung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bukanlah sumber pembiayaan ideal jangka panjang. SiLPA yang terlalu tinggi, menurutnya, justru dapat memengaruhi target pendapatan tahun-tahun berikutnya.

Di akhir penyampaiannya, Siska menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 bukan hanya persoalan penyesuaian angka, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi makro dan mikro. “Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mampu menjawab tantangan baru pembangunan daerah,” tutupnya.

Fraksi NasDem berharap proses penyusunan APBD dapat terus dilandasi sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan pembangunan Balikpapan yang berkelanjutan. (t/adv)