DISKOMINFO TANA PASER

Foto : Bupati Paser Fahmi Fadli melantik pejabat tinggi pratama dan menekankan pentingnya kolaborasi, inovasi, serta kinerja berbasis hasil untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.( Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser-Bupati Paser Fahmi Fadli resmi melantik sejumlah pejabat struktural Jabatan Tinggi Pratama (JTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

Pelantikan tersebut, bagian dari upaya pembinaan birokrasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional, Senin (6/04/2026), dipendopo Lou Bapekat.

 Fahmi Fadli, menegaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan melalui proses seleksi berbasis sistem manajemen talenta dengan mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

 "Pelantikan tersebut, merupakan kebutuhan organisasi sekaligus bentuk kepercayaan kepada pejabat yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar jabatan," Ucapnya.

Pejabat yang dilantik meliputi Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan.(AFA/ADV/DISKOMINFO KABUPATEN PASER)

Foto. :Wakil Bupati Paser H. Ikhwan Antasari telah Fokus saat pemaparan dengan pengurus KTNA Provinsi Kaltim ( Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser-Wakil Bupati Paser,H.Ikhwan Antasari.,S.Sos didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dr.Erwan Wahyudi menerima kunjungan Pengurus KTNA Provinsi Kalimantan Timur dalam persiapan Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan ( PEDA-KTNA ) Tahun 2028 di Kabupaten Paser, bertempat di Ruang Transit VIP Kantor Bupati Paser, Rabu (09/09/25).

Paser diminta jadi tuan rumah PEDA-KTNAXI 2028 yang akan datang, pasalnya Paser telah sukses mengirim perwakilan KTNA di PEDA Kutai Barat pada bulan Juni 2025 lalu sebanyak 275 orang.

Dalam pertemuan tersebut Ketua KTNA Provinsi Kaltim, H.Anwar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Paser khususnya Wakil Bupati Paser yang sudah menyambut kedatangan kami di Kabupaten Paser.

Ada beberapa hal yang disampaikan Ketua KTNA tersebut kepada Wabup yaitu kesiapan tempat untuk pelaksanaan PEDA KTNA nanti dan kesiapan tuan rumah untuk bisa menampung atau tempat tinggal para peserta yang ikut Pekan Daerah KTNA di Paser.

Wakil Bupati Paser Ikhwan, menyampaikan Pemerintah Kabupaten Paser berkomitmen mendukung dan siap pada pelaksanaan PEDA XII KTNA tahun 2028 nanti.

"Kami selalu berkomitmen dan siapendukung, dengan adanya pertemuan koordinasi ini semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan kebutuhan yang akan di persiapkan akan lebih baik sebagai tuan rumah", Ucap Ikhwan.

Wakil Bupati juga berharap, dengan adanya pertemuan ini penyelengaraan PEDA XII KTNA tahun 2028 di Kabupaten Paser bisa berjalan dengan sukses serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sektor pertanian dan perekonomian di Kabupaten Paser. (AFA/adv)

Foto. : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser; Katsul Wijaya.( Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser-Pemerintah Kabupaten Paser tengah mengkaji penerapan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), menyusul kebijakan pemerintah pusat yang mulai berlaku pada awal April 2026. 

Rencana penerapan WFH tersebut dijadwalkan berlangsung setiap hari Jumat. Namun, hingga saat ini, kebijakan tersebut belum diterapkan karena masih dalam tahap pembahasan internal.

Sekda Paser, Katsul Wijaya, menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima surat edaran terkait kebijakan tersebut. 

"Kami akan pelajari terlebih dahulu isi kebijakannya, lalu melaporkannya kepada bupati sebelum diputuskan apakah akan diterapkan atau tidak," Ucapnya, Senin (6/04/2026).

Ia menambahkan, jika nantinya diberlakukan, pemerintah daerah akan menyusun aturan turunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurut Katsul, implementasi WFH tidak dapat diterapkan secara merata di seluruh instansi pemerintah. 

"Tidak semua OPD memungkinkan menjalankan WFH karena ada layanan yang mengharuskan tatap muka langsung dengan masyarakat,"Tegasnya.

Sejumlah sektor seperti layanan kesehatan dan unit pelayanan publik lainnya berpotensi menjadi pengecualian dari kebijakan tersebut. Pemkab Paser menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kebijakan WFH.(AFA/ADV/ DISKOMINFO KABUPATEN PASER)

Foto. :Kepala Bidang Perindustrian Agus Supandi, saat memaparkan pembiayaan KDMP yang sudah terbentuk. ( Dok. AFA/ KABARIKN.COM )

KABARIKN.COM, Paser-Pemerintah Kabupaten Paser, melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Yusuf, S.P, M.P. yang diwakili oleh kepala Bidang Perindustrian Agus Supandi.

Melalui Forum Diskusi Grup (FGD), Mengundang KDMP dan stakeholder dan juga dihadiri Kepala dinas Perindustrian Provinsi, Kegiatan ini berlangsung di gedung I lantai 3 komplek perkantoran kilometer 5 pada Rabu (10/09/2025).

Langkah awal yang kami lakukan, pelatihan baik dari sisi manajemen maupun hirilisasi potensi produk unggulan daerah dan peluang usaha yang akan dilaksanakan KDMP.

" Ia menjelaskan, langkah awal yang dilakukan pembinaan oleh dinas terhadap KDMP. Nantinya kami akan menggali potensi produk setiap KDMP yang ada, kami juga tidak melupakan hirilisasi dari setiap produk yang sudah dikembangkan, sehingga dapat membantu percepatan cita-cita bupati Paser pemerataan ekonomi menuju Paser Tuntas," Ucap Agus Supandi.

Untuk saat ini, yang tergabung baru kecamatan tanah Grogot ada 17 KDMP. Selanjutnya diadakan pelatihan dan kami akan mengundang semua KDMP di 10 Kecamatan yang ada ditanah Grogot.

" Nantinya kami akan melakukan pelatihan, tidak hanya Kecamatan Tanah Grogot tapi semua KDMP yang ada di Kabupaten Paser bisa ikut pelatihan," Tegas Agus Supandi.

Pendanaan pelatihan kami sudah dapat support dari Bupati Paser, dianggarkan diperubahan yang akan datang. Untuk pendanaan KDMP tetap mengacu pada Bank Himbara sesuai aturan penugasan pemerintah pusat ke daerah.

" Ia juga menjelaskan, untuk pendanaan KDMP tetap mengacu pada Bank Himbara sesuai aturan pemerintah pusat. Untuk pendanaan pelatihan sudah disiapkan di anggaran perubahan," Jelasnya. (AFA/adv)