DISKOMINFO PPU

KabarIkn.com,PENAJAM - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara resmi membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Waru, Kamis (01/02/2024).Acara yang digelar di gedung serba guna Desa Sesulu ini, bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan wilayah.

Pj Bupati Makmur Marbun dalam arahannya menyampaikan bahwa pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan rencana pembangunan kedepan. Ia juga menekankan bahwa Musrembang merupakan wahana yang tepat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari berbagai lapisan masyarakat di Kecamatan Waru.

" Musrembang adalah momentum bagi kita semua untuk bersama-sama merencanakan pembangunan yang berkelanjutan, yang partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat," ujar Pj Bupati.

Lebih lanjut, Makmur Marbun juga melihat potensi dan luas lahan pertanian yang ada di Kecamatan Waru cukup besar, ini harusnya bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Sehingga produk pertanian khusunya pangan, dapat memberikan kontribusi pada pengedalian inflasi daerah.

"Potensi lahan pertanian yang luas di Kecamatan Waru bisa menjadi kekuatan dalam menjaga stabilitas harga pangan dan memberikan dampak positif terhadap inflasi daerah kita," ujarnya.

Makmur Marbun juga menerangkan bahwa peningkatan ketahanan daerah melalui transformasi ekonomi dan optimalisasi tata kelola pemerintah yang di bagi dalam tiga prioritas pembangunan, yaitu optimalisasi tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui trasformasi ekonomi dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Saat ini Kabupaten PPU telah memiliki 3 pelayanan publik yang berbasis aplikasi yaitu Pencet RAPB di RSUD, SiPesan pada pelayanan perizinan di DPMPTSP dan Implementasi E-Office yang diterapkan pada seluruh tingkat pemerintahan.

" Saya berharap seluruh pelayanan publik di Kecamatan Waru dapat dilakukan dengan berbasis elektronik," pintanya.

Selanjutnya Pj Bupati juga meminta agar kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Waru juga harus menjadi perhatian. Penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah fokus utama dalam pembangunan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya disektor kreatif perlu mendapatkan perhatian.

"Seperti kita ketahui terdapat beberapa usaha ekonomi kreatif yang berada di kecamatan waru yaitu sentra batik Sekar Buen di Desa bangun Mulya, sentra gula aren di Desa Api-api, dan beberapa usaha berbasis wisata itu juga perlu dikembangkan untuk menjadi usaha ekonomi kreatif yang menjadi andalan," pungkasnya.

Musrembang di Kecamatan Waru ini merupakan bagian dari proses yang lebih besar dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara merata.

Tampak hadir dalam acara, Ketua DPRD PPU, Syahruddin M Noor, beserta beberapa anggota dewan lainnya, pimpinan organisasj perangkat daerah (OPD), perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ( Forkopinda) dan undangan lainnya. ( Wan/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM - Pemerintah Kabupaten Daerah Penajam Paser Utara (PPU) melalui Bagian Organisasi Tata Laksana ( Ortal) Sekretariat Daerah PPU melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan cascading kinerja. Kegiatan strategis yang diikuti oleh pejabat teknis dan staf yang menangani perencanaan program dilaksanakan di aula lantai III Kantor Bupati PPU, Jumat (26/01/2024).

Kepala Bagian Ortal, Ahmad Noor saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan agar nantinya pembuat perjanjian kerja itu mulai dari pimpinan yang diatas sampai dengan pimpinan bawah, baik yang memberikan perjanjian kerja maupun yang bekerja, sama-sama melakukan pernyataan. Nantinya program-program yang digelontorkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mampu dilaksanakan, sehingga program kerja ini ada semacam akadnya. 

"Sebagai akad ini lho program kita yang harus dilaksanakan, " katanya.

Ahmad juga menambahkan, bahwa staf yang dibawah juga harus mengetahui hal tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak lepas dari perjanjian kerja yang ada.

"Dulu itu di perencanaan hanya sampai pucuk pimpinan eselon dua, nah ini kita akan terapkan sampai dengan staf sehingga semuanya bisa mendorong kinerja pemerintah daerah secara maksimal dari lini yang paling bawah," pungkasnya.

Penjenjangan kinerja atau yang dikenal cascading kinerja merupakan acuan dalam penyusunan sasaran kerja pegawai untuk meningkatkan kinerja instansi di level strategis maupun operasional, dan membantu instansi menyusun perencanaan kerja secara benar dan rinci berdasarkan peta strategi instansi, rencana strategis instansi, perjanjian kerja, dan struktur organisaai dan tata kelola. 

Narasumber pada sosialisasi ini dari Puslatbang Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah (KDOD) Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Samarinda.(Wan*/DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam - Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang tengah berjalan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memiliki dimensi yang mencakup nilai-nilai luhur, seperti keimanan, takwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, keberagaman global, kemandirian, gotong royong, berpikir kritis, dan kreativitas.

" Saya mengapresiasi semua pihak yang telah berperan aktif dalam melaksanakan proyek ini, terutama kepada Ketua Yayasan Pendidikan Laboratorium Pancasila, tenaga pendidik, guru, kepala sekolah, dan semua jajaran yang terlibat," ungkap Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun saat membuka Forum Group Discussion (FGD) ke-4 Pembentukan Sekolah Laboratorium Pancasila secara daring di ruang rapat Bupati, Kamis(25/01/2024)

Lebih lanjut dia berharap agar dalam melaksanakan pemetaan ini, dibuka ruang diskusi yang luas, terbuka, dan inklusif. 

"Dukungan serta partisipasi semua pihak, termasuk bapak ibu guru, tenaga pendidik, kepala sekolah, dan perwakilan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, akan sangat berarti untuk mencapai pemetaan yang akurat dan merinci," katanya.(Hms10/Humprot/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Tanjung Selor – Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara (PPU) Tohar mewakili Pemerintah Kabupaten PPU sebagai salah satu pemegang saham PT. BPD Kaltimtara, hadir dalam Forum Silaturahmi dan Komunikasi Para Pemegang Saham bersama jajaran Direksi PT. BPD Kaltimtara yang digelar di ruang serba guna gedung Gabungan Dinas Tanjung Selor, Rabu (23/1).

Dalam arahan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengharapkan kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin minimal 3 kali tiap tahunnya, sehingga dapat diketahui progres pengembangan Bank Kaltimtara lebih baik.

Tampak hadir Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Asisten Administrasi Umum Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi, Dirut BPD Kaltimtara H. Muhammad Yamin, Komisaris Utama Zainuddin Fanani, Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah, Bupati Paser Fahmi Fadli, Wali Kota Tarakan Khairul, Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan, serta perwakilan kabupaten/kota se-Kaltim dan Kaltara. (Hms14/Humprot/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Jakarta - Menjadi narasumber Percepatan Penyelesaian Revisi Tata Ruang Wilayah (RTRW), Direktur Produk Hukum Daerah (PHD) Kemendagri sekaligus Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan sejumlah langkah akselerasi percepatan penyelesaian revisi RTRW dalam forum rapat koordinasi yang diikuti sejumlah provinsi yang terdiri dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua baik secara offline maupun online yang dilaksanakan di Ambara Hotel, Jln Iskandarsyah Raya No. 1 Blok M Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).

Makmur Marbun mengatakan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang serta dukungan semua stakeholder dalam penyelesaian revisi RTRW provinsi di pulau Kalimantan,Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. 

Bahkan dia mengatakan berkaitan dengan percepatan penyelesaian revisi RTRW ini juga menjadi laboratorium selama menjabat sebagai Pj Bupati PPU yang melewati berbagai proses dan sinkronisasi baik bersama pemerintah provinsi, dan juga keterlibatan jajaran unsur legislatif, apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). 

 " RTRW ini menjadi unsur penting yang nantinya menjadi suatu ketetapan dalam suatu peraturan daerah dalam rangka mendukung program yang ada disetiap wilayah yang berkesesuian dengan berbagai aspek dan tentunya ini dimulai dari pemerintah Provinsi hingga di kabupaten/kota,"ucapnya.

Bahkan, dia menerangkan berjalannya mekanisme penetapan peraturan daerah ini melibatkan dua unsur penting yaitu dengan singkronisasi antara peran pemerintah daerah dan peran DPRD termasuk juga dengan keterlibatan masyarakat sehingga proses penetapan peraturan daerah dapat terwujud.(Hms13/Hms17/Humprot/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM - Pada awal tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sudah melakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk mengenal bagaimana cara menggunakan e-office dengan mengundang seluruh OPD, kecamatan, kelurahan hingga desa di PPU.

Kali ini, Diskominfo PPU diminta untuk sosialisasi mengenai implementasi e-office di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten PPU. Kegiatan ini berlangsung di aula Hotel Grand Nusa Kawasan Islamic Center Penajam, Rabu (24/01/2024).

Saat dijumpai Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian Diskominfo PPU, Syafrudin Lamato mengatakan pelatihan aplikasi e-office dilakukan ini permintaan dari Dinas PUPR PPU. Karena ini merupakan persiapan aparaturnya dalam penerapan aplikasi e-office pada Dinas tersebut. 

Ia juga menceritakan, dalam penggunaan aplikasi e-office pada Dinas PUPR tidak hanya dilakukan pada seluruh adminnya saja. Tetapi ini akan diberlakukan kepada seluruh pejabat stuktural, tetapi juga staf baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga harian lepas (THL) pada Dinas itu. 

“Jadi ini luar biasa penyambutan Dinas PUPR PPU untuk mengaplikasikan e-office karena diberlakukan kepada semua di lingkungan dinasnya,” ungkap Syafrudin Lamato.

Ia juga berharap dalam penyampaikan materi yang dilakukan tim dari Diskominfo PPU hari ini dapat dipahami dan dapat segera diaplikasikan. Karena, perhari ini Dinas PUPR sudah menerapkan aplikasi e-office lebih awal. 

“Insya Allah nanti mulai 1 Februari 2024 akan launching dan langsung dilakukan Pj Bupati PPU. Jadi seluruh OPD sekarang sudah menyiapkan diri dan bertahap mereka melakukan pendampingan untuk pengaplikasian surat menyurat e-office termasuk Dinas PUPR saat ini,” tutur Syafrudin Lamato.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR PPU, Riviana Noor menambahkan pada tanggal 1 Februari 2024 mendatang aplikasi e-office sudah diterapkan di Kabupaten PPU. Jadi dilakukannya pelatihan ini untuk mengetahui cara penggunaan aplikasi e-office secara mendalam. Karena pada saat dilakukan sosialisasi lalu, tidak semua pejabat Dinas PUPR mengikuti.

“Jadi supaya mereka bisa memahami secara keseluruhan bagai mana cara menerapkan aplikasi e-office, saya meminta waktu kepada teman-teman Diskominfo untuk melakukan bimtek e-office ini ,” Ujarnya

Ia juga menjelaskan jika pihaknya perhari ini sudah menerapkan aplikasi e-office. Ia juga berharap agar semua pejabat baik itu stuktural maupun fungsional atau pelaksana bisa menggunakan atau menerapkan e-office ini. 

“Sebetulnya saya meminta pada teman-teman di Dinas PUPR mulai hari ini sudah mendesposisikan surat masuk maupun keluar menggunakan e-office. Perhari ini sudah saya lakukan itu,” tutupnya. (Zan/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Penajam Paser Ura (PPU) kembali menyosialisasikan tentang subjek reforma di luar Bandara VVIP dan Tol Segmen 5B di Kabupaten PPU yang berlangsung di Gedung Graha Pemuda Km 9 Nepah Nipah, Selasa (23/01/2024).

Tampak hadir Pejabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun didampingi seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Kepala BiroPemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah (PPOD) Setda Provinsi Kaltim/ Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosialisasi Kemasyarakatan Provinsi Kaltim, Siti Sugianti dan sejumlah pejabat terkait lainnya.

Saat dijumpai, Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan dilakukannya sosialisasi ini kepada masyarakat karena sebelum-belumnya ini tidak pernah terlaksana. Bahkan ia juga mengakui bahwa saat ini aparat sangat terbatas dalam penyampaian informasi masalah reforma agraria itu. 

“Mungkin saja, mungkin selama ini tidak tersosialisasikan dengan baik. Ini juga menjadi koreksi bagi saya, artinya memang sosialisasi itu harus dilakukan karena tugas dari pada camat, lurah, RT yang memang itu digaji dan itu kita beri penghargaan kepada mereka dan harusnya mereka sudah mensosialisasikan itu,” terang Makmur usai Sosialisasi Tim GTRA.

Pj Bupati PPU menanggapi beberapa masukan-masukan dari masyarakat mengenai lahan tanah mereka dan bagaimana regulasi reforma agraria tersebut. Pada intinya hari ini merupakan sosialisasi bagaimana menyiapkan reforma agraria. 

“Masukan dari masyarakat sangat bagus tadi dan mereka sudah memahami adanya regulasi seperti ini. Ya intinya belum terlambat sih dan mereka juga menerima dengan apa dengan keadaanya sekarang,”ungkapnya.

Orang nomor satu di PPU ini menjelaskan jika dalam sosialisasi tentang subjek reforma diluar Bandara VVIP dan Tol Segmen 5B di Kabupaten PPU telah mengundang 676 calon subjek. Sebelumnya sudah pernah juga dilakukan bagi yang terdampak sekitar 207 calon subjek.

“Kita sekarang sudah melakukan sosialisasi dan mereka ada datanya. Tentunya harus disampaikan ke kita dulu (pemerintah) nanti disinkronkan dan nanti kelapangan juga untuk dilakukan verifikasi lapangan,” tuturnya.

Adapun lanjutnya, luasan tanah yang akan disediakan oleh Bank Tanah sekitar 1883 hektar yang nanti akan dibagi kepada masyarakat. Bahkan nanti juga harus dilihat dari data setelah verifikasi lapangan berapa yang akan mereka terima. Tadi sudah disampaikan maksimal itu ada 5 hektar.

“Jadi saya juga sudah sampaikan tadi, kalau ada masyarakat yang merasa tidak masuk di kami punya data, ya bawa kepada kita dan kita akan lakukan verifikasi. Karena verifikatornya ada semua disini dan ada mekanismenya juga. Jadi kita tidak usah takut,”punskasnya. (Zan/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Untuk Ikut Berperan Aktif Mensukseskan Pemilu 2024, yang mengusung tema " Bangga Dengan Indonesia Tidak Terpecah Belah Karena Perbedaan " di Aula Lantai I Masjid Agung Al Ikhlas Nipah Nipah, Selasa (23/01/2024).

Menghadirkan narasumber Ketua Majelis Ulama Indonesia ( MUI) Abdul Hasan Mubarak, Pendeta Mika Singal dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) PPU, Dony Dwi Wijayanto dari Kejaksanaan Negeri Penajam dan Bambang Purnomo dari Polres PPU.

Turut hadir mewakili unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, Sekertaris Dinas Komunikasi dan Informatika PPU Herlambang Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) PPU, Nurbaya, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) PPU, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Dalam sambutannya mewakili Penjabat (Pj) Bupati PPU Kepala Bakesbangpol Agus Dahlan, mengatakan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten PPU sangat menyambut baik dengan adanya kegiatan ini.

"Dimana kegiatan ini juga bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di masyarakat, karena selain sebagai mitra pemerintah yang mempunyai peran penting dan strategis, khususnya berperan aktif dalam mensukseskan pemilu tahun 2024,” ungkap Agus.

Lanjut Agus mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat dan generasi muda tentang pentingnya pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat yang akan menjadi pendukung keharmonisan dalam kehidupan beragama.

"Seluruh lapisan masyarakat dapat termotivasi untuk melakukan pemberian hak suaranya dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan golput (golongan putih),"terangnya.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan, tujuan akhir sosialisasi ini adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tokoh agama maupun tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi, serta meyakinkan untuk dapat memberikan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak menyalurkan hak suaranya pada Pemilu tahun 2024 ini.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing setiap langkah dan upaya kita untuk menciptakan harmoni antara umat beragama, sehingga hidup kita menjadi lebih berarti bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara." pungkasnya. (Man/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,Penajam - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) meresmikan gedung kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten PPU, Senin (22/01/2024).

Turut hadir Ketua DPRD PPU Syafruddin M. Noor, Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, Ketua TP PKK PPU Linda Romali Siregar, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU, para pejabat di lingkungan Pemkab PPU, pimpinan bank di wilayah Kabupaten PPU, serta tamu lainnya.

Dalam sambutannya Pj Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan sebagai bagian dari perangkat daerah, BKAD dan Bapenda merupakan unsur yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam memberikan pelayananan, BKAD dan Bapenda yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

"Agar pelayanan yang diberikan dapat memuaskan, maka kedua badan ini harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Untuk itu, selain dibutuhkan aparatur yang memiliki profesionalisme dan kapabilitas dalam melaksanakan tugasnya, juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung, seperti gedung kantor,"ungkap Makmur Marbun.

Lanjut Makmur mengatakan, dengan diresmikannya gedung BKAD dan Bapenda Kabupaten PPU yang cukup megah ini, diharapkan ke depan kantor ini dapat digunakan untuk memberikan pelayanan prima kepada publik dan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan semua program kerja yang telah direncanakan.

"Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak tergantung pada baik dan buruknya fasilitas gedung kantor yang dimiliki. Tetapi dengan gedung kantor yang bagus dan bersih, tentu akan memberikan kenyamanan, baik bagi aparatur maupun masyarakat yang membutuhkan layanan,"terangnya.

Diakhir Pj Bupati PPU menyampaikan beberapa hal penting yaitu pertama pembangunan kantor BKAD dan BAPENDA Kabupaten PPU ini, menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara yang diperoleh dari rakyat dan diperuntukan kembali untuk rakyat.

"Untuk itu, dipelihara dan rawatlah gedung ini dengan sebaik baiknya, sehingga dapat digunakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam jangka waktu lama,” katanya. 

Kedua, lanjutnya kepada Kepala BKAD dan Kepala BAPENDA Kabupaten PPU beserta jajarannya agar lebih rajin, giat dan tekun dalam bekerja melayani seluruh masyarakat serta terus meningkatkan kemampuan dan keahlian yang lebih professional. 

"Ketiga,ciptakan kerjasama dan komunikasi yang baik antara semua perangkat kerja yang ada di kedua organisasi perangkat daerah ini, sehingga tercipta suatu tim kerja yang solid dan tangguh," tutur Makmur.

Sementara itu, Kepala BKAD PPU Muhajir menambahkan pembangunan kantor BKAD dan BAPENDA merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, gedung ini memiliki fasilitas yang memadai sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang untuk mengurus keperluannya 

"Kepada seluruh pegawai BKAD dan BAPENDA dapat bekerja lebih semangat dan profesional serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam menjalankan semua program yang telah direncanakan,"ungkapnya.

Muhajir mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung kantor baru ini.

“Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang beserta jajaran, kontraktor serta konsultan yang bekerja keras sehingga pembangunan BKAD dan BAPENDA dapat selesai sampai diresmikan pada hari ini, semoga dengan peresmian kantor baru dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat,"pungkasnya. (Man/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM - Badan Pimpinan Cabang Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar pertemuan di kediaman Penjabat (Pj) Bupati PPU, Sabtu (20/01/2024). Pertemuan tersebut membahas dengan mendalam wacana kegiatan rapat koordinasi nasional (rakornas) Perundang-Undangan Nasional. 

Pj Bupati PPU Makmur Marbun menginginkan kegiatan rakornas yang akan mengundang seluruh kabupaten dan provinsi se-Indonesia dilaksanakan di Kabupaten PPU.

Terkait rencana tersebut Makmur Marbun mengintruksikan instansi terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) untuk bekerja sama dengan PHRI cabang PPU untuk mendata jumlah hotel dan kamar hotel yang ada di PPU.

"Saya ingin kegiatan ini, semua tamu bisa menginap di Penajam Paser Utara, tidak ada yang di luar,"ungkapnya.

Sementara saat di temui terpisah Ketua PHRI Cabang PPU, Sandrina mengungkapkan bahwa dirinya bersama Kepala Dinas Budpar, Hj.Andi Israwati Latief serta Asisten II Nicko Herlambang mencoba untuk benar-benar kegiatan ini bisa dilakukan di PPU, sehingga perputaran ekonomi benar-benar bisa terserap di daerah dengan baik. Jika kegiatan ini dibawa keluar, efek dan dampaknya juga terasa karena sepi.

"Jadi kita mengharapkan kegiatan-kegiatan yang di bawa Pak Bupati bisa terlaksana, karena sangat positif kita lakukan di PPU, "terang Sandrina.

Kemudian Sandrina juga mengaku, bahwa dalam pertemuan tadi meminta bantuan kepada Pj Bupati terkait tingkat hunian dan ruangan meeting (pertemuan) agar secepatnya dibantu sehingga operasional semua hotel itu berjalan dengan baik. Mengingat triwulan terakhir di tahun 2023 perhotelan yang ada di PPU sudah bangkit dan hidup kembali dibawah kepemimpinan Pj Bupati.

"Kita berharap ditriwulan pertama ditahun 2024 benar-benar bisa membawa dampak lebih baik lagi dari tahun kemarin, " harapnya.

Saat disinggung kembali soal rencana rakornas yang akan diadakan, yang perkiraan ada sekitar 3000 tamu dari kabupaten dan provinsi se- Indonesia yang akan berkunjung ke PPU, Sandrina mengatakan bahwa akan berusaha semaksimal mungkin membawa itu ke PPU.Maka dari itu PHRI dan Dinas Budpar meminta waktu sampai tanggal 24 Januari, sehingga bisa di data apakah kekuatan terkait hunian tersebut mampu atau tidak.

" Ketika kita tidak mampu ya kita harus mengakui, dan harusnya ada perubahan-perubahan, "pungkasnya.(Wan/*DiskominfoPPU)

KabarIkn.com,PENAJAM – Maraknya isu beredar di media sosial mengenai tunggakan retrebusi pembayaran Air Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam. Hingga terancam tidak akan mendapatkan kebutuhan air bersih oleh Perusahan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT) Penajam Paser Utara (PPU).

Menurut isu beredar saat ini, Rumah ibadah umat Islam yaitu Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam telah menunggak pembayaran retribusi air selama setahun. Terhitung dari bulan Januari–Desember 2023 lalu, dengan total Rp 31.975.950. Berdasarkan tagihan yang dibuat Perumda AMDT PPU.

Mendengar informasi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU mengambil sikap dengan cepat menganai penunggakan retribusi pembayaran Air hingga terancam tidak akan mendapatkan kebutuhan pasokan air bersih untuk Masjid Agung Al-Ikhlas tersebut. 

“Sebetulnya terkait dengan persoalan dengan materi yang mencuat yang keluar dipermukaan baik melalui media sosial seperti media Online maupun media cetak dan kami pun sudah merespon dengan cepat dan kemarin sore sebetulnya sudah selesai,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar usai rapat bersama Direktur Perumda AMDT PPU, Abdul Rasyid beserta jajaran di ruang rapat Sekda PPU, Kamis (18/01/2024).

Tohar juga menjelaskan jika rapat yang digelar pada hari ini dengan pihak Perumda AMDT PPU merupak diskusi lanjutan. Tujuannya agar persoalan-persoalan yang terjadi seperti ini tidak terulang kembali. 

“Oleh karena ini saya menganggap penting untuk memahamkan kepada para pihak itu agar bertindak dalam rangka pengeloaan sarana dan prasarana itu,” Jelasnya.

“Kesimpulannya dengan rapat hari ini atau pagi ini yang sesungguhnya sudah selesai pada kemarin sore persoalan kewajiban kita terhadap penggunaan sumber daya air bersih dimasjid agung al-ikhlas sudah selesai,” lanjut Tohar.

Sementara itu, Direktur Perumda AMDT PPU, Abdul Rasyid menambahkan mengenai isu yang berkembang saat ini pihaknya sampai saat ini tidak pernah mengeluarkan surat tagihan retribusi air kepada Masjid Agung Al-Ikhlas Penajam. Terlebih hingga ada yang mengatakan melakukan pemutusan. “itu tidak benar adanya” terangnya saat di temui.

Menurutnya, karena ini merupakan kepentingan masyarakat atau kepentingan umat, pihak Perumda AMDT PPU punya kebijakan tersendiri, apalagi ini memang Masjid Kabupaten. 

“Yang jelas sampai saat ini dan hari ini kami bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini pengurus masjid itu selalu berkomunikasi aktif sehingga rumah ibadah ini berjalan seperti biasanya. Jadi intinya ini hanya terjadi miskomunikasi dan mungkin ada beberapa pengurus yang informasinya terputus ditengah jalan kemudian dalam penyampaiannya keliru,” pungkasnya.(*)

KabarIkn.com,PENAJAM - Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun, memberikan instruksi kepada para Asisten serta beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU untuk melakukan inpeksi mendadak (sidak) di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten PPU.

Instruksi itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian Pj Bupati terhadap tingkat kehadiran dan kedisiplinan aparatur di lingkungan pemerintah daerah. Monitoring tersebut dilaksanakan, Selasa kemarin (16/01/2024) oleh tim yang telah ditunjuk.

Saat di temui diruang kerjanya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) PPU, Hadi Saputro mengatakan bahwa dirinya mendapat instruksi dari Pj Bupati untuk sidak terhadap kehadiran aparatur daerah di Kelurahan Buluminung. Hasil monitoring yang dilakukannya menunjukkan adanya kekurangan dalam tingkat kehadiran para aparatur di kelurahan tersebut.

"Saya datang di kantor kelurahan pada pukul 07.29 dan melihat pintu kantor dalam keadaan terkunci, belum ada petugas yang hadir, setelah menunggu selama tujuh menit tepatnya pukul 07.37 baru ada salah satu petugas yang datang membuka pintu kantor, " jelas Hadi.

Dari keterangan yang di dapat dari pegawai tersebut tambah Hadi Saputro, bahwa jumlah PNS ada 7, dan Tenaga Harian Lepas (THL) ada . Namun ketika ditunggu hingga pukul 08.00 pegawai lainnya belum juga ada yang datang.

" Saya bertanya langsung ke warga sekitar mereka mengungkapkan bahwa kebiasaan aparatur disini sekitar jam 08.30 sampai jam 09.00 datang. Karena tidak bertemu dengan lurah saya langsung di perintahkan Pj Bupati untuk kembali " bebernya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil), Mawar yang diinstruksikan untuk memonitoring kehadiran aparatur daerah di Kelurahan Riko.

Saat tiba di kantor kelurahan pada pukul 08.10 pagar masih tertutup dan kantor masih kosong. "Setelah menunggu selama satu setengah jam tepat pukul 09.27, baru satu pegawai THL yang datang," terangnya.

Mawar juga mengungkapkan, dari percakapan singkat dengan pegawai tersebut, mengungkapkan bahwa biasanya kantor dibuka pada jam 07.30 pagi. Jumlah PNS ada 5 dan THL ada 10, sementara yang hadir pada saat itu 2 orang THL.

"Saat berteduh di salah satu rumah warga di sekitar kelurahan, sambil berbincang- bincang warga tersebut menyampaikan bahwa pintu kantor baru di buka jam 07.30 pagi sementara pegawai kelurahan cenderung datang jam 09.00, " ungkap Mawar. 

Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Jansje Grace Makisurat saat di temui diruang kerja sedang tidak ditempat. Hanya konfirmasi lewat WhatsApp dia mengirimkan data bahwa sesuai arahan Pj Bupati, beliau diinstruksikan untuk memonitoring terhadap kehadiran aparatur daerah Kelurahan Penajam. Dari data yang ada 9 orang berstatus PNS dan ada 19 orang THL, jumlah yang hadir pada pukul 07.15 dua orang, pukul 07.20 hadir satu orang dan pukul 07.28 bertambah dua pegawai yang hadir, jadi jumlah yang hadir ada lima orang, dua ASN dan tiga THL, yang tidak hadir pada saat itu ada 23 pegawai.

Namun beda hasil sidak terhadap kehadiran aparatur daerah yang ada di Kelurahan Nipah-nipah yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) Tita Deritayati, saat dijumpai beliau menyampaikan bahwa para aparatur yang ada di Kelurahan Nipah-nipah menunjukan tingkat kehadiran yang positif dan juga tepat wakt. 

“Dari 7 jumlah PNS dan 16 THL, hanya 4 orang yang keterangannya izin,” kata Tita.

Lebih lanjut, Kasat Pol PP dan Kepala Dinas Perhubungan disaat mintai keterangan hasil monitoring kehadiran aparatur kelurahan yang di tugaskannya tidak berada ditempat karena ada tugas mendampingi Pj Bupati ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sementara Asisten III bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah(Setda) PPU, Ahmad Usman saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, kemarin Selasa (16/01) sudah melakukan sidak disetiap kelurahan-kelurahan yang ada di PPU, yang sesuai dengan aturannya sebelum jam 7.30 pagi lurah maupun staf sudah harus ada di kelurahan. Tetapi setelah melakukan sidak masih ada banyak saja yang datang di atas jam 7.30 pagi.

Ahmad Usman juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kehadiran pegawai pemerintah daerah di 20 kelurahan se-Kabupaten PPU dengan total 318 pegawai, di himbau untuk mematuhi aturan jam kerja yang telah ditetapkan, yaitu dimulai pada pukul 07.30.

"Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebanyak 146 pegawai tidak memenuhi titik kehadiran ini, yang menggambarkan ketidakdisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari, " terangnya.

Ahmad Usman juga menambahkan, bahwa kemarin juga langsung mengadakan rapat dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), untuk memberlakukan sistem absensi fingerprint di setiap kelurahan di Kabupaten PPU. Diberlakukannya kedisiplinan kepegewaian di setiap kelurahan yang ada di PPU, tindak lanjut perintah Pj Bupati Makmur Marbun yang meminta semua kelurahan harus segera diberlakukan sistem absensi fingerprint.

"Karena ada banyak laporan kepada Pj Bupati kalau kelurahan sering buka kantor dan aparaturnya datang diatas jam 9, " ungkapnya. (Wan/* DiskominfoPPU)