DPRD PPU

KabarIkn.com,PPU - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Pasar Utara (PPU) menyorotinya adanya anggaran dana desa yang belum tersalurkan. Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU, Irawan Heru Suryanto meminta dinas terkait untuk proaktif fampingin desa.

Diketahui hingga memasuki triwulan pertama tahun 2023, pengajuan pencairan dana desa hanya dilakukan oleh 14 desa dari 30 desa yang ada di Kabupaten PPU. Dalam hal ini, Irawan meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PPU, agar bisa membantu desa yang belum mengajukan dana desa tersebut.

“Ada 16 desa yang belum mengajukan dana pencairan itu harus dapat asistensi dari DPMD,” katanya, Sabtu (18/3/2023).

DPMD PPU dianggap perlu melakukan pembinaan terhadap desa yang belum mengajukan usulan dana desa tersebut. Selain itu, DPMD Kabupaten PPU pun bisa mengidentifikasi persoalan yang terjadi di desa-desa.

“Sebagai leading sektor pembinaan terhadap desa itu sendiri terkait persoalan permasalahan apa yang menyebabkan 16 desa itu belum mengajukan pencairan,” jelas Irawan.

Selain dinilai perlu proaktif, desa-desa yang ada juga perlu diberikan pembinaan serta pendampingan. Khususnya dari pendamping desa dalam membantu proses pengajuan usulan dana desa.

“Kami berharap DPMD dalam hal ini lebih pro aktif dalam memberikan pendampingan dan pengarahan dan asistensi terhadap desa-desa yang belum mengajukan proses pencairan. Dan kami meminta pendampingan desa dalam hal pengajuan,” pungkasnya. (ADV)

KabarIkn.com,PENAJAM- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta agar pengadaan chamber untuk manusia dan chamber untuk kendaraan diaudit ulang.

Foto : Anggota F-PKS DPRD PPU , Sariman

Anggota F-PKS DPRD PPU Sariman mengatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah untuk mengajukan permintaan audit ulang ke Badan Pemeriksa Keungan (BPK) RI terkait dengan pengadaan chamber. Agar permasalahan tersebut tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

“Kami di Fraksi PKS berharap chamber diaudit ulang oleh lembaga berkompeten, yakni BPK. Supaya isu chamber tidak liar. Karena banyak masyarakat berpendapat kalau itu terlalu mahal, ada dugaan mark-up dan sebagainya. Ini harus di-clear-kan,” kata Sariman, Rabu (7/7).

Pengadaan bilik sterilisasi corona untuk manusia dan kendaraan telah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2020. Hasil auditnya tersebut menilai harga satuan chamber terlalu mahal. 

“Walaupun sudah ada hasil audit BPKP, kita sarankan pemerintah daerah mengajujan permohonan ke BPK untuk audit ulang agar hasilnya lebih detail,” ujar Sariman.

Foto : Ketua F-PKS DPRD PPU , Wakidi

Senada, Ketua F-PKS DPRD PPU Wakidi mengatakan, audit ulang dengan melibatkan BPK harus dilakukan pemerintah daerah. “Kami meminta diaudit ulang oleh BPK. Menurut saya kurang tepat, jika hasil audit mengacu pada harga normal. Sementara pengadaan chamber dilakukan saat kondisi tidak normal. Ini harus diaudit ulang, belun tentu juga eksekutif salah dipengadaan chamber ini,” jelas Wakidi. (Adv /ade)

Foto: Anggota F-PKS DPRD PPU Sariman

KabarIkn.com,PENAJAM- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Benuo Taka. 

Anggota F-PKS DPRD PPU Sariman mengatakan, Perumda Benuo Taka di bawah kepemimpinan Heriyanto belum menunjukkan perbaikan. Bahkan, dinilai akan mengancam eksistensi perusahaan milik daerah tersebut.

“Kami sampaikan rekomendasi agar bupati mengevaluasi direktur Perumda Benuo Taka saat rapat paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 29 Juni lalu,” kata Sariman pada media ini, Selasa (6/7/2021).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perumda Benuo Taka belum menuntaskan kewajiban membayar pajak sebesar Rp 5 miliar. 

Tak hanya itu, perusahaan milik daerah ini juga mengalami kesulitan keuangan. Bahkan, memenuhi gaji bus kanan karyawan pun terseok-seok.

Sesuai laporan BPK, ternyata Perumda Benuo Taka tidak memiliki rencana kerja pada 2020. Sehingga banyak kegiatan perusahaan tidak terencana dengan baik. 

Kemudian terjadi pemutusan kontrak gas Wailawi dengan Pertamina. Sehingga  merugikan perusahaan. Karena laporan BPK dalam setahun dari kontrak itu bisa dapat Rp 4,5 miliar. 

Tahun lalu juga Perumda rugi Rp 2 miliar Serta piutang Rp 7,9 miliar yang BPK sendiri tidak mendapatkan rinciannya. 

“Jangankan berkontribusi menyumbang PAD (pendapatan asli daerah), bayar gaji karyawan saja susah. Ditambah lagi permasalahan pengelolaan tambang batu bara yang akan memperburuk kondisi Perumda Benuo Taka,” terang Sariman.

F-PKS memandang, direktur yang menjabat saat ini sangat layak diganti. Karena, sejauh ini belum menunjukkan kinerja yang dapat membawa perusahaan ke arah lebih baik. 

“Saya kira, sangat layak diganti direkturnya. Tapi, kembali lagi ke bupati selaku pemegang kewenangan. Kami di Fraksi PKS hanya menyarankan karena jangan sampai dibiarkan, maka kita semua yang rugi. Jangan sampai juga Perumda Benuo Taka dinyatakan pailit, pasti asetnya akan disita,” tandas Sariman. (Adv/ade)

Pemkab Diminta Pulihkan Ekonomi 

KabarIkn.com,PENAJAM-  DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan pembahasan Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, rampung dalam waktu sebulan. 

Ketua DPRD PPU H Jhon Kenedi mengatakan, Rapat Paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan pada Selasa (29/6). Rapat paripurna tersebut juga setiap fraksi menyampaikan pandangannya terhadap capaian pemerintah. 

“Sebulan sudah harus selesai pembahasan raperda ini oleh pansus,” kata Jhon Kenedi pada media ini, Rabu (30/6).

OPTIMIS: DPRD PPU optimis menyelesaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 tepat waktu

Para Fraksi DPRD pun memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas pencapaian penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Mudah-mudahan dengan pencapaian WTP ini, kedepan dapat memicu peningkatan kinerja pemerintah daerah,” kata Ketua Fraksi Amanat Bulan Bulan Bintang H Zainal Arifin. 

Fraksi gabungan PAN dan PBB ini menekankan, pemerintah daerah harus mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. “Permasalahan masyarakat terkait dampak corona harus diatasi secepatnya. Kami meminta pemerintah daerah membuat kebijakan untuk pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Di tengah menurunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi ini, pemerintah daerah juga wajib hadir untuk mempertahankan eksistensi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena, bantun langsung tunai (BLT) untuk UMKM selama dua tahun terakhir ini hanya bersumber dari pemerintah pusat. 

“Kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan karena corona, kita lihat pasar sepi. Karena itu, diperlukan perhatian terhadap UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi di daerah ini,” tandas Zainal Arifin. (advertorial)

Dongkrak Ekonomi Rakyat 

KabarIkn.com,PENAJAM- DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta PT Pertamina membangun taman di jalur pipa distribusi minyak dan gas (migas) dari depan Masjid Ar Rahman sampai depan Puskesmas Penajam, Kelurahan Penajam. 

Foto : Anggota DPRD PPU Dapil Penajam , Syarifuddin HR

Anggota DPRD PPU Dapil Penajam Syarifuddin HR mengatakan, sepanjang Jalan Provinsi Km 0-Km 5 di sisi kiri jalan dari arah Pelabuhan Feri terdapat jalur pipa Pertamina. Khusus di depan Masjid Ar Rahman sampai Puskesmas Penajam dibenahi dan dijadikan taman sekaligus tempat jualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

“Mumpung Pertamina melakukan penggalian untuk peremajaan pipa migas  dari Nenang sampai Kelurahan Penajam. Jadi, sebagai warga Penajam meminta sepanjang 500 meter dibuatkan semacam taman sekaligus untuk tempat jualan UMKM,” kata Syarifuddin pada media ini, Selasa (28/6).

Politikus Partai Demokrat ini berharap, Pertamina membangun taman di lahan jalur pipa migas sebagai tempat jualan UMKM. Hal tersebut sebagai bentuk partisipasi Pertamina dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat Benuo Taka, apalagi di tengah kondisi pandemik ini.

“Meskipun itu hanya paving block tidak masalah. Yang penting itu menjadi titik-titik kegiatan ekonomi masyarakat,” tuturnya.

Syarifuddin menyadari, lahan jalur pipa distribusi migas memilki batasan penggunaannya. Menurutnya, jika hanya tempat untuk UMKM tidak memiliki beban yang melampaui batas normal. 

“Apalagi nanti UMKM hanya taruh gerobak untuk jualan di malam hari. Itu tidak mempengaruhi pipa yang di bawah tanah. Kalau itu dibangun tentu akan mendongkrak ekonomi warga. Selain itu, juga menambah sektor pendapatan asli daerah,” tutupnya. (advertorial)