DPRD PPU

KabarIkn.com,Penajam - Ketua Komisi II DPRD PPU, Wakidi menyambut kedatangan keluarga korban pembunuhan sadis satu keluarga di Babulu Laut, PPU di kantor DPRD PPU, Rabu (13/3/2024).

Sebelumnya, kedatangan mereka akibat kekecewaan terhadap hasil sidang putusan di Pengadilan Negeri (PN) PPU. Sebab putusan hakim yang menjatuhkan vonis tidak sesuai dengan harapan mereka, sementara mereka menginginkan terdakwa, Junaedi diganjar dengan hukuman setimpal dengan apa yang telah dilakukan terhadap keluarga mereka yaitu dengan hukuman mati.

Dalam hasil sidang tersebut, Junaedi di vonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim, lebih tinggi dari tuntutan sebelumnya yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama 10 tahun. Hal itu yang membuat keluarga korban mendatangi kantor DPRD PPU untuk merevisi UU Perlindungan Anak.

Usai pertemuan dengan keluarga korban, Wakidi komitmen bahwa pihaknya akan memberikan dukungan terhadap revisi UU Perlindungan Anak tersebut menyusul vonis 20 tahun penjara bagi Junaedi.

Menurut Wakidi, UU Perlindungan Anak saat ini perlu ditinjau kembali, terutama setelah kejadian tragis yang menimpa satu keluarga di Desa Babulu Laut atas perbuatan biadab Junaedi.

"Aspirasi ini adalah aspirasi kita semua. Bahwa Undang-Undang tentang peradilan anak yang ditetapkan tahun 89 itu sudah kadaluarsa. Kita harus berjuang bersama agar ini direvisi. Sekarang anak-anak dibawah 18 tahun tindakannya sudah sangat dewasa," kata Wakidi.

Wakidi pun menekankan perlunya meninjau hukuman maksimal dalam peradilan anak, tidak hanya berdasarkan usia tetapi juga berdasarkan dampak kejahatan yang dilakukan.

"Kami percaya bahwa kasus ini menunjukkan bahwa kita harus mengevaluasi cara kita menangani pelanggaran yang melibatkan anak di bawah umur," ujarnya.

DPRD PPU bertekad untuk memastikan revisi UU Perlindungan Anak mendapat perhatian serius dan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas sampai di DPR RI.

Adapun poin-poin kesepakatan dalam berita acara pertemuan dengan perwakilan pihak keluarga korban yaitu, yang bahwa aspirasi usulan revisi UU Perlindungan Anak terkait hukuman maksimal peradilan anak agar tetap disamakan dgn peradilan umum. 

Hal tersebut didasari atas pertimbangan akibat tindakan kejahatan pelaku, serta sebagai acuan vonis tidak hanya didasarkan pada umur tersebut. 

“Dilampirkan dalam berita acara ini, melalui Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 03/pidsus/anak/2024/PN.Penajam,” pungkas Wakidi.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna dan Ramah Tamah Memperingati Hari Jadi Kabupaten PPU ke-22 tahun 2024 bertempat Gedung Paripurna DPRD PPU, Senin (11/3/2024).

Dalam rapat Paripurna itu dipimpin oleh Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor didampingi Wakil Ketua I DPRD PPU Raup Muin, Wakil Ketua II DPRD Hartono Basuki. Turut hadir Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun, para anggota DPRD PPU, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor mengucapkan terimakasih atas perjuangan tokoh masyarakat dalam proses pemekaran yang mampu mewujudkan berdirinya PPU menjadi daerah otonom yang disertai payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kabupaten PPU.

“Setelah melalui perjuangan yang panjang, para tokoh inisiator dan tokoh pejuang pemekaran terbentuknya kabupaten Penajam Paser Utara maka pada 10 April 2002 ditetapkan dan diundangkan UU nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kaltim,” tuturnya.

Lanjutnya, dalam momentum HUT PPU ini diharapkan dapat melakukan evaluasi dalam hal pembangunan serta merancang formula pembangunan untuk masa depan daerah yang lebih baik lagi. Kemudian juga berharap semoga PPU semakin maju, baik infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM). 

“Banyak tugas yang harus diselesaikan oleh Pemkab PPU. Salah satunya terkait dengan tata kelola wilayah yang terus tertinggal termasuk permasalahan batas wilayah yang tak kunjung selesai. Ini sudah ada anggarannya, Kami harap segera selesai semua,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menyampaikan perjalanan usia Kabupaten PPU yang tak tak terasa telah menginjak umur 22 tahun, tentu perjalanan waktu yang ditempuh telah banyak hal dan sejarah yang diukir oleh daerah ini. 

Lenjutnya, ia berpesan tidak boleh berpuas diri dan menutup mata bahwa masih banyak hal yang perlu mendapat sentuhan. Kabupaten PPU diharapkan menjadi bagian integral dari visi besar Ibu Kota Nusantara sebagai pusat kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa.

"Untuk itu sesuai tema HUT Kabupaten PPU yang ke-22 ini adalah 'Bersama Membangun Serambi Nusantara Menuju Masyarakat Madani'. Dengan tema ini Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen kuat untuk aktif dalam pembangunan nasional. Sehingga Kabupaten PPU sebagai serambi IKN harus terus menjalankan proses nyata dan bekerja untuk mencapai percepatan hasil yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten PPU ” ucap Makmur Marbun.(ziq/*)

KabarIkn.com,Penajam - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron mengaku masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dituntaskan.

Sehingga, di akhir masa jabatan pada periode 2019-2024 ini akan segera menuntaskan segala macam aspirasi dan masukan dari masyarakat khususnya di daerah pemilihannya.

Anggota Komisi III itu menyebutkan beberapa persoalan di daerahnya, seperti perbaikan jalan yang belum tuntas hingga ke sektor perikanan agar lebih di perhatikan, meskipun sebelumnya telah banyak bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat.

"Untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga masih kurang, untuk perdagangan dan lain sebagainya. Ya ini masih banyak yang belum tuntas, terutama untuk infrastruktur jalan dan drainase masih banyak," kata Thohiron

Lebih lanjut, kedepannya ia akan memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya adalah infrastruktur jalan, perumahan, kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan.

Untuk daerah yang menjadi titip fokusnya, Thohiron menyebutkan daerah Pasundan dan tunan di Kelurahan Petung masih sangat minim bantuan infrastruktur.

"Ya hampir merata sih ya sudah, terutama kalau di petung ini kan daerah Pasundan itu masih sangat minim ya. RT 16 kalau tidak salah, Pokoknya daerah-daerah tunan lah yang kurang, kalau secara infrastruktur, kalau yang lain lain relatif inilah ada aja," pungkasnya. (ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tanggal 11 Maret 2024 ini telah memasuki usia 22 tahun. Pada momen bahagia tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU mengangkat tema 'Bersama Mambangun Serambi Nusantara Menuju Masyarakat Madani'.

Diusia yang terbilang masih muda, banyak harapan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU.

Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron berharap dalam momentum HUT PPU ini menjadi semangat baru untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat PPU.

"Harapan dengan HUT PPU ini Kualitas hidup masyarakat PPU semakin meningkat, kemudian daya beli masyarakat juga semakin meningkat," ucap Thohiron.

Lebih lanjut, ia juga berharap pembangunan infrastruktur semakin membaik. Kemudian dengan kondisi saat ini, Thohiron menekankan pada Pemerintah untuk mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya.

"Dengan kondisi yang seperti ini, mestinya pemerintah sudah mengambil pelajaran bagaimana memberdayakan pertanian, sehingga ketika terjadi kelangkaan beras dan sebagainya di kabupaten kita tidak terjadi karena supporting pertanian ini harus ditambah," tutupnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Muhammad Bijak Ilhamdani Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dapil Kecamatan Sepaku, melaksanakan kegiatan Serap Aspirasi (RESES) di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Rabu (28/02/2024) malam.

Dalam kegiatan tersebut, Muhammad Bijak Ilhamdani menyampaikan beberapa hal penting sebagai bentuk perwakilan dan komitmen kepada masyarakat di wilayahnya.

Dengan tagline Mengawal Aspirasi Masyarakat Sepaku, Bijak menekankan pentingnya memperjuangkan aspirasi masyarakat Sepaku di tingkat DPRD, menjadi suara mereka dalam proses pembangunan dan pelayanan publik.

Peran Keterlibatan Masyarakat: 

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sebagai elemen utama dalam pemberdayaan dan pembangunan di lingkungan sekitar. Hal ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Fungsi Anggota DPRD: 

Sebagai anggota DPRD, Bijak menggarisbawahi perannya sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah Kabupaten PPU. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat di tingkat legislatif.

Selama sesi reses, Muhammad Bijak Ilhamdani menerima berbagai apresiasi, masukan, dan usulan dari masyarakat, antara lain:

Apresiasi terhadap Kegiatan Pekan Olahraga Karang Taruna: 

Warga menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang telah dilaksanakan terutama dalam menggalang semangat olahraga di kalangan masyarakat.

Apresiasi terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan: 

Usulan-usulan pembangunan dan pemberdayaan yang telah diajukan oleh masyarakat dan diawalinya oleh Muhammad Bijak Ilhamdani mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari warga.

Usulan Pembangunan Pagar Makam: 

Salah satu usulan konkret yang disampaikan adalah pembangunan pagar makam, menandakan kepedulian terhadap lingkungan dan budaya lokal.

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi Muhammad Bijak Ilhamdani untuk terus berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat, serta menunjukkan komitmennya dalam mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menerima kunjungan dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Nurul Hikmah di ruang pertemuan lantai 3 Kantor DPRD, Senin (26/02/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Anggota DPRD PPU, Syarifuddin HR memimpin rapat dalam pertemuan dan memberikan beberapa wejangan kepada siswa-siswi SMP IT Nurul Hikmah PPU tentang pengenalan awal di dunia perpolitikan.

"Tentang rapat dan anak sekolah SMPIT terkait dengan pengenalan politik dan kewarganegaraan," kata Syarifuddin HR usai rapat.

Dengan kedatangan anak sekolah ini, Politikus Partai Demokrat ini mengaku senang dengan kesadaran mereka akan mengikuti bagaimana sistem politik. Karena, mereka sebagai generasi penerus bangsa dalam memimpin daerahnya dikemudian hari, sehingga perlu adanya pembelajaran tentang politik dan kewarganegaraan.

"Jadi ya alhamdulillah saya juga senang karena banyak anak anak yang bertanya keinginan mereka itu untuk belajar dan antusiasme itu luar biasa lah bertanya terkait dengan DPRD dengan pemerintah daerah. Pertanyaan itu ada kurang lebih hampir 20 pertanyaan," tuturnya.

lebih lanjut, ia mengharapkan untuk sekolah lainnya juga mengajarkan kepada siswa-siswi mereka untuk lebih mengetahui tentang pengenalan politik dan kewarganegaraan.

"Sekolah-sekolah itu harusnya seperti itu. Apalagi SMP/SMA itu supaya dia tahu tidak buta politik, tidak buta kewarganegaraan. Apalagi kan sekarang ini kan mudah-mudahan mata pelajaran PMP kedepannya kan ada, jadi lebih lagi lah terkait dengan urusan politik, urusan kewarganegaraan mereka lebih tau lagi nanti ke depannya," pungkasnya.(ziq/adv)

KabarIkn.com,Penajam - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syarifuddin HR akan fokus perbaikan infrastruktur jalan di Kelurahan Lawe-Lawe Kecamatan Penajam Kabupaten PPU.

Ia mengungkapkan, bahwa aspirasi masyarakat Lawe-lawe mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah pemerintah daerah terhadap infrastruktur di Lawe-lawe.

"Program ke depan saya sebagai anggota DPRD PPU insyaallah akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Lawe lawe yang sangat tertinggal," ucap Syarifuddin HR, Rabu (28/02/2024).

Padahal, di Kelurahan Lawe-lawe terdapat sumber daya alam berupa gas bumi, dan itu pastinya juga turut menyumbang pendapatan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU.

"Ini perlu perhatian pemerintah, lawe-lawe ini ada sumur gas di situ. Menyumbang di APBN ke APBD adalah sumbangan sumur lawe-lawe. Sudah seharusnya kita itu memperjuangkan kelurahan Lawe-lawe, sudah seharusnya selama ini mereka sangat sangat tertinggal dibandingkan dengan Kelurahan-kelurahan lain," tandasnya

Lebih lanjut, Syarifuddin HR menyoroti jalan keramat sampai tembus ke kavling untuk lebih diperhatikan. Kemudian, Kelurahan Lawe-lawe juga masih sangat dekat dengan pusat pemerintahan daerah.

“Tapi perhatian pemerintah memang masih sangat sangat minim. Jadi ke depannya pemerintah harus memperjuangkan membangun infrastruktur di kelurahan lawe-lawe khususnya. Karena kelurahan ini kalau dibandingkan dengan kelurahan yang ada di Penajam, ini kelurahan lawe lawe ini ya sangat tertinggal,” bebernya.

Kemudian, Anggota Komisi II DPRD itu juga tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat di sektor lainnya. Seperti kebutuhan di sektor pertanian dan perikanan.

"Kita juga menghimbaum asyarakat yang artinya nelayan-nelayan yang belum dapat bantuan ya silakan aja buat proposal. Begitu juga dengan pertanian, karena bagaimana pertanian ini kan kita tidak bisa abaikan begitu saja, kan banyak kelompok-kelompok petani yang masih belum dapat bantuan seperti alat-alat pertanian itu juga harus diperhatikan untuk menunjang penghasilan mereka sebagai petani," pungkasnya.(ziq/*)

KabarIkn.com,Penajam - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syarifuddin, HR menggelar serap aspirasi (reses) masa persidangan II tahun sidang 2024 bertempat di Kelurahan Penajam, Senin (26/02/2024).

Dalam reses tersebut, salah satu masyarakat dari Kelurahan Sotek menyampaikan aspirasi terkait pembangunan di daerahnya masih sangat minim tersentuh oleh pemerintah. Dengan itu, warga meminta agar memerhatikan daerahnya agar lebih diperhatikan lagi.

Politikus Partai Demokrat itu berkomitmen akan mengawal daerah-daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan.

“Saya akan memperjuangkan pembangunan di daerah tertinggal atau ketimpangan pembangunan seperti sotek dan lawe-lawe, mudahan-mudahan dengan pindahnya saya ke komisi III dapat membangun infrastruktur di daerah-daerah yang jarang tersentuh pemerintah," ucap Syarifuddin.

Kemudian, masyarakat juga menyampaikan berbagai macam aspirasi, mulai dari semenisasi jalan, berbaikan parit di SMP 1 penajam, pemberian insentif bagi ustadz di pondok pesantren, pembuatan kolam terpadu dan sektor pertanian dan perikanan lainnya.

“Dengan berbagai macam masukan dari masyarakat, saya akan terus memperjuangkan kepentingan mereka dan saya akan memantau langsung apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga aspirasi yang saya berikan dapat tepat sasaran,” tandasnya.(ziq/*adv)

Kabarikn.com,Penajam - Menjelang pesta demokrasi pada 14 Februari 2024, Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani mengimbau masyarakat untuk bersikap tenang dan ikut menjaga kondusifitas hingga pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Mari kita jaga stabilitas keamanan agar tetap kondusif di Kabupaten kita ini," ujar Anggota Komisi 1 itu, Senin (12/2/2024).

Dirinya juga menilai masyarakat sudah semakin dewasa dalam menyikapi persoalan selama tahun politik ini. Ia berharap kepada masyarakat untuk dewasa dalam berdemokrasi, dan hendaknya dewasa pula dalam bersikap agar tidak menjadi korban.

"Dengan dinamika politik yang ada, diharapkan masyarakat jangan terbawa arus oleh pihak lain yang ingin memanaskan situasi yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan. Kita boleh berbeda pandangan dalam memilih satu sama lain, tapi jangan sampai menimbulkan sesuatu yang berdampak pada stabilitas keamanan," tuturnya.

Kemudian, Bijak juga mengajak masyarakat PPU untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024.

"Saya mengajak semua elemen masyarakat untuk mencoblos capres, cawapres, DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten. Jadi jangan golput, gunakan hak suaramu untuk menentukan pemimpin kalian" ujarnya.

Lebih lanjut, masyarakat sekarang tidak ada alasan untuk golput. Karena KPU telah memberikan kemudahan akses informasi dan pelayanan pencoblosan dalam keadaan normal maupun darurat bagi masyarakat.

Bahkan masyarakat dapat mendapat akses informasi mulai lokasi TPS hingga mekanisme pencoblosan melalui media sosial, media massa, layanan online KPU, RT dan RW setempat atau mendatangi kantor KPU.(*)

Kabarikn.com,Penajam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mempertanyakan adanya penambahan bidang di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

Hal ini membuat Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani mempertanyakan keabsahan penambahan bidang tersebut. Adapun, penambahan bidang itu berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan mengangkat dua pejabat oleh Penjabat (Pj) Bupati PPU, Makmur Marbun pada saat mutasi 25 Januari lalu.

Padahal persetujuan Peraturan Daerah (Perda) tentang Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tanggal 30 Januari 2024. Dengan artian, lima hari sebelum persetujuan Pemkab PPU telah melakukan pengangkatan jabatan.

“Sementara Peraturan Bupati (Perbup) SOTK belum jadi, tapi sudah mengangkat pejabat untuk menduduki jabatan tersebut,” ucap Anggota Komisi I, Bijak Ilhamdani.

Dijelaskannya, setelah pembentukan Perda dilanjut dengan pembentukan Perbup terlebih dahulu yang mengatur tugas dan fungsi pokok pejabat. Sehingga dengan tidak adanya Perbup, Bijak merasa akan sulit bagi pejabat tersebut untuk bekerja, karena tidak mengetahui tugas dan fungsi dengan landasan yang kuat.

Kendati Pj Bupati melakukan mutasi besar-besaran, Bijak menjelaskan bahwa sudah menjadi hak Pj Bupati PPU dan mendukung penuh jika dilakukan untuk kepentingan masyarakat PPU.

“Gak masalah sepanjang untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah ini dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.(*)

KabarIkn.com,PPU - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), dapil Penjaam Jhon Kenedy melakukan reses masa sidang II 2023 di Penajam Minggu (19/3/2023). Selain menerima aspirasi masyarakat, ia juga meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan program pemerintahan tahun ini.

Sejumlah keluhan maupun aspirasi yang diterima diantaranya terkait permintaan pengadaan saluran air, perbaikan jalan, penerangan jalan. Selain itu, ada juga warga yang mengharapkan adanya bantuan beasiswa pendidikan bagi pelajar.

Mereka juga berharap DPRD PPU dapat menerima memperjuangkan bantuan-bantuan sosial lainnya. Soal itu, Jhon berkomitmen akan memperjuangkan aspirasi warga. Terlebih, jika aspirasi itu lahir dan menjadi kesepakatan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

“Aspirasi serta keluhan ini akan kita ajukan untuk bisa masuk ke dalam Musrenbang dengan segera,” katanya.

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU ini menyebut sebagai wakil rakyat, tentunya ia tidak akan tinggal diam melihat permasalahan masyarakat, terlebih yang berasal dari dapilnya.

Jhon menyebutkan komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat bukan hanya karena statusnya sebagai wakil rakyat. Namun juga merupakan bentuk terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya sebagai anggota dewan alias legislator.

“Aspirasi yang disampaikan di reses ini Insya Allah akan kami perjuangkan. Kami akan membantu melalui koordinasi lewat musrenbang yang diadakan di tiap kelurahan dan desa. Walau semua itu bertahap, kami akan berikan sesuai dengan anggaran yang tersedia,” jelasnya.

Kemudian, Jhon menegaskan agar masyarakat dapat turut serta mendukung dan mengawasi program pemerintah. Hal ini agar pelaksaaan hingga penggunaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

“InshaAllah, kami akan upayakan mewujudkan kesejahteraan yang merata. Tapi masyarakat juga harus teteap mengawasi pelaksanaan program pemerintah,” pungkasnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dapil Waru-Babulu, Irawan Heru Suryanto mengungkapkan banyak masyarakat terbantu dengan adanya pelatihan. Hal ini membuktikan juga bahwa program pemerintah mampu membangun kepercayaandiri masyarakat dalam bersaing menyongsong Ibu Kota Nusantara (IKN).

Reses digelar di Workshop Kejuruan Pengolahan Hasil Pertanian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU, Selasa (21/3/2023). Irawan mengatakan sebagai merupakan kewajiban bagi kami anggota DPRD dengan tujuan untuk menjemput dan menampung aspirasi masyarakat.

“Dalam kegiatan reses ini kita mendengar semua keluh kesah warga terkait semua program yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif apakah itu yang bersentuhan langsung dengan warga masyarakat maupun yang tidak langsung,” katanya.

Dirinya mengaku sangat senang bisa bersilaturahmi dengan masyarakat khususnya, masyarakat penerima program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kemenaker RI sehingga mampu bangkit semangat kembali setelah mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19.

“Kerena keterbatasan anggaran di daerah kita tidak mampu menyerap semua aspirasi masyarakat, maka sebagai wujud tanggung jawab wakil rakyat berhak untuk memperjuangkannya hingga ketingkat pusat,” lanjutnya.

Dikatakan Irawan banyak masyarakat merasa terbantu atas bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) tersebut, mulai 2020-2022 total ada 42 Kelompok penerima bantuan. Sedangkan TKM lanjutan ditahun 2022 sebanyak 20 orang, 10 TKM Kawasan dan untuk di tahun 2023 masih dalam proses.

“Bantuan TKM tersebut sebagai wujud saya dalam membangun daerah pemilihan saya di khususnya Waru-Babulu. Saya berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan menambah penghasilan serta bisa menaikan taraf perekonomian setiap penerima bantuan TKM,” tuturnya.

Bantuan tersebut diberikan secara tunai dan kemudian setiap kelompok maupun perorangan membelanjakan modal usaha tersebut. Setiap kelompok usaha maupun perorangan diberikan kebebasan dalam memilih usaha apa yang akan digeluti, diantaranya budidaya perikanan, agroforestry, catering, ternak unggas dan lain sebagainya.

“Saya berharap penerima bantuan TKM bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Semoga Bantuan tersebut bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya. (ADV)