KabarIkn.com,Balikpapan - Diketahui bahwa saat ini  Kalimantan Timur ini berada di urutan nomor 6 setelah Makassar terkait pekembangan tingginya angka terkonfirmasi covid-19. Tentunya dengan adanya tingkat Covid-19 ini yang terbilang begitu banyak , Jika di persentasi kan di seluruh Indonesia Kalimantan Timur ini berada di posisi nomor 6. 

Mengacu daripada hal tersebut  cukup beralasan  Pemerintah Kota mengambil tindakan berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat ( PPKM ) yang kemudian berlanjut karena kecenderungan angka penyebaran Covid-19 ini tidak turun dengan signifikan. 

Mengenai penjelasan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan , Sabaruddin menyampaikan kepada Pemerintah Kota bahwa boleh saja diberlakukan PPKM tetapi dampak ekonomi tetap harus berjalan dengan baik. Adapun instruksi Presiden juga menyampaikan bahwa roda ekonomi ini jangan sampai berbenturan dengan PPKM yang ada di daerah dan itulah fleksibilitas yanh harus diuji oleh Kepala daerah. 

Banyak tanggapan-tanggapan dari masyarakat apakah Covid-19 itu menyerangnya di malam hari ini  bukan siang atau pagi hari dan kenapa hanya melakukan pengetatan pada malam hari Kenapa tidak dilakukan siang ataupun pagi hari . PPKM itu dilaksanakan  bukan sebagai penutupan tetapi pembatasan, hanua saja sebagian para Aparatur Pemerintah mungkin multitafsir menyampaikan hal tersebut. 

Dalam PPKM disampaikan bahwa Work From Home ( WFH ) juga berlaku Begitu juga dengan para pelaku UMKM. Terkadang banyak di jumpai para pedagang  yang buka di sore hari atau malam hari dan Jam 9 malam sudah dinyatakan tutup. 

Sabaruddin menambahkan pengertian dari PPKM pnitu sendiri bisa dikatakan jika tempatnya yang kapasitasnya 100% itu minimal 50%  saja yang bisa terisi . Kemudian Jam 9 malam atau jam 10 malam itu para pelaku usaha tetap dapat membuka tetapi itu harus di Take Away.

" Saya berpikir bahwa jika Take Away adalah jalan satu-satunya silakan kalau itu durasinya memang terlalu singkat bagi para pelaku yang di malam hari," ujarnya. 

Menteri Pariwisata juga menyampaikan bahwa roda ekonomi  tetap harus berjalan . Maka dari itu , DPRD Balikpapan menyampaikan kepada teman-teman masyarakat maupun Pemerintah Kota saat dilakukan perpanjangan PPKM ini diharap juga ada kelonggaran. 

Begitu juga pintu akses untuk masuk ke Balikpapan di luar Jawa itu diperlakukan dengan untuk wajib melakukan Rapid Antigen dan itu merupakan hal yang wajar dilakukan asal tidak terlalu over. 

Beberapa waktu yang lalu  Wali Kota Balikpapan , Rizal Effendi juga mengatakan bahwa penularan Covid-19 yang paling signifikan itu adalah dari perusahaan migas. 

" Untuk kasus seharusnya yang harus diperketat Prokes covid-19 nya adalah mereka Jangan  malah menghalangi sebuah Pedagang  kecil. Makanya kita sampaikan kepada ya Ketua  Gugus Tugas untuk mencova klasifikasikan yang terjangkit Covid itu sumbernya dari mana dari mana , jika  kebanyakan itu adalah para pekerja maka harus benar benar diketati terkait Prokes Covid-19,'' pungkasnya. ( tri )