DISKOMINFO BALIKPAPAN

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan sambut kehadiran para Wali Kota peserta kegiatan Outlook Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2022, Sabtu (17/12/2022). Kegiatan dibuka di atas Kapal Tongkang HL 270.

Kegiatan ini dihadiri Staf Ahli Mendagri, Togap Simangunsong; Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor; Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto; Direktur Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam; serta para Wali Kota anggota Apeksi.

Kegiatan dimulai pukul 16.30 Wita dibuka dengan tarian Mahligai dan ditandai dengan mulai berlayarnya kapal yang sebelumnya sandar di Pelabuhan Semayang Balikpapan.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI Bima Arya Sugiarto menyampaikan, bahwa kehadiran para Wali Kota di atas kapal yang mengarah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, maka dipastikan bahwa Wali Kota se Indonesia mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. 

Ini artinya, seluruh Wali Kota siap untuk menjemput pusat baru peradaban nusantara di Kalimantan Timur. "Tapi Apeksi, seluruh wali kota insyaallah mendukung IKN dengan catatan, pembangunan IKN juga menguntungkan seluruh Kalimantan. Sembilan Wali Kota harus dapat berkahnya juga," ungkap Bima Arya saat menyampaikan pidato akhir tahun Ketua Dewan Pengurus APEKSI.

Terbangunnya IKN jadi simbol kota modern berkelanjutan yang menginspirasi 98 kota di seluruh Indonesia. "IKN juga harus mau dan mampu untuk belajar dari tanda kutip, kegagalan Jakarta dan sekitarnya dalam membangun mega cities yang terintegrasi dan ramah lingkungan," tegasnya.

Ia juga menyatakan Apeksi mendukung IKN dengan catatan semua didengar, dilibatkan. Tak hanya Wali Kota, tapi juga warga maupun komunitas anak-anak muda. 

"Karena kalau bicara 2045, saat itu anak-anak muda yang akan memegang amanah untuk mengendalikan negara kita tercinta. Jadi kita titipkan ibukota ini kepada anak-anak muda nanti," ungkapnya. 

Adapun Pemerintah Kota, mengacu undang-undang pemerintahan daerah, jelas patuh atau ikut keputusan pemerintah pusat. "Kita dengar, kita jalankan dan kita taati," tuturnya. 

Pemerintah Kota menjadi bagian dari pemerintah pusat. Sehingga kebijakan pemerintah pusat akan terus dikawal. Namun Wali Kota yang dipilih rakyat memegang amanat dan mandat dari rakyat. Sehingga aspirasi 98 wali kota, jika berkaca ke belakang ada banyak catatan.

"Kita tentu siap mengawal program prioritas pemerintah. Pertama terkait persoalan honorer yang harus selesai. Lalu banyak persoalan lainnya yang harus kita kawal. Tentu kita tidak mau pemerintah pusat menutup mata terhadap berbagai catatan yang ada di lapangan," ungkapnya. 

Ia pun mengajak para anggota Apeksi menyuarakan kepada pemerintah pusat, memasuki tahun politik ini, agar tetap konsisten dan membumikan gagasan presiden dalam aturan-aturan teknis. Ia berharap seluruh pihak di pusat tetap mendukung dan konsentrasi agar tak berdampak ke daerah. 

"Ini karena kami mengemban amanat rakyat. Warga tentu mengharapkan agar yang terbaik bagi mereka bisa dipenuhi kita semua," tandasnya. 

Ia pun, pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya kepada Dewan Eksekutif Apeksi, Alwis Rustam yang mengagas pertemuan istri-istri anggota Apeksi.

"Terimakasih kasih atas kebersamaannya. Tahun depan, mungkin tidak semua dari kita akan kembali berkumpul. Namun siapapun yang ditunjuk nantinya bisa tetap melanjutkan apa yang diperjuangkan bersama," tandasnya. (diskominfo/cha/mgm)

KabarIkn.com,JAKARTA - Pemerintah Kota Balikpapan turut hadir meramaikan Integrity Expo yang dilaksanakan di Gedung Menara Bidakara Jakarta Selatan selama dua hari, 9-10 Desember 2022. Dalam kegiatan ini, Inspektorat Balikpapan hadir bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Balikpapan.

Kelima OPD yang terlibat yakni DPMPTSP, DPPR, Disdukcapil, Dishub, dan Diskominfo Balikpapan. Kelimanya masing-masing membawa program yang mendukung pelaksanaan pemerintahan yang berintegritas. 

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud dalam kesempatan ini mengikuti dalam pembukaan Integrity Expo. Hadir Inspektur Kota Balikpapan, Tirta Dewi; Kepala DPPR, Neny Winahyu; Kepala Disdukcapil, Hasbullah Helmi; Kepala Dishub, Elvin Junaidi; Kepala Diskominfo, Adamin Siregar dan Kabag Hukum Setdakot, Elyzabeth Toruan.

Inspektur Kota Balikpapan, Tirta Dewi mengungkapkan, Balikpapan menjadi salah satu pemerintah kota yang terpilih untuk mengikuti Integrity Expo dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2002 yang dilaksanakan oleh KPK RI. 

"Alhamdulillah Pemerintah Kota Balikpapan dipercaya mengikuti Expo Integrity ini karena ke depan semua akan memanfaatkan teknologi informasi di dalam memberikan pelayanan publik. Ini dilakukan untuk meminimalisir face to face atau tatap muka," ungkap Tirta Dewi. 

Menurutnya, ini menunjukkan adanya integritas dalam memberikan pelayanan tanpa tatap muka, yang menandakan adanya upaya menghindari korupsi, kolusi, nepotisme seperti pungutan liar.

"Balikpapan ke depan sebagai penyangga ibu kota negara (IKN) Nusantara, sehingga kami berupaya dapat memberikan pelayanan publik e-service. Atau pelayanan menggunakan sistem online," tuturnya. 

Melalui pelayanan secara online ini diharapkan dapat memberikan transparansi atau kepercayaan kepada masyarakat. Juga kepastian dalam menerima pelayanan. Pihaknya berharap ke depan seluruh aparatur sipil negara yang menyelenggarakan pemerintah daerah, bisa meningkatkan integritas. 

"Sehingga kepercayaan masyarakat meningkat, mereka semakin puas terhadap layanan di Pemerintahan kota Balikpapan. Sehingga sesuai dengan Balikpapan berintegritas, Balikpapan bebas korupsi," tandasnya. 

Di stan tersebut, Kota Balikpapan memperkenalkan program untuk mendukung pemerintahan berintegritas. Diantaranya Dukcapil Go Digital, Mal Pelayanan Publik, Wisthel Blower, One Map One Data, serta Balikpapan Single Window. (diskominfo/cha/mgm)

KabarIkn.com,JAKARTA - Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud hadir dalam pembukaan puncak acara Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2022 di Bidakara, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri Firli.

Sejumlah pejabat lainnya yang turut menghadiri agenda Hakordia di antaranya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menaker Ida Fauziyah, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Selain itu, ada juga mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Untuk diketahui, KPK menggelar rangkaian kegiatan Hakordia 2022 selama tiga hari ke depan. Hakordia kali ini mengambil tema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi”. 

Dalam pidato pembukaan Hakordia 2022, Wakil Presiden RI mengatakan bahwa korupsi adalah musuh utama seluruh bangsa. Ia menyebut, sama halnya dengan COVID-19, korupsi juga merupakan musibah global. 

"Seluruh negara mengakui bahwa korupsi merupakan pusat dari berbagai persoalan. Korupsi memiliki sifat korosif terhadap segala pencapaian kita," tuturnya. 

Maka, lanjutnya, perjuangan untuk pulih dari krisis, yang disebabkan oleh munculnya beragam tantangan baru di bidang ekonomi, politik, sosial dan lingkungan hidup, hanya akan berhasil dimenangkan apabila seluruh pihak menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, bebas dari korupsi. 

"Sumber daya yang bernilai tinggi mesti kita kelola dan gunakan demi kepentingan rakyat, bukannya malah memperkaya individu, kelompok atau korporasi," ungkap Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Usai pembukaan kegiatan HAKORDIA, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud menyampaikan, dalam kegiatan ini dirinya hadir bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan program yang mendukung implementasi pelayanan publik anti korupsi. 

"Saya hadir bersama OPD Kota Balikpapan dengan harapan, ke depannya Balikpapan bisa semakin terbebas dari korupsi. Mudah-mudahan bersamaan dengan ini, bisa jadi momen kita implementasikan anti korupsi di kita Balikpapan," ungkap Wali Kota Rahmad Mas'ud. (diskominfo/cha/mgm)

KabarIkn.com,Balikpapan - Saat ini kasus covid - 19 mulai kembali meningkat di Kota Balikpapan. Pada hari ini terdapat penambahan 93 kasus pasien terkonfirmasi positif dan 1 kasus meninggal dunia.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Dr. Andi Sri Juliarty menyampaikan bahwa ini menandakan bahwa memang penyebaran Covid - 19 itu masih ada. Ia tidak henti - hentinya menghimbau kepada masyarakat agar tetap patuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi booster.

Dinkes melihat dari data - data pasien positif itu umumnya berasal dari para pekerja yang di screening untuk memasuki lokasi kerja. Kemudian , kelompok lainnya berasal dari kelompok yang pulang dari perjalanan.

" Kami menghubungi satu persatu pasien yang terkonfirmasi positif ini dan rata - rata mereka memang memiliki riwayat perjalanan pulang dari luar kota," ujarnya saat dihubungi via WhatsApp , Rabu ( 02/11/2022).

Dari data tracing tersebut diketahui bahwa mereka tidak bergejala tetapi mereka periksa karena mau masuk ke lokasi pekerjaan. Lalu , pasien yang pulang dari perjalanan ini ada yang memang bergejala saat pulang dari luar kota.

Dilihat secara global di Luar Negeri bahkan kasus covid - 19 juga mulai naik dan di Indonesia secara Nasional kasus covid juga naik.

" Ini memang perlu kita tingkatkan kembali kewaspadaan masyarakat untuk menaati prokes terutama memakai masker. Karena mau apapun jenis virusnya semua pencegah utamanya ya hanya pakai masker dan vaksin," katanya.

Diketahui 1 kasus pasien meninggal dunia ini memiliki komorbit penyakit kanker. Memang pada kasus ini lebih dihimbau kepada kelompok lanjut usia yang memiliki penyakit - penyakit komorbit.

" Sudah hampir semua wilayah di Kota Balikpapan zona merah seperti di Balikpapan Kota , Balikpapan Selatan , Balikpapan Utara , Balikpapan Tengah dan Balikpapan Timur kasus covid - 19 nya sudah tinggi," imbuhnya.

Kadinkes Kota Balikpapan , Dr. Andi Sri Juliarty menambahkan bahwa dilihat dari data web Kementrian Kota Balikpapan masuk ke Level 2.

Ia menghimbau ke masyarakat bahwa ini adalah pelajaran yang memang perlu diperhatikan bahwa covid - 19 masih ada dan cenderung menimbulkan gelombang penularan kalau masyarakat lemah dalam menerapkan prokes dan menunda vaksinasi. (bs)