KabarIkn.com,Jakarta – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) akan menggelar Kongres Kedua pada tanggal 22-23 Agustus 2020. Acara ini akan dihadiri oleh semua media anggota dari 21 provinsi di seluruh Indonesia.

Kongres Kedua merupakan forum tertinggi dari AMSI yang telah berusia tiga tahun. Ini merupakan amanat dari anggaran dasar organisasi, sekaligus membahas berbagai persoalan, termasuk suksesi kepemimpinan.

Sedianya kongres ini digelar di Surabaya, Jawa Timur, sesuai dengan keputusan rapat pengurus tahun 2019. Akan tetapi, karena pandemi covid19, maka diputuskan kongres digelar secara virtual tetapi tanpa mengurangi kolektivitas organisasi.

Acara pembukaan kongres ini akan dihadiri sejumlah tamu undangan dari kalangan tokoh pers, industri media, dan umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dijadwalkan menjadi keynote speaker.

Selama tiga tahun ini, AMSI sudah membentuk kepengurusan di 21 provinsi dari Aceh hingga Papua dan telah pula secara resmi menjadi konstituen Dewan Pers (DP). Berkolaborasi dengan konstituen Dewan Pers yang lain, AMSI ikut membahas dan menyusun kerangka dasar media sustainability di Indonesia demi terciptanya industri pers yang sehat dan industri digital yang fair.

Berkolaborasi dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), AMSI ikut menginisiasi Cek Fakta demi mengklarifikasi hoaks yang marak di ranah digital. Langkah yang diikuti media anggota AMSI ini, diharapkan membantu upaya menyehatan dunia digital dari sampah hoaks yang beredar, dan menyuguhkan informasi yang terverifikasi kepada khayalak ramai.

Ketua AMSI Wens Manggut mengungkapkan dunia digital Indonesia masih tergolong baru, begitu pula industri media siber.

Oleh karena itu, diperlukan literasi untuk para pengelola media, pelaku bisnis, serta publik, di tengah maraknya penyedia konten. Selain itu, diperlukan regulasi yang menjadi aturan main di satu sisi, tetapi tidak menghambat perkembangan industri media siber di sisi yang lain.

“Setelah tiga tahun berdiri dan resmi menjadi konstituen Dewan Pers, tentu saja AMSI masih memerlukan pembenahan dan penguatan organisasi; serta membantu pengurus wilayah membangun ekosistem industri digital di tingkat lokal, demi terciptanya industri media yang sehat dan berkelanjutan,” jelas Wens.

Selain mematangkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), membahas program untuk tiga tahun ke depan, kongres ini juga akan memilih ketua dan sekretaris jenderal AMSI yang baru, untuk kemudian membentuk kepenggurusan periode 2020-2023. Diharapkan kepengurusan yang baru ini bisa melanjutkan program penguatan organisasi dan bersumbangsih bagi pembenahan ekosistem media dan digital Indonesia.

Ketua Steering Committee Kongres Kedua AMSI Heri Trianto berharap acara tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan menghasilkan keputusan terbaik, terutama upaya-upaya konkrit menjaga keberlanjutan media siber.

“Kita tahu media siber sekarang menghadapi tantangan yang tidak mudah, karena secara bisnis terpukul oleh pandemi. Media kini tengah berupaya memperpanjang nafas untuk bertahan sembari berharap bencana ini segera berlalu, dan ekonomi kembali pulih,” ujar Hery.

Adapun, Ketua Panitia Kongres Kedua Maryadi mengatakan pelaksanaan kongres secara daring tersebut membuat ini menjadi kongres pertama sebuah organisasi media besar di Indonesia yang dilakukan secara virtual.

“Kongres juga bertujuan untuk menguatkan kemandirian ekosistem digital Indonesia dengan menghasilkan rekomendasi rekomendasi kepada pemerintah yang bisa dijadikan dasar kebijakan dalam membangun ekosistem digital.”

Ketua
Wens Manggut

Sekretaris Jenderal
Wahyu Dhyatmika

Ketua OC Panitia Kongres
Maryadi.

Ketua SC Panitia Kongres
HeryTrianto

KabarIkn.con,Balikpapan- Diskusi yang Ikatan Wartawan Balikpapan (IWB) dengan Tema peran Strategis Media Dalam Pemberitaan Mendukung Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Balikpapan berjalan sukses. Hampir 50 an peserta dari media massa dan undangan yang hadir di Hotel Mega Lestari (15/8) sangat antusias mendengarkan pemaparan narasumber yang hadir. 

Dalam diskusi ini sengaja IWB menghadirkan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Diantaranya dr. Andi Sri Juliarty yang memaparkan topik  “Sejauh mana Pemerintah Kota Balikpapan Melakukan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di masa New Normal”. Selain sebagai bagian  Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty juga menjadi Juru bicara dalam tim tersebut. 

Sedangkan  Polresta Balikpapan yang diwakili oleh Wakapolresta Balikappan AKBP AKBP Sebpril Sesa, SIK, dengan gambalang mengulas  “ Peran Penegakkan Hukum dalam Masa Pandemi dan Penangkalan Penyebaran Informasi Hoaks Terkait Covid-19 di Balikpapan”. Tak kalah menariknya narasumber yang juga seorang wartawan senior H. Sjarifuddin HS membahas “Peran Strategis Media Dalam Mendukung Pencegahan Penyebaran Covid-19 Melalui Akurasi Pemberitaan”

Ketua IWB Balikpapan Beny Sanger menyampaikan, kegiatan ini bertujuan memberikan dukungan pada pemerintah dan pemangku kebijakan dalam percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Balikpapan. Selain itu kami juga menggali informasi dan masukan positif dari masyarakat luas, bagaimana dampak dari pemberintaan Covid-19  selama ini yang telah dilakukan oleh Wartawan.

“ Kami ingin membangun sinergitas dengan semua elemen masyarakat, bagaimana New Normal ini dapat menggerakkan Kembali kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat”ujar Beny.

Ditambahkan Ketua Panitia Danang Agung, Meningkatkan daya kritis dan pemahaman wartawan terhadap perkembangan Covid-19 dan sejauh mana semua pihak melakukan pencegahan. Kegiatan ini bertujuan memberikan kontribusi pemikiran positif agar Pemkot Balikpapan dan media dapat bersinergi dalam mencegah penyebaran covid 19 di Balikpapan.. 

“ IWB akan terus mengawal pembangunan Balikpapan melalui peran strategisnya sebagai jurnalis  dengan pemberitaan-pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan gejolak sosial di masyarakat” papar Danang.

Hasil dari diskusi ini, IWB akan mencoba merumuskan rekomendasi untuk pemerintah kota Balikpapan. Bagaimana pemerintah dan insan pers bisa menyajikan informasi yang tetap penting terkait covid-19 namun lebih humanis diterima oleh masyarakat. Tidak menimbulkan kecemasan yang mengakibatkan dampak sosial dan kelesuan pergerakan ekonomi.

"Rekomendasi dari diskusi ini sedang coba kami rumuskan, semoga rekomendasi tersebut bisa memberi kontribusi positif dari wartawan untuk pemerintah Balikpapan”tutup Danang (tri).

Oleh; Danang Agung (Wakil Ketua PPI Provinsi Kalimantan Timur)

KabarIkn.com,Balikpapan- Hari kemerdekaan Republik Indonesia identik dengan  Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Kebangsaan Indonesa , Sang Merah Putih, yang dilakukan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Tahun  ini, menyisakan catatan tersendiri untuk Paskibraka angkatan 2020. Jika sejak berdirinya Paskibraka pada 1968 lalu, pasukan ini memiliki formasi Pasukan 17 / pengiring (pemandu), Pasukan 8 / pembawa bendera (inti) dan Pasukan 45/pengawal. Tahun 2020 ini pasukan tersebut tak nampak.  Paskibraka hanya diwakili 3 orang  pasukan pengibar bendera. 

Paskibraka ini direkrut dari proses seleksi pelajar-pelajar terbaik dari seluruh nusantara. Jika untuk tingkat Provinsi dihadirkan dari kabupten /kota. Sedangkan Paskibraka untuk tingkat kabupaten /kota berasal dari kecamatan atau sekolah didaerah.  Palajar calon Paskibraka mengikuti proses seleksi dari fisik, baris-berbaris, kesehatan hingga pengetahuan akademik dan umum. Semua peserta sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk mengikuti penjaringan menjadi calon Paskibraka.

Menjadi Paskibraka itu merupakan sebuah impian tersendiri bagi generasi muda Indonesia. Kelompok pasukan ini dibentuk bukan sebagai figur gagah-gagahan dan menonjolkan kecantikan fisik semata. Namun Paskibraka sejak dilahirkan di peruntukan sebagai simbol perekat NKRI dari Sabang sampai Merauke. Sehingga sejak dini, menghargai dan meghormati merah putih selalu diajarkan dan ditanamkan dalam – dalam pada anggota Paskibraka.

Pandemi Covid-19 menjadi cerita tersendiri, sehingga proses seleksi Paskibraka tahun 2020 diseluruh pelosok negeri ditiadakan. Penulis dapat memahami keputusan dilematis ini Penyebaran Covid-19 dengan korban kian meningkat dan bertambah. Salah satu cara memutus percepatan penyebarannya dengan mengurangi berbagai kegiatan yang banyak mengumpulkan massa. Salah satunya adalah meniadakan proses seleksi,  pelatihan dan pengasramaan kegiatan Paskibraka.

Menjadi Paskibraka adalah kebanggan tersendiri seumur hidup pelakunya.  Proses panjang dari seleksi, Latihan dan memasuki desa bahagia adalah perjalanan pembentukan diri pelajar-pelajar terpilih dari setiap sekolah. Paskibara dilatih untuk disiplin, manajemen waktu dengan baik, bekerja sama  (tim work), rasa syukur dan cinta tanah air/nasionalisme.

Paskibraka itu merupakan sebuah impian tersendiri bagi generasi muda Indonesia.(*)

KabarIkn.com,BALIKPAPAN - Aksi perambahan hutan mangrove dan pengupasan lahan terjadi di kawasan Kariangau, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat. Perambahan dan pengupasan lahan yang diduga ilegal itu, diduga dilakukan oleh sebuah perusahaan yang ada di Balikpapan.

Akibat aktivitas tersebut, habitat pesut Teluk Balikpapan dan Bekantan (monyet hidung merah), terancam punah. Pasalnya, hutan mangrove yang sedianya menjadi tempat berkembang biaknya aneka biota laut yang menjadi makanan pesut Teluk Balikpapan ini serta buah mangrove, menjadi rusak parah.

Aktivitas perambahan hutan mangrove dan pengupasan lahan tidak bertanggung jawab tersebut, berkat temuan Balikpapan Watch, yakni sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendampingan kebijakan publik.

Lokasi berada di kawasan Teluk Balikpapan, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat. Aktivitas tersebut, juga sangat berdampak terhadap aktivitas masyarakat sekitar, karena kawasan tersebut jadi  lokasi warga mencari nafkah seperti, mencari ikan, kepiting, serta lainnya.

Ketua LSM Balikpapan Watch, Haris Syamta mengatakan, temuan aktivitas diduga tak berizin itu bermula dari laporan masyarakat, baik warga di kawasan Kariangau maupun warga dari desa Jenebora dan Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

"Temuan aktivitas diduga ilegal ini berdasarkan laporan masyarakat. Kami coba investigasi ternyata benar di kawasan Kariangau, Balikpapan Barat, telah terjadi perusakan lingkungan, diantaranya pengupasan lahan (belum diketahui lahan punya siapa), termasuk alat berat yang bekerja dan perusahaan siapa yang melakukannya," kata Haris Syamta saat ditemui wartawan, Jumat (14/08/2020).

Yang disesalkan, tambah Haris, sapaan akrab Haris Syamta Evo, terancam punahnya habitat sejumlah hewan asli Kalimantan di Teluk Balikpapan, diantaranya Pesut (Orcaella brevirostris) dan Bekantan (Nasalis larvatus).

Bekantan adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan dan merupakan satu dari dua spesies dalam genus Nasalis. Bekantan merupakan hewan endemik pulau Kalimantan yang tersebar di hutan bakau, rawa dan hutan pantai.

"Di lokasi kegiatan, hutan mangrove yang berada di pesisir pantai Kariangau habis ditebangi. Kini terlihat sisa batang kayu mangrove yang dibiarkan berserakan di kawasan tersebut. Ini sangat riskan dan kami sesalkan karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak terkait," katanya.

Dirinya menyayangkan tidak adanya tindakan tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, untuk mengantisipasi terjadinya aktivitas diduga perusakan lingkungan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mempertanyakan perizinan dari aktivitas tersebut.

"Ini yang coba kami pertanyakan kepada Pemkot Balikpapan terkait upayanya mencegah aktivitas yang diduga ilegal tersebut," ujar Haris.

Saat sejumlah wartawan melakukan peninjauan ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan dua speed boat untuk mengambil gambar aktivitas di lokasi kegiatan, rombongan wartawan mendapat intimidasi dari sejumlah orang yang diduga pekerja dari lokasi tersebut. Mereka juga melarang wartawan memotret atau sekadar mengambil gambar dengan kamera handphone dan mengusir wartawan untuk meninggalkan kawasan tersebut, seolah kawasan tersebut adalah kawasan ekslusif. 

Bahkan, sejumlah orang dengan menggunakan sebuah kapal klotok dan satu speed boat berusaha mengejar rombongan wartawan hingga motoris speed boat ketakutan dan memilih tancap gas meninggalkan kawasan tersebut.

"Sebelum pergi, kami sempat mengabadikan aktivitas di lokasi itu, terlihat juga sebuah kapal LCT yang sedang sandar, sebuah truk dan tiga unit alat berat yang sedang melakukan aktivitas pengupasan lahan," ujar Dayat, salah satu wartawan yang melakukan peninjauan lokasi.(*)

Wakil Walikota H.Rahmad Mas'ud SE,ME

Kabaikn.com,BALIKPAPAN-WAKIL WALIKOTA H Rahmad Mas'ud mengingatkan kepada masyarakat Balikpapan jangan sampai tertinggal dan menjadi penonton atas dipindahkannya ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. 

"Balikpapan sangat diuntungkan dengan keputusan pemindahan IKN ini, "kata Rahmad saat menyampaikan sambutan dalam diskusi yang diadakan oleh Ikatan Wartawan Balikpapan baru-baru ini. 

Menurut Rahmad keputusan pemindahan IKN menjadi tantangan bagi masyarakat Balikpapan sebab nantinya Balikpapan menjadi gerbang IKN dimana nantinya mobilisasi kegiatan pembangunan IKN berada di Balikpapqn... 

Maka masyarakat Balikpapan pun diminta untuk mempersiapkan tenaga profesional yang siap bersaing. 

"Kita harus cepath mengantisipasi perubahan zaman ini, " ujar Rahmad. 

Rahmad pun mengingatkan kepada para insan media untuk bersama-sama membangun kota Balikpapan dengan pemberitaan yang membangun.  Sebab media telah menjadi garda terdepan dalam membangun sebuah peradaban. (are)

SIARAN PERS

KabarIkn.com,Jakarta, Dewan Pers (24 Juli 2020) — Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

“Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata Ketua Dewan Pers M. NUH.

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan. Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi  (IJTI), dan Firdaus (SMSI).

Narahubung:

Steffi F Indra: 082128275242

Ketua Kwarcab Pramuka Balikpapan H.Rahmad Mas'ud SE,ME

KabarIkn.com,BALIKPAPAN, -- Memperingati hari Pramuka ke 59 tahun, 15 Agustus 2020 dengan tema “Peran Gerakan Pramuka Ikut Membantu dalam Penanganan Covid-19 dan Bela Negara”, Ketua Kwarcab Balikpapan H Rahmad Mas’ud mengajak anggota pramuka harus eksis dan ikut membantu pemerintah dalam pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 .

Menruutnya Pramuka merupakan penyelenggara pendidikan kepanduan untuk  membina generasi muda mencapai potensi sosial, spiritual dan intelektual secara maksimal.

“59 tahun Pramuka mencetak tunas muda yang berkarakter dalam membela Bangsa. Ditengah pandemic, gerakan pramuka harus tetap bersemangat peran aktif memutus rantai covid dan membantu sesama. Selamat hari Pramuka. Satyaku darmakan darmaku kubaktikan. Saya H Rahmad mas’ud Ketua Kwarcab Pramuka Balikpapan,”tuturnya saat hari pramuka dalam akun instagram pribadinya.

Kwarcab Balikpapan menggelar upacara hari Pramuka secara sederharna di kantor Kwarcab Balikpapan Gunung Pasir dengan tetap memperhatikan dan menjalankan protocol kesehatan covid-19.

 Sejalan itu dengan itu, Rahmad yang juga wawali Balikpapan meminta anggota Pramuka untuk ikut menyosialisasikan protocol kesehatan mengingat kasus covid di Balikpapan terus meningkat termasuk angka kematian covid.

Sosialisasi bisa dimulai dengan tetap menggunakan masker terutama di kalangan keluarga, saudara dan kerabat dekat, termasuk menjaga jarak, rajin mencucu tangan.

“Sebab kepedulian menerapkan protocol kesehatan harus dibangun bersama, karena pemerintah tidak mungkin bisa melakukan sendiri tanpa dukungan berbagai pihak dalam melawan penyebaran virus covid19,’ tandasnya saat memimpin upacara HUT Pramuka ke 59 tahun, (15/8/2020).

Disamping itu, Pramuka juga harus menjadi elemen bangsa yang tangguh dan siap menghadapi perubahan zaman seperti sekarang ini. 

“perubahan sekarang ini akibat pandemic global menyebabkan kita mau tidak mau suka atau tidak suka harus bisa beradaptasi pada kebiasaan baru. Pramuka harus mampu menjawab dan menjelaskan kepada masyarkaat terhadap perubahan besar ini,”katanya.

Dalam upacara peringatan Hari Pramuka  ini juga dilakukan pemberian tanda penghargaan orang dewasa yakni lencana Pancawarsa. Penghargaan diberikan kepada anggota yang dengan kesetian dan keaktifannya.(*)

Kabarikn.com,Maluku -  Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, gelar Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kabupaten SBB Tahun 2020, guna mengisi Jabatan Tinggi Pratama Sekretariat DPRD SBB yang selama ini belum terisi secara definitif.

Kegiatan seleksi dibuka langsung oleh Bupati SBB Moh Yasin Payapo, bertempat dilantai 3 kantor Bupati SBB. Senin 12/7/2020. Adapun tiga ASN yang rebut Jabatan Tinggi Pratama Sekretariat DPRD SBB dengan mengikuti seleksi secara terbuka yakni Plt. Sekwan SBB, Drs. M. Djefry Lessy, ASN Dinas Inspektorat, Merry Kaihatu dan Vietra van Harling, S.Pi, ASN dari Satpol PP.

Bupati Seram Bagian Barat Moh Yasin Payapo dalam sambutannya mengatakan. Seleksi dilakukan dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas dan profesionalitas yang tinggi sebagai bagian integral  dari komitmen Reformasi Birokrasi dan demi menjawab tuntutan masyarakat.

“Ini sesuai rencana aksi 9 program percepatan reformasi birokrasi, yang salah satunya adalah program sistem promosi ASN secara terbuka,” Ungkap Payapo.

Kata Payapo,pelaksanaan promosi jabatan melalui seleksi terbuka didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan syarat kualifikasi, kompetensi, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan promosi ASN secara terbuka ini sesuai dengan dengan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor :  15 tahun 2019 dan secara tekhnis pelaksanaan seleksi terbuka ini diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi dilingkungan instansi pemerintah." ( SBR)