#MediaLawanCovid19

Jakarta, 1 Februari 2021 

KabarIkn.com - #MediaLawanCovid19 kembali meluncurkan konten edukasi bersama bertajuk “Hati-hati Makan Bersama” pada Senin (1/2) pagi ini. Kampanye bersama ini dilakukan untuk meredam kian luasnya penyebaran virus Covid-19 di Indonesia yang telah menjangkiti lebih dari 1 juta orang, sejak kasus pertama diumumkan pada Maret 2020. 

Kampanye “Hati-hati Makan Bersama” dipublikasikan secara serentak di berbagai platform media, baik di jaringan televisi, radio, majalah, koran, media siber maupun media sosial. Diperkirakan sekitar 100 media nasional dan lokal kembali akan berpartisipasi. 

Aksi ini menindaklanjuti kampanye-kampanye #MediaLawanCovid19 sebelumnya yang dimulai pada 24 Maret 2020, dengan mengusung sejumlah tema antara lain: Jaga Jarak, Jangan Lengah, Jangan Mudik, Aman Pakai Masker, dan Peduli Sekitar Kita. 

Kampanye “Hati-hati Makan Bersama” kali ini merupakan kerjasama #MediaLawanCovid19 dengan Gerakan Pakai Masker (GPM), sebuah gerakan nirlaba yang diprakarsai para tokoh masyarakat, tokoh agama, jurnalis senior, tokoh perempuan dan para profesional untuk membantu saudara- saudara sebangsa yang terdampak krisis..

Tema kampanye “Hati-hati Makan Bersama” kali ini dipilih, karena dirasa sangat penting untuk segera disosialisasikan secara masif, mengingat terus menanjaknya angka kasus Covid-19 di berbagai daerah. Kasus terpaparnya Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menjadi alarm bagi publik untuk mewaspadai kegiatan makan bersama sebagai celah penularan.

Dalam siaran pers Satgas Penanganan Covid-19 pada 23 Januari lalu, Doni meyakini dirinya terpapar Covid-19 saat makan bersama, yang mengharuskannya melepas masker. Peristiwa ini terjadi saat Doni selama sepekan memimpin langsung penanganan bencana di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Padahal, selama 11 bulan sejak menangani pandemi Covid-19, ia selalu melakukan protokol kesehatan secara ketat.

Epidemolog Universitas Indonesia, yang juga Juru Bicara Nasional Penanganan Covid-19, Prof. Wiku Adisasmito menyatakan, telah ada juga penelitian yang menemukan indikasi bahwa penularan kepada sejumlah tenaga kesehatan terjadi saat mereka istirahat untuk makan dan terpaksa membuka masker. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, #MediaLawanCovid19 merasa perlu untuk mengkampanyekan gerakan  “Hati-hati saat Makan Bersama”. Dengan harapan seluruh masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan. 

Untuk itu, pastikan seluruh protokol kesehatan saat makan bersama dilakukan, yakni :

1)Sedikit orang (seperempat kapasitas ruang makan)

2)Pilih ruang terbuka (simulasi udara lancar)

3)Jaga jarak (1,5 meter jika bersebelahan, dan 2 meter jika berhadapan)

4)Jangan berbicara (kenakan masker saat bicara)

5)Batasi waktu makan (30 menit)

#MediaLawanCovid19 adalah sebuah inisiatif bersama kalangan media untuk menyebarkan berbagai konten edukatif secara masif dalam upaya memerangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Inisiatif ini pada awalnya diikuti oleh lebih dari 50 media nasional dan daerah dari berbagai platform, yaitu televisi, radio, media cetak, media siber serta media sosial.

Inisiatif ini muncul secara spontan dari kalangan media dan bersifat independen, tanpa terafiliasi dan dibiayai oleh pihak mana pun. Dengan begitu, kerja-kerja jurnalistik tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya, dengan tetap menjunjung azas independensi. 

Melalui kerja berjaringan ini, diharapkan berbagai pesan penting dalam upaya memerangi penyebaran virus Covid-19 dapat tersebar luas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara cepat. Hal ini menjadi amat penting, karena penyebaran Covid-19 tampaknya semakin random dan luas. Sementara, kesadaran publik belum terbangun secara sistematis.

Kabarikn.com,JAKARTA- Jumlah kasus positif COVID-19 terus melonjak setiap hari nya. Kementerian Kesehatan telah mengirimkan Surat Edaran nomor HK 02.01/Menkes/11/2021 tentang Peningkatan Kapasitas Perawatan Pasien COVID-19 pada RS Penyelenggara Pelayanan COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pelayananan Kesehatan Kementerian Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D., Sp.THT- KL(K).,MARS

“Kita bisa memprediksi bilamana terjadi lonjakan kasus yang begitu tinggi maka ada kemungkinan ada beberapa masyarakat yang tidak akan tertampung di rumah sakit dan ini berdampak pada tingginya angka kematian dan pada tingginya angka penularan,” kata prof Kadir dalam Dialog Kesiapan Rumah Sakit Tangani Pasien COVID-19 yang digelar Kemkominfo pada Jumat (22/1). 

Saat ini Jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia sudah sebanyak 2.979 rumah sakit, dan sejumlah tersebut, sebanyak 81.032 tempat tidur dipersiapkan untuk pasien COVID-19 baik untuk tempat tidur isolasi maupun tempat tidur ICU per tanggal 21 Januari 2021

“Kalau kita lakukan perbandingan dengan jumlah pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit yang jumlahnya sekitar 52.719 pasien, maka artinya rata-rata keterpakaian tempat tidur masih berada di posisi 64,83% itu secara nasional,” ujar Prof. Kadir.

Namun demikian jika dilihat secara spesifik per kota atau per provinsi memang sekarang ini ada beberapa daerah yang ternyata rata-rata keterpakaian tempat tidurnya di posisi 80% bahkan 88%.

Sebagai contoh rumah sakit di DKI Jakarta tersisa 63 tempat tidur, artinya secara umum ini sudah mengkhawatirkan karena perkembangan pasiennya begitu banyak setiap hari. Maka ada kemungkinan tidak akan tertampung untuk saat ini.

Oleh karena itulah maka Menteri Kesehatan melakukan antisipasi dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK 02.01/Menkes/11/2021 yang isinya adalah meminta kepada semua rumah sakit seluruh Indonesia untuk melakukan peningkatan kapasitas tempat tidur.

Prof. Kadir menjelaskan peningkatan kapasitas tempat tidur dapat dilakukan dengan cara mengkonversi persediaan tempat tidur. Karena rumah sakit tidak bisa menambah tempat tidur oleh karena keterbatasan sarana prasarana peralatan dan tenaga yang ada maka bisa dengan mengkonversi, artinya bagaimana mengubah tempat tidur yang ada di rumah sakit tersebut yang sebelumnya digunakan untuk layanan non COVID-19 sekarang dialihkan untuk COVID-19.

Untuk daerah yang memasuki zona merah maka diharapkan kenaikan jumlah tempat tidur antara 30% dan 40%. Tentunya permintaan surat edaran ini tidak hanya berlaku untuk rumah sakit pemerintah tapi juga berlaku untuk semua rumah sakit baik rumah sakit umum daerah atau RS TNI-Polri termasuk kementerian dan juga semua rumah sakit swasta

“Itu kita minta tidak hanya tempat tidur tapi juga kita minta konversi atau peningkatan jumlah ICU atau intensive care unit sebanyak 25% itu yang kita harapkan,” ucap Prof. Kadir.

Dengan penambahan atau konversi tempat tidur itu, lanjutnya, akan berimplikasi terhadap keberadaan atau kecukupan SDM kesehatan, dan dengan adanya perubahan ini komposisi tenaga kesehatan di rumah sakit juga akan berubah.

SDM kesehatan yang tadinya bekerja di ruang rawat biasa berubah tugas menjadi di tempat ruang ICU untuk perawatan pasien COVID-19.

Maka dari itu Menteri Kesehatan juga mengeluarkan surat edaran untuk memberikan relaksasi kepada semua tenaga kesehatan kita yang baru tamat pendidikan tapi mereka belum bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang perawat karena belum mempunyai STR atau surat izin praktek. Mereka diberikan relaksasi bahwa mereka bisa diberdayakan tanpa mempunyai STR.

“Pada saat kita merekrut mereka sebagai tenaga kesehatan yang akan bekerja di rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19 maka terlebih dahulu yang akan dilakukan adalah semacam training atau pelatihan capacity building. Mereka dilatih terlebih dahulu diberi pengetahuan tentang apa dan bagaimana penyakit COVID-19 itu diberikan,” ucap Prof. Kadir.

Mereka juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana pencegahan dan pengendalian COVID-19, bagaimana cara menggunakan alat pelindung diri misalnya bagaimana menggunakan APD, bagaimana mereka menjaga kesehatannya. Pada saat mereka di lapangan mereka tidak akan dibiarkan bekerja sendiri tapi tetap dilakukan pendampingan oleh para senior dan supervisi oleh dokter-dokter yang ada di lapangan sehingga dengan demikian kita yakin bahwa mereka mempunyai kapasitas untuk melakukan pelayanan pasien COVID-19.

Tak hanya itu, Kemenkes juga meyakinkan semua rumah sakit untuk persediaan logistik, obat-obatan, APD, Reagen itu minimal persediaan sampai 3 bulan ke depan.

“Kita melakukan pelayanan pasien COVID-19 tanpa mengesampingkan pasien non COVID-19 apalagi mereka yang penyakit komorbid misalnya hipertensi, jantung, diabetes mellitus, dan penyakit katastropik lainnya,” tambah Prof. Kadir.

Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan penambahan tempat tidur di seluruh rumah sakit di Kabupaten Tangerang tidak harus 40%.

“Tidak semua rumah sakit kita minta untuk menyediakan 30% sampai 40%, tetapi paling tidak mereka minimal 30% untuk mengalokasikan tempat tidur dan ruang perawatannya untuk COVID-19. itu sudah bagus buat kami,” Ucap Zaki.

Adanya relaksasi SDM kesehatan, tambah Zaki, diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan yang saat ini sedang bekerja. Memang yang kita butuhkan pada saat ini adalah memberikan waktu lebih banyak kepada tenaga kesehatan yang pada saat ini sedang berjuang dan bekerja keras. Sangat penting sekali karena ini akan menjaga daya tahan tubuh mereka tapi juga menjaga jangan sampai mereka jenuh dalam melakukan pelayanan pasien COVID-19,” Ujarnya.

Tak hanya di Kabupaten Tangerang, tenaga kesehatan yang direlaksasi sudah tersalurkan ke Wisma Atlet. Beberapa perawat maupun dokter-dokter internsip yang sudah bekerja di Wisma Atlet dan ini sudah difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan.

“Ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah semangat maupun menambah kekurangan-kekurangan personil yang ada di Wisma Atlet dan memang ini kita sudah bikin jadwal dalam satu hari ada 5 shift,” kata Komandan Lapangan RS Darurat Wisma Atlet Kolonel Laut dr. Tjahja Nurrobi.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (D2) .

Sumber: Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

KabarIkn.com,JAKARTA- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara maraton melakukan kunjungan silaturahmi kepada organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang berbasis Islam. 

Setelah berjunjung ke Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Kapolri dan jajaranya mengunjungi Rabithah Alawiyah. Rombongan Kapolri, diantaranya Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran diterima langsung oleh Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen Umar Simth dan jajaranya. 

"Kegiatan yang kita laksanakan ini merupakan rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, kami berkunjung ormas-ormas besar NU dan muhammadiyah, hari ini ke Rabithah Alawiyah," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di kantor pusat  Rabithah Alawiyah, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (30/1). 

Dalam pertemuan tersebut, Listyo Sigit mengaku membicarkan bagaimana ke depan antara Umara dan Ulama mampu bersinergi dalam melakukan banyak hal disamping juga tentunya menerima masukan bagaimana Polisi mampu memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan yang berbentuk Harkamtibmas (pemeliharaan ketertiban masyarakat). 

Untuk itu, Sigit mengharapkan dukungan Rabithah Alawiyah, agar bisa menyampaika pesan-pesan Harkamtibmas kepada umat dengan bahasa-bahasa umat atau dengan arti lain melalui dakwah dan ceramah. 

"Tadi kami sampaikan ke beliau-beliau. Pak titip, supaya pesan Kamtibmas kami bisa tersampaikan kepada umat dengan bahasa-bahasa dari bahasa umat dan tentunya itu akan sangat membantu untuk menjaga situasi yang lebih kondusif," imbuh Sigit. 

Disamping itu, Kapolri juga mengajak organisasi yang menghimpun keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW ini untuk saling mengisi bagaimana menghadapi pandemi Covid-19 yang jumlah penularannya hingga saat ini tembus 1 juta dan rasio penyebaran perhari mencapai 13 ribu. 

Dengan membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan menegakan sekaligus mendisiplinkan protokol kesehatan kepada masyarakat hingga secara bersama-sama memberikan pemahaman kepada umat program vaksinasi nasional yang kini telah dijalankan oleh pemerintah untuk melindungi warga negara dari bahaya virus corona. 

"Tadi kita sepakat bahwa ke depan nanti ada kegiatan bersama ke lapangan yang sifatnya edukasi, sosialisasi bagaimana aturan 5M. Termasuk kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan bersama kawan-kawan dari ulama, habib, dan lain-lain bagaimana kita bisa bersama menekan angka penularan Covid," pungkas Sigit.

KabarIkn.com,Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menetapkan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terpilih menggantikan Jenderal Idham Azis. 

Hal tersebut sebagaimana dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didamping oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Awalnya pengesahan diawali dari laporan Komisi III terkait hasil fit and proper test Listyo Sigit. Dimana dibacakan Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni.

Setelah itu Sahroni pun memabacakan pemberhentian dengan hormat Jenderal Idham Azis sebagai Kapolri dan persetujuan pengangkatan Komjen Listyo sebagai Kapolri.

Setelah itu, Ketua DPR Puan Maharani pun menanyakan kepada anggota dewan yang hadir apakah Listyo Sigit dapat disetujui hasil fit and propernya. Kemudian ditetapkan sebagai pengganti Idham Azis. 

"Sidang dewan yang kami hormati sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui?" kata Puan, Kamis (21/1/2021)

"Setuju," jawab anggota DPR.

Dengan begitu, pengesahan Listyo sebagai Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis sudah disetujui oleh DPR. Saat ini hanya tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

KabarIkn.com - KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam rangka silahturahmi untuk meningkatkan sinergitas antara lembaga Polri dan Ormas keagamaan di Indonesia. 

Sigit bertemu langsung Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj beserta pengurus lainnya. Dalam kesempatan itu, Sigit menyebut bahwa, Polri akan meningkatkan sinergitas bersama dengan para ulama untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

"Meningkatkan hubungan sinergi Umara dan Ulama di dalam melaksanakan program-program Harkamtibmas," kata Sigit di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).

Menurut Sigit, dalam menjalankan program pemeliharaan Kamtibmas, Polri tentunya butuh dukungan dari elemen masyarakat. Sebab itu, kata Sigit, peran PBNU diperlukan lantaran salah satu Ormas Islam yang terbesar di Indonesia. 

Sigit pun mengapresiasi Ketua Umum PBNU Said Aqil dan seluruh pengurusnya yang menyatakan siap memberikan dukungan kepada Polri untuk sama-sama menjaga perdamaian di Indonesia. 

"Dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih. Beliau (Ketua Umum PBNU KH Said Aqil)  memberikan support penuh kepada Polri untuk bersama sama bisa melaksanakan seluruh program dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas kita," ujar Sigit. 

Bentuk dukungan itu, dikatakan Sigit adalah, nantinya NU di akan membantu personel kepolisian di tingkat Polsek, Polres hingga Polda jajaran. Semua itu, menurut Sigit, untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.

"Jadi Kapolsek dengan pengurus NU cabang, kemudian Kapolres dengan pengurus NU di atasnya, sampai dengan Polda dan kami, Kapolri bersinergi dengan pimpinan pusat PBNU pusat Pak KH. Said Aqil. Itu yang akan kami pelihara dan kami kembangkan dalam rangka memberikan rasa aman terhadap masyarakat," ucap Sigit.(*)

KabarIkn.com,Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry menyampaikan bahwa setelah melakukan uji kelayakan atau fit and proper test, serta mendengarkan pendapat akhir dari semua fraksi-fraksi k omisi bidang hukum di DPR RI.

Maka, Komisi III DPR RI, memutuskan secara mufakat menyetujui usulan Presiden Jokowi mengenai calon Kapolrii.

"Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Akhirnya pimpinan dan anggota komisi III DPR RI secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis, dan menyetujui pengangkatan Komjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," kata Herman dalam keputusan hasil uji kelayakan calon Kapolri, di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Rabu (20/1/2021).

Dia juga mengatakan, bahwa hasil keputusan fit and proper test ini akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat dan kan diproses susai dengan aturan perundang-undangan," sebut legislator PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR RI telah menerima surat presiden (Supres) atas nama Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri, pada Rabu (13/1/2020) yang diterima langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Supres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekertaris Negara (MensekNeg) Pratikno.

KabarIkn.com,Jakarta - AMSI sukses menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021 untuk merumuskan program kerja organisasi selama setahun ke depan. Kegiatan berlangsung virtual dihadiri 65 peserta. Mereka perwakilan dari 21 AMSI wilayah, Pengurus Nasional AMSI, Majelis Etik serta Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi.  

Meski diselenggarakan secara virtual, rapat kerja melibatkan partisipasi seluruh cabang. Setiap wilayah diminta menyampaikan paparan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi di tingkat lokal, serta memaparkan kondisi internal AMSI wilayah dari aspek kepengurusan dan kondisi anggota.

Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut mengatakan fokus pembahasan rakernas mencakup pembenahan internal organisasi agar ke depan lebih profesional dan membahas kondisi eksternal untuk mendorong ekosistem digital yang lebih sehat. “Lanskap media saat ini lebih rumit, sisi bisnis dan distribusi menjadi komoditi terbesar yang tidak seluruhnya dikuasai oleh media tapi menjadi ceruk bisnis bagi platform. AMSI harus membantu menjaga agar ekosistem digital ini lebih fair untuk media online,” ujar Chief Content Officer Kapan Lagi Youniverse ini, pada saat pembukaan Sabtu, 23 Januari.  

Sekjen AMSI Wahyu Dhyatmika menambahkan sinkronisasi kondisi eksternal dan internal AMSI Pusat dan wilayah penting dilakukan untuk membangun persepsi yang sama antara pengurus pusat dan wilayah. “Mensinkronkan kebutuhan program AMSI nasional dan AMSI wilayah diperlukan agar terbangun persepsi yang searah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai,” ujar Pemimpin Redaksi Majalah Tempo ini.

Sementara itu perwakilan Majelis Etik, Yosep Adi Prasetyo, mendorong AMSI mengubah cara berpikir sebagai organisasi perusahaan pers. “AMSI perlu mengubah cara berpikir dari wartawan menjadi cara berpikir pebisnis untuk kesejahteraan pers. Karena itu diperlukan Panduan dan Prinsip Etika Bisnis perusahaan-perusahaan media siber, “ujarnya. 

Mantan Ketua Dewan Pers ini mengatakan panduan kelak tidak hanya berisi nilai-nilai, tapi juga mencakup kebijakan, etika dan prinsip bisnis anggota AMSI serta sanksi. “AMSI perlu Panduan dan Prinsip Etika Bisnis yang mempertajam etika AMSI sebagai asosiasi perusahaan pers. Pada dasarnya AMSI adalah organisasi non profit, namun juga perlu meluaskan misi agar profitable,” ujarnya.

Perwakilan Badan Pertimbangan dan Pengawas AMSI I’in Yumiyanti mengatakan sebagai organisasi pers, AMSI perlu melakukan inisiatif-inisiatif baru sebagai rintisan, untuk memperkuat organisasi. Langkah strategis tersebut penting untuk membantu anggota agar survive dari krisis akibat Pandemi COVID-19 dan tetap menjalankan marwah pers yang independen serta dapat dipercaya publik. 

Ia menekankan penguatan kapasitas anggota mencakup segi editorial, cek fakta, dan bisnis, perlu diluaskan sampai anggota yang berada di wilayah-wilayah.  Agar tercapai pemerataan kualitas media dan keberlangsungan bisnis media anggota AMSI. Ia menambahkan untuk meningkatkan kredibilitas, program eksisting Cek Fakta AMSI menjadi brand “member Cek Fakta AMSI”, sehingga ke depan menjadi kuat sebagai “jaminan mutu” anggota AMSI. 

Selain itu, I’in menekankan AMSI perlu tetap memberi perhatian serius terhadap kesejahteraan dan masalah-masalah penting wartawan. “Meskipun AMSI beranggotakan perusahaan pers bukan beranggotakan wartawan, perlu diingat wartawan merupakan pilar utama pers,” ujar Wakil Direktur Detiknetwork ini. 

Rakernas yang berlangsung selama 9 jam ini berhasil merumuskan langkah-langkah strategis organisasi untuk penguatan internal dan eksternal organisasi. Tim Internews membantu proses persiapan, serta Erwien Djayoesman (M&E Specialist) dan Firmansyah Syamsi (Media Engagement Specialist) menjadi fasilitator utama rakernas tahun ini.* 

Narahubung:

Wenseslaus Manggut (Chief Content Officer Kapan Lagi Youniverse/ Ketua Umum AMSI)  +62 813-1814-4664 ,

Suwarjono (Pemred Suara.com/Ketua Panitia Rakernas/ Wakil Ketua AMSI) +62 818-758-624 ,

Wahyu Dhyatmika (Pemimpin Redaksi Tempo/ Sekjen AMSI) +62 818-317-182.

Selasa, 19 Januari 2021 

BALIKPAPAN-PMI Kota Balikpapan membuka Posko Bantuan Bencana, untuk Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) di Markas PMI Kota Balikpapan. 

Pembukaan Posko secara resmi akan dibuka, Rabu (20/1/2021) adapun jenis bantuan akan diterima, sembako, uang tunai/transfer, pakaian baru, selimut baru, dan Pampers, serta perlengkapan mandi. 

Ketua PMI Kota Balikpapan, drg. Dyah Muryani, MARS menyampaikan pembukaan posko bencana itu, sesuai dengan arahan Walikota Balikpapan, untuk membentuk Posko Bantuan Bencana, Kalsel dan Sulbar. 

Namun, pihak PMI Kota Balikpapan tidak menerima pakaian bekas. "Kami tidak menerima pakaian bekas, sebagai kewaspadaan dimasa pandemi COVID-19, dan tidak melakukan pemilahan lagi," jelas Dyah Muryani. 

Sementara, Koordinator Posko Bantuan Bencana Kalsel & Sulbar PMI Kota Balikpapan, Harijono menyampaikan operasional posko dimulai pukul 09.00-20.00 Wita. Dengan pelaksanaan 14 hari, dimulai, tanggal 20 Januari sampai 3 Pebruari 2021.

Masyarakat Balikpapan, ingin menyalurkan bantuan, dapat langsung ke Markas PMI Balikpapan. Kontak person, Ketua PMI Balikpapan drg. Dyah Muryani, MARS HP: 081347713355.

Koordinator Posko Bantuan Bencana Kalsel & Sulbar, Harijono HP: 085247615371.

Bendahara Posko Bantuan Bencana Kalsel & Sulbar Lili Damayantie HP: +62 812-1289-9444.

Humas PMI Balikpapan, Ahmad Yani HP: 08115960157.

Untuk bantuan uang dapat dilakukan secara tunai atau transfer melalui Bank BRI atas nama PMI Balikpapan Peduli nomor rekening: 1525-01-000828-53-8. (**) 

Sumber: Humas PMI Balikpapan