KabarIkn.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (SKK Migas Kalsul), terus mendukung kinerja Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang berada diwilayah kerjanya. Sebagai wilayah kerja (WK) yang sangat besar, SKK Migas Kalsul tak henti-hentinya melakukan koordinasi keamanan pada KKKS agar operasionalnya terus berjalan lancer dan aman, baik ekplorasi maupun eksploitasi.

Guna mendukung keamanan operasional hulu migas, SKK Migas Perwakilan Kalsul dan Divisi Formalitas SKK Migas serta KKKS Kaltim dan PT Badak NGL melaksanakan Rapat Koordinasi ANEV Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengamanan Obvitnas Hulu Migas dengan Polda Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada (12/7) di Bandung. Kegiatan ANEV PKS ini dilaksanakan sesuai dengan program kerja dalam klausul PKS guna terlaksananya pengamanan yang lebih baik dan efektif serta bersinergi, sehingga kegiatan operasi berjalan aman dan lancar secara berkelanjutan.

Pertemuan dipimpin oleh Manajer Senior Sekuriti KKKS SKK Migas – Rudy Fajar (mewakili Kadiv Formalitas), dan dihadiri oleh Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Keamanan – Brigjen Pol Bambang Priyambadha, Kepala Perwakilan Kalsul – Azhari Idris, Kepala Departemen Operasi Kalsul – Dedy Hidayat dan Staf (Handel, Eta dan Adi), Staf Formalitas & Komunikasi Kalsul - Mutiara Dinanti, Pokja Pengembangan Masyarakat - Roy Widiartha, Jajaran Dep. Sekuriti SKK Migas (Nugraha K, Syaiful H.), Pimpinan Sekuriti Pertamina Region 3, Zona 8, Zona 9 & Field (Sangasanga, Sangatta), Zona 10, ENI MB, CRL & CML dan PT Badak NGL, serta dari Polda Kaltim dipimpin oleh AKBP Andrias S. Nugroho, S.I.K., M.Si – KabagKerma RoOps Polda Kaltim dan Jajaran Ditpamobvit.

Disampaikan Kepala SKK Migas Kalsul, pengamanan dalam kegiatan hulu migas sangatlah vital. Selain karena kegiatan hulu migas merupakan proyek strategis negara, juga asset hulu migas merupakan asset negara serta merupakan objek vital nasional (Obvitnas). Oleh karena itu sesuai aturan dan perundangan merupakan kewenangan Kepolisian dalam pengawasan pengelolaan Obvitnas dan penegakan hukum atas gangguan keamanannya.  

Melalui pemetaan isu-isu gangguan yang ada, Azhari berharap sinergitas koordinasi dengan pihak terkait terutama Polda Kaltim untuk bersama - sama ditingkatkan. Begitu pula dengan antisipasi terhadap isu- isu sosial agar tidak berpotensi menjadi kendala pengamanan dan mengganggu kelancaran operasional hulu migas. Tak dapat dipungkiri, saat ini kendala non teknis menjadi bagian penting yang harus pula menjadi perhatian bagi kegiatan hulu migas. 

“Guna menjamin kelancaran operasional hulu migas di khususnya wilayah Kalimantan Timur, SKK Migas Perwakilan Kalsul selalu koordinasi dengan pihak pengamanan dengan Jajaran Polda Kaltim” Terang azhari.

Azhari menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasi kepada Polda Kaltim atas dukungan yang konsisten dalam pengamanan Obvitnas Hulu Migas wilayah Kaltim selama Semester I tahun 2023, Koordinasi dan komunikasi antara SKK Migas – KKKS dengan Polda Kaltim dan jajaran Polres/Polsek di WK KKKS berjalan baik dan bersinergi, karena itu kabar baik bahwa adanya tren penurunan gangguan keamanan operasi dalam semester I tahun 2023 dibanding tahun 2022.

Tantangan keamanan masih cukup kompleks dan dinamis utamanya berkaitan dengan adanya pencurian asset KKKS, penyerobotan lahan, persinggungan aktifitas perusahaan batu bara di WK /Area Fasilitas Hulu Migas. Perlunya dukungan berkelanjutan dari Polda Kaltim dan jajaran hingga Polres serta Polsek dalam pengamanan dan penegakan hukum serta Antisipasi Pengamanan dalam tahun Politik Pemilu tahun 2024.

Dengan terlaksanannya Anev PKS ini maka dapat dimitigasi rencana tindak lanjut ke depan antara lain melalui peningkatan koordinasi informal dengan satuan TNI/Polri di area operasi, sosialisasi keamanan dan keselamatan fasilitas migas, kunjungan lapangan lintas fungsi/instansi, koordinasi lintas fungsi sekuriti dengan relation dan aspek lain, dukungan prasarana keamanan.

“ Harapannya kami aspek sekuriti optimis dapat mendukung kelancaran dan keamanan operasi dalam rangka mencapai target yang ditentukan oleh Pemerintah pada tahun 2023 dan target tahun 2030 yaitu 1 Juta Barrel Minyak dan 12 BSCFD Gas Bumi” tandas Azhari

Akhir pertemuan Polda Kaltim menyampaikan dukungan kelancaran dan keamanan kegiatan Hulu Migas Kaltim, siap dalam menindak lanjuti penyelesaian outstanding isu gangguan keamanan dengan melibatkan fungsi-fungsi terkait Polda Kaltim, serta mendukung Revisi dalam Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengamanan yang akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2024.(*)