DPRD PPU

KabarIkn.com,PPU - Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Raup Muin melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2023 di Perumahan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kilometer 9, Kelurahan Sungai Paret, Kabupaten PPU, Senin (21/3/2023). Dalam kesempatan ini, ia turut mengajak masyarakat untuk memperkuat sisi spiritual.

Ia berbicara soal reses kali ini yang digelar sedikit berbeda dari biasanya. Ketua DPC Gerindra Kabupaten PPU itu kali ini menghadirkan tokoh agama dalam kegiatannya. Menurutnya, selain persolan menyangkut kepentingan, aspirasi dan edukasi kepada masyarakat ada hal lain yang perlu diperkuat.

“Tetapi sisi spiritual juga harus di sentuh, agar seimbang. Terkadang ada sesuatu yang kalau kita sampaikan masyarakat mereka gak respect. Dengan bantuan spiritual saya rasa masyarakat juga lebih adem, makanya setiap reses kita mengupayakan menghadirkan tokoh agama,” jelasnya.

Adapun terkait aspirasi yang dikeluhkan oleh warga setempat diantaranya berupa perbaikan infrastruktur jalan, fasilitas penunjang masyarakat. Kemudian juga persoalan pupuk subsidi hingga perlunya bantuan yang menyentuh langsung bagi warga setempat.

“Pertama menyangkut masalah pertanian, kondisinya masih menyangkut masalah pupuk yang bersubsidi yang saat ini masih tidak jelas,” tegasnya.

Raup mengungkap telah melakukan upaya dalam menyelesaikan persoalan pupuk bersubsidi kepada pemerintah. Tapi sayangnya hingga saat ini belum mendapatkan solusi yang tepat.

“Kami tidak menuduh bahwa ada mafia pupuk. Tapi kalau orang liat kondisi di lapangan, mungkin bisa terjadi,” ucap Raup.

Selain persoalan pertanian, selama ini masyarakat yang tinggal di Perumahan Korpri juga masih mempertanyakan persoalan legalitas lahan di daerahnya. Pasalnya, setelah bertahun-tahun yang didominasi ditinggali oleh sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini mereka belum memperoleh hak berupa sertifikat tanah.

"Yang jelas tahun tahun ini, makanya kami perjuangkan, termasuk legalitas tanah Perumahan sini. Kita terus mendorong apa yang menjadi aspirasi masyarakat harus tersampaikan ke pemerintah," pungkasnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), SYahrudin M Noor mendapatkan keluhan masyarakat antisipasi munculnya banjir di Kecamatan Waru. Hal itu terungkap saat ia menggelar reses masa persidangan II 2023di kediamanya, Kecamatan Waru, PPU, Selasa (21/3/2023) malam.  

Puluhan orang warga memadati lokasi reses yang dihadiri Kapolsek Waru AKP Muklas, Danramil Waru Kapten Iman Syafi’i, Kepala Desa Sesulu Rahman dan Lurah Waru Zul Fahmi. Ada beberapa permasalahan muncul dari masyarakat yang hadir.

Selain kebutuhan infrastuktur jalan usaha tani dan juga mengenai penerangan jalan umum (PJU) ada beberapa hal lain yang cukup krusial ia tanggapi. Seperti usulan adanya pelatihan untuk peningkatan kualitas (Life Skill) Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi IKN Nusantara.

Kemudian keluhan permasalahan sampah yang ada di Pasar Waru serta usulan tempat pelelangan ikan (TPI). Hingga memuculkan kembali program rumah layak huni yang dulu disebut Rumah Pra Sejahtera.

Namun, menurutnya ada hal lainnya lagi yang memerlukan perhatian khusus. Yakni soal penangulangan banjir yang paling banyak diusulkan warga saat kegiatan reses. 

“Terkait banjir sudah kami usulkan di tingkat musrenbang tingkat Kecamatan. Bahkan itu usulannya adalah nomor yang tertinggi karena  persoalan banjir ini urgent," ujarnya.

Kemudian Syahrudin mengatakan permasalahan banjir itu juga memang berulang kali menjadi permasalahan masyarakat. Maka itu, ia memastikan tahun ini telah ada program di Pemkab PPU untuk mengantisipasi permasalah banjir ini di wilayah pesisir Waru.

“Mudah-mudahan tahun ini karena memang anggarannya sudah adam," ujarnya.

Lebih lanjut, selain itu ia bersama aparat TNI juga akan melakukan berbagai kegiatan tambahan untuk menyikapi permasalahan banjir ini. Disebutkan dalam waktu dekat akan digelar gotong-royong bersama masyarakat untuk membuat beberapa kegiatan normalisasi sungai.

"Bersama TNI kita akan melakukan normalisasi Sungai Sesulu. Karena sungai itu sudah dangkal, Kami juga akan buat kanal-kanal supaya tidak lagi menjadi langganan banjir setiap tahunnya,” tutup Syahrudin. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) dapil Penajam, Syarifuddin HR mendapatkan keluhan masyarakat soal meningkatnya tarif dasar air bersih. Dalam hal ini, ia mendorong Pemkab PPU memberikan subsidi untuk masyarakat umum.

Dalam reses masa sidang II 2023 itu ia menyatakan selama ini sering mendapatkan keluhan dari masyarakat. Khususnya pelanggan PDAM Danum Taka terkait adanya kenaikan tarif air bersih yang cukup memberatkan masyarakat.

“Nanti saya akan diskusikan dengan teman-teman di DPRD mengenai penyertaan modal ini. Karena penyertaan modal ini bisa dipakai untuk subsidi bagi masyarakat,” ucapnya, Jumat (24/03/2023).

Ia mengungkapkan, salah satu alasan adanya kenaikan tarif ini karena sudah beberapa tahun tak lagi mendapatkan penyertaan modal dari Pemkab PPU. Oleh karena itu, pihaknya di DPRD PPU menyetujui bila salah satu BUMD PPU ini diberikan penyertaan modal.

"Agar itu bisa dipakai sebagai subsidi bagi masyarakat," sebut Syarifuddin.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, permasalahan ini berdampak bagi sebagain besar masyarakat di dapilnya. Karena sejak tarif mengalami kenaikan pembayaran mereka hampir 2 kali lipat.

“Ternyata kenaikan tarif ini karena berdasarkan SK Gubernur Kaltim. Tarif atas itu Rp 13.000 dan tarif bawah Rp 6600. Artinya aturan itu harus diikuti dan Pemkab PPU memutuskan untuk menaikkan tarif Rp 7.500/kubik,” terangnya.

Syarifuddin menyatakan, selama ini kenaikan tarif ini hanya kurang disosialisasikan kepada masyarakat pasalnya. Hal itu yang menyebabkan ternyata banyak masyarakat tidak mengetahui keputusan kenaikan tarif ini.

“Dan mereka juga tidak tahu berapa sih besaran kenaikan tarif ini dan alasannya,” tutupnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron meminta Pemkab PPU memberikan perhatian terhadap jalan rusak di sekitar wilayah pemerintahan. Ia mendorong Dinas PUPR agar dapat memberikan perbaikan berkala terhadap beberapa titik yang sering berlubang.

Akses jalan itu salah satunya yang berada di sekitar lingkungan Pemkab PPU. Yakni jalan sekitar Gerbang Madani, yang merupakan akses terdekat menuju kantor-kantor pemerintahan yang selama ini dilalui para pegawai pemerintah maupun masyarakat umum.

"Jika tidak segera diperbaiki maka kerusakan jalan akan semakin parah. Disebabkan banyak faktor. Salah satunya, curah hujan yang belakangan ini semakin meningkat," Rabu (22/3/2023).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Dinas PUPR PPU memiliki alat yang diperlukan untuk pemeliharaan jalan. Belum lagi, alokasi anggaran untuk Dinas PUPR tahun ini dirasa cukup untuk melakukannya.

“Semestinya tidak perlu menunggu jalan itu sampai rusak. Ketika ada jalan yang tidak layak dilewati, segera dipelihara,” ujar Thohiron.

Menurutnya, tidak ada kendala yang berarti bagi PUPR untuk segera melaksanakan perbaikan jalan tersebut. Yang menurutnya kurang, hanyalah faktor kepedulian saja dari pemangku dinas terkait untuk melakukannya.

“Sehingga kami berharap, dinas terkait dalam hal ini PUPR segera memperbaiki jalan-jalan yang tidak layak di lingkungan pemerintah. Kurang Care (peduli, Red) saja. Kendalanya saya rasa tidak ada, karena material ada di situ, alat ada. Saya juga yakin, anggaran pada bulan-bulan ini pasti ada. Jadi harapannya sebaiknya segera diperbaiki,” bebernya.

Lebih lanjut, ia juga mengetahui proses perbaikan jalan tersebut bukan perkara mudah. Sebab kerusakannya sepotong-sepotong dengan dimensi yang berbeda-beda. Ada kerusakan jalan sepanjang sekira 10 meter dan ada pula ruas jalan yang tingkat kerusakannya lebih parah.

“Dari informasi yang saya terima, proses perbaikannya cukup rumit. Jalan itu harus dibongkar dan dikerjakan kembali,” pungkasnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) terus mendukung tumbuhnya kepariwisataan desa di Benuo Taka. Sejalan dengan itu, Pemkab PPU juga diminta untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelakunya.

Anggota Komisi II DPRD PPU Andi Iskandar Hamala mengapresiasi ramainya berbagai kegiatan festival do PPU belakangan ini. Menurutnya banyaknya event yang digelar ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

"Bahwa kegiatan seperti festival, panggung seni atau apa saja dapat membantu ekonomi masyarakat. Tak hanya itu, kegiatan itu juga dapat menghidupkan sektor pariwisata," ucapnya Jumat (24/3/2023).

Ia menyebutkan adanya event itu akan menjadikan PPU semakin dikenal banyak orang dari luar daerah. Dari sisi ekonomi masyarakat sudah dipastikan akan terdongkrak, khususnya dari sisi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)/

“Adanya event pariwisata merupakan ide yang sangat baik. Kita harapkan dukungan semua pihak khususnya DPRD dan memberikan apresiasi untuk menarik investor sehingga menjadi objek wisata yang berkelanjutan,” kata legislator dapil Waru-Babulu itu.

Pemkab PPU melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) juga diminta untuk membantu pengembangannya. Agar bisa menarik wisatawan dari luar untuk berkunjung ke PPU merupakan serambi Nusantara dengan di tetapkan-nya Ibukota Negara (IKN).

“Kita juga harus meningkatkan SDM khususnya para pelaku UMKM perlu diberikan pelatihan agar bisa meningkatkan produksinya. DPRD PPU mendukung sepenuhnya dengan anggaran yang ada. Silahkan usulkan ke DPRD PPU kita akan bantu,” lanjutnya.

Selain itu, Iskandar juga meminta agar semua desa dapat menyelenggarakan kegiatan tertentu sesuai dengan kearifan desanya. Dengan begitu, potensi baru di tiap desa juga bisa bermunculan.

“Salah satunya bisa menciptakan kegiatan ekonomi, apalagi diketahui bersama bahwa masyarakat butuh hiburan dan senang dengan kegiatan seperti itu,” pungkasnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyoroti keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif dan pelayanan air bersih, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT). Anggota DPRD PPU Komisi III, Sudirman mengatakan Air Minum Danum Taka atau PDAM kurang komunikatif, sehingga masyarakat terkejut dengan kenaikan tarif itu.

“Laporannya sudah sampai ke DPRD PPU. Kita segera melakukan agenda rapat dengar pendapat (RDP) dengan PDAM,” tegasnya, Sabtu (11/03/2023).

Ia berharap kepada masyarakat yang merasa dirugikan dengan kenaikan tarif PDAM untuk segara hadir dalam RDP tersebut terkait kenaikan tarif PDAM yang begitu singnifikan. DIharapkan pula dari adanya pertemuan ini, dapat ditemukan solusi yang terbaik untuk masyarakat.

“Bukan hanya masyarakat saja yang merasakan tarif PDAM yang naik. Kami di DPRD juga merasakan kenaikan tarif PDAM itu,” lanjutnya.

Diketahui Pemkab PPU memutuskan menaikkan tarif air bersih dengan alasan mengikuti Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor 500/K.162/2022 tentang Penetapan Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota se Kaltim. Selama ini harga jual air bersih Perumda AMD itu lebih rendah dibandingkan biaya produksi. 

“Tarif PDAM di PPU jangan di samakan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim karena di PPU ini kenaikan tarif air bersih tidak di imbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan,” tegas Sudirman.

Dengan tidak adanya dana penyertaan modal membuat subsidi tarif PDAM kepada pelanggan juga tidak bisa diakomodir dan pelanggan harus membayar tarif air dengan harga yang lebih tinggi. Bahkan hingga Rp 7.000 per kubik. Hal inilah yang membuat masyarakat merasa terbebani.

“Keputusan terbaiknya nanti hasil rapat. Kalau bisa jangan terlalu tinggi tarifnya karena pasca pandemi covid-19 ini ekonomi masyarakat belum stabil,” pungkasnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Wakidi meminta pemerintah pusat segera memberikan jawaban terkait kelanjutan proyek Bendung Telake. Bendung itu diharapkan bisa mengakomodasi irigasi ribuan hektare lahan pertanian di dua kabupaten yakni di Long Kali, Paser dan Babulu di PPU.

Wakidi hingga saat ini mengaku kecewa dengan kebijakan pusat yang menunda kelanjutan bendungan tersebut. Terlebih, alokasi anggaran waktu itu dipindahkan ke pembangunan Intake Sepaku demi kebutuhan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami menolak lupa rencana pemerintah merealisasikan bendung regulator Sungai Telake. Ini harapan para petani tanaman pangan dari Babulu, Waru, Penajam. Itu berkaitan dengan sumber air untuk irigasi teknis,” ujarnya Selasa (21/3/2023).

Menurut pengamatannya, banyak petani yang akan beralih ke perkebunan sawit dalam lima tahun mendatang. Apabila pemerintah pusat tidak segera memecahkan persoalan irigasi.

Untuk diketahui, pemerintah pusat sebenarnya telah melakukan lelang pembangunan bendung tersebut, 2022 lalu. Bahkan, rencana pembebasan lahan di Kecamatan Babulu sudah berlangsung.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Waru-Babulu itu mengucapkan selama bendung regulator di Sungai Telake belum dibangun, kondisi pertanian di PPU tetap seperti sekarang. Dipastikan tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk penghuni IKN. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan lokal saja masih belum mencukupi.

“Tiba-tiba pemerintah pusat mengalihkan untuk kegiatan di IKN. Ini terus terang, kami bersama warga terutama petani, kecewa banget,” sebutnya.

Lebih lanjut, Wakidi menilai, seharusnya pemerintah sudah mengantisipasi hal ini. Agar para petani tetap diberdayakan dengan mendukung program-program nyata dan mengembalikan rencana bendung Sungai Telake menjadi program nasional.

Adapun rencana teknis pelaksanaan pembangunan bendung regulator di Sungai Telake sudah dilengkapi desain. Kedalaman bendung diturunkan sekian meter dan bangunannya setinggi enam meter, untuk memudahkan mengalirkan air ke sawah-sawah petani.

“Saya berharap bendung regulator itu jangan sampai dihapus dari Program nasional. Saya sudah mengikuti program ini beberapa periode. Begitu waktu pengerjaan, dibatalkan lagi. Kami kecewa,” pungkas Wakidi. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor menegaskan pihaknya bakal lebih fokus pada pengawasan pembangunan pada 2023 ini. Hal in akan dimulai setidaknya sejak akhir triwulan pertama 2023.

Selain menggelar banyak rapat dengar pendapat (RDP), pihalnya juga bakal mengagendakan serap aspirasi (reses) pada Maret ini.

Begtu pula di penghujung Maret nanti, juga ada agenda penting lainnya. Yakni terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkab PPU Tahun Anggaran 2022.

“LKPJ, triwulan pertama itu sebaiknya segera dilakukan,” ujarnya, Kamis (23/3/2023).

Syahrudin menjelaskan, LKPJ tersebut mencakup semua laporan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama satu tahun masa anggaran. Dalam hal ini, para legislator serta masyarakat dapat melihat langsung hasil kegiatan pemerintah daerah pada tahun lalu.

"Nanti dilihat, apakah semua berjalan dengan baik dan tepat sasaran," jelasnya.

Dalam hal ini pula, Badan Penganggaran (Banggar) DPRD PPU dapat memiliki pertimbangan dalam membrikan pabdangan program yang diusulkan Pemkab PPU pada 2023. Yang mana hal ini akan dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Adapun menurutnya, TAPD juga memiliki peran untuk pengawasan. Dalam forum tertentu, harusnya kedua pihak berupaya meramu dan membahas penggunaan anggaran daerah untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya kalau fungsi Banggar, tidak hanya membahas anggaran. Tetapi juga termasuk pengawasannya, implementasinya, dan itu semua melibatkan rekan-rekan di DPRD,” kata Syahrudin.

Sekadar infromasi, APBD PPU pada tahun anggaran 2023 mencapai sekitar Rp1,9 triliun. Ia berharap, semua program pemerintah tahun 2023 dapat berjalan lancar.

“Saat ini kami melihat progres program yang sudah berjalan. Bagaimana proses lelang dan sebagainya. Kalau ada masalah, ya nanti kami panggil Kepala ULP (Unit Layanan Pengadaan). Apalagi ini menjelang HUT PPU, kami mau kondusif,” pungkasnya. (ADV)

Kabarikn.com,PPU - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor meminta anggotanya untuk bekerja ekstra mulai Maret 2023. Utamanya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam hal pelaksanaan pembangunan.

Ia menuturkan mulai bulan ini ada banyak agenda yang memerlukan kehadiran mereka di tengah masyarakat. Sejumlah agenda itu dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten PPU, Rabu (22/2/2023).

“Pada bulan Maret ada agenda penting. Saya minta schedule teman-teman (anggota DPRD) untuk ditunda. Ini terkait HUT (Hari Ulang Tahun) PPU,” ujarnya ditemui usai rapat.

Ia memastikan seluruh anggota legislatif PPU dapat mengikuti serangkaian agenda penting bulan ini. Seperti diketahui, PPU akan merayakan Hari Jadi ke 21, dalam waktu dekat. Dan puncak rangkaian HUT bakal dilaksanakan 11 Maret 2023.

“Masing-masing komisi juga sudah punya program dan kegiatan bulan Maret. Saya juga sudah mengarahkan, seperti Komisi I untuk menyelesaikan masalah percepatan pemekaran wilayah,” urainya.

Syahrudin juga mengatakan telah mengarahkan Komisi II, untuk fokus pada persoalan toko modern dan upaya antisipasi menjamurnya toko modern di PPU. “Sebenarnya ada regulasinya, tapi implementasinya kelihatannya kurang. Nah, sebenarnya saat ini lebih efektif mengatur itu karena sudah ada regulasinya,” katanya.

Dalam Rapat Banmus tersebut, Syahrudin juga telah berkoordinasi dengan rekan-rekannya di Komisi III untuk membahas keluhan masyarakat, terkait lonjakan tarif PDAM. Kemudian ia meminta untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait, guna menemukan solusi soal lonjakan tarif air bersih daerah.

“Dianggap drastis memberatkan masyarakat, drastis naiknya. Dan itu memberatkan masyarakat,” pungkasnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengevaluasi program tahun anggaran 2022. Hal ini sebagai fungsi pengawasan program kerja Pemkab PPU dalam penggunaan APBD.

Ketua DPRD PPU, SYahrudin M Noor menyebutkan hal ini sebagai komitmen dalam pertanggungjawaban pada masyarakat. Dirinya juga telah mengintruksikan para legislator dijadwalkan akan turun langsung ke lapangan, dalam waktu dekat.

“Kami minta teman-teman turun ke lapangan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan kami evaluasi. Kami lihat hasilnya seperti apa," ujarnya, Selasa (21/3/2023).

Tentunya ia mengharapkan semua program tahun lalu itu berjalan dengan baik. Selain itu, juga tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh warga.

"Apakah ada kendala, Nanti kami akan panggil dinas-dinasnya nanti,” tukasnya.

Syahrudin menyebutkan beberapa program kerja yang akan dievaluasi terkait dengan proses pembangunan infrastruktur. Mulai dari pembangunan dna peningkatan akses seperti jalan raya, serta program-program di bidang pertanian dan pendidikan.

“Nanti kami panggil Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum, terkait dengan serapan anggaran,” tegasnya.

Syahrudin mengatakan, fungsi pengawasan ini juga akan melihat kondisi Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah masuk ke kas daerah. Menurutnya, pemanfaatan anggaran daerah tidak hanya melibatkan Tim Banggar yang idealnya menampung aspirasi masyarakat PPU.

“Kalau hasil evaluasi kami memang sudah mencapai 50 persen atau 70 persen, maka akan dilakukan perubahan untuk menampung DBH yang sudah masuk, namun belum ada regulasinya,” pungkasnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Bijak Ilhamdani memberikan apresiasi terhadap Pemkab PPU. Atas komitmennya untuk memberikan bonus kepada petugas kebersihan. Pemberian bonus tersebut atas usaha dan capaian penghargaan Piala Adipura.

Penghargaan di bidang kebersihan tersebut diterima oleh Kabupaten PPU pada 28 Februari 2023 lalu. Bijak sebelumnya telah memberikan dorongan agar Pemkab PPU memberikan penghargaan terhadap petugas kebersihan.

“Tentunya kita berterimakasih, kita sangat berterima kasih kepada petugas kebersihan, pemerintah daerah yang sudah memberikan perhatiannya,” katanya, Senin, (20/3/2023).

Pemberian bonus tersebut menurutnya memang patut diterima oleh petugas kebersihan. Uang perhargaan tersebut tentu menjadi harapan bagi petugas kebersihan.

Agar kinerja dan semangat petugas kebersihan, dapat diprtahankan. Juga dapat emnjadi motivasi untuk pegawai lainnya dalam mengerjakan pelayan terhadap masyarakat.

"Menjadi petugas kebersihan adalah profesi yang mulia. Maka dari itu, patut diapresiasi dengan memberikan uang penghargaan," sebut Bijak.

Prestasi yang ditorehkan kali ini, Bijak Ilhamdani meminta pemerintah dan petugas kebersihan bisa mempertahankan dan meningkatkan. Selain itu juga dengan adanya bonus bagi petugas kebersihan dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU.

"Harapan bisa mempertahankan dan tentunya harus bisa ditingkatkan. Dan juga kesejahteraan bisa jauh ditingkatkan Dan juga masyarakat tentunya bisa mendukung pemerintah dan para petugas kebersihan kita,” tutupnya. (ADV)

KabarIkn.com,PPU - Wakil Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Irawan Heru Suryanto mendukung adanya percepatan pemekaran wilayah Kecamatan Babulu. Hal ini sebagai upaya untuk membantu pembangunan di wilayah selatan PPU.

Adanya rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim bakal berdampak pada PPU. Yairu berkurangnya satu kecamatan menjadi tersisa 3 kecamatan saja. 

Dengan masuknya Kecamatan Sepaku menjadi kawasan inti IKN, menurut Irawan harus secepatnya dilakukan pemekaran wilayah. Pasalnya pemekaran kecamatan merupakan bagian dari dampak PPU yang terdelienasi dengan hadirnya IKN di Sepaku.

"Secara aturan untuk satu Kabupaten minimal 5 Kecamatan," sebutnya, Senin (20/3/2023).

Adapaun sesuai pemetaan sementara, Pemkab PPU bersama DPRD telah membahas hal tersebut. Dan rencananya bakal memekarkan wilayah menjadi 7 kecamatan. 

Yakni Kecamatan Penajam dimekarkan menjadi 4 kecamatan dan Kecamatan Babulu dipecah menjadi dua kecamatan. Sementara Waru tetap satu wilayah dan Sepaku yang tidak lagi dihitung masuk wilayah PPU.

"Dengan hadirnya IKN maka wilayah kita tinggal 3 kecamatan. Maka kita diharuskan melakukan penataan wilayah kembali,” tegasnya.

Politikus PKB itu bahwa rencana Kecamatan baru di PPU salah satunya akan bernama Kecamatan Sebakung Buen. Sebagai hasil pemekaran Kecamatan Babulu yang berpusat di Desa Sebakung Jaya DPRD sangat mendukung nama Kecamatan baru tersebut.

“Secara otomatis kami sangat mendukung. Tapi selama pemerintah desa atau masyarakat sebakung jaya bisa mewakafkan lahanya untuk pembangunan kantor kecamatan,” ujar Irawan.

Selain itu DPRD PPU juga meminta pemerintah setempat bersama tim pemekaran agar segera mendiskusikan hal tersebut dengan masyarakatnya. Tujuan percepatan ini sebagai tahapan pemekaran kecamatan yang akan dilakukan pada 2024 mendatang.

“Intinya Pemkab PPU harus fokus dengan pemekaran ini, untuk segera menata wilayahnya, pasca satu kecamatan, yakni Sepaku menjadi wilayah IKN,” lanjutnya.

Sebab pemekaran Kecamatan juga berdampak pada pemekaran Desa, pasalnya setiap Kecamatan minimal ada 7 hingga 10 Desa atau Kelurahan. “Kami terus mendorong pemekaran kecamatan terlebih dahulu. Setelah itu baru desa,” tutup Irawan. (ADV)