KabarIkn.com,BALIKPAPAN – Sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan kembali mendapat sorotan, bukan karena substansi programnya, melainkan lemahnya strategi sosialisasi. Minimnya penyampaian informasi membuat banyak kebijakan tidak tersampaikan secara utuh kepada publik.

Anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib, menilai persoalan utama terletak pada cara Pemkot mengelola media komunikasi, khususnya media sosial resmi.

“Kami bukan mengkritik program kerja Pemkot, tapi sosialisasi melalui media sosial tidak dikelola dengan baik. Akun resmi Pemkot seharusnya jadi ruang informasi publik, bukan sekadar panggung seremonial pejabat,” tegas Najib saat dihubungi awak media, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, akun resmi Pemkot saat ini lebih banyak menampilkan wajah pejabat dan kegiatan seremonial daripada menyajikan informasi praktis yang dibutuhkan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa tim pengelola media sosial Pemkot bekerja layaknya tim kampanye, bukan penyedia layanan informasi publik.

Akibatnya, komunikasi yang terbangun hanya bersifat satu arah, tanpa memberi ruang interaksi yang sehat dengan masyarakat. Padahal, warga sangat membutuhkan informasi yang jelas terkait layanan publik, seperti: Administrasi kependudukan, BPJS kesehatan, Beasiswa pendidikan, Pajak dan retribusi daerah dan Sosialisasi program pembangunan.

“Namun faktanya, informasi semacam itu minim, bahkan nyaris tidak muncul di kanal resmi Pemkot,” ungkap Najib.

Minimnya sosialisasi ini juga berdampak pada kebijakan strategis. Misalnya, kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), program BPJS, hingga informasi beasiswa yang tidak tersampaikan secara komprehensif, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Najib menegaskan, Pemkot perlu menjadikan kanal resminya sebagai wadah komunikasi publik yang transparan dan partisipatif. Dengan begitu, informasi dapat mengalir terbuka dari pemerintah ke masyarakat, bukan sekadar menonjolkan pencitraan.

“Masyarakat ingin diajak bicara, bukan sekadar jadi penonton,” ujarnya.

Kritik ini, lanjutnya, harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Balikpapan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, partisipasi, dan komunikasi dua arah wajib diutamakan.

“Masyarakat berhak tahu setiap kebijakan, bukan hanya mendengar keberhasilan yang diklaim pemerintah. Jika strategi komunikasi Pemkot diperbaiki, bukan hanya legitimasi publik yang meningkat, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kokoh,” tandas Najib.(*)