KabarIkn.com,Balikpapan - Kamis ( 21/01/2021 ) , DPRD Kota Balikpapan mendapat Kunjungan Kerja dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kunjungan tersebut terdapat dua Rombongan Pertama membawa pembahasa tentang Badan Musyawarah dan Rombongan Kedua itu ada membawa Tim Bapemperda. 

Mereka berkunjung ke DPRD Kota Balikpapan terkait dengan sinkronisasi dan koordinasi tentang hal-hal kebijakan apa yang dibijaki oleh DPRD kota Balikpapan terutama dengan Badan Musyawarah. Dalam regulasi aturannya juga sama karena DPRD itu produk hukumnya sama di seluruh Indonesia. 

Pimpinan DPRD Kota Balikpapan , Sabaruddin menyampaikan selanjutnya Tim Bapemperda  menanyakan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Tim Bapamperda inisiatif DPRD maupun inisiatif Pemerintahan Kota . 

Salah satu yang dibahas dalam hal tersebut adalah menyangkut masalah IMTN , karena keluhan yang  disampaikan tersebut perlu sinkronisasi dan paralel kepada para anggota DPRD yang ada provinsi. Begitu juga dengan RT RW , karena perkembangan yang ada di kota Balikpapan ini warganya memang sudah bertambah  , kemudian sistem tata ruangnya juga sudah berubah sehingga perlu semangat untuk melakukan revisi kembali peraturan daerah tersebut. 

Begitu juga dengan Dapil yang ada di wilayah Kalimantan Timur khususnya Dapil wilayah Balikpapan.  Hampir semua dapil hadir di kota Balikpapan , dari 8 atau 10 orang yang hadir di kota Balikpapan DPRD Balikpapan menganggap para dapil yang datang ke Balikpapan ini memang peduli tentang dapilnya masing-masing terutama yang ada di wilayah Balikpapan dan mereka bersedia untuk berkoordinasi menyampaikan hal-hal yang selama ini dianggap miskomunikasi. 

Sabaruddin menambahkan ternyata banyak anggaran kebijakan-kebijakan yang di sampaikan dari provinsi ini ternyata  tidak terserap dengan baik , ada 182 miliar yang akan diperjuangkan tahun ini , kemudian juga ada anggaran covid itu ada beberapa ratus miliar ternyata sudah terserap kurang lebih 100 Miliar dan sisanya itu tidak terserap. 

" Disampaikan juga tadi kepada Bapak Haji Hasanuddin bahwa ini menandakan kurangnya koordinasi dan kurangnya harmonisasi terhadap Pemerintah kota Balikpapan maupun dari Provinsi Kalimantan Timur terutama kepada DPRD," pungkasnya. ( Tri )