KabarIkn.com,PPU - Pemkab Penajam Paser Utara menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, Kamis (2/3/2023). Dari penyusunan ini didapatkan 5 prioritas pembangunan daerah menyokong rencana Serambi Nusantara.

Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Tohar membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD ini didampingi oleh Asisten Administrasi Umum Ahmad Usman, Kepala Bapelitbang PPU Fatmawati dan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Bapelitbang PPU Ade Rianto Embongbulan. Tampak pula yang mewakili kepala Bappeda Provinsi Kaltim, yakni Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah Bapak Alfino Rinaldi. Serta unsur Forkopimda perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang di laksanakan secara luring dan daring (online).

Tohar menjelaskan FKP RKPD ini dilaksanakan guna menyerap saran. Serta usulan serta masukan dalam rancangan RKPD Tahun 2024 ke depannya.

"Forum Konsultasi Publik ini merupakan rangkaian tahapan perencanaan pembangunan daerah yang harus dilaksanakan karena ini merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menyerap saran dan/atau masukkan guna penyempurnaan Rancangan RKPD yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pembangunan daerah tahun 2024," jelasnya.

Kemudian juga memperhatikan isu dan permasalahan yang terjadi, maka dalam penyusunan Rancangan RKPD ini mengangkat isu strategis. Yaitu peningkatan pemerataan kesejahteraan sosial yang adil dan inklusif, peningkatan pelayanan infrastruktur yang berorientasi, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, transformasi ekonomi.

"Semua itu dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi," terangnya.

Sambungnya, maka dianggap perlu memberikan perhatian penuh Dengan Penguatan Daya Saing dan Pelayanan Publik dengan Optimalisasi Potensi untuk PPU Serambi Nusantara. Dapat disimpulkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024. 

"Yaitu peningkatan kualitas SDM serta pemerataan pelayanan kesehatan dan Pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan potensi ekonomi strategis berbasis kerakyatan, stabilitas keamanan dan ketertiban umum, penguatan infrastruktur pelayanan publik yang berwawasan lingkungan, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi," ungkap Tohar.

Rapat ini diakhiri dengan penandantanganan kesepakatan Bersama melalui Berita Acara FKP RKPD guna melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam proses penyusunan dokumen rancangan RKPD terhadap permasalahan pembangunan daerah. Kemudian prioritas pembangunan dan arah kebijakan sesuai arah kebijakan kewilayahan Provinsi Kalimantan Timur serta nasional termasuk kondisi daerah terkini. (ADV)