KabarIkn.com,SAMARINDA - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Ir. H. Hamdam menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan intern keuangan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim, Rabu, (31/3) pagi.  Acara ini diselenggarakan di Gedung Lamin Etam Provinsi Kaltim.

Kegiatan ini dibuka  oleh Gubernur Kaltim, H. Isran Noor, dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim,  Hadi Mulyadi, wakil BPK RI, serta bupati/walikota se Kaltim. Selain itu masing-masing perwakilan Inspektorat kabupaten/kota juga ikut dalam kegiatan yang berlangsung lebih dari tiga jam tersebut.

Dalam sambutannya Gubernur Kaltim, Isran Noor mengatakan bahwa dirinya sangat memberikan apresiasi kepada jajaran BPKP maupun KPK. Karena telah mampu  melaksanakan kegiatan rapat tentang pengawasan keuangan dan pembangunan ini yang diikuti oleh seluruh perwakilan daerah di Kaltim.

" Kalau dulu KPK bisanya kan cuma nangkapi  orang  tanpa ada peringatan lagi. Jadi diharapkan melalui kegiatan ini, ada kesadaran yang terbangun dalam diri kita semua agar tidak melakukan pelanggaran.  Sekali lagi melalui kegiatan ini kami  memberikan apresiasi kepada jajaran BPKP maupun KPK atas terselenggaranya kegiatan hari ini, "kata Isran Noor.

Selain perihal ini, orang nomor satu di Kaltim itu juga mengungkapkan saat ini dirinya merasa bahagia, karena penyebaran virus corona di Kaltim telah mengalami penurunan yang signifikan. Namun demikian Isran Noor berharap, seluruh daerah di Kaltim agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik- baiknya.

" Saya minta kepada seluruh bupati/walikota bersama jajaran dibawahnya serta unsur-unsur yang terlibat seperti TNI/Polri, Satpol-PP, organisasi maupun masyarakat untuk selalu aktif serta ikut melakukan pencegahan dan penanganan covid 19 di daerah masing-masing, " harapnya.

Sementara itu Wakil Bupati PPU, Hamdam saat ditemui usai kegiatan mengatakan bahwa Pemda PPU siap mendukung dan mensukseskan program-program BPKP  dalam rangka  melaksanakan pengawasan di bidang keuangan daerah dan pembangunan nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

"Kegiatan Ini adalah salah satu langkah positif yang dilakukan oleh BPKP Kaltim dalam rangka memberikan pemahaman sekaligus bimbingan terkait tindakan pelanggaran korupsi. Semoga kedepan langkah positif ini memberikan dampak positif bagi daerah termasuk kabupaten PPU, sehingga daerah kita bersih dari korupsi, " harapnya.

Sementara itu pada sesi diskusi Plt Sekretaris Kabupaten PPU, Muliadi mengatakan  bahwa melihat banyaknya hal yang perlu pengawasan di daerah, dirinya berharap fungsi pengawasan BPKP yang ada  dapat ditingkatkan. Namun Muliadi juga berharap agar fungsi operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan BPKP di daerah dapat dikurangi karena hal itu juga dapat mengganggu konsentrasi kerja pejabat daerah.

" Jika ini terus dilakukan, pada akhirnya pejabat kita akan takut dalam mengambil keputusan. Karenanya jika melihat tugas dan fungsi pengawasan yang dilaksanakan BPKP, diharapkan  BPKP betul-betul harus bisa melakukan pembinaan kedalam sehingga langkah-langkah tersebut mampu menciptakan kesadaran bagi seluruh pejabat yang ada di daerah di Kaltim, " harapnya. (hms6/*)