[Valid RSS]

Pemprov Kaltim Dorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Investasi Swasta

 

KabarIkn.com,Balikpapan -  Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menegaskan bahwa peningkatan investasi swasta menjadi strategi utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah terbatasnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat.

Menurutnya, investasi menjadi salah satu jalan keluar untuk memperkuat ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekspor, dan penguatan sektor industri.

 “Memang diarahkan sebagai strategi Pemprov untuk menutup ruang fiskal melalui peningkatan investasi swasta. Investasi seperti ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena adanya penyerapan tenaga kerja, proses perdagangan, dan ekspor yang pada akhirnya menghidupkan ekonomi lokal,” jelas Sri Wahyuni, Kamis (09/10/2025).

Sri Wahyuni juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang sejak awal telah berperan aktif melalui inisiatif Regional Investment Relation Unit (RIRU) dalam memperkuat ekosistem investasi di Kaltim.

 “Kegiatan ini sudah ketiga kalinya didukung oleh Bank Indonesia. Tidak hanya membangun biro investasi, tapi juga menghadirkan jejaring investor dari berbagai negara untuk melihat langsung potensi investasi di Kaltim,” ujarnya.

Dalam forum investasi tersebut, sejumlah sektor unggulan Kaltim ditawarkan kepada investor, di antaranya kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), kawasan industri Bontang, industri pengolahan hasil tambang dan migas, serta pengelolaan sampah (waste management) di Balikpapan.

“Waste management di Balikpapan ini peminatnya sangat tinggi, meski belum ada kesepakatan final. Beberapa investor membutuhkan pasokan sampah hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi. Ini peluang besar yang sedang kita jajaki bersama pemerintah kota dan pihak terkait,” terang Sri Wahyuni.

Selain membahas peluang investasi, Sekda Kaltim juga menyinggung soal pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp14,6 triliun pada tahun 2026, yang berdampak pada kemampuan fiskal daerah.

 “Kita lakukan penyesuaian. Program prioritas seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif tetap berjalan, hanya saja beberapa kegiatan lain mungkin akan disesuaikan volumenya,” katanya.

Melalui penguatan investasi swasta dan optimalisasi kawasan industri, Pemprov Kaltim berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus berlanjut secara berkelanjutan meski dengan keterbatasan dukungan anggaran dari pusat.(bs/adv)